Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam kesempatan itu secara simbolis menyerahkan bantuan miskin ekstrem bersama Pimpinan Bank Jatim Cabang Lamongan, Sigit Tri Atmoko, kepada penerima manfaat di Kantor Kecamatan Sambeng, Rabu (29/12/2021). “Bantuan miskin ekstrem diberikan kepada 25 desa di 5 kecamatan yang disalurkan oleh Bank Jatim kepada 1.191 KPM senilai Rp 400 ribu. Bantuan ini, disalurkan selama tiga hari mulai Senin (27/12/2021) kemarin dan hari ini telah tuntas. Semoga berkah dan bermanfaat,” terang Bupati Lamongan.

Lebih lanjut Bupati Yuhronur menjelaskan, skema pemberian uang tunai tambahan ini, sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga, dapat membantu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Baca juga :

• Permudah Akses Warga, Jembatan Gantung Perintis Garuda Desa Seneporejo Banyuwangi Diresmikan
• Pemkot Malang Siapkan Rp 8,3 Miliar untuk Beasiswa 1.151 Pelajar Kurang Mampu
• Pendaftaran Mudik Gratis Kota Malang Dibuka, Kuota Bertambah Jadi 344 Kursi
• Tingkatkan Layanan Kesehatan, RSUD Blambangan Banyuwangi Buka Poli Eksekutif
• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter

Sementara itu, Pimpinan Bank Jatim Cabang Lamongan, Sigit Tri Atmoko, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, walaupun Bank Jatim belum tersebar diseluruh kecamatan, pihaknya siap menjemput bola untuk memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat Lamongan. “Di Kabupaten Lamongan sendiri tingkat kemiskinan ekstrem tercatat 7,37 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 87.620 jiwa,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan berbagai strategi untuk menurunkan beban pengeluaran mayarakat rawan, meningkatkan pendapatan, serta meminimalkan wilayah kantong kesmikinan. “Beberapa diantaranya melalui intervensi Bantuan Langsung Tunai, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Ekononi Produktif dan program unggulan Home Care Service,” paparnya. (zud/zen/sit)

Baca Juga:

• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda

Penyaluran BLT DD untuk 75 warga yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut, disaksikan oleh Kades Tamansari, Sulaiman, Kanit Binmas Polsek Sumbermalang, Aiptu Wakimin Sentot, Bati tuud Koramil 0823/16 Sumbermalang, Serma Mustakim, Ketua BPD, Ahmad Efendi beserta anggota, Perangkat Desa Tamansari, Pendamping desa Tamansari serta Masyarakat penerima Bantuan Tunai Dana Desa  (BLT-DD) tahap VI & VII tahun 2021.

Keterangan yang disampaikan Serma Mustakim, sebelum penyaluran bantuan terlebih dahulu diadakan sambutan-sambutan yang disampaikan oleh kepala Desa Tamansari dan para penerima harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

“Penerima BLT DD sebelum masuk ke pendopo balai desa diperiksa suhu badan, cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, terutama di wilayah Kecamatan Sumbermalang,” jelas Serma Mustakim.

Dengan adanya penyaluran bantuan tersebut, kata Serma Mustakim, diharapkan bisa membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 dan agar bantuan tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. (her/ed2)

Penerima BLT-DD tahap 1 yang berlangsung di kantor Desa Kayumas ini diterima oleh 100 orang, dari 8 dusun, diantaranya Dusun Kayumas sebanyak 18 orang, Dusun Sukmo Ilang sebanyak 18 orang, Dusun Alun-Alun sebanyak 10 orang, Dusun Cottok sebanyak 10 orang, Dusun Pelle sebanyak 10 orang, Dusun Krajan sebanyak 10 orang, Dusun Tunggul Gunung sebanyak 11 orang dan Dusun Tanah Marah sebanyak 13 orang.

Baca Juga:

• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda

Keterangan yang disampaikan Babinsa Desa Kayumas, Serda Supriyanto AG, mengatakan bahwa selain melakukan pemantauan pencairan BLT DD, petugas juga mensosialisasikan Inpres Nomor 06 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 45 Tahun 2020.

“Dalam pemantauan pencairan BLT DD itu, kita juga memberikan imbauan kepada masyarakat penerima BLT DD, agar memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman,” jelas Babinsa Desa Kayumas.

Bukan hanya itu saja yang disampaikan Serda Supriyanto. Namun dia juga menjelaskan, setiap penerima mendapat BLT DD sebesar Rp 300 ribu rupiah per orang. “Semoga bantuan tersebut bisa meringankan beben masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19,” harap Serda Supriyanto.

