Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam kesempatan itu mengapresiasi semua pihak yang telah berperan dalam proses Musrenbang RKPD 2023. Disampaikannya, untuk saat ini terdapat 5446 usulan dan diakomodir 2592, dengan presentase 47, 59 persen.

“RKPD Kota Malang tahun 2023 adalah pemantapan industri kreatif melalui transformasi digital dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi. Hal ini, selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 dan RKPD Jatim tahun 2023,” tegas Wali Kota Sutiaji.

Dijelaskannya, ada empat arah kebijakan pembangunan di tahun 2023. Pertama, mengarah pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya. Kedua, menjaga kestabilan daya beli dan perlindungan sosial. Ketiga, pemulihan ekonomi pasca pandemi. Terakhir, pemantapan industri kreatif masyarakat dan kemandirian sosial ekonomi.

“Hal ini juga selaras dengan perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) 2018-2023,” tuturnya.

Dijelaskan Wali Kota Sutiaji, terdapat lima prirotitas pada tahun 2023. Lima priotitas tersebut, yakni pemenuhan target kinerja penyelenggaraan daerah, penguatan branding Kota Malang, penuntasan penangangan masalah utama (banjir, kemacaten dan pengangguran), penguatan ketahanan sistem kesehatan masyarakat pasca pandemi dan aktivasi perluasan ekosistem ekonomi kreatif dan smart city.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, mengharapkan dari RKPD 2023 ini bisa mewujudkan visi dan misi Wali Kota Malang yang telah dicanangkan. Sebab, pada 2023, juga merupakan akhir RPJMD dan juga akhir masa jabatan Walikota Malang.

“Sesuatu hal yang menjadi pekerjaan rumah saat ini, nantinya diharapkan dapat terselesaikan dan tuntas pada 2023 nanti,” ucap Dwi.

Berbagai program seperti yang disampaikan masyarakat dalam RKPD, diharapkan juga mampu mengalami peningkatan kualitas dan juga usulan dari masyarakat akan lebih banyak terakomodir. “Saya juga menambahkan, terkait Pokok Pikiran (Pokir) itu punya jalan dan itu sebetulnya juga bottom up. Yaitu, mengambilnya dari aspirasi masyarakat dan itu legal,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, setelah RKPD proses selanjutnya rancangan akhir ini akan diserahkan kepada pemerintah provinsi dan menunggu evaluasi. Setelah itu, seminggu RKPD Provinsi ditetapkan maka RKPD pemerintah kota ditetapkan.

“Setelah itu baru masuk di Kebijakan Umum APBD (KUA). Muaranya untuk pembangunan Kota Malang yang lebih baik,” paparnya.

Perlu diketahui, dalam kegiatan tersebut juga hadir Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Widayati Sutiaji, Kapolresta Malang Kombes Pol Bhudi Hermanto, Kepala Kejaksaan Negeri (kejari) Kota Malang Zuhandi, dan para Kepala Dinas di lingkungan Kota Malang. (hms/cw2/sit)

“Ruh kegiatan harapan kami mengacu kepada kepada tema tahun 2021, meningkatkan industri kreatif pariwisata dan kemudahan investasi melalui penguatan SDM penyelenggaraan birokrasi dan pemerataan infrastruktur,” ujar Walikota Malang mengawali vidcon musrenbang di NCC.

Prioritas pembangunan Kota Malang tahun 2021 yang tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik saja, melainkan juga harus memperhatikan pembangunan non fisik. Seluruh aspek pembangunan Kota Malang sebelumnya telah melalui beberapa mekanisme dan berjenjang. Mulai dari usulan yang disampaikan dalam Musrenbang tingkat RT/RW dan kelurahan hingga 5 Musrenbang Tematik.

“Saya sampaikan penyiapan ruang gerak saat ini, penyiapan ruang gerak fiskal berkaitan dengan penanganan covid-19 juga akan menjadi warna RKPD 2021 agar kota Malang memiliki kapasitas kota yang berketahanan yang tangguh. Jadi ini sudah kami lakukan penyiapannya, tiga pendekatan yang menjadi komitmen kami, satu pendekatan utama operasi, kedua adalah logistik dan yang ketiga adalah administrasi dan keuangan,” ujar Walikota Malang dalam vidcon.

Sejalan dengan Walikota Malang, Kepala Bappeda Jatim, M Rudy Ermawan Yulianto juga menyampaikan pentingnya penanganan untuk Covid-19. “Penyebaran pandemik virus corona atau yang sering disebut covid-19 jawa timur perlu perhatian yang cukup serius karena menimbulkan korban jiwa serta kerugian materil lebih dan telah berdampak pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah provinsi Jawa Timur melakukan refocusing dan realokasi kegiatan dengan cara efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah,” ujarnya.

Pemprov Jatim menyiapkan dana untuk penangulangan Covid-19 kurang lebih 2,384 triliun, yang sebagian akan disampaikan melalui kota/kabupaten di Jawa Timur. Harapannya upaya refocusing dan realokasi ini diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, sesuai dengan PP Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Pemprov Jatim juga menghimbau kepada seluruh komponen pemerintah dan masyarakat untuk melakukan social distancing dan physical distancing dalam upaya memutus rantai penyebaran virus. Selengkapnya Live Streaming Musrenbang RKPD Kota Malang Tahun 2021 dalam di lihat melalui link berikut https://youtu.be/ad0QndFQqiE.

Sementara itu, Data Covid19 Kota Malang Per 9 April 2020 :

a. ODR 946 (naik 29)

b. OTG 153

c. ODP 428
– 314 dipantau (naik 51)
– 114 sls dipantau (bertambah 8)

d. Positif Covid-19 : 8
– 4 sembuh
– 4 dirawat

e. PDP meninggal 3 orang

f. PDP sehat/sls pengawasan 15

g. PDP masih dirawat 42 org. (*/yan)