Atas perolehan yang sangat melejit itu, Kabupaten Probolinggo untuk sementara tercatat sebagai daerah dengan angka capaian tertinggi di Jawa Timur pada kegiatan PK 2021.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Hal ini, dilaporkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Probolinggo, dr Anang Budi Yulianto, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, H Soeparwiyono, saat menerima kunjungan para petugas pendata di rumah kediamannya di Dusun Banjar, Desa Randupitu, Kecamatan Gending. Pendataan itu, sekaligus mewakili kalangan tokoh pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Rabu (07/04) tadi.

Sekda Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono, mengatakan terima kasih dan penghargaan atas antusias dan semangat para petugas kader pendata dan sektor lain, yang turut mensupport agenda nasional ini. “Waktu yang disediakan, sebenarnya dua bulan. Tetapi Dinas PPKB selaku pelaksana, Insya Allah mampu menargetkan untuk rampung selama sebulan,” ujarnya.

Adanya tambahan indikator stunting pada pendataan kali ini, lanjut Sekda Soeparwiyono, tentunya sesuai dengan apa yang menjadi Instruksi Presiden kepada BKKBN untuk menjadi koordinator penanggung jawab pada program penurunan stunting di Indonesia.

“Data dari indikator tambahan ini, jika bisa terkumpul secara valid, akurat dan lengkap, akan sangat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui posisi stunting di Kabupaten Probolinggo. Tentu, hal ini akan menghasilkan suatu kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan akurat di Kabupaten Probolinggo, terutama di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Kepala DPPKB Kabupaten Probolinggo, dr. Anang Budi Yoelijanto, dalam laporannya mengemukakan bahwa sebenarnya pihaknya menargetkan maksimal 150 ribu keluarga terdata pada hari ke enam. “Hal ini, ternyata sangat mungkin karena DPPKB saat ini memiliki sebanyak 2.557 orang kader pendata. Dengan asumsi, satu kader mampu mendata 10 kelurga per hari dengan akumulasi perolehan data 25 ribu per hari,” katanya.

Anang menjelaskan, hambatannya ada pada beberapa kecamatan di dataran tinggi, yang terpaksa harus menggunakan metode offline dengan pengisian formulir. Sehingga, ada pekerjaan tambahan sebelum petugas melakukan input data di aplikasi.

“Kita berharap semua lancar dan sesuai dengan target karena memang proses entry data melalui aplikasi pusat harus antri dan bertahap karena memang serentak seluruh Indonesia. Sampai saat ini aplikasi yang tersedia update datanya belum bisa real-time, dari 107 ribu yang sudah kami entry ternyata di aplikasi hanya terupdate sekitar 50 ribu KK,” tambahnya.

Turut mendampingi petugas pendata dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Kabupaten Probolinggo, dr. Liliek Ekowati, Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga DPPKB Kabupaten Probolinggo, Raditya Utomo serta Camat Gending, Deny Kartika. (geo/sit)

Pendataan Keluarga 2021 terhadap Ketua Umum Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo ini, sekaligus untuk mewakili kalangan tokoh agama di wilayah Kabupaten Probolinggo. Pendataan ini dilaksanakan di rumah kediamannya di Dusun Krajan, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan.

• Baca juga: Heboh…Puluhan Orang Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19 di RSU Wanolangan Dringu Probolinggo

Turut mendampingi petugas pendata dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Kabupaten Probolinggo dr. Liliek Ekowati, Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga DPPKB Kabupaten Probolinggo, Raditya Utomo, serta Camat Krejengan, Doddy Kurniawan.

KH. Munir Kholili mengaku, sangat senang bisa turut serta dalam rangka mensukseskan agenda nasional Pendataan Keluarga 2021, yang dilakukan oleh BKKBN dalam hal ini DPPKB Kabupaten Probolinggo.

“Kami sadar bahwa data ini sangat penting, dan nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait kesehatan masyarakat, khusus di Kabupaten Probolinggo,” kata ulama penggemar burung perkutut ini.

