Hal itu, diperkuat dari video yang beredar di sosial media instagram akun malangraya_info. Dimana, beberapa masyarakat berkomentar, salah satunya akun @glxykoo yang menuliskan “udah males kirain tambah ruwet, ternyata pas lewat tadi makin lancar, gak macet, dan gak kena lampu merah. Nggak ruwet juga kok,” tulisnya.

Selain itu, akun lainnya @brrr.io juga menuliskan “ajakne (seharusnya,red) tambah lancar. Perkara tambah jauh dan muter-muter itu belum terbiasa sama kondisi terkini. Wes talah,” tulisnya.

Tidak hanya itu, tambah akun lainnya @feri190994 juga menuliskan “jadi lancar karna dua lampu merah yang berdekatan jadi ga fungsi tanpa hambatan,” tulisnya.

Lebih lanjut, akun @sien_aja menuliskan “yang pasti depan RSSA tiada pernah ada kata macet lagi. Plong rasane,” tulisnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan jika penerapan uji coba satu arah di hari pertama dinilai lancar. Pihaknya, juga memantau terkait dengan kondisi tersebut di berbagai CCTV Kota Malang, yang tersebar di beberapa titik.

“Masalah arus rekayasa ini lancar semua. Banyak masyarakat yang mengapresiasi. Ini hari pertama, kita pakai bantuan untuk memantau dengan menggunakan CCTV,” jelas Sutiaji, Senin (20/02/2023) tadi.

Baca Juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dikatakan Wali Kota Sutiaji, jika kemacetan yang biasa terjadi di beberapa titik, seperti di Jalan Rajabali, Jalan Kahuripan, dan Jalan Oro-Oro Dowo, dinilai dapat terurai. Apalagi, menurutnya tiga traffic light tidak difungsikan.

“Ini bisa mengurai semua, karena tiga traffic yang hilang, tidak difungsikan. Ini tadi cukup lancar,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan jika pantauan satu arah dinilai efektif. Untuk evaluasi, menurutnya akan ditambah rambu penunjuk jalan.

“Misalnya rambu penunjuk jalan, yang dari Kahuripan, satu jalur menuju dua jalur, maka itu perlu ada treatment tersendiri,” ujar Widjaja.

Ditegaskan Widjaja, jika penerapan satu arah tersebut perlu adanya pembiasaan. Agar nantinya tidak ditemui para pengendara yang melawan arus. “Maka setiap apapun yang bersifat fisik harus diimbangi dengan kebiasaan baik. Inilah saatnya kita merubah socio cultural, untuk selalu sopan di jalan,” tegas Widjaja. (rsy/sit)

Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, menjelaskan bahwa penyaluran BPNT lewat Pos, dimaksudkan untuk mempermudah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jika akan menarik uang BPNT. Karena PT Pos Indonesia, akan langsung memberikan bantuan tersebut secara tunai.

“Sebelumnya, kalau KPM ingin menarik uangnya harus menggunakan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Lalu, dengan kartu itu ditunjukkan pada agen untuk mencairkannya,” kata Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, Senin (21/02/2022).

Perubahan sistem ini, lanjut mantan Wakil Bupati dua periode ini, untuk menghindari penyimpangan dari oknum pendamping dan agen yang tidak bertanggungjawab. Ada pun jumlah KPM di Bondowoso, sebanyak 45.018 Gakin. Dengan sistem seperti ini, tidak akan salah sasaran. Karena, PT Pos nanti hanya akan memberikan bantuan kepada KPM dan tidak bisa diwakilkan.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sementara mengenai nilai BPNT, yaitu Rp 600 ribu yang akan dicairkan tiga kali dalam setahun. Artinya setiap pencairan, KPM akan menerima Rp 200 ribu. Pada setiap pencairan, KPM sendiri yang menerima.

“BPNT dimaksudkan mengurangi beban pengeluaran KPM, melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada para KPM. Sehingga, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu pemberian bantuan,” jelasnya.

Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso berpesan, kepada seluruh KPM agar menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok. (zen/sit)

Karenanya, dalam penandatanganan MoU itu, Bupati juga meminta agar 30 an kontraktor yang datang pada acara itu, tidak mengerjakan proyek dengan cara disubkan. Ini, salah satunya untuk menghindari pengalaman catatan BPK tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

“Sebelum pekerjaan selesai betul, jangan dibayarkan 100 persen. Mengingat, pengalaman dua tahun sebelumnya,” tegasnya.

Kepala DPUBM SDA Kabupaten Jember, Rahman, menjelaskan bahwa prosesi penandatanganan kesepakatan kontrak paket pekerjaan dengan sistem penunjukan langsung. Yang mana, nantinya dilaksanakan masih terbatas terhadap 64 kontraktor.

“Untuk tahap awal penandatanganan, meliputi 64 kontrak. Yakni, 42 paket jalan dan 22 paket drainase” ujarnya, Senin (28/06) tadi.

Sementara itu secara terpisah, salah satu rekanan yang tidak mau disebutkan identitasnya, mengapresiasi etos kerja Bupati Hendy. Di mana, pelaksanaan MoU tetap dilaksanakan meski di jam libur kerja sebagai kepala daerah.

“Alhamdulillah, meskipun MoU nya digelar pada hari Minggu, namun beliau tetap semangat memberikan pelayanan demi kenyamanan masyarakat. Ini tentu sangat positif,” ujarnya. Mengenai rencana waktu dimulainya pengerjaan proyek perbaikan jalan, dirinya mengaku, tergantung penandatangan SPK proyek. (rio/sit)

Menurut Bedok alias Wanito warga Ngantru dirinya menerangkan tujuan mendatangi Mapolres Batu hanya untuk menindaklanjuti laporannya mewakili warga Ngantru. Hasil dari laporannya penyidik sudah memanggil beberapa perangkat desa seperti Bisri Mustofa Kaur Umum, Harsono Mantan Kasun Kenteng dan Suhari Kaur Pemerintahan.

“Tujuan kedatangan kami kesini hanya klarifikasi mas. Polres Batu langsung memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan perihal masalah ini. Ya harapan kami masyarakat segera ada kejelasan dugaan penyimpangannya, ” ungkap Bedok, Selasa (13/3/2018).

Beberapa waktu lalu, Kades Ngantru Solikhin pernah menginginkan supaya permasalahan ini berhenti dan warga mencabut laporannya ke Mapolres Batu akan tetapi, ada permintaan warga yang harus dituruti oleh Solikhin. Seperti, kades diharuskan meminta maaf kepada seluruh warga dengan mengundang minim 50 persen warga Ngantru.

“Memang dipenuhi sama pak kades, tetapi saat pertemuan malah pak kades menutupi masalah dugaan korupsinya kepada masyarakat. Yang dirugikan ini masyarkat secara umum kok dia memberi klarifikasi membela diri, ” tambah Bedok.

Kronologis permasalahan ketika warga mencurigai adanya dobel anggaran dalam pembangunan drainase, plengsengan dan gorong-gorong ditahun 2015 yang diclaim oleh kades dan perangkat desa dan di Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Padahal bangunan itu sudah dikerjakan tahun 2013 menggunakan anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

” Estimasi saya ada tujuh titik lokasi pembangunan yang dobel anggaran. Nominal pertitik pembangunan sekitar Rp 5-7 juta. Tahun 2015 silam Anggaran Dana Desa (ADD) dan DD Desa Ngantru sebesar Rp 750 juta,” terangnya.

Kepala Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang Solikhin belum bisa dihubungi. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat dan telpon dirinya enggan menjawab. (lih/yan)

]]> 31313