Penyerahan sertifikat halal ini, langsung diterima oleh Kalapas Kelas I Malang, Heri Azhari dari perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di ruang rapat atas Lapas. Dalam penyerahan sertifikat halal tersebut, Kalapas didampingi Kabid Kegiatan Kerja, Arya Galung dan pejabat struktural Lapas Kelas I Malang.

Perlu diketahui, bahwa sertifikasi halal menjadi bagian yang penting bagi pelaku industri makanan minuman, khususnya di Bimker Tata Boga Lapas Kelas I Malang. Hal itu, diatur dalam UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Lapas Kelas I Malang memiliki beberapa produk makanan dan minuman, hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dengan adanya sertifikat halal ini, maka akan memberikan rasa aman kepada konsumen.

Kalapas Kelas 1 Malang, Heri Azhari, mengatakan bahwa saat konsumen sudah merasa aman, maka konsumen akan percaya dan loyal terhadap produk atau brand tersebut. “Ini merupakan salah satu usaha Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas I Malang meningkatkan pemasaran produk karya warga binaan,” jelas Heri Azhari.

Pihaknya berharap, dengan sertifikat halal ini menambah kepercayaan masyarakat. “Lapas Kelas I Malang berupaya untuk memberikan label halal pada kemasan produk makanan dan minuman yang dihasilkan warga binaan. Semoga dengan sertifikat ini dapat menambah kepercayaan masyarakat pada produk Lapas,” tegas Heri Azhari. (gie)

Hadir dalam pelaksanaan itu, Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Muntholip, Ketua Yapetidu, HM Zaimuddin W. As’ad, Rektor Unipdu, H Ahmad Zahro, Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Umum, HM Zulfikar As’ad serta Perwakilan penerima sertifikat halal.

Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa angka inflasi daerah di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan. Maka dari itu, dirinya menekankan kepada seluruh kepala OPD terkait, agar pengadaan untuk makan dan minum harus menggunakan jasa dari pelaku UMKM di Kabupaten Jombang.l

“Makanan dan minuman pemerintah daerah, harus tidak mengandung gandum. Jadi mulai sekarang, bagi pelaku UMKM harus belajar menggunakan bahan dasar lokal yaitu Sorgum. Sebab, saat ini kita sudah ketergantungan terhadap gandum dan terigu. Bahkan per tahun, kita membutuhkan 12 juta ton gandum dan terigu. Diharapkan juga, agar semua pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah daerah belajar sedikit demi sedikit meninggalkan ketergantungan terhadap produk import,” ujarnya.

Sebenarnya, ujarnya, dunia sudah mengenal produk Indonesia. Dengan semakin kuatnya pariwisata di Indonesia, maka banyak negara yang sudah mengenal produk Indonesia. Salah satu contoh, beberapa negara banyak yang minta dikirim bumbu masak dari Indonesia.

“Di luar negeri juga terdapat berbagai masakan khas Indonesia dengan harga tinggi. Tetapi rasanya, tidak sama seperti di Indonesia dan rasanya cenderung aneh. Kita tidak bisa mengirim berupa bahan baku, tetapi kita bisa mengirim berupa bumbu masak. Di Kabupaten Jombang, ada orang kaya karena sukses memanfaatkan kesempatan tersebut. Dia asli Segunung Wonosalam, yang mengirimkan bumbu masak berupa sambal ke Eropa,” tuturnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dijelaskannya, bahwa di Belanda ada namanya Pasar Tontong, yang merupakan pasar penyedia berbagai masakan khas Indonesia. Di Pasar Tongtong, merupakan tempat bertemunya orang Indonesia.