“Saya mengajak kepada semua elemen masyarakat, untuk turut serta dalam mensukseskan pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021, yang dilakukan oleh kader yang ada di desa maupun kelurahan di Kabupaten Probolinggo,” imbuhnya.

Sementara Kepala DPPKB Kabupaten Probolinggo, dr. Anang Budi Yoelijanto, melalui Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Raditya Utomo mengemukakan, bahwa hari pertama pelaksanaan PK 2021 di Kabupaten Probolinggo sedikitnya ada 10.300 keluarga yang telah didata.

Pihaknya optimis Pendataan Keluarga ini, akan rampung lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni selama dua bulan mulai1 April sampai 31 Mei 202.

“Kami yakin para kader pendata mampu lebih cepat. Target kami per hari adalah 12.000 data keluarga. Sedangkan sasaran Pendataan Keluarga di Kabupaten Probolinggo adalah 383.551 keluarga. Insyallah kalau tidak ada kendala Pendataan Keluarga ini rampung pada bulan April,” tegas Radit.

“Adanya tambahan variabel stunting pada pendataan kali ini juga tidak menyulitkan kami, karena tugas kader dalam hal ini adalah, mengcopy data yang terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang biasanya dimiliki oleh ibu hamil dan balita,” jelasnya. (geo/ed2)

Pendataan Keluarga 2021 terhadap, Dewan Kehormatan HIPMI Kabupaten Probolinggo tersebut dilakukan untuk mewakili kaum milenial, di kediamannya di Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

• Baca juga: Heboh…Puluhan Orang Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19 di RSU Wanolangan Dringu Probolinggo

Turut mendampingi petugas pendata dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Kabupaten Probolinggo dr. Liliek Ekowati, Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga DPPKB Kabupaten Probolinggo, Raditya Utomo, serta Lurah Sidomukti Alim Susilo.

Pendataan Keluarga 2021 tersebut, berlangsung tidak sampai dengan 30 menit. Pendataan tersebut dilakukan terhadap 4 (empat) indikator meliputi, kependudukan, Keluarga Berencana (KB), pembangunan keluarga dan stunting.

Direktur Hasan Foundation Probolinggo, Zulmi Noor Hasani, mengaku sangat mendukung sekali dengan adanya Pendataan Keluarga 2021, yang dilakukan oleh BKKBN dalam hal ini DPPKB Kabupaten Probolinggo.

“Saya mengajak kepada semua elemen masyarakat, untuk turut serta dalam mensukseskan pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021, yang dilakukan oleh kader yang ada di desa maupun kelurahan di Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Mewakili kaum milenial, Zulmi menyampaikan, ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena Pendataan Keluarga 2021 ini, dilakukan dengan datang langsung dari rumah ke rumah dan tidak mengumpulkan banyak orang di tengah pandemi Covid-19.

“Ayo teman-teman pemuda dan pemudi yang ada di Kabuaten Probolinggo, sukseskanlah kegiatan Pendataan Keluarga 2021 ini, dengan terlibat langsung di dalamnya untuk membantu mensukseskan perencanaan pembangunan nasional,” ajaknya. (geo/ed2)

Pendataan yang dilakukan secara langsung dilakukan oleh Kader PK21 kepada Bupati dipimpin Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Situbondo, Drs.H.Imam Ghazali M. Si.

• Baca juga: Bupati Situbondo : Camat Tak Tempati Rumah Dinas, Berarti Sudah Bosan

Kader PK21 dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang langsung di input melalui Aplikasi Smartphone yang sudah ditetapkan oleh BKKBN Pusat. Bupati Situbondo yang didampingi Istrinya Hj Juma’ati Karna Suswandi terlihat kaget dan tersenyum saat mendapatkan beberapa pertanyaan dari Kader PK21 Kecamatan Situbondo.

Bapak dan Ibu punya rencana berapa keturunan, tanya petugas kader. Sontak Bupati Karna dan Istri serta yang lainnya kaget dan tertawa. Karena hingga saat ini Bung Karna telah dikaruniai 2 orang anak dan 1 cucu.

