Bupati Hj Mundjidah dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pemberangkatan 800 orang PPDI Kabupaten Jombang, ini dalam rangka melakukan suatu ikhtiar perjuangan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. PPDI merupakan suatu jembatan antara pemerintah daerah dengan desa. Selain itu, PPDI merupakan suatu organisasi yang sangat vital untuk melayani masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh perangkat desa yang telah mengkondisikan desa menjadi aman, damai, makmur, mandiri dan sejahtera. Selamat jalan dan semoga terus diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan serta keberhasilan. Mudah-mudahan ikhtiar ini mendapat kemudahan, kelancaran dan keberhasilan,” ujarnya.

Baca juga:

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi
• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Dirinya berharap, bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, yang menyatakan perangkat desa masa bhakti sampai di usia 60 tahun, tetap dipertahankan. “Perjuangan ini untuk keberlangsungan pemerintah desa, khususnya di Kabupaten Jombang. Semoga perjuangannya dikabulkan oleh DPR-RI, sekaligus diperhatikan dan didengarkan oleh pemimpin-pemimpin pusat. Sehingga, bisa memutuskan bahwa masa bhakti perangkat desa tetap 60 tahun,” tuturnya.

Di tempat sama, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jombang, Teguh Wahyudi, mengatakan bahwa PPDI Kabupaten Jombang, akan menyampaikan tuntutan terkait masa bhakti perangkat desa yang akan disamakan dengan masa bhakti kepala desa. “Salah satu tuntutan Apdesi yang tertuang dalam rekomendasi Apdesi, di point 4 yaitu masa bhakti perangkat desa disamakan dengan masa bhakti kepala desa. Selain itu, agenda Silatnas ke Jakarta juga terkait kesejahteraan perangkat desa dan kejelasan status perangkat desa,” ungkapnya.

Ditambahkannya, kegiatan akan dilaksanakan di dua titik yaitu di Kantor DPR RI, setelah itu sekitar 150 bus akan bergerak menuju Istana Negara. Di Kabupaten Jombang sendiri, memberangkatkan sebanyak 17 bus untuk berpartisipasi dalam kegiatan Silatnas.

“Dalam Undang-Undang ASN yang termasuk ASN adalah PNS serta P3K. Paling tidak, setelah ini di poin ke tiga adalah perangkat desa. Dengan situasi dan kondisi khusus serta melihat hak asal usul desa tanah ganjaran tetap melekat pada perangkat desa,” harapnya. (azl/gie)

Hal itu, disampaikan Bung Karna-sapaan akrab Bupati Situbondo, saat melantik 17 Kades hasil Pilkades Serentak 2022, di Pendapa Arya Situbondo, Rabu (07/12/2022) tadi. “Dalam memberhentikan perangkat desa, itu ada aturan dan ketentuannya. Oleh karena itu, kepada Kades yang baru dilantik untuk bekerjasama dengan perangkat desanya dengan baik,” ujarnya.

Orang nomor satu di pemerintahan Kota Santri Pancasila ini menyampaikan, para Kades yang baru dilantik, harus mematuhi peraturan perundang-undangan. “Karena bagaimanapun juga ini demi kebaikan desa itu sendiri. Karena tugas Kades dan perangkatnya ini adalah melayani masyarakat,” tegasnya.

Menurut pria asal Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa ini para Kades harus bisa mengetahui potensi perangkat desanya. Sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa meningkatkan. “Ketika bekerja dengan baik, para Kades harus memberikan reward. Namun ketika kinerjanya buruk, para Kades harus memberikan panismen,” tegasnya.

Baca juga:

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi
• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Sementara itu, Kepala DPMD Situbondo, Suriyanto, menjelaskan setelah acara pelantikan tersebut para Kades bakal mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM. “Itu sudah kami rencanakan tanggal 20 sampai 24 Desember di Pasir Putih,” ujarnya.

Adapun 17 Kades terpilih yang dilantik antara lain Desa Curah Suri, Kecamatan Jatibanteng, Suliman, Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Suswanto, Kalisari, Kecamatan Banyuglugur, Nur Aini, Kembangsari, Kecamatan Jatibanteng, Helmi, Kendit/Kendit, Rudiyanto, Kilensari, Kecamatan Panarukan, Sugiono, Klampokan, Kecamatan Panji, Adi Arso, Kotakan, Kecamatan Situbondo, Saiful Iman.

