Bahkan, berbagai capaian ini tentu didukung oleh 54 ribu petani tembakau yang tersebar di delapan kecamatan. Yaitu, mulai Kecamatan Modo, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Mantup, Kedungpring, Sambeng dan Kecamatan Sugio. Karenanya, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada warganya, Pemkab Lamongan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para petani tembakau untuk memberikan jaminan resiko sosial yang dialami para petani.

Bahkan, sinergi Pemkab Lamongan dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan perlindungan kerja kepada petani tembakau ini, merupakan yang pertama di Provinsi Jawa Timur. Karenanya, Pemkab Lamongan menjadi pilot project Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Petani Tembakau di Jawa Timur, Rabu (29//3/2023) tadi. Pemerintah Kabupaten Lamongan, pun tuntas menyalurkan jaminan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan kematian kepada 22 ribu petani tembakau yang diserahkan langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi di Pendopo Lokatantra.

“Pada tahun 2023, ini akan difasilitasi jaminan perlindungan kepada 22 ribu petani tembakau Lamongan, selama enam bulan yang dialokasikan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kenapa kita putuskan kebijakan ini, karena seluruh pekerja berhak memiliki perlindungan. Selain nelayan yang tahun lalu kita berikan, Saya rasa petani juga sangat penting memilikinya. Dengan perlindungan ini kita lebih nyaman dalam bekerja,” kata Bupati Yuhronur.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Senada dengan Bupati Lamongan, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan, Moh Wahyudi, menjelaskan bahwa pihaknya memberikan jaminan perlindungan kerja bagi para petani tembakau pada tahun 2023. Bahkan, pihaknya menyalurkan jaminan perlindungan kerja kepada para 22 ribu petani tembakau di delapan kecamatan dengan rincian 4.265 di Kecamatan Sambeng, 535 di Kecamatan Sukorame, 307 di Kecamatan Sugio, 3.829 di Kecamatan Bluluk, 1.935 di Kecamatan Kedungpring, 409 di Kecamatan Mantup, 5.484 kecamatan Modo dan 5.239 di Kecamatan Ngimbang. Sementara untuk sisanya, akan terus dilakukan di tahun-tahun selanjutnya.

“Tahun ini kami menyalurkan sebanyak 22 ribu jaminan kerja kepada petani tembakau menggunakan DBHCHT dan kami berupaya agar seluruh petani tembakau terjamin keselamatannya. Bahkan tahun 2024 nanti, direncanakan akan ada pengalokasian untuk perlindungan terhadap tanaman tembakau melalui Si Pelindungku atau asuransi perlindungan untuk tembakau,” terang Wahyudi.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Budi Raharjo, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil mengelola sumber DBHCHT yang telah disalurkan untuk kemanfaatan bagi para petani tembakau, buruh tembakau serta pengelolaan lainnya. Dengan program asuransi jaminan keselamatan kerja ini, Lamongan dapat menularkan atmosfer kebermanfaatan bagi kabupaten lainnya.

“Ini merupakan yang pertama di tahun 2023. Lamongan melaunching pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi petani tembakau. Sehingga, pengembangan kesejahteraan bagi masyarakat semakin meningkat,” paparnya.

Turut hadir dalam penyerahan jaminan perlindungan sosial Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lamongan, Dadang Setiawan, perwakilan Direktur Dana Transfer Umum Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ketua Asosiasi Petani Tembakau (Apti) Kabupaten Lamongan serta Kepala OPD. (zen/sit)

Dalam pelaksanaan itu, Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang, mengatakan bahwa dana alokasi sebesar Rp 1,5 juta perorang atau penerima manfaat tersebut, diperuntukan kepada para buruh tani tembakau. Lalu, buruh pabrik rokok sekaligus buruh pabrik yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Jadi, ini merupakan dana bagi hasil cukai tembakau yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Selain itu, dikatakan Bunda Indah, bahwa alokasi DBHCHT dibagi menjadi beberapa aspek. Diantaranya, seperti bidang kesejahteraan masyarakat maupun bidang kesehatan.