Pendataan Keluarga Nasional secara serentak telah dimulai, untuk itu Bupati mengajak seluruh masyarakat Situbondo khususnya untuk menyukseskan pendataan keluarga tersebut, semoga dapat berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan itu, Bupati Karna Suswandi yang akrab di sapa Bung Karna ini, menyampaikan terima kasih kepada para petugas yang telah melakukan pendataan semoga apa yang kita lakukan ini merupakan hal yang baik khususnya untuk masyarakat Situbondo.

Bung Karna juga mengimbau kepada masyarakat Situbondo yang didatangi oleh Kader PK21 supaya memberikan keterangan yang betul-betul benar sesuai dengan kenyataan yang ada.

“Kepada masyarakat Situbondo agar terbuka dengan pendataan keluarga ini, berikan jawaban yang valid semua pertanyaan pendataan dengan benar dan jujur kerena penting untuk ke depannya, misalnya tentang kemiskinan ataupun pembangunan,” ujarnya.

“Untuk itu, mari kita sukseskan pendataan keluarga tahun 2021, karena data merupakan awal perencanaan keluarga. Pendataan yang berlangsung singkat di kediaman Bung Karna tersebut, dengan menjalankan protokol kesehatan (prokes) Covid-19, seperti memakai masker, mencuci tangan dan lainnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Bung Karna menyebutkan bahwa sesuai data yang diperoleh dari Dinas DPPKB Kabupaten Situbondo menargetkan pendataan terhadap 269.651 Kepala Keluarga (KK) di 17 kecamatan dan 136 desa dan kelurahan dari jumlah keseluruhan 269.651 KK yang ada.

Sementara itu, Kadis DPPKB Kabupaten Situbondo, Drs.H.Imam Ghazali M. Si, usai pendataan kepada wartawan menjelaskan, bahwa pendataan tersebut difokuskan untuk melihat potret keluarga sebagai acuan kebijakan pemerintah dalam pembangunan keluarga berkualitas.

Untuk Kabupaten Situbondo sasaran pendataan 269.651 KK dengan metode smartphone 243.948 KK dan formulir 5.703 jiwa penduduk dengan melibatkan 1.665 kader pendata dan 136 orang supervisor.

Para kader dan petugas tersebut akan mendatangi masyarakat untuk mengumpulkan data terkait dengan pembangunan keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana.

Masyarakat cukup menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Lahir, Akte Nikah atau Akte Cerai, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Pendataan secara manual dilakukan di 2 desa dalam satu kecamatan Arjasa, yakni desa Curahtatal dan Desa Kayumas terkendala tidak adanya signal.

Berikan data secara tepat dan akurat kepada petugas pendata dan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Kami berharap dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Situbondo agar proses pendataan dan program Pendataan Keluarga 2021 tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses,” harapnya. (her/ed2)

Bupati bersama Ketua TP PKK Kabuoaten Malang sendiri, tercatat sebagai warga Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi. Sementara selama pelaksanaan berlangsung, keduanya nampak sabar dalam melayani dan menjawab secara langsung satu per satu pertanyaan yang disampaikan Kader Pendata dari BKKBN Kabupaten Malang.

• Baca juga: Hadiri RAT Kop SAE Pujon, Bupati dan Wakil Titip Peningkatan Produksi Susu

Pada hari yang sama, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto bersama istri, Hanik Didik Gatot Subroto, pun juga dilakukan Pendataan Keluarga oleh Kader Pendata Keluarga tahun 2021 di kediaman, Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari. Pendataan Keluarga tersebut, sebenarnya secara serentak dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Malang mulai 1 April hingga 31 Mei mendatang.

Pelaksanaan pendataan ini, sebenarnya program nasional yang dilaksanakan tiap 5 tahun sekali. Hanya saja, dalam pelaksanaan tersebut, tidak berjalan mulus. Program yang harusnya berlangsung pada tahun 2020 lalu, digeser pada tahun 2021, karena masa pandemi Covid-19.