Selanjutnya Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar, Rahman Rudianto, Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Dodit Hariyanto, Semiring, Kecamatan Mangaran, Matharis Subiyanto, Sliwung, Kecamatan Panji, Veri Anis Saudi, Sumberargo, Kecamatan Sumbermalang, Jalis, Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Dwi Aris Suryono, Sumberejo, Kecamatan Besuki, Hasanuddin, Tambak Ukir, Kecamatan Kendit, Zainul Hasan dan Wringin Anom, Kecamatan Asembagus, Edy Purwanto. (her/gie)

Ketua Umum Faskad, H Moh Zaini, menjelaskan bahwa tujuan mengadakan rapat konsolidasi ini dalam rangka membahas berbagai agenda kerja dan tugas perangkat desa dalam membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa. Terutama, dalam hal menyusun APBDes, membuat SPJ, serta cara melayani masyarakat dengan baik.

“Kegiatan ini sengaja kami lakukan, sebagai bentuk tanggung jawab perangkat desa. Gebrakan pertama kami sudah berhasil dan hasil kerja keras Faskad juga dirasakan oleh teman-teman perangkat se-Kabupaten Situbondo,” ujarnya.

Baca juga :

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi
• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Dirinya menambahkan, bahwa Faskad sendiri sudah terbentuk tujuh tahun lalu, dan baru ada di kecamatan Panji. Untuk di kecamatan lain, masih akan dibentuk.

“Kali ini, kami berkumpul dalam rangka menyatukan misi sesama perangkat desa dalam membantu kepala desa agar pelayanan masyarakat berjalan optimal,” tambahnya.

Dirinya berharap, ke depan perangkat desa di kecamatan lain, pun bisa turut bergabung di Faskad. “Kami berharap ke depannya, teman-teman di kecamatan lain mau bergabung. Jika di semua kecamatan sudah bergabung dan menyatukan misi, tentu pemerintahan desa akan berjalan sangat baik dan pelayanan pada masyarakat akan kian maksinal,” paparnya. (her/sit)

Disampaikan, bahwa jam kerja perangkat desa diatur dalam Perbup Nomor 21, yang mencakup hari kerja, jam kerja, pakaian dinas serta cuti Kepala desa dan perangkat desa. “Jam kerja perangkat desa sesuai dengan Perbup, yaitu Senin – Kamis mulai pukul 07.30 hingga pukul 15.00. sedangkan Jumat mulai pukul 07.30 hingga pukul 14.00,” ujarnya.

Hal ini, tambahnya, berlaku juga bagi kepala dusun yang harus melakukan absensi setiap hari kerja. Setelah itu, bisa kembali ke dusun masing-masing.

“Kepala dusun termasuk dalam perangkat desa. Sehingga, setiap pagi harus melakukan finger print di kantor desa. Sedangkan untuk dusun yang lokasinya jauh dari kantor desa, ada cara khusus seperti sharelock,” tuturnya.

Baca juga :

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi
• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Bila perangkat desa melakukan pelanggaran, ujarnya, bisa diberhentikan oleh kepala desa. Contohnya, dalam penyalahgunaan wewenang, tindak pidana yang dijatuhi hukum selama 2 tahun serta tidak masuk kerja selama 35 hari

“Sesuai dengan Perbup Nomor 21 tahun 2019 Pasal 22, sejauh ini jika perangkat desa melanggar aturan jam kerja, akan dikenai sanksi administratib secara lisan maupun tertulis. Tetapi, jika sudah di berikan tertulis hingga 3 kali masih diabaikan, maka kepala desa bisa melakukan pemberhentian. Sebab itu merupakan hak kepala desa,” ungkapnya.

Jika terdapat perangkat desa yang tidak bisa dilakukan pembinaan, Kabag Hukum tidak mempermasalahkan, jika dilakukan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa. Asalkan, sesuai prosedur yang ada. Sebab, untuk memberhentikan perangkat desa harus sepengetahuan atau persetujuan BPD dan rekomendasi dari camat

“Saya berharap, perangkat desa bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. Karena, mereka adalah garda terdepan, terutama kepala dusun. Apalagi, sekarang perangkat desa mayoritas muda-muda,” ujarnya. (azl/sit)

Keterlambatan tersebut, pun mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Krisna. “Saya heran, pengeluaran rutin kok bisa terlambat. Untungnya, masih ada anggaran yang tidak terlambat. Yaitu, anggaran untuk listrik dan telepon. Kalau ini terlambat, Bondowoso bisa gelap gulita dan proses administrasi bisa terhambat,” kata Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso, Rabu (23/03/2022) tadi.