Kemudian, terang Bunda Indah, untuk bidang kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan, yakni meliputi pemberian bantuan serta mendukung sarana maupun prasarana para petani tembakau. Lalu, untuk bidang kesehatan, yakni meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan di daerah.

“Dana ini juga dibuat membeli alat-alat kesehatan untuk menangani masyarakat yang terkena dampak rokok. Seperti, pemeriksaan jantung dan paru-paru,” ujarnya.

Bunda Indah berharap, agar bantuan yang telah disalurkan kepada para penerima, nantinya bisa bermanfaat untuk membantu kebutuhan sehari-hari. “Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat untuk membantu kebutuhan bapak ibu sehari-hari,” tegasnya. (kom/adi/sit)

Dalam diskusi itu, hadir sekitar 23 peserta, yang diantaranya mulai dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Ismail A Rahim, Pasi Pers Kodim 0826, Capten Inf Benny Purwanto, Kapolres Pamekasan melalui KBO Satreskrim, Iptu Muh syaiful Bahri Maulana, Bidang Pengawasan dan Pembinaan Disperindag, Firman Hidayat, Kasatpol PP, Syaiful Amin, Kadin Pamekasan, NGO, Komunitas petani P4TM, HKTI dan beberapa perwakilan komunitas wartawan.

Diskusi sendiri, diawali dengan studi kasus munculnya aksi pembakaran truk pembawa tembakau di Pamekasan, yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Dari kejadian itu, berdampak yang salah satunya adalah saling lempar tanggung jawab antar satu OPD dengan OPD yang lain.

Dari kasus itu, Wakil Ketua Umum Paguyuban Pedagang dan Petani Tembakau (P4TM), Abdul Bari, pun mendorong gelaran diskusi yang digagas Koran Harian Memo X Grup Regional Pamekasan. Selain keseriusan stakeholder, juga ada follow up untuk mengembalikan kejayaan Petani Tembakau Madura.

“Jangan dicukupkan di sini. Tetapi, harus ada follow up serius mengembalikan kejayaan Petani Tembakau Madura. Solusi yang bisa ditawarkan, misalnya para petani memiliki kesemangatan kembali untuk bertani,” ujarnya.

Bari juga menambahkan, dalam diskusi tersebut, petani tersirat enggan menanam tembakau karena tidak memiliki semangat. Terlebih, membutuhkan modal yang sangat besar. “Ini harus dicarikan solusi,” tambahnya.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), H Nasir, pun memberikan dukungan penuh bagaimana semua eleman bisa membantu dan menyelamatkan petani Pamekasan. Karena salah satu persoalannya, adalah juga bisa dari pupuk yang dinilai masih menjadi barang langka bagi petani Pamekasan.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“HKTI konsen memperjuangkan bagaimana petani terbantu kesulitannya. Misalnya, pupuk yang masih sulit dan fungsi pengawasan komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) yang kami nilai tidak berjalan,” paparnya.

Menurut H Nasir, kelangkaan pupuk menjadi tanda tanya besar petani dan menjadi koreksi untuk stakeholder, yang menangani masalah-masalah tersebut. Keseriusan pemangku kebijakan, harusnya bisa mengurai persoalan ini. 

Sementara itu, Ketua Mabes NGO, Zaini Wer Wer, menilai Bea Cukai Madura diharapkan bisa memberikan jaminan perlindungan untuk pengusaha rokok lokal. Tentunya, dengan tidak harus melangkahi aturan yang berlaku.

KBO Satreskrim Polres Pamekasan, Iptu  Muh Syaiful Bahri Maulana, dalam kesempatan itu lebih menggugah pada penyampaian Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Yaitu, mengenai soal restoratif justice atau keadilan restoratif. Artinya, alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, tidak berfokus pada pemidanaan. Namun, bisa menjadi proses dialog dan mediasi

“Penanganan kasus terkait dengan petani, ini kami limpahkan ke Satpol PP. Sesuai anjuran dari Kapolri, restoratif justice. Yang menangani pelapornya Satpol PP,” ujarnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, Syaiful Amin, membenarkan apa yang dikatakan Satreskrim Polres Pamekasan. Dalam penanganan kasus berkaitan dengan petani, Satreskrim menjadi pembina.

