Salah satu penerima bantuan, Nur Aini, warga RT 10, mengatakan bahwa kedatangan warga untuk menolak menerima bantuan, karena harga bantuan yang dijanjikan tidak sama dengan kwalitas bantuan yang diberikan. Sementara bantuan yang diberikan, bersumber dari dana desa (DD).

“Dalam sosialisasi, panitia menyampaikan bahwa harga kompor 2 tungku yang diperbantukan adalah Rp 215 ribu. Namun, setelah di cek ke toko, ternyata harganya hanya Rp 150 ribu,” kata Nur Aini, Selasa (30/11/2021) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Diperoleh informasi, bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembentukan/Fasilitasi/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Tahun Anggaran 2021. Dalam Berita Acara Serah Terima Barang bernomor 900/…../430.11.03.06/2021, berbunyi Memberikan Kelengkapan kepada warga untuk Peningkatan Ekonomi Produktif berupa kompor 2 tungku.

Sementara harganya tiap unit, adalah Rp 315 ribu. Untuk warga yang akan mendapatkan bantuan, berjumlah 435 orang. Dan baru terealisasi 285 unit.

Pj Kades Tlogosari, Surawi, ketika dikonfirmasi membenarkan telah memberikan bantuan pada warganya. Karena jumlah bantuan banyak, untuk menghindari kerumunan, maka dibagi dalam dua sesi.

“Sesi pertama diberikan hari ini, Selasa (30/11/2021) dan sesi kedua akan diberikan Senin mendatang,” jelasnya sambil meminta kepada wartawan media ini untuk menemui dirumahnya. (sam/sit)

“Hari ini, saya selaku perwakilan dari masyarakat, melaporkan adanya dugaan penyelewengan keuangan Desa Cungkup. Di mana, ada dugaan penyelewengan itu dilakukan bersama-sama dengan Pj Kepala Desa,” kata Siswo, seusai keluar dari Kantor Kejari Lamongan.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Laporan ini, tambah Siswo, tujuannya agar terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, akuntabel dan profesional, dengan orientasi pada pelaksanaan program pembangunan yang ada di Desa Cungkup. “Dengan merujuk UU RI Nomor 6 tahun 2015 tentang desa, UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, UU Nomor 31 tahun 1969 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucapnya.

Masih menurut dirinya, pengaduan itu, sehubungan dengan adanya faktor dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat desa Cungkup. Dengan adanya beberapa dugaan penyelewengan keuangan Desa Cungkup tahun anggaran 2019 dan 2020.

“Dugaan penyelewengan keuangan desa, diduga kuat dilakukan secara bersama-sama oleh Pj Kepala Desa, yaitu saudara Nur Rozuqi. Hal ini, didukung dengan adanya fakta-fakta dan informasi serta kondisi di lapangan sebagaimana bukti terlampir,” terang Siswo.

Dirinya juga meminta, kepada Kejari Lamongan, atas laporan itu supaya segera ditindaklanjuti, sebagaimana amanat undang-undang dan peraturan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pj Kepala Desa, Nur Rozuqi, saat dikonfirmasi terpisah, mengatakan belum bisa komentar apa-apa. “Saya malahan baru dengar dari sampean, adanya laporan ke kejaksaan itu. Saat ini, saya nggak bisa komentar apa-apa dahulu,” katanya. (son/sit)

Pesan tersebut disampaikan mengingat situasi saat ini adalah masa pandemi covit- 19 dimana setiap warga perlu perhatian agar tetap sehat. ” Tugas Pj. Kepala Desa adalah mengantarkan desa melaksanakan Pilkades, namun demikian yang sangat penting saat ini adalah melayani dan mengayomi warga agar tidak terpapar covit – 19, dengan mengedukasi warga dan memberi fasilitas protokol kesehatan. Sederhananya memberi masker kepada warga yang tidak mengenakan masker, ” pintanya.

Terkait tugas yang akan diemban oleh Pj. Kepala desa, Gundari memerintahkan agar H. Sukur segara mempersiapkan Pilkades dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di desa. Mengingat Desa Wonokalang BPD belum dilantik serta belum ada kejelasan kapan Pilkades terlaksana.

” Kita belum tahu kapan Pilkades dilaksanakan. Sebaiknya Pj. Kepala Desa segera mempersiapkan segalanya dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada agar semua dapat berjalan dengan baik,” harapnya.

H. Sukur yang sebelumnya sudah melaksanakan tugas sebagai Plt. Kepala Desa di desa tersebut menyatakan sudah mempersiapkan point- point menuju Pilkades diantaranya menyampaikan pengajuan pelantikan BPD dimana suratnya sudah masuk kabupaten.

