Mengawali Rakor, Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Alexander Ruby Setyohadi, menyampaikan jika korupsi merupakan simpul utama yang bisa mengakibatkan kegagalan tujuan suatu negara. “Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan mulai upaya prefentif, preentif maupun upaya represif (penindakan) . Upaya yang dilakukan sedikitnya telah berdampak membawa perubahan,” terang Ruby, Selasa (16/11/2021) siang.

Menurut teori, lanjutnya, korupsi karena tekanan, keserakahan, kesempatan atau peluang, rasionalisasi atau pembenaran. “Seharusnya, ruang penyebab-penyebab korupsi ini bisa kita persempit,” tambahnya.

BPKP sebagai pembina pengelolaan keuangan negara, tambahnya, berperan melakukan pembinaan dan melakukan sosialisasi-sosialisasi ke daerah. Perpres juga telah memberikan penguatan kepada BPKP untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara.

“Sejak 2018 lalu, pembinaan terus dilakukan dan diharapkan dengan pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, OPD dapat mengelola keuangan dengan baik dan berintegritas,” kata Ruby.

Selan itu, kapabilitas APIP sebagai auditor intern, diharapkan juga bisa berjalan optimal, bisa memberikan insurance pengelolaan keuangan daerah maupun aset-aset negara dengan baik.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berharap ada proses pendampingan dari KPK dalam upaya pencegahan korupsi, agar penyelenggaraan negara bisa berjalan sesuai yang diharapkan. “Yang harus kita lakukan banyak instropeksi,” ujar Gubernur Jatim.

Baca juga :

• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik
• Soroti Gangguan Layanan Air, Komisi B DPRD Kota Malang Hearing Evaluasi Operasional WTP Sungai Bango
• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK

Mengenai aset pemerintah, gubernur perempuan ini melanjutkan jika masih perlu mengoptimalkan penertiban aset dan sertifikasi aset. “Saat ini masih sekitar 46 persen. Ayo semua berikhtiar melakukan percepatan sertifikasi aset,” tuturnya.

Khofifah juga menganggap, perlu adanya sistem pengendalian internal (SPI) pemerintah, yang bisa dilakukan evaluasi oleh BPK. Sehingga, bila terjadi penyimpangan ada guiden. Dengan begitu percepatan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

“Saya juga berharap upaya pencegahan korupsi bisa dilaksanakan secara masif, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi saat ini memasuki akhir APBD tahun 2021 dan sebentar lagi memasuki APBD tahun 2022. Semoga ada something point yang membawa angin segar bagi kita semua,” ujar Gubernur Jatim ini.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyampaikan jika kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan bangsa ini bisa dilanjutkan oleh para generasi penerus bangsa. “Semangat di Kota Pahlawan, para pendahulu kita berjuang merebut kemerdekaan demi mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua itu dilakukan dengan penuh perjuangan bahkan mengorbankan jiwa raga. Mari kita lanjutkan perjuangan ini,” ujarnya.

Melanjutkan pesannya, Gufron meminta kepada para kepala daerah dan seluruh anggota DPRD yang hadir, untuk bisa menjalankan amanah jabatan yang diemban dengan baik demi mewujudkan cita-cita pendahulu, kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan bangsa. “Korupsi, kolusi dan nepotismelah yang menjauhkan kita dari cita cita/mimpi yang diharapkan,” ujarnya.

Gufron mengingatkan, apapun perbuatan yang merugikan negara, baik penyalahgunaan kewenangan maupun penyalahgunaan anggaran merupakan tindakan korupsi. Begitu juga dengan suap, gratifikasi dan yang lainnya (termasuk pemerasan).

Dirinya juga berpesan, untuk merubah pola kepemimpinan dengan penuh cinta. Dan ini menjadi komitmen bersama untuk menyatukan visi dalam melawan korupsi.

Di penghujung Rakor itu, Wakil Ketua KPK ini berpantun ‘Ke Blauran Membeli Terasi, Yang Didapat Biji Kenari. Sudah Tidak Jamannya Korupsi, Masa Kini Waktunya Berjihad Melawan Korupsi’,” papar Ghufron. (mil/sit)

“Ya senang Mas surat saya berupa laporan pengaduan kepada KPK telah direspon,” katanya saat diwawancara usai rapat paripurna di DPRD Jember, Selasa (31/08).