Dalam diskusi yang harusnya berlangsung gayeng dan menelurkan poin-poin solusi, sayangnya tidak sepenuhnya dihadiri tamu undangan, untuk saling bertukar pikiran atau kendala di lapangan. Seperti Bea Cukai Madura, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), hingga Kepala BKAD.

Meski demikian, Ketua Panitia HUT ke 7 Memo X Biro Pamekasan, Su’udi Ali, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada sejumlah pihak yang sudah turut mensukseskan acara diskusi ‘Mengembalikan Kejayaan Petani Tembakau Madura’. (azm/gie)

“Penyelenggaraan dari kegiatan tersebut, merupakan bagian dari pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” terang Pengantar Kerja Disnaker Kabupaten Lumajang, Hana, kepada Memontum.com, Selasa (18/10/2022) tadi.

Dijelaskan Hana, dari alokasi DBHCHT sebanyak Rp 1,49 miliar yang didapat Disnaker, anggaran tersebut akan digunakan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok serta para pencari kerja. “Untuk bentuknya, meliputi pengolahan makanan dua paket, otomotif dua paket sama menjahit satu paket. Untuk hari ini, pelatihan otomotif, yang diikuti oleh peserta para pencari kerja yang mengurus di kartu kuning kami. Jadi, data yang masuk di pencari kerja itu, kita hubungi. Kalau ada pelatihan-pelatihan,” ungkapnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sebelum pelaksanaan ini, ujarnya, sudah ada kegiatan yang telah dilakukan. Yakni, pada tanggal 3 hingga 17 kemarin, yaitu pelatihan pengolahan makanan tata boga. Seperti, pembuatan kue dan minuman.

“Untuk hari ini, pelatihan otomotif mulai tanggal 17 hingga 31 Oktober, mendatang,” imbuhnya.

Hana berharap, dengan kegiatan tersebut, bisa mencetak tenaga kerja yang memiliki kompetensi, sekaligus mampu bersaing di dunia usaha. Sehingga nantinya, agar para peserta yang mendapat pelatihan bisa membuka lapangan kerja sendiri. (adi/sit)

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Situbondo, Hj Juma’ati Karna Suswandi, mengatakan bahwa dengan adanya pelatihan ini diharapkan bisa meningkatkan kreativitas peserta. Sehingga, bisa dikembangkan untuk kemudian ditingkatkan sebagai penambah perekonomian pendapatan keluarga.

“Saya optimis bahwa ibu-ibu ini bisa menjadi pengusaha pemula yang produktif dan beretos kerja tinggi. Karena, ketika pelatihan ini bisa dikembangkan secara serius, maka bisa menciptakan lapangan kerja baru dan menambah perekonomian,” tegas Ketua TP PKK Situbondo.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Lebih lanjut istri Bupati Situbondo ini berharap kepada para peserta pelatihan, agar nantinya juga bisa menularkan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat. Dengan begitu, akan berkembang dan bermanfaat untuk semua.

“Pelatihan ini sangat bermanfaat. Karenanya, peserta agar bisa meneruskan pelatihan ini kepada yang lain,” ujarnya.

Sementara itu, Kadisnakertrans Situbondo, Didik Sulistiyono, menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan ini berlangsung hingga 23 Agustus 2022. Karena waktu pelatihan cukup lama, diharapkan peserta juga bisa memaksimalkan dengan baik. Sehingga, benar-benar memberikan manfaat.

“Untuk sumber anggaran acara ini, itu dialokasikan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2022,” terangnya. (her/sit/adv)

Sejumlah bantuan itu, diberikan secara kontinue, ke beberapa penerima. Seperti di hari pertama lalu, Pemkab gelontorkan kepada petani tembakau dan buruh pabrik di wilayah Kecamatan Panarukan, dengan penerima sebanyak 176 petani tembakau dan buruh pabrik rokok.