Dan terkait dampak pandemi covit – 19 di tengah warganya, Pemdes sudah menyalurkan bantuan,” Pemerintah desa sudah banyak menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak. Dan yang patut membanggakan bagi warga Wonokalang adalah dapat merubah Desa Wonokalang dari zona merah menjadi hijau,” ungkapnya. (par/yan)

Pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap PJ Kades Keper dihadiri Forkompimpka, Kades, Perangkat Desa, BPD, PKK, dikantor balai desa setempat, Jumat (20/03/2020) pagi

Pada kesempatan itu juga dilakukan sosialisasi pencegahan virus corona atau Covid-19, oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Puskesmas Krembung, Dr. Tridiana .

Camat Krembung Abdul Muid menyampaikan, dilantikanya PJ Desa ini, tidak lain tugasnya adalah untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada 19 April 2020 mendatang.

Bersamaan itu , ada batasan bekerja, dikarenakan masa karantina selama 2 minggu terkait Covid-19 atau virus corona. Namun ada hal-hal yang bersifat orgent, seperti saat ini pelantikan Pj diperbolehkan.

Tetapipertemuan-pertemuan yang lain, bisa dapat dilakukan penundaan dan dapat dipahami serta dimengerti. ” Sifat-sifat yang orgent itu tidak bisa diundur, termasuk operasional maupun proses pelantikan Pj Kepala Desa,” kata Abdul Muid

Abdul Muid juga mengajak masyarakat melakukan upaya terkait Covid-19 ini, paling tidak menganimilir penyebara di wilayah Kecamatan Krembung. Bagaimana caranya, kata Abdul Muid ikuti aturan yang sudah ditetapkan
Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

“Diharapkan aktifitas diluar rumah, jika tidak penting tolong jangan dilakukan. Agar tidak berinteraksi langsung dengan yang lain, minimal pencegahan virus Covid-19, “pintanya

Sementara Kepala UPTD Puskemas Krembung menjelaskan adanya instruksi dari Dinas Kabupaten Sidoarjo. Disebutkan bahwa dalam dua minggu ini masyarakat dapat mengurangi aktifitas, atau kegiatan diluar rumah.

” Sasaran kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo melalui Puskesmas, akan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di beberapa tempat. Seperti ditempat-tempat umum yakni masjid,pasar, Polsek, Koramil dan lainnya. Sekaligus memberikan sosislalisasi, tata cara cuci tangan, penggunaan masker pada intinya dalam pencegahan secara dini,” pungkasnya (gus/yan)

Dalam pelantikan yang dikemas secara sederhana itu dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo H Nur Ahmad Syaifuddin SH , Kapolsek, Danramil Sedati, Anggota BPD seluruh Desa, Ibu-ibu PKK serta masyarakat.

Mereka yang dilantik adalah Triwahyudi, jabatan lama Pengelola Sistem Jaringan seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Dinas Komuniasi dan Informatika Sidoarjo dengan jabatan baru PJ Kades Desa Cemandi dengan surat keputusan nomor 188/122/438.1.1.3/2020.

Ahmad Qoirul, jabatan sebelumnya Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sedati diangkat sebagai Pj Kades Desa Sedati Agung dengan surat keputusan nomor 188/123/438.1.1.3/2020. Menggantikan Ahmad Toyib SH

Tutik Maria dengan jabatan Administrasi Umum Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sedati ditetapkan sebagai Pj Kades Desa Gisik Cemandi dengan surat keputusan nomor 188/124/438.1.1.3/2020, menggantikan Supriyadi.

Selanjutnya Pj Kades Banjar Kemuning M. Zaitul Abidin diganti Budi Siswanto yang sebelumnya bertugas di Pengelola Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sedati. Pengangkatan itu dengan surat keputusan nomor 188/125/438.1.1.3/2020.

Dengan surat keputusan nomor 188/132/438.1.1.3/2020. Pj Kades Sedati Gede Khusaini diganti Basuki Rahmat S.T.T.P M.A.P jabatan lama Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Sedati.

Terakhir Pj Kades Kalanganyar Ilham Taufik diganti Dedi Kurniawan Wibowo S.S.T.P S.S.I yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Kekayaan dan Aset Desa Dnas Pemberdayaan Aset Desa Sidoarjo. Pelantika itu dengan dengan surat keputusan nomor 188/133/438.1.1.3/2020.

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri karena pekerjaan besar, yakni mensukseskan Pilkades serentak yang digelar April mendatang.

