Pria yang kerap disapa Nanang, itu menyampaikan bahwa harga bahan pokok saat ini masih dalam taraf terjangkau. Meskipun ada kenaikan signifikan pada harga cabai, baik cabai rawit, merah maupun keriting.

“Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua DPRD, harga cabai memang mengalami lonjakan. Kami akan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal ini,” kata Kapolresta Nanang.

Salah satu langkah yang akan diambil, ujarnya, adalah pengawasan ketat terhadap tengkulak yang diduga melakukan penimbunan barang. Apalagi, Polresta Malang Kota juga telah memprofilkan para tengkulak yang bermain di pasar.

Baca juga :

“Dari mana mereka mendapatkan barang dan bagaimana, distribusinya akan kami pantau. Jika ada yang menimbun terlalu lama dan menyebabkan harga melonjak, kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum,” tegas Kombes Nanang.

Tidak hanya itu, pihaknya juga telah menginstruksikan Kasatreskrim melalui Wakasat, untuk terus mengawasi pergerakan tengkulak. “Kami wanti-wanti betul agar mereka tidak bermain-main dengan harga. Jika ditemukan pelanggaran, akan ada langkah hukum yang tegas,” tambahnya.

Selain pengawasan, Kapolresta Nanang juga menyebut bahwa Pemerintah Kota Malang bersama dengan DPRD Kota Malang, juga akan menyiapkan berbagai langkah. Diantaranya, seperti pelaksanaan warung pengendalian inflasi hingga operasi pasar murah.

“Nanti kami akan terus berdiskusi, baik dari Pemkot maupun DPRD Kota Malang juga, guna menekan lonjakan harga dan memastikan bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat,” imbuh Nanang. (rsy/sit)

General Manager Pertamina yang diwakili Sales Branch Manager II Malang, Andi Reza Ramadhan, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi beserta Pidter Satreskrim, Iptu Hario Feri Dias Atmaja dan anggotanya.

Kapolres Probolinggo, dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih terhadap pihak Pertamina, yang memberikan apresiasi tersebut dan mendukung pihaknya untuk terus berupaya semaksimal. Termasuk, nantinya dalam mengawal kasus-kasus di wilayah hukumnya.

“Polri bersama pemangku kepentingan lain akan melakukan pengawasan hingga penindakan hukum, jika ditemukan adanya tindakan penyelewengan BBM bersubsidi dan LPG subsidi,” katanya, Jumat (21/07/2023) tadi.

Baca juga:

Sementara itu, perwakilan PT Pertamina Sales Branch Manager II Malang, Andi Reza Ramadhan, menyanpaikan terima kasih atas terungkapnya kasus penimbunan BBM yang meresahkan masyarakat. Termasuk, sangat mendukung langkah pengawalan pendistribusian BBM.

“Kami sangat mendukung penuh Polres Probolinggo, yang telah mengungkap kasus penimbunan BBM ini. Kami juga meminta kepada pihak kepolisian, untuk terus mengawal pendistribusian BBM bersubsidi agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak,” katanya. (nun/pix/gie)

Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadari, mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengungkap kasus dugaan penimbunan pupuk bersubsidi pada Minggu (07/06/2023) lalu. Pengungkapan itu, didapat dari hasil pengembangan laporan dugaan adanya penimbunan. Adapun total yang diamankan, yakni sebanyak 142 karung.

“Dari penyelidikan tersebut, barulah diketahui pupuk itu disimpan oleh seseorang berinisial MK. Sementara dari pemeriksaan, disampaikan bahwa pupuk-pupuk itu diperoleh dari seseorang berinisial A. Yang berangkutan, saat ini masih dalam proses pencarian,” terangnya, Rabu (21/06/2023) tadi.

Baca juga :

AKBP Arsya menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pendalaman terkait sisa pupuk yang masih belum ditemukan. Penimbunan itu, dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari hasil penjualan pupuk bersubsidi. Sedangkan pupuk yang berhasil diamankan pihak kepolisian tersebut, merupakan pupuk yang berasal dari luar Kabupaten Probolinggo.

“Pupuk yang kami amankan ini berasal dari luar wilayah Kabupaten Probolinggo. Itu dikarenakan, ketersediaan pupuk di sini tidak mencukupi atas kebutuhan petani. Sehingga, ini dijadikan peluang untuk mencari keuntungan dan mencari pupuk dari luar untuk dijual di Probolinggo,” ujarnya.