Sementara itu, di lokasi lain, di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa juga dilaksanakan pengawasan pelaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan sembako beras 5 kilogram secara door to door dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 30 orang. (her/ed2)

Realisasi KUR ini, mencapai 56,58 persen dari target 2021 yaitu sebesar Rp 253 triliun. Sehingga total dari outstanding KUR sejak Agustus 2015 adalah sebesar Rp283 triliun dengan angka NPL yang relatif rendah sebesar 0,88 persen. Penyaluran KUR selama 2021 berdasarkan jenis yaitu KUR Super Mikro sebesar 4,51 persen, KUR Mikro sebesar 60,92 persen, KUR Kecil sebesar 34,55 persen, dan KUR penempatan TKI sebesar 0,02 persen.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Penyaluran KUR pada 2021 ini, telah mendekati pola normal sebelum pra-Covid dengan rata-rata penyaluran sebesar Rp 21,84 triliun per bulan. “Peningkatan demand KUR yang signifikan disebabkan antara lain karena mulai pulihnya perekonomian dan juga karena suku bunga KUR yang rendah, yaitu hanya 3 persen. Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Senin (26/07) tadi.

Penyaluran KUR terbanyak berada di Pulau Jawa yaitu sebesar Rp78,66 triliun, di mana penyaluran KUR tertinggi berada di Provinsi Jawa Tengah dengan total penyaluran sebesar Rp 25,5 triliun.

Kebijakan prioritas KUR untuk 2021 adalah untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan optimalisasi pelaksanaan KUR Super Mikro, pelaksanaan KUR untuk mendukung korporatisasi petani dan nelayan, KUR yang disalurkan kepada kelompok atau klaster dengan skema KUR khusus, serta integrasi pembiayaan UMKM lainnya. Dukungan akses pembiayaan UMKM lainnya adalah Ultra Mikro (UMi) dan LPDB (Dana Bergulir) yang jika sudah naik kelas akan diarahkan ke KUR.

Penyaluran KUR pada sektor pertanian, secara khusus juga mengalami peningkatan yang signifikan, dengan pertumbuhan selama 2021 sebesar 29,8 persen dengan total penyaluran sebesar Rp 42,7 triliun. Porsi penyaluran KUR sektor pertanian tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada 2019, porsi KUR Pertanian adalah sebesar 26 persen, dan mengalami peningkatan masing-masing menjadi 29 persen dan 29,8 persen pada 2020 dan 2021.

Total akumulasi dari penyaluran KUR di sektor pertanian sejak awal 2021 hingga 25 Juli 2021 adalah sebesar Rp 41,89 triliun, yang didominasi oleh subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp 9,5 triliun diikuti subsektor pertanian padi sebesar Rp 7,8 triliun dan subsektor perkebunan tanaman lainnya dan kehutanan sebesar Rp 5,5 triliun.

“Pemerintah terus mendorong porsi penyaluran KUR sektor pertanian dengan memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3 persen untuk 2021, meningkatkan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok komoditas pertanian dan komoditas produktif lain, serta dengan memberikan relaksasi ketentuan KUR berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong percepatan peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dengan mendorong sinergi stakeholders. Antara lain yaitu, dengan mendorong bank atau lembaga penyalur untuk meningkatkan penyaluran KUR khusus untuk kelompok atau klaster komoditas pertanian dengan pola kemitraan dengan perusahaan besar sebagai off-taker dan Bapak Angkat.

Pemerintah juga mendorong percepatan implementasi Bisnis Model One Village One Product (OVOP) dan One Pesantren One Product (OPOP) melalui Pola Cluster dengan Pembiayaan KUR, serta korporatisasi pertanian dengan pembiayaan murah dengan KUR khusus kelompok atau klaster pertanian. “Pelaksanaan di lapangan juga harus sesuai dengan ketentuan KUR yaitu mudah, sederhana dan tidak ada syarat tambahan yang menghambat untuk mendapatkan KUR,” kata Menko Airlangga. (hms/kom/aye/ed2)

Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama, aspek sosial ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Untuk mengurangi beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan usaha mikro kecil. Penjelasan secara terperinci mengenai hal tersebut akan dilakukan oleh menteri koordinator atau menteri terkait,” kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/07).

Menindaklanjuti keputusan Presiden tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, merespon dengan mengoptimalkan seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempercepat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/kartu sembako serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditambah dengan bantuan beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemensos, bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran bantuan beras 10 kg untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.

Pemerintah juga telah mengalokasikan BST sebesar Rp 15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama 2 bulan, yakni Mei Juni 2021, yang cair pada Juli dengan indeks Rp 600 ribu per KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Alokasi BPNT/kartu sembako sebesar Rp 42,3 triliun akan menyasar sebanyak 18,8 juta KPM dan mendapat tambahan dua bulan, yakni bulan Juli dan Agustus dengan indeks Rp 200 ribu per KPM per bulan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Anggaran PKH sebesar Rp 28,3 triliun untuk 10 juta KPM dengan tiga komponen, yakni komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial (kesos). Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui dan anak balita. Komponen pendidikan terdiri dari siswa SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. Lalu, komponen kesos terdiri dari lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

“PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST merupakan bantuan sosial yang eksisting. Artinya, program yang sudah berjalan sebelum kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat maupun level 4,” ujar Mensos.

Program bansos terbaru adalah kebijakan untuk memberikan bantuan bagi 5,9 juta KPM yang sama sekali baru dengan data yang diusulkan dari pemerintah daerah dengan indeks sebesar Rp 200 ribu per KPM selama Juli-Desember 2021. Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun.

Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg yang khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di Jawa dan Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM dengan penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.

Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras dan sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi. (hms/sos/aye/ed2)

Perwakilan pengurus GP Ansor Kencong menyampaikan pemaparan mengenai berbagai pencapaian, serta target pemberdayaan masyarakat, selanjutnya akan dilaksanakan oleh organisasi pemuda NU tersebut.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Bupati Hendy menyampaikan, sebagai organisasi pemuda NU, GP Ansor harus mengambil peran dalam memajukan Kabupaten Jember. Dia menyampaikan banyak pekerjaan pemerintah yang membutuhkan peran serta dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskannya.

“Seperti ketepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), ini istri saya sendiri sebagai Ketua TP PKK Jember, melihat penerimanya itu orangnya memiliki sepeda motor, gelangnya emas, nah ini GP Ansor harus ambil bagian dalam membantu pemerintah,” kata Bupati Hendy.

Bupati Hendy menegaskan, kolaborasi adalah kunci utama suksesnya berbagai target program pemerintah tersebut.

“Kami membutuhkan bantuan dari seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi menuntaskan PR besar pemerintah ini, angka stunting, Angka Kesehatan Ibu (AKI)- Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi,” sambung Hendy.

Bupati juga menyampaikan GP Ansor juga dapat merekomendasikan penerima mahasiswa kepada Pemkab Jember, yang memang sudah memenuhi kriteria yakni dari keluarga tidak mampu namun mahasiswa tersebut berprestasi. “GP Ansor harus jadi pelopor dalam memajukan Kabupaten Jember,” pesannya. (kom/ed2)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), merupakan bantuan yang diberikan kepada warga yang kurang mampu yang sama sekali belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan warga yang belum menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penerima BLT DD ini sebanyak 90 Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa Tenggir.

Kades Tenggir, Sugito mengatakan, penyerahan BLT yang merupakan alokasi dari Dana Desa ini dimaksudkan untuk meringankan beban kebutuhan warga yang kehidupan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sedang terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim Adakan Program Sekolah Pantai

Sebagai wujud kepedulian Pemerintah guna meringankan beban hidup masyarakat, maka disalurkan BLT-DD 3 bulan langsung dijadikan satu, di wilayah Tenggir. “Melalui pemberian BLT ini tentunya diharapkan tepat sasaran, dan memberikan manfaat secara langsung. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, Kades Tenggir Sugito menghimbau, dan mengingatkan perangkat Desa Tenggir, agar pelaksanaannya dimonitor secara berkelanjutan, sehingga dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan,” harapnya.

Lebih lanjut Kades Sugito juga memberikan himbauan, kepada masyarakat penerima manfaat untuk tetap tidak lengah karena masa Pandemi Covid-19 ini belum berakhir. “Menyadari masa pandemi Covid-19 ini belum berakhir, tentunya saya mengharapkan kepada seluruh element masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan tetap rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak di keramaian, membersihkan diri ketika pulang ke rumah.

Tetap menggunakan masker pada saat berpergian dan beraktivitas diluar rumah karena, Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu, menjaga ketahanan pangan mandiri,  himbauan untuk tetap melaksanakan kegiatan bercocok tanam sebagai aktifitas masyarakat Tenggir.” himbaunya. (her/ed2)

Kepala Desa Karanglo, Habib Ghofir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerima bantuan pada hari ini, merupakan kelompok baru untuk penerima bantuan BLT-DD. Penerima bantuan BLT-DD Tahap IV, terdapat penurunan, yakni dari sekitar 170 KPM sekarang menjadi 100 KPM. Salah satu alasannya, karena dana yang terbatas.

Ditambahkan Habib, 100 KPM yang mendapatkan bantuan nantinya, adalah kelompok baru yang belum pernah menerima bantuan baik dari Kemensos maupun Dana Desa (DD). Hal ini dilakukan, supaya pembagian bantuan bisa merata serta tepat sasaran. Untuk besaran Bantuan BLT-DD, Rp.300 ribu per KPM.

“Persyaratan untuk mengambil dana bantuan BLT-DD adalah foto copy KK sebanyak 2 lembar, foto copy KTP sebanyak 2 lembar. Apabila penerima bantuan berhalangan hadir, dapat diwakilkan tetapi harus menggunakan surat kuasa dan KTP asli dari orang yang mewakili,” katanya.

Proses penyaluran bantuan sesuai dengan Permendes, tambahnya, harus melalui non tunai. Tetapi, kebijakan di Kabupaten Jombang melalui Bank Jombang. Jadi, alurnya setelah desa mengambil dari Bank Jatim, kemudian desa mentransfer ke Bank Jombang dan selanjutnya menyalurkan secara langsung kepada penerima bantuan.

Dengan diberikannya bantuan tersebut, Habib berharap, bantuan BLT-DD bisa membantu meringankan beban masyarakat terdampak Covid19. Serta, digunakan sebaik-baiknya untuk membeli kebutuhan pokok. “Semoga dengan bantuan ini, nantinya bisa meringankan beban semua,” lanjutnya. (azl/sit)