“Akan kita jalankan seluruh rekomendasi DPRD,” ujar Bupati Salwa-sapaan Bupati Bondowoso.

Pada kesempatan tersebut, Kyai Salwa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bondowoso, yang telah melaksanakan pembahasan LKPJ Bupati Bondowoso Tahun 2022.

“Terima kasih telah mencurahkan segenap kemampuan dan pemikiran dalam memberikan rekomendasi atau catatan strategis untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang,” kata Bupati.

Ini, kata bupati, merupakan bentuk sinergitas dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Bondowoso.

Sekedar diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, menggelar rapat paripurna penyerahan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Bondowoso, Rabu (28/04/2022) malam. LKPJ Bupati, merupakan bentuk laporan untuk mengetahui progres perkembangan pengelolaan pemerintahan selama setahun berjalan. Keberhasilan dan kegagalan Kepala Daerah, akan dapat diketahui dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bondowoso Tahun 2022.

Dalam rapat paripurna kali ini, DPRD Bondowoso memberikan 55 rekomendasi. Salah satunya, yang mendapat catatan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan, agar meningkatkan pelayanan Adminduk dengan memaksimalkan SDM dan peralatan yang ada di kecamatan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kemudian, DPRD juga meminta kepada Diskoperindag (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan), untuk memformulasikan kebijakan dalam mengatasi keberadaan usaha yang bertahan dan yang tidak bisa melanjutkan usaha dimasa pandemi Covid-19.

Catatan selanjutnya dari DPRD, yaitu untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Yakni, agar dalam menyusun E-RDKK lebih cermat dan teliti sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan untuk Dinas Pendidikan, guru PTT yang belum memiliki NUPTK, perlu ada perhatian dan solusi. Disamping itu, meminta Disdik untuk memonitor dan menertibkan pemberian honor guru honorer yang bersumber dari dana BOS.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, mengatakan bahwa DPRD mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan yang lebih konstruktif, terarah dan seimbang

yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebagaimana Pasal 20 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019.

“DPRD akan memberikan Rekomendasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran, penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan bupati dan kebijakan strategis bupati pada tahun mendatang,” ujarnya.

Dhafir menerangkan, bupati mempertanggung jawabkan roda pemerintahan pada DPRD. Sedangkan, DPRD mempertanggung jawabkan pada rakyat.

“Jangan kemudian disaat DPRD memberikan rekomendasi, ini dianggap mencari kesalahan. Rekomendasi ini sebagai tindak lanjut perbaikan,” paparnya. (zen/sit)

“Ini merupakan bentuk sinergi dan komitmen antar eksekutif dan legislatif dalam rangka membangun Kabupaten Bondowoso,” kata Bupati Salwa.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

Orang nomor satu di pemerintah Kabupaten Bondowoso ini menambahkan, rekomendasi yang telah diterima oleh pihak eksekutif tersebut akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan. Serta, akan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah kedepannya.

“Akan kami jadikan acuan, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan,” papar Bupati Salwa.

Sementara itu, Juru Bicara DPRD Kabupaten Bondowoso, Tohari, menjelaskan bahwa rekomendasi yang diserahkan oleh pihak legislatif tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 18 tahun 2020. Bahkan, imbuh Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pihak legislatif berharap agar rekomendasi yang diterima oleh eksekutif menjadi bahan rujukan dalam menyusun perencanaan serta penganggaran program pembangunan di tahun 2021 dan ditahun berikutnya. “Untuk itu, mengingat dalam tahun anggaran berjalan di 2021 ini akan dilakukan penataan kembali (refocusing), maka tentu point-point penting dan hal-hal krusial dalam catatan rekomendasi DPRD dapat dilaksanakan secara maksimal,” papar Tohari. (dul/sit)