“Atas nama Bupati Malang, saya mengajak seluruh keluarga di Kabupaten Malang untuk mendukung dan mensukseskan Pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2021. Mulai hari ini, 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. Mari sambut kedatangan Kader Pendata ke rumah anda, dengan lengkap dan sejalas-jelasnya. Hal ini sangat penting mendapatkan data yang akurat sebagai dasar intervensi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana. Khususnya masalah stunting di Kabupaten Malang dan program strategis lainnya,” kata Bupati Malang.

Untuk Kabupaten Malang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), akan melakukan pendataan kepada kurang lebih 800 ribu KK (Kepala Keluarga) se Kabupaten Malang. Dari Pendataan Keluarga ini, yang paling utama adalah bagaimana terkait keluarga itu sendiri. Baik perihal program Keluarga Berencana-nya, ketahanan keluarga serta ada penambahan pendataan balita dan stunting baru.

Demi sukseskan Pandataan Keluarga se Kabupaten Malang, DPPKB siapkan atau melibatkan Kader Pendata hampir 5.300 orang. Pendataan ini ditargetkan selesai sebelum pertengahan Mei. Sehingga, tinggal memasuki perapian data.

“Saya juga mengingatkan, untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, sering mencuci tangan dan selalu memakai masker. Karena, virus corona sangat berbahaya. Sukseskan Pendataan Keluarga 2021. Mari bersama-sama membangun Kabupaten Malang. Pendataan Keluarga, Awal Perencanaan Keluarga,” imbuh Bupati. (hms/ed2)

Untuk tahap awal sosialisasi, dilakukan kepada petugas dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Pendataan itu, sebagai acuan untuk mengurai permasalah hingga tingkat bawah, demi membangun keluarga yang berkualitas.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk DPPKB Bondowoso, Dr Untung Kuzairi, mengatakan bahwa PK21 (pendataan keluarga tahun 2021) ini untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga, dan sesuai instruksi dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

“Dinas PPKB Bondowoso telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan PK21. Diantaranya penyiapan sarana prasarana pendukung pelaksanaan dan pelatihan SDM pengelolanya,” katanya.

Menurutnya, pelatihan SDM pengelola PK21 itu, terus dilakukan dengan pembentukan tim OPD DPPKB. Yakni tim teaching dan menjadwal pelatihan mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Total ada 46 SDM pengelola data dan manajer data. Serta, 219 orang supervisor sesuai jumlah desa dan kader pendata sebanyak 1.800 lebih.

“Adapun pelatihan SDM pengelola PK21 yang pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 1-28 Maret 2021,” paparnya.

Sementara untuk pendataan, tambahnya, dilaksanakan pada 1 April hingga 1 Mei 2021 secara serentak seluruh Indonesia.

Baca juga: Wakil Bupati Bondowoso Minta Program OPD Mengacu Tema Pembangunan dan Tidak CP

Untuk saat ini, DPPKB Bondowoso fokus melakukan koordinasi integrasi dari berbagai unit kegiatan. Sehingga menjadi satu data keluarga. Data PK21 sendiri, dapat digunakan sebagai indikator pembangunan keluarga menuju keluarga sejahtera dan berkualitas, khususnya di Kabupaten Bondowoso.

“Yakni untuk menunjang pembangunan menuju Bondowoso melesat,” paparnya saat dikonfirmasi memontum.com di Bondowoso.

Adapun data tersebut, lanjut dia, diantaranya data anak sekolah. Nanti bisa digunakan untuk proyeksi kebutuhan pendidikan sampai 5 tahun ke depan.

“Termasuk kebutuhan alat kontrasepsi, bentuk keluarga secara keseluruhan di Kabupaten Bondowoso bagaimana, dan seterusnya,” jelasnya.

Mengingat pentingnya pendataan keluarga Tahun 2021 ini, maka masyarakat Bondowoso diharapkan menyambut baik dan ikut serta menyukseskan pelaksanaan PK 21.

“Mulai tingkat RT, RW, desa sampai tingkat kabupaten,” harap Kabid Pengendalian Penduduk DPPKB Bondowoso ini. (dul/sit)