Dalam kasus tersebut, Polres Probolinggo telah menetapkan satu tersangka berinisial MK, yang merupakan warga Desa Sumberkembar, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Kini, petugas masih terus melakukan pengembangan.

“Atas perbuatannya, MK dikenakan Pasal 23 Ayat 2 dan Ayat 3 Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 8 Ayat 1 Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan, Jo Perpres Nomor 15 Tahun 2011. Ancaman hukuman dua tahun penjara, sehingga tersangka tidak dilakukan penahanan melainkan wajib lapor,” tambahnya. (nun/pix/gie)

“Akan kami lakukan peninjauan di lapangan. Ini sudah kami minta dengan Diskoperindag, untuk merapatkan itu segera,” kata Wali Kota Sutiaji, Kamis (17/03/2022).

Meski harga minyak mengalami kenaikan, dirinya merasa was-was dengan adanya penimbunan. Karenanya, pihaknya bersama dengan TNI/Polri, secara tegas akan menindak jika ada penimbunan minyak goreng di Kota Malang.

“Kalau ada penimbun, dengan adanya kepolisian dan TNI, maka akan menindak tegas,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Untuk ketersediaan minyak goreng saat ini, dikatakan Wali Kota Sutiaji, sementara cukup aman. Namun, menjelang lebaran, dirinya mengkhawatirkan adanya panic buying. “Ada orang-orang mulai nimbun dan itu bukan penimbun. Tetapi, masyarakat belinya berlebihan. Sehingga, ada kelangkaan di pasar dan saya khawatir ini. Tetapi, saya minta masyarakat tidak perlu cemas,” tambahnya.

Menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang mencabut HET, menurut Sutiaji, yang terpenting adalah negara bisa hadir untuk mengontrol pasar bukan negara dikuasi oleh pasar. Karenanya, sebagai lanjutan akan meminta kebijakan-kebijakan pusat ketika pasar disubsidi bukan perorangan.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Malang, M Sailendra, secara terpisah membeberkan bahwa pihaknya belum menemukan adanya indikasi penimbunan minyak goreng di Kota Malang. Dirinya juga telah memantau pendistribusian di lapangan, untuk terus update stok minyak goreng bersama tim Satgas pangan yang telah dibentuk Polresta Malang Kota.

“Kita nanti melalui tim pengendali inflasi daerah, akan koordinasi tentang hasil pantauan. Sejauh ini, kami belum melihat indikasi penimbunan itu,” ucap Sailendra. (cw2/sit)

Bahkan, pihaknya turun langsung ke lapangan, guna mengecek kembali stok dan harga minyak goreng, mengawasi distribusi minyak goreng dari produsen, distributor, agen hingga pasar. Baik itu untuk pasar tradisional, juga termasuk pasar modern.

AKBP Andi Sinjaya mengatakan, bahwa Kapolri dan Mendag, Muhammad Lutfi, sudah sepakat untuk bekerja sama mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan memerintahkan seluruh jajaran Polri, turun langsung ke lapangan dan menindak tegas bagi siapa saja yang menimbun minyak goreng. Polres Situbondo sendiri, telah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya kelangkaan minyak goreng di beberapa kecamatan.

Untuk itu, AKBP Andi Sinjaya menjelaskan, pihaknya turun langsung ke lapangan bersama instansi terkait untuk mengecek langsung. “Apabila ditemukan ada yang bermain-main, seperti menimbun atau menjual di atas harga yang ditentukan pemerintah, maka Polri tidak segan-segan untuk menindak tegas,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut AKBP Andi Sinjaya mengatakan, dirinya akan melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) ke distributor minyak goreng, toko-toko besar dan toko retail sebagai upaya menyikapi kelangkaan minyak goreng, khususnya di Kabupaten Situbondo. “Kami akan turun langsung dan mengecek terkait kelangkaan minyak goreng. Jadi, jangan main-main bagi penimbun dan spekulan yang tidak menanggapi warning dari Kapolri. Kami akan tegakkan sesuai peraturan,” kata AKBP Andi Sinjaya, Rabu (16/03/2022).

Terkait kelangkaan tersebut, Kapolres Situbondo akan melaporkan secara berjenjang kepada pimpinan. Sehingga, nantinya akan dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menindak lanjuti fenomena kelangkaan minyak goreng, yang ada di lapangan.

