Pelaksanaan deklarasi tersebut, menjadi komitmen kolektif untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, ramah investor dan berkelanjutan. Selain menjamin keamanan, langkah ini juga memastikan investasi memberi manfaat merata bagi masyarakat dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal.

“Deklarasi ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama untuk memastikan para pelaku usaha merasa aman, terlindungi dan dihargai. Iklim investasi yang sehat adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Penandatanganan deklarasi ini, dilakukan di sela kunjungan Bunda Indah ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jawa Timur. Kunjungan itu, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan Kepala DPM-PTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati, guna memperkuat koordinasi antar daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan investasi.

Baca juga :

Bunda Indah juga menegaskan, bahwa Lumajang memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif. Namun, keberhasilan mengundang investor bergantung pada kepastian hukum, keamanan dan pelayanan publik yang cepat serta transparan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan pertumbuhan investasi yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan, memberdayakan masyarakat lokal dan memperluas kesempatan kerja. Bagi Lumajang, komitmen ini sejalan dengan visi membangun ekonomi daerah berbasis potensi lokal, menggerakkan perekonomian rakyat dan memperluas lapangan kerja.

“Investasi yang baik adalah investasi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tambah Bunda Indah.

Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati, mengapresiasi langkah Pemkab Lumajang yang konsisten membangun iklim investasi positif. “Keamanan dan kemudahan berusaha adalah modal besar dalam menarik investor. Lumajang sudah menunjukkan komitmen itu. Kami akan terus bersinergi untuk memberikan dukungan penuh,” ujarnya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, kepastian hukum dan keamanan berusaha, Lumajang menatap masa depan sebagai salah satu kabupaten tujuan investasi unggulan di Jawa Timur. Dimana modal tumbuh bersama kepercayaan dan usaha berkembang seiring kesejahteraan rakyat. (kom/adi/gie)

Wali Kota Wahyu mengatakan bahwa deklarasi ini merupakan sinergi antara Pemkot Malang dengan Polresta Malang Kota dan jajaran Forkopimda Kota Malang sebagai komitmen bersama menjaga stabilitas keamanan daerah. “Ini menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri. Hari ini Pak Kapolresta bersama Forkopimda, DPRD, elemen masyarakat dan Ormas melaksanakan deklarasi anti premanisme dan Ormas bermasalah. Kami berharap dengan kita lakukan deklarasi ini, ada kesejukan, kenyamanan di masyarakat Kota Malang. Deklarasi ini menjadikan Kota Malang adem, ayem dan tentunya Mbois Berkelas,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa langkah ini menjadi upaya untuk memperkuat pengawasan dan menangkal potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung iklim investasi. “Deklarasi ini juga akan menjaga iklim investasi. Karena dengan adanya premanisme, maka akan ada kejadian minim investasi yang masuk. Tapi dengan kondusifitas yang dijaga oleh Forkopimda dan organisasi masyarakat, investasi akan masuk dan aman. Bahkan, juga akan bertambah, sehingga berdampak pada masyarakat Kota Malang,” urainya.

Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI-Polri, maupun Forkopimda untuk saling berkolaborasi guna menjaga kondusifitas Kota Malang. “Mari kita bersama menjaga agar kondisi Kota Malang menjadi aman, nyaman dan investasi bisa masuk dan tumbuh. Kedepannya, kami akan membentuk Satgas Penanganan Premanisme,” jelasnya.

Baca juga :

Wali Kota Malang juga mengapresiasi jajaran Polresta Malang Kota yang telah menggelar operasi kepolisian dengan sasaran anti premanisme dan penyakit masyarakat pada 1 hingga 14 Mei 2025. Dengan hasil 24 kasus dan 32 tersangka berhasil diungkap dan diproses hukum. “Ini merupakan bukti nyata bahwa aparat keamanan kita bekerja secara profesional, responsif dan berkomitmen menjaga ketertiban di tengah masyarkat,” ungkapnya.

Perlu diketahui, ada tujuh point yang dibacakan dalam deklarasi ini. Pertama, menolak segala bentuk premanisme dalam setiap bentuknya. Kedua, menolak segala bentuk kekerasan tindakan yang merugikan masyarakat termasuk intimitasi, pemerasan dan pengancaman. 

Ketiga, berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan premanisme melalui berbagai cara. Keempat, mendukung penuh penindakan hukum dan tindakan tegas terhadap para pelaku premanisme.

Kelima, membangun komunikasi dan kerjasama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan premanisme. Keenam, menciptakan hubungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Ketujuh, memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara adil dan tanpa intimidasi atau tekanan dari pihak manapun. (pro/gie)

Turut hadir KBO Sat Binmas, Iptu Heru Widodo, Kasubbag Ren, Ipda Supriyo, Kabid Garda Satpol PP, Didit Budi Santoso, Gabungan anggota Polres Jombang, Sat Lantas, Sat Sabhara, Sat Intelkam, Sat Binmas, Sat Narkoba, Subbag Humas dan Provos, PM TNI-AD Jombang, Kodim 0814 Jombang, Satpol PP serta Dishub Kabupaten Jombang.

