Dan benar saja, hujan dengan intensitas tinggi atau hujan deras, terjadi mulai pukul 15.00 hingga saat ini. Tentunya, hal itu menyebabkan banjir di beberapa titik. Seperti yang telah terjadi di wilayah Mergan atau sekitar Jalan Jupri, Kota Malang.

Salah satu warga Mergan, Dewi Ratna Sari, pun mengeluhkan tingginya curah hujan yang berdampak terjadinya banjir. Meskipun, pada beberapa bulan yang lalu, sempat dibangun saluran drainase, untuk mengurangi genangan air hujan.

“Selalu saja kalau hujan deras, di sini banjir. Meskipun sudah dibangun drainase, tetapi tetap saja banjir. Tidak ada pengaruhnya dan mengganggu pengendara,” keluh Ratna.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Pembangunan drainase yang telah dilakukan oleh Pemkot Malang, menurutnya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sehingga, menurut Ratna perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan ulang terkait dengan pembangunan drainase tersebut.

“Perlu dilakukan evaluasi, dan pembenahan ulang. Tapi saya rasa hal ini tidak dapat teratasi dengan baik, karena selalu saja banjir,” katanya.

Senada dengan itu, Fandy Bagus, warga Bandulan, juga merasakan dampak dari pembangunan drainase yang telah dilakukan oleh Pemkot Malang pada bulan Desember 2022 lalu. Menurutnya, pembangunan yang telah memakan waktu cukup lama dan kemacetan terjadi begitu panjang, ternyata tidak dapat mengatasi persoalan banjir dengan baik, justru malah membuang anggaran. “Seharusnya pemerintah memikirkan pembangunan dengan matang. Agar tidak membuang anggaran,” imbuh Fandy. (rsy/gie)

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Muhammad Nur Cholis, mengatakan jika genangan air itu ada karena arah kontur jalan berbeda dengan bak kontrol drainase. “Kalau jalan arahnya berbeda dengan bak kontrol, ya tetap saja ada genangan. Jadi, harus dilihat kontur jalannya dahulu. Airnya apa bisa mengarah ke bak kontrol, apa tidak. Jangan dipukul rata, ada genangan terus bekas ada pembangunan gorong-gorong. Harus dilihat dahulu, di situ pas kena galian gorong-gorong atau tidak,” jelas Cholis, saat dihubungi, Jumat (10/02/2023) tadi.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Ditegaskan Cholis, jika drainase memang dibangun untuk menuntaskan genangan air permukaan. Tetapi, kalau kontur jalan tersebut tidak rata dan sisi pembenahan drainase ada di sebelah utara, maka sisi selatan akan terkena genangan. “Kalau yang sisi selatan itu nggak ada pembenahan drainase, bisa saja itu masih ikut drainase yang lama. Karena yang baru ini, menuntaskan di dekat SLB Bakti Luhur,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, genangan itu bisa juga terjadi akibat air yang membawa tumpukan sampah. Sebab, hal itu bisa menyumbat saluran bak kontrol drainase. Karena, bak kontrol tersebut tidak dipasang gril besi, hanya tutup beton dan berlubang. “Bisa saja air itu membawa sampah atau membawa bekas bongkaran. Jadinya, lubangnya itu tertutup. Jadi menyumbat dan mengakibatkan genangan,” katanya.

Ditambahkan Cholis, jika pasca kejadian menggenangnya air tersebut, pihaknya juga telah melakukan pembersihan kotoran atau material yang telah menyumbat pada saluran drainase tersebut. (rsy/gie)

“Untuk saat ini masih masih proses administrasi, kami menggandeng Universitas Brawijaya (UB), prodi Teknik Pengairan Fakultas Teknik (FT),” ujar Diah, Jumat (04/03/2022) tadi.

Dijelaskan Diah, untuk penyusunan masterplan drainase ini bakal dilakukan sistem swakelola tipe 2. Artinya, beban kerja pemetaan itu diserahkan ke pihak Teknik Pengairan FT UB. Pemerintah tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Dana yang dianggarkan, tambahnya, kurang lebih yakni Rp 2,5 miliar. Diperkirakan, mulai penyusunan di Maret 2022 dan bakal segera terealisasi. Dengan adanya masterplan draines ini, diharapkan bisa mempermudah antisipasi banjir dan penanganan lebih cepat.