Harusnya, kata Krisna-sapaannya, Pemkab Bondowoso mencari solusi atas keterlambatan ini. Sehingga, tidak setiap tahun ada keterlambatan pembagian honor perangkat desa dan guru K2.

Ditambahkannya, yang paling tahu persoalan ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani keuangan. Kasihan mereka, kalau honornya tidak bisa diterima on time.

Baca juga :

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi
• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Sebetulnya, tambah Krisna, Komisi IV sudah mengingatkan mitra kerjanya dalam Raker akhir 2021. Yakni, agar tidak terjadi keterlambatan lagi pemberian honor perangkat desa dan guru K2. Namun, saat itu hanya dijawab siap.

“Bukan hanya itu, tapi juga premi BPJS jangan terlambat lagi. Bahkan, saya telepon langsung Kadis PMD, untuk menanyakan progresnya,” papar politisi muda ini.

Krisna menengarai, penyebab keterlambatan tersebut ada tiga faktor. Pertama mengenai kebijakan pimpinan yang tidak tegas, administrasi belum lengkap dan inputnya tidak berjalan lancar. (zen/sit)

Hasil dari swab antigen dari 10 perangkat desa tersebut, satu diantaranya positif dan langsung menjalani isolasi mandiri di rumahnya. “Dari 10 perangkat yang diswab antigen 1 diantaranya positif,” jelas Kepala Puskesmas Panarukan, dr Imam Hariyono.

Baca Juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• DPC PDI-Perjuangan Situbondo Gelar Aksi Berbagi Sembako

Sepuluh orang perangkat Desa Peleyan, kata dr Imam, satu persatu secara bergiliran diswab antigen oleh petugas Puskesmas Panarukan. Setelah seluruhnya selesai diswab, para perangkat desa disuruh menunggu selama 15 menit untuk mengetahui hasil swab antigen tersebut. “Dari 10 perangkat yang di swab, satu perangkat positif. Rencananya, hari ini pak Kades akan menjalani isolasi di Puskesman Kendit,” ujar dr Imam Hariyono. Kades Peleyan positif Covid-19, diduga terpapar karena sering mengantar warganya yang sakit ke rumah sakit. “Saya tidak tau, yang jelas Pak Kades sering ngantar warganya yang sakit,” kata salah seorang perangkat desa, saat menunggu diswab di Puskesmas Panarukan. (her/ed2)

Turut hadir Kepala BPJS Mojokerto diwakili oleh Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, Bagus Prihanto, Kepala Kantor BPJS Kabupaten Jombang, Risky Camelia Bibi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, Camat Se-Kabupaten Jombang, Kepala Desa Se-Kabupaten Jombang serta Perwakilan perangkat Desa Se Kabupaten Jombang. Kegiatan ini di bagi dalam 2 sesi, pagi dan siang.

Baca Juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama

Bupati Jombang dalam sambutannya menyampaikan, Hari ini kita melakukan kegiatan sosialisasi tentang kepesertaan BPJS, Kepala Desa dan perangkat desa beserta keluarga sekaligus penyerahan Kartu Indonesia Sehat. “Mari kita berniat bahwa Kepesertaan BPJS ini adalah untuk menolong sesama yang lebih membutuhkan biaya untuk berobat. Maka dari itu slogan yang diusung ‘Dengan gotong royong, semua tertolong’. Ikut BPJS diniatkan untuk sodaqoh, supaya mendapatkan pahala,” ujar Bupati.

Di tempat yang sama Kepala Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam, Wartomo, ketika diwawancari seusai kegiatan menyampaikan,  Pembagian kartu Indonesia Sehat untuk Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Jombang merupakan kemajuan yang baik, karena dalam hal ini Pemerintah memperhatikan masa depan atau memperhatikan kesehatan para perangkat desa di seluruh kabupaten Jombang.