“Jombang sendiri juga mempunyai kuliner, ditambah lagi dengan car free day yang mulai berjalan. Di tempat itu, terdapat berbagai produk UMKM Kabupaten Jombang. Saya harapkan dapat terus berjalan dengan baik,” harapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang, Muntholip, ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa ada sebanyak 25 UMKM yang ikut serta dalam kegiatan ini dengan berbagai produk seperti tenun, kain batik serta sarung. Tetapi, yang mendominasi dari UMKM produk makanan dan minuman. “Pembinaannya lewat asosiasi. Jadi, setiap kegiatan selalu ada gerakan asosiasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Muntholip mengatakan, ini merupakan hasil bekerja sama dengan Unipdu. Diantaranya bidang teknologi, bidang sertifikat halal. Dalam kegiatan ini terdapat 100 UMKM asal Jombang yang mendapatkan sertifikat halal, namun diwakili oleh 27 UMKM. “Harapan saya, UMKM kita bisa eksis dapat dikenal, dapat disenangi oleh masyarakat serta dibeli oleh masyarakat,” harapnya.

Di tempat sama, Rektor Unipdu, Ahmad Zahro, menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati Jombang, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang, serta para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Jombang. “Dahulu kita sudah merintis organisasi terkait UMKM, tetapi berhenti sejenak karena ada pandemi Covid-19. Saat ini kita hidupkan lagi dan semoga bisa berjaya, karena Unipdu sangat peduli dengan UMKM. Harapannya, tentu dapat menjadi pemicu dan pemacu agar supaya UMKM tersebut terus berkembang,” ujarnya. (azl/gie)

Kegiatan ini, berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (18/10/2022) tadi. Turut hadir, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Forkopimda Kabupaten Jombang, sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Manager PT PLN Mojokerto beserta jajarannya, Camat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Jombang, Satgas Verifikasi Halal Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dalam sambutan menyampaikan apresiasi kepada Asisten II Bidang Perekonomian, yang telah melaksanakan dan menyampaikan serta secara simbolis menyerahkan sertifikat produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Jombang. “Sertifikat halal yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui program Sehati, yaitu sertifikat halal gratis,” ujarnya.

Karena bertepatan dengan Peringatan Hari Jadi Ke-112 Kabupaten Jombang, maka undangan juga disesuaikan jumlahnya yaitu sebabyak 112 orang pelaku usaha dan menerima sertifikat gratis dari Pemkab Jombang. “Masalah halal merupakan bagian dari perintah agama. Sehingga, pelaksanaannya adalah suatu kewajiban yang bernilai ibadah. Produk halal juga baik dikonsumsi oleh seluruh umat manusia,” tuturnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Pemerintah Kabupaten Jombang berterima kasih kepada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal dari UNDAR, UNIPDU dan Karang Taruna Kabupaten Jombang, yang telah berperan aktif memotivasi para pengusaha mikro kecil yang belum bersertifikat dengan cara mendampingi untuk mengusulkan izin bersertifikasi produk halal sampai tuntas. “Sesuai peraturan pemerintah tentang sertifikat halal dengan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, sangat penting dan bisa terwujud dengan baik. Sehingga, sertifikat halal juga terverifikasi untuk peningkatan daya saing halal yang dihasilkan pelaku usaha. Diharapkan, pada para pelaku usaha untuk amanah dalam menjalankan usahanya agar bisa menjaga kualitas kehalalannya,” himbaunya.

Ditempat sama, Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Wignyo Haryono, menyampaikan bahwa lomba memasak menggunakan kompor listrik induksi ini diikuti oleh camat se-Kabupaten Jombang dan didampingi oleh tim penggerak PKK Kecamatan. “Hal ini merupakan kegiatan sosialisasi program penghematan energi yang bekerjasama dengan PT PLN UP3 Mojokerto. Dengan tujuan memberikan jaminan produk halal untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan serta kepastian produk halal bagi masyarakat,” papar Wignyo.

Dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk usaha mikro kecil, maka akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal dengan memperkenalkan kompor induksi dari PT PLN UP3 Mojokerto. “Sertifikat halal sebagai upaya memicu karang taruna serta pelaku usaha mikro sebanyak 112 orang di Kabupaten Jombang,” ungkapnya. (azl/gie)

Disampaikannya, pelayanan dan konsultasi penerbitan keamanan pangan dan proses sertifikat halal, dilakukan di Bidang Perindustrian Disdagrin. Syarat dan ketentuan, diantaranya memiliki NIS dan NPWP, usaha yang dijalankan minimal dua tahun hingga modal perusahaan tidak berasal dari PMA. Lalu, lokasi usaha di wilayah Kabupaten Jombang dan pelaku usaha adalah warga Jombang.

“Alur penerbitan aplikasi SPP-IRT, yaitu dimulai dari NIB terbit, pengajuan SPP-IRT, input data produk, input label produk serta analisa sistem (pengajuan ditolak atau pengajuan diterima),” ujarnya, Sabtu (01/10/2022) tadi.

Lebih lanjut Hari Oetomo menambahkan, dari pengajuan SPP-IRT dengan cara pengisian data pelaku usaha, nama pelaku usaha, nama usaha, Provinsi, Kabupaten/Kota, Alamat lengkap, NIB dan nomor KTP. Sedangkan untuk input data produk dengan cara pilih jenis produk pangan, pilih nama produk pangan, pilih jenis kemasan, proses produksi, cara penyimpanan, masa simpan, yang selanjutnya analisa sistim.

Dari situ, paparnya, sistim akan menganalisa apakah SPP-IRT bisa diterbitkan. Sedangkan untuk alur proses sertifikat halal, yaitu permohonan sertifikat halal bagi pelaku usaha, pemeriksaan kelengkapan dokumen, menetapkan lembaga pemeriksaan halal, memeriksa atau menguji kehalalan produk, menetapkan kehalalaan produk dan menerbitkan sertifikat halal.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Data pelaku usaha diantaranya NIB. Lalu, penyella halal melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyella halal atau keputusan penetapan penyella halal,” paparnya.

Nama dan jenis produk, tambahnya, harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan di sertifikat halal. Sedangkan daftar produk dan bahan yang digunakan, diantaranya bahan baku, bahan tambahan dan bahan pemotong. Proses pengolahan produk yaitu pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan, pengemasan dan penyimpanan produk jadi.

“Dokumen sistem jaminan halal suatu sistem manajemen yang disusun, ditetapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal,” lanjutnya.

HAKI Cipta dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu data pencipta, data pemegang Hak Cipta dan Dokumen, dilampirkan salinan resmi akta pendirian badan hukum (bila ada). Lalu, scan NPWP perorangan atau perusahaan, contoh ciptaan, scan KTP pemohon dan pencipta. Surat pernyataan (menyatakan ciptaan tersebut asli) dan Bukti pengalihan Hak Cipta.

“Merk dagang atau jasa, data yang harus disiapkan yaitu Dokumen (scan KTP, NIB, NPWP), logo merek (disimpan dalam bentuk digital dengan format jpg), tanda tangan (disimpan dalam bentuk digital dengan format jpg), warna (jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna ), kelas (kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jas,” ungkapnya. (azl/sit)

“Ini nanti akan terus dikuatkan persoalan sertifikasi halal. Karena, ini kan masalah permintaan. Produk apapun, nanti juga harus ada label halalnya,” ucap Wali Kota Sutiaji, Senin (14/03/2022).

Selain itu, sertifikasi halal menurutnya, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yakni, bahwa produk yang dijualkan oleh pelaku UMKM halal. Dalam mengurus sertifikasi halal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengeluarkan anggaran senilai Rp 5 juta untuk setiap produk yang dihasilkan oleh UMKM.