“Targetnya nanti, 2023 ada beberapa drainase yang tidak fungsi bisa aktif kembali. Karena dari dulu, kita nggak punya blueprint drainase,” terangnya.

Walaupun program tersebut masih proses, dirinya berharap agar masyarakat sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terutama, ke saluran air dan sungai. Sehingga, permasalahan banjir yang kerap terjadi di beberapa titik Kota Malang bisa diantisipasi kala musim hujan tiba.

“Tetap harus diiringi oleh kesadaran masyarakat, untuk tidak membuang sampah sembarangan,” terangnya. (cw2/sit)

Warga yang tinggal di sepanjang jalan nasional, pun sempat merasa sangat terganggu, karena depan rumah maupun ruko tempat usaha mereka, sudah digali. Sehingga, mereka kesulitan untuk keluar masuk tempat tinggal mereka.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Lebih-lebih, saat block cluver atau U-ditch dan material lainnya yang akan dipasang, ditaruh begitu saja. Akibatnya, di kawasan yang selama ini sering macet karena dekat Terminal Tawang Alun, setelah pengerjaan proyek tersebut arus lalu lintas semakin macet dan semrawut.

Dari pantauan di lapangan, rekanan proyek mengerjakan drainase dua sisi jalan. Di sisi Selatan sudah tertutup, namun belum belum dirapikan sedangkan di sisi Utara masih terbengkalai belum selesai.

Warga setempat, Sugeng, mengatakan warga sebenarnya senang adanya proyek tersebut. Namun, karena tak kunjung usai malah justru mengganggu aktifitas usaha mereka.

“Kami sebenarnya tidak mempersoalkan proyek tersebut, tapi lamanya pengerjaan ini yang akhirnya berdampak pada pemasukan kami. Banyak ruko dan warung yang terdampak proyek drainase tersebut, tidak bisa maksimal, sehingga berpengaruh pada perekonomian kami. Situasi sudah seperti ini (dampak pandemi) ditambah proyek yang tidak selesai-selesai,” ujar Sugeng.

Masih menurut Sugeng, yang saat itu bersama Rudi salah satu Ketua RT setempat, selama ini dari pantaun mereka, pekerja sering bekerja tidak sampai sehari penuh. Sering kali, sama sekali tidak terlihat aktifitas pekerja. Sehingga, proyek tidak segera selesai.

“Biasanya mulai kerja jam 10. Lalu, berhenti setelah terdengar adzan Ashar,” katanya.

Sugeng mengaku, tidak tahu kapan perbaikan selokan itu selesai dikerjakan. Sebab, di sepanjang lokasi proyek, dirinya tidak melihat adanya papan proyek. Biasanya, dalam papan dicantumkan nilai dan rekanan yang mengerjakan juga tertulis kapan proyek dimulai dan berakhir.

“Biasanya kan kalau ada proyek, pihak kontraktor juga memasang papan, seperti proyek mana, dikerjakan oleh siapa, anggarannya berapa dan selesainya kapan. Tetapi ini, tidak ada. Sehingga, kami tidak tahu kapan proyek ini akan selesai, padahal kami juga butuh usaha kami tetap jalan,” jelas Sugeng.

Dari pengamatan, proyek tersebut merupakan proyek kementrian atau proyek nasional. Saat media ini mendatangi lokasi, terlihat sebuah alat berat terparkir di sisi Utara. Beberapa papan peringatan adanya proyek ada di lokasi. Di papan berwarna kuning tersebut, terdapat logo kementrian PU, logo PT Mekaro dan logo MPI.

Informasi dari salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya, menyebutkan pengerjaan proyek tersebut telah melebihi tenggat waktu. “Batas akhir proyek tersebut seharusnya selesai dikerjakan pada 28 Oktober lalu. Namun karena terlambat, proyek drainase tersebut sekarang sudah ganti kontraktor,” sebut sumber tersebut. (rio/sit)

“Pembangunan infrastruktur milik pemerintah perlu kita awasi bersama agar kualitas bangunannya bagus dan sesuai dengan harapan masyarakat” kata Dummy pada memontum.com Kamis (31/10/2019) pagi.