Baca Juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama

Dalam arahanan AKP Moch Mukid menyampaikan, Kegiatan malam hari ini fokus tetap sama seperti patroli sebelumnya, patroli pada tempat-tempat keramaian maupun kerumunan guna memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya penerapan prokes guna menghindari penyebaran Covid-19.

Meskipun operasi yustisi sudah selesai, namun harus tetap melaksanakan patroli pada tempat-tenpat keramaian sebagai bentuk kontrol dan pembiasaan perilaku sesuai Prokes Covid-19.

“Semoga Indonesia utamanya Kabupaten Jombang segera bangkit dan terhindar dari Pandemi Covid-19 amin. Tambahan attensi dari pimpinan, selain kita laksanakan patroli pelanggar prokes Covid-19 juga kita laksanakan patroli dialogis antisipasi aksi premanisme,” ujar AKP Moch Mukid.

Adapun sasaran patroli antara lain Terminal Kepuhsari, Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, angkringan dan warkop sekitar fly over Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dengan pengunjung sekitar 20 orang.

“Total pelanggar Protokol Covid-19 sebanyak 20 orang dengan rincian 11 orang sanksi di tempat karna tidak membawa APD berupa masker, 9 orang sanksi teguran lisan karena tidak memperhatikan prokes berupa social distancing, ” ungkapnya.

Hasil operasi tersebut yaitu memberikan teguran lisan bagi pemilik cafe, tempat usaha maupun tempat yang tidak mentaati prokes Covid-19 yg menimbulkan kerumunan, melaksanakan patroli dialogis dan memberikan masker secara gratis kepada pemilik lapak di sekitar Terminal Kepuhsari dan masyarakat di seputaran fly over Peterongan. Selama pelaksanaan patroli tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum maupun tindak pidana serta selama kegiatan berlangsung situasi aman dan situasi akhir kondusif. (azl/ed2)

“Jadi kemarin bapak Presiden sempat ada di Tanjung Priok kemudian sempat mengadakan dialog disana, dan ternyata ada kerasahan yang disampaikan oleh supir kontainer,” kata Irjen Argo Yuwono, saat berada di Polda Jatim, Jumat (11/06) tadi.

Baca juga:

• Dasilva Batik Rilis Gamis Bordir Silk Motif Khas Malang untuk Ramadan 2026
• Sambut Program Spesial Ramadan 2026, Ascent Premiere Hotel Malang Hadirkan Cita Rasa Nusantara
• Suguhkan 20 Item Menu dengan Harga Mulai Rp 18 Ribu, Depot Pilihan Rakyat Siap Manjakan Warga Kota Malang

Keluhan para sopir kontainer tersebut adalah soal pungutan liar. Lalu kata Argo, Presiden langsung menghubungi Kapolri untuk menanggapi keluhan tersebut.

“Asop Kapolri Akhirnya memberikan instruksi, memberikan arahan kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia untuk melakukan operasi terhadap premanisme,” jelasnya.

Argo menyampaikan bahwa pihaknya melalui Polda Metro Jaya telah mengamankan 49 orang yang diduga melakukan pemerasan dan pungli di wilayah Tanjung Priok.

“Modus yang dilakukan para preman tersebut adalah meminta uang tip kepada supir sebesar Rp 10 hingga Rp 20 ribu,” tambahnya.

“Ini menjadi Tugas pokok Polri, kita juga sudah mengirimkan surat ke Polda-Polda, Polda Jawa Timur juga nanti akan terima suratnya langsung bertindak,” terangnya.

Ia berpesan agar Polisi bisa menindak tegas praktek premanisme, hal ini supaya praktek premanisme tak berkembang begitu saja.

Polda-Polda di seluruh daerah diharapakan bisa berperan memberantas Premanisme karena tidak menutup kemungkinan hampir di seluruh daerah di Indonesia juga ada praktek premanisme.

“Tidak hanya Pelabuhan saja tapi di tempat lain yang memang terjadi pemerasan ataupun pungli seperti itu akan kita lakukan penindakan,” tandas Argo.

Masih menurut Divisi Humas Polri itu, pihaknya juga akan melakukan tindakan Preventif dengan menggandeng Babinsa dan Bhabinkabtimas.

Juga menggerakkan Polres dan Polsek untuk memberikan edukasi, namun jika edukasi tak bisa dilakukan maka tetap akan ada penindakan kepada orang yang melakukan praktek premanisme. (adi/ed2)

Menurut Kapolres Sumenep, AKBP Darman mengatakan, hasil dari operasi pekat semeru tersebut, Polres Sumenep telah mengungkap sebanyak 50 kasus dari 65 tersangka. Namun kasus premanisme sangat dominan dengan tersangka sebanyak 40 orang. Peristiwa tersebut terhitung sejak awal bulan Januari 2021.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Yang pertama terkait dengan yang ditangani oleh Satreskrim Polres Sumenep. Ternyata hasilnya ada 50 kasus dengan jumlah tersangka 65 orang,” ujar Darman saat konferensi pers.