Selain itu, AKBP Andi Sinjaya juga mengimbau, kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembelian minyak goreng secara berlebihan (panic buying). Karena, hal tersebut bisa jadi salah satu faktor stok minyak goreng di toko retail dan toko tradisonal, menjadi langka atau habis stoknya.

“Kita imbau kepada warga untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying, yang nantinya justru akan menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di lapangan. Belilah kebutuhan bahan pangan apa saja, sesuai kebutuhan,” imbau AKBP Andi Sinjaya. (her/gie)

Kapolsek Singosari, AKP Octa Panjaitan, mengatakan pihaknya berhasil ungkap kasus tersebut dalam Operasi Sikat Semeru 2021 yang digaungkan oleh Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Pol Nico Afinta, kepada seluruh jajarannya di Jatim.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Pengungkapan ini merupakan tim Reskrim Polsek Singosari dalam menjalankan kepolisian dengan sandi Operasi Sikat Semeru 2021. kami amankan pria berinisial MI karena diduga memiliki dan menimbun bahan dasar untuk membuat peledak seberat 4Kg,” kata Octa di Mapolsek Singosari, Sabtu (10/07) tadi

Octa mengungkapkan, pengungkapan ini berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada piket Reskrim.

“Ada informasi yang masuk ke kami (Polisi) soal kepemilikan dan penimbunan bahan peledak oleh salah satu warga di Desa Baturetno. dari informasi itulah tim kami langsung bergerak,” tutur Octa.

Pihaknya kini telah mengamankan MI (41) di Mapolsek Singosari guna dilakukan pendalaman. “MI sudah kami tahan, saat ini kami terus gali informasi dari yang bersangkutan,” terang Kapolsek. (ed2)

Pada bulan Januari lalu, komoditi utama masakan itu mengalami kenaikan harga cukup tinggi. Yakni kisaran Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu per kilogramnya. Tim mulai bergerak menemui pedagang sayuran, Husna, ( 40 ) warga Wonoasih. “Ini lomboknya ndak banyak ya? Apa memang ndak kulakan? Dan itu lomboknya ada campuran ijo-ijonya?,” tanya Asisten Rini, panggilannya, pada penjual paruh baya itu.

Husna pun menjawab ia tak membeli lombok pada tengkulak dengan jumlah besar, karena takut membusuk jika terlalu lama tidak laku terjual. Husna juga menjawab tidak mencampur lombok-lomboknya dan menjual lombok itu dengan harga Rp 85 ribu per kilogram. “Sudah turun ini jadi Rp 85 ribu, kemarin malah Rp 90 ribu. Sedangkan lombok hijau itu saya jual Rp 45 ribu per kilogram. Dan saya ngambilnya di Wilayah Bantaran,” terang Husna.

Selanjutnya tim beralih ke lapak milik Yulia, warga Kelurahan Kebonsari Kulon yang nampak sedang memetik tangkai lombok dan memisahnya pada tempat yang berbeda. Lombok milik Yulia pun terlihat lebih segar dan besar. “Kami memenuhi permintaan depot atau restoran. Saya menjual lombok ijo dengan harga Rp 40 ribu per kilogram. Kami mengambil dari Situbondo sebanyak 20 kilogram per hari. Dan stok lombok saya habis setiap hari,” urainya.

Tim juga melihat pedagang telur, Agus yang bentuk telurnya kecil-kecil. Agus mengatakan, harga telur mengalami kenaikan dari biasanya Rp 20 ribu per kilogram naik menjadi Rp 24 ribu per kilogram. “Stok berkurang diborong untuk distributor, makanya harganya naik. Adanya ya begini telurnya kecil-kecil. Saya ambil dari Tongas,” jawab pria berusia 43 tahun warga Mayangan itu.

Tiba di bidak H. Abdullah, nampak lombok merah besar kering dalam wadah besar itu menjadi perhatian tim satgas pangan. “Lombok besar kering ini harganya Rp 55 ribu per kilogram. 10 kilogram lombok merah basah hanya jadi 1 kilogram lombok kering,” jelasnya.

Tak hanya lombok dan telur yang menjadi sasaran tim gabungan. Komoditas kedelai pun jadi sorotan. Toko Dunia Krupuk milik Halim Sucahyadi, yang menjual kedelai dalam karung menjual kedelai ecer Rp 10 ribu, pembelian minimal 10 kilogram dijual seharga Rp 9.700 per kilogram. “Saya mengambil distributor dari Surabaya, dari gudang Margomulyo dan Romo Kalisari. Ambil 100 ton, habis 2 minggu. Ini kedelai impor semua dari Argentina, Brasil, Kanada, Amerika,” jawabnya.