Menurutnya, apabila masyarakat terlibat dalam pengawasan proyek pembangunan infrastruktur di daerah maka hasilnya akan berkualitas, apabila masih ada pembangunan proyek pemerintah yang kualitasnya di bawah standar, maka hal tersebut bisa dipertanyakan karena kuat dugaan ada hal-hal yang tidak sesuai.

“Kita melakukan pengawasan agar kualitas pembangunan di daerah kita bagus dan bisa bertahan lama yang dikhawatirkan, belum belum satu tahun misalnya, infrastruktur tersebut sudah mengalami kerusakan hal tersebut patut dipertanyakan” ujarnya.

Dengan adanya ajakan mengawasi proyek pembangunan infrastruktur itu diharapkan juga akan menjadi perhatian dan didengar oleh para kontraktor yang mendapatkan pekerjaan tersebut agar mereka bisa mengerjakan dengan baik dan sesuai aturan yang ada.

Dummy mencontohkan, seperti pembangunan Drainase di pasar klakah, masyarakat memang patut mempertanyakan karena anggaran yang digelontorkan juga cukup besar yaitu senilai Rp 848.148.000.00.

BACA : Proyek Drainase Senilai Hampir Rp 1 M di Pasar Klakah Dinilai Janggal

“Proyek drainase di pasar klakah misalnya, itu anggarannya kan tidak sedikit, hampir satu milyar lho, papan nama aja baru dipasang setelah diberitakan, harapan kita tentu salah satunya pembangunan drainase tersebut menjadi solusi terkait banjir yang selalu melanda pada musim penghujan kan begitu?” ungkap Dummy.

Dijelaskannya, bahwa kewajiban memasang papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Selain itu ada Permen PU No.12 Tahun 2014 tentang pembangunan drainase, infrastruktur, jalan dan proyek irigasi. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

“Pentingnya informasi Papan nama tersebut, di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek. Dengan adanya plang papan nama proyek itu, masyarakat dapat mengawasi secara langsung pengerjaan proyek yang ada di daerahnya, pemasangan papan nama itu adalah bentuk trasparansi, kalau tidak ada seperti ini berarti ada indikasi ngak bener dong” jelasnya.

BACA JUGA : Proyek Drainase Tanpa Papan Nama di Pasar Klakah Disoal

Masih menurutnya proyek drainase dipasar klakah itu patut dipertanyakan, karena terlihat seperti berhenti ditengah jalan, mestinya langsung pembuangannya ke sungai, namun itu memakai saluran air yang lama. Pihaknya akan melakukan investigasi.

“Kami akan investigasi karena ada dugaan penyalahgunaan dari nilai anggaran yang dikeluarkan dengan adanya fakta pembangunan proyek drainase tersebut, kami siap kawal hal ini agar proyek-proyek di Lumajang pembangunannya sesuai anggaran yang dikeluarkan”, pungkas Dummy. (adi/yan)

Pasalnya Proyek Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Bidang Cipta Karya itu proses pengerjaannya sudah hampir selesai. Terlihat pada papan nama yang kini terpasang pasca diberitakan tersebut berbunyi: Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan Tahun Anggaran 2019.

PEKERJAAN: Peningkatan Trotoar dan Drainase (Jl Stasiun Klakah)

NOMOR KONTRAK: 602.1/1958/CK-PPK2/727.59/2019

VOLUME:  1(satu) Paket

BIAYA:  Rp 848.148.000.00

SUMBER DANA:  APBD

WAKTU PELAKSANAAN:  Mulai 7 Agustus 2019 Selesai 4 November 2019

PELAKSANA:  CV Medio Jaya

Kejanggalan itu kata warga terlihat dari proyek tersebut yang masih memakai saluran pembuangan lama yang ukurannya sangat kecil dan diperkirakan pada musim penghujan akan terjadi banjir.

“Proyek ini aneh menurut saya, kok seperti tanpa perencanaan, kita bisa lihat, saat ini saja belum turun hujan airnya tidak mengalir, apalagi dimusim penghujan ya pasti banjir, lha wong lubang saluran air yang lama itu sangat kecil dan posisinya lebih tinggi dari drainase yang baru dibangun ini,” kata Zulmi.

Sementara itu pihak Cipta Karya Dinas PUTR Lumajang ketika hendak dikonfirmasi dikantornya, Rabu (30/10/2019). Sedang dinas luar. “Maaf mas bapak sedang dinas luar ke Probolinggo,” terang salah seorang staf. (adi/yan)