” Walaupun itu dianggarkan melalui APBD maupun melalui Dana Desa paling tidak ada terobosan untuk memperhatikan kesehatan perangkat desa di seluruh kabupaten Jombang, tadi disampaikan oleh teman kepala desa bahwa memang ada kendala-kendala teknis di lapangan, seperti belum waktunya sembuh pasien disuruh pulang itu memang kendala teknis menurut saya, ” tutur Wartomo

Kedepan harapan kami malah justru seperti yang disampaikan oleh Bupati bahwa kita ikut BPJS itu jangan seperti orang nabung, tetapi ikut BPJS diniatkan shodaqoh sehingga anggaran atau dana BPJS bisa digunakan oleh pasien atau orang lain yang membutuhkan

Riko Ret Hendrik, Kepala Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno menyampaikan, Saya sangat senang dengan adanya kegiatan sosialisasi dan Distribusi Kartu Indonesia Sehat untuk tingkat pemerintahan desa berarti pemerintah memperhatikan sampai tingkat Pemeeintahan Desa. “Harapan saya kedepanya tidak hanya sosialisasi kepada perangkat desa atau kepala desa saja, tetapi dari pihak terkait yaitu BPJS serta Pemerintahan Kabupaten juga bisa turun untuk mensosialisasikan kepada masyarakat desa supaya masyarakat bisa lebih memahami alurnya, kedepan BPJS bisa lebih baik lagi dalam hal pelayanan.” Ujar Kades Penggarong.  (azl/ed2)

Hal ini mengingat Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten Situbondo, memang belum ada yang dicairkan.

Baca juga:

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi

“Sampai saat ini gaji perangkat desa selama 4 bulan belum bisa diterimakan mas, karna masih Menunggu PTKPD (Pelaksana Tekhnis Keuangan Pengelolaan Desa) selesai,” beber Kepala Desa Kendit, Rudiyanto saat dikonfirmasi via telpon selulernya, Sabtu (01/05).

Perangkat Desa Sumberkolak, Tonar S.Pd, di kediamannya mengatakan, bahwa sampai saat ini gaji belum dia terima. “padahal ini sudah hampir lebaran mas,” ucapnya dengan rasa sedih.

“Harapan saya mewakili semua perangkat desa se-Situbondo, Mohon kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Situbondo agar secepatnya merealisasikan PTKPD, karna semua teman kami se-profesi menunggu gaji tersebut,” tambahnya.

Memontum.com berusaha mendatangai Kantor DPMD Kabupaten Situbondo untuk mengkonfirmasi Sayangnya, Kepala Dinas DPMD Kabupaten Situbondo, H.Luthfi Joko S.H., M.H. Saat itu tidak berada ditempat, karena ada Pekerjaan Dinas diluar kantor. (her/ed2)

Acara tersebut, selain dihadiri pemerintah desa, juga turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo dan Muspika Panarukan serta panitia pemilihan.

Mengawali acara, dimulai dengan pembacaan keputusan Kepala Desa Wringin Anom, Miskali SH.
Berikutnya, pengambilan sumpah kepada lima perangkat terlantik dan sekaligus pembacaan naskah pelantikan oleh Kepala Desa.

Setelah rampung, diteruskan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah oleh Kasi Kesra, Syaifus Syarif Annuri, Kaur Tata Usaha dan Umum, Dinda Aji Nur Varadila, lalu ke tiga Kasun masing-masing Khoirur Rosi, Rico Aroma Setiawan dan Randi Eko Basriyanto.

Baca juga: DPMD Panggil Kades Kayumas Terkait Mobil Siaga Desa Untuk Aksi Illegal Logging

Kepala Desa Wringin Anom, Miskali SH, dalam sambutannya berpesan kepada perangkat yang dilantik untuk menjaga amanah dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan di Desa Wringin Anom. Kepada perangkat desa, pun dalam posisi sebagai birokrat harus mempunyai etika.

Kades memberi contoh, tentang filosofi bahwa perangkat desa dimasa lalu disebut sebagai ‘pangreh projo’ yang lebih bermakna sebagai memerintah, sedangkan dimasa sekarang disebut ‘pamong projo’ yang dimaknai sebagai melayani, baik masyarakat, instansi terkait, stake holder maupun pihak pihak terkait.

Lebih lanjut, Kades Wringin Anom menerangkan, bahwa desa sebagai sub sistem tidak mengambil langkah sendiri. Otonomi desa harus dimaknai yang lebih baik.

“Perangkat desa haruslah mempunyai kompetensi yang meliputi tiga aspek. Yaitu skill, knowledge dan attitude. Ketiganya ini yang harus dituangkan dalam memberikan pelayanan,” kata Kades Wringin Anom. (her/sit)