“Sejauh ini, masih belum ada yang menitipkan hewan di sini. Sementara untuk pendaftar penyembelihannya, masih tercatat 10 orang yang mendaftar. Dengan rincian, untuk jumlah hewan dan jenisnya yang bermacam-macam,” ucap Dodot kepada Memontum.com.

Menurutnya, sepinya peminat penitipan itu, diakibatkan karena masyarakat sudah mempunyai tempat lapangan atau kandang untuk menyimpan hewan kurban. Jika dititipkan di RPH, secara otomatis juga harus mengeluarkan biaya penitipan dan juga biaya transport.

“Kalau mereka harus menyimpan dan menitipkan di RPH butuh biaya transport, jadi akan menambah beban biaya lagi. Saya kira mereka punya tempat untuk menyimpan hewan kurbannya itu,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Untuk melakukan penyembelihan di RPH, masyarakat harus mendaftar terlebih dahulu. Itu dilakukan, agar masyarakat bisa tertib tidak berebut pelayanan yang diberikan. Karena per harinya juga dibatasi kapasitas untuk pemotongan hewan. “Biasanya kan jamaah minta duluan di hari pertama, nah supaya tidak berebut yang mendaftar dulu ya kita layani duluan. Sehingga nanti akan kami berikan nomer antrian,” katanya.

Kapasitas pelayanan pemotongan di RPH saat ini, per harinya bisa melakukan pemotongan dengan jumlah 100 ekor sapi dan 150 ekor kambing. Itu karena berkaca dari tahun sebelumnya, banyak sekali masyarakat yang melakukan pemotongan. “Karena berkaca dari tahun lalu ada 5 ribu sapi dan kambing, jadi tidak mungkin kami layani semua karena kapasitas terbatas,” tuturnya.

Sebagai informasi, untuk biaya tarif pemotongan hewan bermacam-macam. Mulai dari paket sapi A dengan harga Rp 805 ribu, paket B sapi Rp 1,195 juta dan paket C sapi Rp 1,695 juta. Sedangkan untuk paket A kambing Rp 200 ribu dan paket B kambing Rp 300 ribu. Tentu dengan harga yang ditawarkan itu, masyarakat bisa mendapatkan fasilitas yang berda-beda. (rsy/gie)

Agenda internal yang berlangsung lebih 1 jam itu, menghasilkan kesepakatan dagang antara Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) Kota Malang dengan Perumda Dharma Jaya DKI Jakarta.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

“Kita bersyukur, misi dagang ini membawa hasil bagi Kota Malang. Pak Anies merespon positif hal ini. Disampaikan beliau, DKI masih membutuhkan pasokan produk banyak dari daerah, khususnya pangan atau olahan pangan,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Pihaknya pun, juga berterima kasih kepada Pemprov Jatim, yang turut mensupport Kota Malang. Diharapkannya, misi dagang seperti ini bisa dilakukan pula dengan daerah-daerah lainnya, bahkan lintas provinsi.

“Kita berupaya ekspansi pasar. Di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid, maka penguatan kerjasama ekonomi antar daerah menjadi salah satu kunci kebangkitan ekonomi nasional,” ujar Sutiaji optimistis.

Pastinya sejalan dengan arahan Wagub Jatim, Wali Kota Sutiaji akan terus meningkatkan upaya dalam rangka menjadi katalis perluasan kerja sama ekonomi di Kota Malang.

“Pak Wagub Jatim sendiri pun juga telah menegaskan, kerja sama Jatim dan DKI merupakan bertemunya 1/3 pelaku usaha di Indonesia. Maka diharapkan, mampu menghidupkan dan menggairahkan perekonomian nasional. Di mana 118 triliun volume perdagangan terjadi antara Jatim dan DKI Jakarta,” paparnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Perumda Tunas, Elfiatur Roikhah, menginfokan hasil misi dagang ditindaklanjuti dengan penanda tanganan kerja sama antara Perumda TUNAS dengan Perumda Dharma Jaya.

“Kerjasama berupa supply daging ayam dan sapi sebanyak 500 ton per bulan. Kerja sama dilakukan pula dengan PT Food Station untuk produk beras, kopi, dan rempah-rempah yang akan dipasok Perumda Tunas,” terang Elfi. (hms/mus/sit)

Memontum Malang Kota – Rapat paripurna DPRD Kota Malang, digelar secara virtual, Selasa (8/12) sore. Salah satu agenda yang dibahas, yakni mengenai pembahasan Pansus (Panitia Khusus) Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Aneka Usaha (Tunas) Kota Malang.

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang hadir mewakili Wali Kota Malang, menyampaikan tujuan Ranperda tentang Perumda Tunas adalah untuk memperkuat potensi yang awalnya berangkat dari PD RPH (Rumah Potong Hewan). Di sana, ada peluang untuk mengembangkan usaha yang selama ini sudah dijalankan oleh PD RPH.

“Perbedaan usaha dengan UMKM di masyarakat, menjadi perhatian bagi Pansus dalam merancang Ranperda ini,” katanya.

Ketua Pansus, H Wanedi, yang membacakan langsung Laporan Hasil Pembahasan Ranperda tentang Perumda Tugu Aneka Usaha Kota Malang, mengatakan bahwa Raperda tentang Perumda Tunas Kota Malang, secara materi telah memenuhi persyaratan.

“Tinggal dilanjutkan proses pembahasannya oleh DPRD Kota Malang, ditahap berikutnya,” ujar Wanedi.

Dengan selesainya pembahasan Ranperda tentang Perumda Tugu Aneka Usaha ini, diharapkan Pemerintah Kota Malang, segera mempersiapkan seluruh proses. Terkait dengan peralihan status dari Perusahaan Daerah menjadi Perumda. Baik anggaran dasar, struktur organisasi, rencana bisnis, dan segala hal yang diperlukan.

“Sehingga, peralihan status dapat segera dilakukan setelah Perda diundangkan. Semua tahapan harus dilakukan secara profesional dan terencana dengan baik, agar memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat,” imbuhnya.

Berkaitan dengan perluasan jenis usaha, tambahnya, diharapkan Pemkot dan Perumda Tunas, tetap bersinergi. Tidak hanya itu, perlu adanya kajian yang komprehensif. Hal itu, dimaksudkan supaya perluasan jenis usaha tidak overlop.

“Artinya, jangan sampai mengambil usaha yang sudah ada dan berjalan di masyarakat, khususnya UMKM,” tegasnya. (cw1/sit)