Sementara pada Sabtu (18/12/2021) ini, Pemkab gelontorkan BLT DBHCHT di sepuluh titik. Diantaranya, di Kantor Kecamatan Mlandingan, di Balai Desa Selomukti, di Balai desa Mlandingan Kulon, di Kantor Kecamatan Bungatan, Kantor Kecamatan Kapongan, Kantor Kecamatan Arjasa Kantor Kecamatan Asembagus, Kantor Kecamatan Jangkar dan di Kantor Kecamatan Banyuputih.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, berpesan agar penerima bantuan menggunakan uangnya dengan bijak. Bukan justru, menghabiskan dengan hal-hal yang kurang penting.

“Gunakan uangnya sebaik mungkin. Bisa digunakan untuk modal usaha gorengan, atau mau dibelikan hewan ternak. Jangan dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak mendatangkan manfaat,” ujar Bupati disela membagikan bantuan tunai di Kantor Kecamatan Panarukan.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Bupati juga meminta kepada warga penerima BLT DBHCHT, agar ikut menyukseskan vaksinasi Covid-19, demi terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Sehingga, bisa menyelamatkan manusia dari kesakitan dan kematian akibat virus corona.

“Yang belum vaksin, segera vaksin ya. Agar, kita semua sehat dan diselamatkan dari virus corona,” bebernya.

Bupati yang akrab disapa Bung Karna itu mengaku, bantuan uang tunai kepada ribuan petani dan buruh pabrik rokok ini, bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) alokasi 2021. “Total DBHCHT yang diterima pemerintah sebesar Rp 38, 328 miliar. Dana itu, kemudian dibagi ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), yang salah satunya di bagian administrasi perekonomian sekretariat daerah, untuk diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai ini,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam penyaluran BLT DBHCHT di Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan, disalurkan kepada 779 buruh petani tembakau. Kepala Desa Selomukti, Dodit Heryanto, menyampaikan kepada penerima BLT DBHCHT semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat dan berharap bantuan tersebut dapat digunakan keperluan sehari-harinya.

(her/sit)

Memontum Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, mendesak Pemerintah Daerah (Pemkab) setempat agar mensiapkan strategi dalam membantu para petani agar serapan gabah bagi petani lebih maksimal dibanding musim-musim sebelumnya.

Menurut anggota Komisi II DPRD Sumenep, Ach Naufil MS, mengatakan pemerintah perlu menyiapkan strategi jauh-jauh hari. Agar pada saat waktunya menanam padi dan musim panen tidak lagi kebingungan mencari cara untuk membantu petani.

“Petani memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan pangan. Pemerintah juga perlu memperhatikan nasib mereka. Minimal dengan memberikan solusi ketika petani menghadapi persoalan,” ujar politisi muda PKB Sumenep itu.

Baca Juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Menurutnya, kebiasaan yang sering terjadi, ketika sudah musim panen harga beras cenderung tak stabil. “Nah, ketika itu terjadi, saya rasa Pemkab Sumenep harus hadir untuk membantu petani menyerap gabah. Tentunya dengan harga yang tidak membuat petani rugi,” imbuhnya.

Tak hanya persoalan serapan gabah, lanjut Naufil, ketersediaan pupuk juga harus menjadi atensi bagi kalangan eksekutif. Agar para petani tidak kebingungan menjelang masuk musim hujan. “Sehingga ketika sudah masuk musim tanam, para petani tidak kesusahan untuk mendapat pupuk,” terangnya.