Dari 50 kasus tersebut, tidak terlepas dari seorang wanita yang berprofesi sebagai mucikari. Hal tersebut Lanjut Darman dilakukan oleh seorang wanita yakni, Busia binti Busura (50), warga Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Wanita tersebut tertangkap di salah satu hotel elit di Kabupaten Sumenep.

Menurut Darman, Busia menyediakan wanita untuk dinikmati oleh pria hidung belang, Sayadi. Dengan mematok harga Rp 200 ribu satu kali main pada wanita panggilan tersebut. Tersangka mendapat Rp 300 ribu dari hasil kesepakatan tersebut. “Uang yang Rp 200 ribu diberikan kepada Suada,” jelasnya.

Darman lantas merinci dari 50 kasus tersebut. Yakni tindak premanisme, 37 kasus dengan 40 tersangka. Tindak Prostitusi, 2 kasus dengan 5 tersangka. Perjudian, 2 kasus dengan 6 tersangka. Miras, 2 kasus dengan 5 tersangka. Narkoba, 6 kasus dengan 7 tersangka. Petasan, 1 kasus dengan 2 tersangka.

Untuk kasus penganiayaan masih belum terungkap, Darman berjanji akan secepatnya kasus tersebut diungkap. Pihaknya minta waktu dalam proses pencarian. “Untuk kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Mantajun tersebut masih belum terungkap pelakunya. Dan sekarang masih dalam proses pencarian,” jelasnya. (dan/edo/ed2)

Audiensi sensiri dilakukan di halaman Mapolsekta Klojen. Para advokat ini mengatakan bahwa Pasal 335 KUHP tidak seharusnya diterapkan dalam laporan Suud SH karena ini sudah merupakan percobaan pembunuhan. ” Kalau guru itu senjatanya ya bolpoin, pengaris dan buku. Bukan clurit. Kalau senjatanya sudah clurit berarti bukan tindakan seorang guru melainkan rindakan premanisme,” ujar Solehuddin SH.

Sementara itu Suud menjelaskan bahwa saat kejadian, dia sedang menjelaskan proses hukum kasus sengketa Yayasan Taman Harapan yang masih prosea PTUN di Jakarta. “Setelah Setengah jam saya dan pak Solehuddin menjelaskan bahwa masih prosea hukum di PTUN, tiba-tiba samping kiri saya guru yang namanya Andreas amnlbil sajam diayunkan kepada saya. Saat clurit diayunkan, mengelak dan mundur satu langkah. Kalau saya tidak mundur pasti clurit itu sudah mengenai saya. Sekali lagi tindakan Andreas bukan proses sengketa yayasan. Ini perkara penyerangan terhadap pengacara yang sedang menjalankan profesi sebagai advokat,” ujar Suud.

Sementara itu Diddin Safaridin SH MH, ketua DPC Ikadin Malang mengatakan bahwa pihaknya datang ke Polsekta Klojen karena anggotanya mengalami ancaman tindak kekerasan saat menjalankan provesi advokat.

“Saat belaiu melapor dikenakan Pasal 335 KUHP. Harusnya lebih dari itu. Kami minta audiensi. Tadi bapak Kapolsek mengatakan masih melakukan penyelidikan. Kami minta menindaklanjuti dan menentukan tersangka. Kami akan terus mantau perkembangan ini. Sejauh mana apakah benar benar objektif atau tidak. Sebab dalam kasua ini ada percobaan pembunuhan. Alat yang digunakan senjata tajam dan sudah diayunkan. Ini persoalan serius terhadap penegakan hukum. Apakah ada perencanaan. Kami sangat harga puhak kepolisian untuk melakukan penyelidikan,” ujat Diddin.

Kapolsekta Klojen Kompol Andi Yudha dalam audensi mengatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan. “”Ini masih proses penyelidikan sebab nantinya fakta yang kami sajikan. Hasil penyelidikan nanti seperti apa. Akan seobyektif mungkin,” ujar Kompol Andi.

Perlu diketahui bahwa saat ini sedang ada konflik di Yayasan Taman Harapan. Yakni pengurus lama dan pengurus baru. Bahkan saat ini ketua pengurus lama Asmo Basuki sedang menggugat pengurus baru yang dipimpin Tjaturono, yang saat ini masih berlangsung di PTUN Jakarta. Sedangkan saat kejadian pada Jumat siang kemarin Su’ud dan Solehuddin, kuasa hukum dari Asmo Basuki, mencoba menjelaskan bahwa saat ini masih progres gugatan di PTUN. Hal itu terjadi saat Dewi Rindjani, kepala Sekolah SD Taman Harapan memanggil mereka untuk memberikan penjelasan terhadap komite yang mengirim furniture meja dan bangku untuk Rudi Subandriyo, yang ditunjuk oleh Tjaturono, sebagai kepala sekolah SD Taman Harapan yang baru. Saat itulah terjadi keributan hingga peristiwa dugaan penyerangan terhadap Suud terjadi. (gie/yan)