Masih menurut Halim, kedelai lokal di Kota Probolinggo sudah tidak ada lagi. “Dulu ada di Dringu  banyak petani menanam kedelai seluas 1 hektar, namun panen tidak sampai 1 ton ya rugi. Mereka memilih menanam beras atau jagung yang lebih menguntungkan,” urainya.

Selain itu, Halim juga menjual kulit ari kedelai seharga Rp 6.500 per kilogram. “Kulit ari kedelai untuk campuran tempe atau pakan ternak burung,” sambungnya.

Baca Juga : Kemacetan Jalan di Pasar Baru Probolinggo jadi Perhatian Satpol PP

Menindaklanjuti hasil sidak pasar, Kasatreskrim, AKP Heri Sugiono, menyimpulkan tidak adanya penimbunan pada komoditi cabai di wilayah kerjanya. Ia pun menganggap kenaikan harga cabai lantaran dipicu oleh terbatasnya stok, seperti stok dari Surabaya beralih tanaman.

Hal senada juga diungkap Kepala DKUPP Fitriawati terkait sidak pasar pada beberapa komoditi yang menjadi keluhan masyarakat. “Stok dari luar berkurang, produksi dari petani juga banyak yang gagal panen,” ungkapnya.

Fitriawati juga menjelaskan perbedaan harga di masing-masing penjual, yang menjual harga cabai rawit seharga Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu per kilogram. “Ya yang saya lihat tadi, kualitas juga menentukan. Tadi yang bagus-bagus mahal sampai dijual Rp 100 ribu, selain itu juga harga dari distributor juga menentukan. Karena dari pantauan kami ada distributor dari Surabaya, Situbondo hingga yang terdekat wilayah kabupaten Probolinggo. Namun yang dari wilayah kabupaten cuma sedikit yang dikirim,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPS Heri Sulistio mengharapkan sidak pasar kali ini bisa mengetahui secara mendalam dari harga yang berbeda di setiap penjual komoditi pasar. “Nanti TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) tentunya akan mengkaji dan mengambil langkah-langkah sehingga nanti kita bisa mengambil kebijakan yang bagus untuk Pemerintah Kota Probolinggo,” harapnya.

Sementara itu, Asisten Rini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, khususnya TPID yang memang salah satu tugasnya adalah memantau indikator-indikator ekonomi yang ada. “Salah satunya adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditi. Tentunya kami akan melibatkan kepolisian jika ada kecurangan terjadi seperti penimbunan. Tapi jika itu adalah rantai perdagangan, harga melambung tinggi, produsen terbatas, kami akan mengkomunikasikan dengan distributor daerah lain. Istilahnya kami juga berjejaring untuk mengirimkan barangnya ke Kota Probolinggo,” urainya. (geo/ed2)

Aksi pelaku diketahui usai mendapat laporan dari warga serta adanya penyelidikan dari pihak Polda mengenai kelangkaan BBM. Saat penangkapan, tersangka sedang melakukan pemindahan BBM dari SPBU ke sebuah truk yang telah di modifikasi menjadi penampung BBM dan telah terisi sebanyak 1,5 Ton BBM jenis solar.

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, dari penimbunan ini polisi berhasil menangkap delapan tersangka yang melakukan aksi tersebut. Delapan tersangka yakni MS sebagai operator,MN dan N sebagai pengawas SPBU, K sebagai Kenek, S sebagai supir serta T sebagai pembeli.

“Kami berhasil mengungkap delapan tersangka yang telah menjalankan aksinya selama satu tahun dan menimbun BBM Bersubsidi sebanyak 2.160 Ton BBM jenis solar,” ucapnya.

Diketahui, dalam satu minggu dilakukan penimbunan BBM selama tiga kali, dalam setiap aksinya sebanyak 15 Ton BBM dibawa untuk dijual kembali pada industri di Madura.

“Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus penimbunan di Sumenep. Sekaligus ini merupakan program dari pemerintah untuk mengamankan BBM bersubsidi untuk masyarakat,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pihaknya terus berkerjasama dengan seluruh stakeholder untuk melakukan pengawasan untuk mencegah adanya penimbunan BBM.

Akibat perbuatan ini, delapan pelaku dituntut pasal Pasal 55 UU 22 2001 tentang migas dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda 6 Miliar . (Isn/nhs/yan)