Pihaknya berharap pemerintah memiliki strategi untuk membantu petani. “Harapan saya pemerintah harus punya strategi untuk membantu petani. Minimal ketika masuk musim tanam mereka tidak kesulitan mendapat pupuk. Kemudian ketika musim panen sudah ada yang bisa dan siap menyerap gabah mereka,” harapnya. (dan/edo/gie)

Menyikapi fluktuasi harga tembakau yang membuat kalangan petani tembakau sering menjerit karena harga tembakau murah. Anggota DPRD Sumenep, Akis Jasuli, memberikan atensi khusus kepada petani tembakau yang selama ini masih mengandalkan komuditas unggulan itu di Madura. Demi memperjuangkan nasib petani tembakau, dewan sedang menggagas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tembakau.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN
• Cari 15 Orang ABK Kapal Putra Sumber Mas, Basarnas Kerahkan Dua Kapal di Perairan Sumenep

Menurut Ketua Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera ini, pihaknya bersama kalangan politisi DPRD Sumenep lainnya tetap konsen memperjuangkan nasib petani. Salah sagu upayanya dengan menyusun Raperda tembakau. Sehingga nantinya jika tuntas jadi Peraturan Daerah (Perda) tembakau masing-masing pihak antara petani tembakau dengan pengusaha sama-sama diuntungkan.

Komitmen dalam memperjuangkan nasib petani tembakau itu bukan omong kosong. Buktinya, kata dia, dewan sudah membentuk panitia khusus (Pansus) Raperda Tembakau. Produk ini akan mengupas banyak hal seperti mulai dari bibit unggul tembakau hingga soal harga tembakau. “Pokoknya dari hulu hingga ke hilir,” tegas Ketua Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera.

Politisi Nasdem ini menambahkan sebenarnya dewan sudah kerja keras untuk ngebut agar Raperda tembakau bisa segera jadi Perda. Namun memang hal itu masih dalam penggodokan. “Infonya dari teman-teman Pansus Raperda Tembakau, habis lebaran akan dibahas lagi untuk dirampungkan,” beber Akis.

Politisi muda asal kepulauan Talango ini berjanji akan terus mengawal pembentukan Raperda tembakau tersebut. Raperda ini akan mempengaruhi kualitas tembakau termasuk melindungi harga tembakau itu sendiri.

 Akis mengatakan, kesejahteraan petani harus bisa terjamin. Dengan demikian pihaknya berharap agar harga tembakau tetap stabil dan tidak merugikan salah satu pihak. Baik petani tembakau maupun dari pihak pabrikan tentunya. “Harapannya dengan harga tembakau stabil, dan soal harga biar lualitas tembakau yang menentukan. Kita juga tidak mematok harga terlalu tinggi sementara kualitas tembakau juga kurang baik,” papar Akis.

Menurutnya, keinginan para petani tembakau dengan harapan harga tembakau stabil adalah prinsip utama. Sebab itu, Akis meminta agar pemerintah harus selalu memikirkan nasib para petani tembakau. “Adanya serapan yang tinggi, dan harga yang layak sesuai dengan keinginan para petani. Hal ini tentunya menjadi hal-hal prinsip utama,” ujarnya.

Kepedulian dari Akis terhadap para petani tembakau ataupun rakyat Sumenep ini memang perlu diacungkan jempol. Terbukti, pihaknya punya semangat besar dalam memperjuangkan kesejahteraan para petani. Dengan memperjuangkan nilai harga tembakau.

“Jika harga tembakau nanti tidak sesuai dengan harapan petani. Maka, semangat kita untuk kesejahteraan petani terus meningkat ini tidak berbanding lurus, kalau harga tembakau itu tidak distabilkan,” jelasnya.

Terpisah, menurut seorang petani asal Kecematan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Asmuni, berharap pemerintah bisa memikirkan nasib petani kedepan dengan menstabilkan harga tembakau. “Kami ini hanya usaha, selebihnya kan pemerintah yang lebih tau persoalan harga tembakau. Jadi tolonglah kepada pemerintah yang berwenang untuk memberi kebijakan terkait harga tembakau,” jelasnya. Menurutnya, satu-satunya harapan petani adalah dari hasil panen tembakau. Pihaknya mengagumi terhadap kepedulian anggota dewan yang telah semangat dalam memperjuangkan nilai harga tembakau. “Saya sangat kagum dan banyak terimakasih kepada anggota dewan yang ikut serta dalam memperjuangkan nilai harga tembakau,” jelasnya. (dan/edo/ed2)