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Agusa menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membalas surat mengklarifikasi tindak lanjut kasus penggunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, periode 2019-2020.

Dalam surat yang diterima 4 Agustus 2021 lalu itu, KPK menjelaskan penanganan dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) tersebut saat ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan sedang dalam proses perhitungan kerugian negara oleh penyidik.

“Pada tahun 2020 lalu saya memang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi pada 2019-2020,” katanya.

“Pertama waktu kebagian dumas (pengaduan masyarakat). Saat itu kita bawa satu boks kontainer itu dan sudah kami serahkan kemudian diperiksa,” lanjut Agusta.

Namun pasca laporan tersebut, Agusta tidak pernah lagi mendapatkan pemberitahuan dari KPK. Legislator yang juta pengusaha cerutu ekspor itu kemudian mengirim surat kepada KPK untuk menanyakan perkembangan laporannya.

“Saya kirim surat ke KPK kira-kira tahun 2020 tapi kemudian tidak ada balasan sampe kemudian pada tanggal 23 Juli lalu saya kirim surat ke dua. Nah kurang lebih 5 hari kemudian saya terima jawaban dari KPK itu,” tuturnya.

Bagian isi surat yang membuat senang dirinya, menurut Agusta terkait proses penghitungan kerugian negara. “Yang saya senang ada kata-kata sedang dalam proses penghitungan kerugian negara. Berarti kan ada (potensi) kerugian negara yang sedang dihitung,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Bukti-bukti laporan yang diberikan kepada KPK adalah hasil Panitia Khusus (Pansus) Angket DPRD Jember.

Saat itu pada akhir 2019 kondisi politik di Jember memanas pasca DPRD mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Faida, salah satu pemicunya carut marutnya kondisi birokrasi setelah bupati melakukan pengangkatan pejabat tanpa rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Singkat cerita proses interpelasi itu kemudian semakin bergulir hingga DPRD pada sekitar akhir Juli Banmus DPRD mengusulkan untuk menggunakan hak angket kepada eksekutif. Proses ini kemudian bermuara pada pemakzulan kepada Bupati Faida.

Pada sisi lain sekira bulan Oktober 2020, juru bicara KPK Ali Fikri kepada awak media menjelaskan adanya tim KPK sedang melaksakan kegiatan di Jember. Tim tersebut datang untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi.

“KPK akan meminta keterangan beberapa pihak di lingkungan Pemkab Jember,” katanya via pesan WhatsApp kepada sejumlah wartawan, Selasa 13 Oktober 2020.

Fikri saat itu tidak bersedia memberikan keterangan lebih lanjut. “Karena masih proses penyelidikan maka mengenai materinya saat ini belum bisa kami sampaikan, dan nanti pada waktunya akan kami informasikan lebih lanjut perkembangannya,” katanya saat itu.

Salah satu obyek penyelidikan KPK adalah pengadaan jaket pelampung nelayan. Bahkan saat itu informasinya Sekertaris Daerah sempat menjalani pemeriksaan tim KPK di Mapolres Jember.

Kasus lain yang dibidik adalah proyek rumah tidak layak huni yang banyak dikerjakan oleh relawan pemenang Faida. Bahkan informasi diterima media saat berusaha mengumpulkan barang bukti tim KPK sempat mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan warga di salah satu desa.

Ada tga orang petugas KPK sempat dihadang oleh warga di daerah Sukowono, pertengahan pada medio Februari 2020. Mereka dikira penculik dan sempat dibawa ke Kepolisian Resor Jember. Kala itu beredar foto surat-surat perintah penyelidikan nomor Sprin Lidik-35/01/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020. Dalam surat itu, warga Sukowono, beriinisial R diminta bertemu tim di kantor KPK, Selasa 25 Februari 2020. Dia dimintai keterangan soal dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya. Ini terkait dengan penggunaan anggaran di Jember. (vin/ed2)