Karena biasanya tensi politik pada pelaksanaan pesta demokrasi agak meningkat, kepada Pj Kades yang baru dilantik harus sabar dan ngemong masyarakat. “Pejabat diharapkan bersabar dalam memimpin masyarakat karena bersabar menunjukan kualitas kepeminpinan. Kepemimpinan yang berkualitas akan menjadikan masyarakat yang berkualitas pula,” tutupnya. (ari/yan)

Hal itu pasca diberhentikannya Paimin Purwanto sebagai Cakades incumbent terpilih periode 2019-2025 mendatang. Namun, kendati sudah dilantik Desember 2019 lalu, Paimin harus melepas jabatannya, setelah PN Tipikor Surabaya menjatui hukuman selama 1,4 tahun penjara dalam kasus penyelewengan Dasa Desa (DD) tahun anggaran 2017 sebesar Rp 429 juta.

Rapat Umum Persetujuan PJ Kades Tlogosari. (sur)

Pemberhentian tersebut berdasarkan surat Ketua BPD Tlogosari nomor:006/BPD/DS/III/2019 yang dilayangkan Kepada Bupati Malang tanggal 13-November 2019 lalu perihal pemberhentian tetap Paimin.Selanjutnya, berdasarkan SK Bupati Malang nomor 188.45/1456/KEP/35-07.013/2019 serta mengacu petikan putusan Pengadilan kelas 1A khusus Surabaya nomor 76/Pid.Sus/TPK/2019/PN Surabaya tanggal 2 Oktober 2019, mantan Kepala Dusun Tlogosari ini dijatuhi hukuman selama 1,4 tahun penjara.

Akhirnya, tanggal 31-Desember 2019,Bupati Malang HM Sanusi memberhentikan tetap nama Paimin Purwanto sebagai Kepala Desa Tlogosari untuk masa jabatan 2019-2025.

Ditemui di kantor Desa Tlogosari Selasa (3/3/2020) kemarin, H Suyatno Mustofa Sekretaris Desa Tlogosari memaparkan, Pemdes Tlogosari saat ini dipimpin Endang Sulistyowati sekaligus Kasi pelayanan publik di Kecamatan Tirtoyudo.

Namun demikian, sebelum ditetapkannya PJ Kades perempuan asal wilayah Kecamatan Turen ini,pihaknya juga sudah menggelar rapat koordinasi termasuk dua desa lain di Kecamatan Kasembon dan Poncokusumo di kantor DPMD Kabupaten Malang. Dari hasil rapat tersebut memutuskan, sesuai peraturan Bupati Malang nomor 21/2018 pasal 58 ayat 4, untuk jabatan Kades Tlogosari akan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).

Ditambahkan Suyatno,tetapi dalam aturan Undang-Undang, untuk PAW Kepala Desa itu hanya dipilih 10 tokoh, seperti tokoh adat, agama, pendidikan dan tokoh lain yang dianggap punya potensi.

“Setelah saya sosialisasikan aturan itu, ternyata dari beberapa kandidat PAW itu kurang setuju dengan berbagai pertimbangan. Selanjutnya mereka mengusulkan untuk dipilih oleh setiap KK. Karena dalam aturan Undang-Undang mekanisme itu tidak ada, selanjutnya kami tawarkan kepada masyarakat untuk kembali dijabat Endang Sulistyowati PJ Kepala Desa Tlogosari hingga tahun 2021 mendatang.Wargapun menyatakan setuju, ” beber Suyatno.

Disisi lain, Sekdes yang berstatus PNS ini juga menjelaskan, persetujuan PJ Kepala Desa Tlogosari itu tertuang dalam rapat umum di gedung BPU desa setempat dengan dihadiri oleh sebanyak 750 warga tanggal 9-Februari 2020 lalu.Turut hadir dalam rapat umum itu, Muspika Tirtoyudo, BPD dan Lembaga Desa.

“Apapun sudah menjadi keputusan masyarakat yang menghendaki kerukunan stap, kondisi keamanan yang di atas segala-galanya. Dengan berpecah belah karena PAW yang hanya sebuah peraturan yang selama ini belum ada yang berani melaksanakan. Jadi dengan dipimpinnya kembali Desa Tlogosari ini oleh PJ, saya pribadi sangat mendukung, ” pungkas Suyatno. (sur/oso)

Prosesi Pengambilan Sumpah dan Pelantikan, dipusatkan pada pendopo kantor balai desa setempat. Dihadiri Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Forkopimpka Porong, Perangkat Desa, Panitia Pilkades, calon Kepala Desa, BPD, LPMD, PKK, RT, RW.

Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, mengahdiri prosesi pelantikan Pj. Kades Kesambi Imam Khanafi (gus)

Imam Mukri Affandy menyampaikan tahun ini dilakukan Pilkades serentak di seluruh Kabupaten. Dan diwilayah Porong ada 8 Desa yang ikut Pilkades, satu diantaranya Desa Kesambi. Saat ini Pilkades di Desa Kesambi, diikuti 2 calon yakni Abdul Kafid, dan Agus Setiawan.

Selamat atas dilantiknya Pj Kades Kesambi. Diharapkan , Pj Kepala Desa Kesambi segera bekerjasama dan berkoordiansi dengan BPD, LPMD, Toga,Tomas, pengurus RT dan RW. Kalau hal itu dilaksanakan maka, menjelang Pilkades Desa Kesambi akan semakin kondusif.

Hal ini seperti yang ditekankan Wabup Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. Menurutnya untuk menjaga keamanan Sidoarjo, pihaknya beserta jajaran Forkopimpda Sidoarjo setiap hari berkeliling dan berkordinasi dengan pihak 18 Kecamatan melalui cangkrukan. Hal tersebut sebagai wujud menjaga stabilitas keamanan, sekaligus persiapan menjelang Pilkades serentak pada 19 April 2020 mendatang.

Diharapkan proses pilkades serentak pada 175 desa di Kabupaten Sidoarjo khususnya Desa Kesambi, Porong. Jangan sampai melakukan money politik atau sejenisnya untuk mancapai suatu tujuan. Dikarenakan hal itu tidak baik, dan tidak dibenarkan. Sebab akan menghambat, kemajuan dan perkembangan Desa. (gus/yan)

Imam Mukri mengatakan, prosesi pelantikan dihari ketiga ini adalah Desa Kedungboto. Sebelumnya, hari pertama di Desa Plumbon dan Desa Glagaharum. ” Saya ucapkan selamat, dilantiknya sebagai Penjabat Kepala Desa. Ibarat, burung glatik cucuk biru, setelah dilantik jangan turu ,” ucapnya

Dilantiknya Penjabat Kepala Desa ini, kata Imam Mukri Affandy sudah menjadi regulasi agar tidak ada kekosongan kepemimpinan. Apalagi kedepan 19 April 2020, ada giat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

” Adanya Penjabat Kepala Desa ini, berharap roda Pemerintah Desa Kedungboto. Berjalan normal dan tidak ada, problem-problem yang tidak dapat diselesaikan. Segerlah berkoodinasi atau berkonsulidasi kepada semua stikholder, semua pemangku yang ada di desa ini dan termasuk BPD, LPMD beserta lainya, ” tandas Imam Mukri.

Sementara Munir Nanang Setyowandi Penjabat Kepala Desa Kedungboto yang baru saja dilantik akan meneruskan program-program pembangunan desa yang belum diselesaikan pendahulunya. Pada intinya kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada, sesuai arahan pimpinan Kecamatan (gus/yan)

Acara itu, dihadiri Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin bersama rombongan. Dihadapan forkopimpka Porong, Perangkat Desa, BPD, Toga, Tomas, dan PKK, Senin (24/2/2020) pagi.

Plt Camat Porong Imam Mukri Affandy melantik Pj. Kepala Desa Plumbon Wahyu Hidayat (gus)

Imam Mukri Affandy mengatakan prosesi pelantikan ini adalah perpanjangan masa jabatan dan diambil sumpahnya kembali. Desa Plumbon ini memiliki tiga calon kepala desa, dua dari warga sendiri dan satunya dari luar warga Desa Plumbon.

Menurutnya adalah menarik, artinya ini ada sebuah perubahan bawahasan aturan terus berubah. ” Era dulu hanya warga desa setempat saja, tetapi sekarang dapat diikuti dari warga yang lain”, kata Imam Mukri

Lebih lanjut Imam mengatakan Pj. Kepala Desa segera melakukan konsolidasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama stikholder yang berada di desa. Karena sebentar lagi ada kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dan segera dikoordinasikan sebab terkait pencairan anggaran atau keuangan.

Maka dari itu menyinggung persoalan keuangan, jangan sampai ada masalah. Karena ujung-ujungnya biasanya menjadi masalah yaitu pengelolahan keuangan di Desa itu. Bersama-sama Pemerintah Desa, BPD, stikholder sehingga permasalahan dapat terealisasikan atau dapat diselesaikan, ungkap Imam Mukri Affandy,

Sementara Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin berharap Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD, Tomas, panitia Pilkades sehingga dapat terpilih seorang kepala desa dengan transparan dan jujur.” Mari kita singkronisasikan kepentingan pembangunan , saling mendukung dan jangan sampai adu otot. Hal itu tidak baik, ” tambahnya. (gus/yan)