Kepala Diskoperindag Kota Malang, M Sailendra, menjelaskan jika pendampingan yang dilakukan tersebut memfasilitasi dan membiayai setiap produk UMKM agar mendapatkan sertifikasi halal. Mulai dari proses adminstrasi, pemeriksaan produk halal oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJH) hingga mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Jadi, BPJH ini memiliki laboratorium untuk menguji kehalalan produk dari UMKM ini. Kemudian, diteruskan ke MUI, baru setelah itu dikembalikan lagi. Apakah layak mendapatkan sertifikasi halal atau tidak,” kata Sailendra.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Ke depan, tambahnya, sertifikasi halal ini akan diteruskan, dengan harapan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat, kalau produk yang dijual adalah produk halal.

Salah satu pemilik UMKM di Kota Malang, Heni Wardhani, mengaku senang dengan diberikan pendampingan dalam mengurus sertifikasi halal pada produk yang dimiliki. Dirinya mengaku, jika proses pendampingan yang dilakukan Pemkot ini begitu cepat dan tidak menunggu lama.

“Prosesnya cepat ya kami tidak menunggu lama, dan dengan diberikan pendampingan ini membuat orang-orang diluar sana yang membeli produk kita merasa aman karena sudah ada label halalnya,” ujarnya.

Sebagai informasi, penyerahan sertifikasi ini dilakukan Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama Kepala Diskopindag Kota Malang kepada tiga perwakilan UMKM saat apel pagi di Balai Kota Malang. Penyerahan sertifikasi halal ini, juga bersamaan dengan penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada beberapa warga Kota Malang. (hms/cw2/sit)

Pelaksanaan sendiri, sedikitnya diikuti oleh 500 peserta melalui daring dan dihadiri 60 peserta luring. Mereka yang terlibat, diantaranya terdiri dari perwakilan Halal Center lima Perguruan Tinggi (PT) di Malang Raya. Seperti dari Universitas Brawijaya (UB), Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahin, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Islam Malang (Unisma), perwakilan dewan masjid, ukuwah Islamiah, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Baca Juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Wali Kota Sutiaji, dalam kesempatan itu memberikan apresiasi kepada dunia akademisi, karena selain menjalankan tridarma perguruan tinggi juga menguatkan literasi mengenai sertifikasi halal di masyarakat Kota Malang. “Jangan ada kekhawatiran, bahwa Malang akan menjadi satu agama. Justru, ini pasar-pasar harus kita layani, harus kita kuatkan bersama-sama agar tidak ada kekhawatiran yang macam-macam,” ujarnya.

Keterlibatan perguruan tinggi untuk sertifikasi halal ini, yakni melalui halal center di masing-masing PT. Dengan adanya sertifikasi halal, ini diharapkan mampu memudahkan para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendapatkan label halal. Agar, para wisatawan yang datang ke Kota Malang, merasa terjamin.

“Dengan adanya produk halal ini, mereka para wisatawan yang datang ke Malang, bisa terjamin,” tambah Wali Kota Malang.

Rektor UM, Prof Dr AH Rofi’uddin MPd, mengatakan jika dengan adanya seminar tersebut, diharap mampu ada pemahaman dan kesadaran masyarakat Malang, mengenai peran strategis Pariwisata Halal untuk meningkatkan ekonomi Indonesia.

“Dengan adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjadi pijakan, diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi target pasar dunia, tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri halal,” ucap Prof Rofi’udin.

Dengan adanya pengembangan produk halal, ini juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Islam memang mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Tetapi Islam tidak memaksa insan yang beragama lain untuk melakukan hal yang sama. 

“Toleransi yang sebenarnya itu membiarkan masing-masing pihak untuk melakukan hal yang diyakini tanpa mengganggu pihak lain yg mempunyai sikap berbeda,” terangnya.

Ketua Seminar Nasional Literasi Halal, Dr Puji Handayati SE MM Ak CA CMA, juga menambahkan jika dengan adanya seminar tersebut menjadi strategi dan juga ikhtiar dari akademisi yang memiliki kompetensi. “Sebagai insan akademisi yang melihat potensi luar bisa ini, Malang Raya selain kota pendidikan itu kan kota pariwista. Sehingga, itu sangat sayang jika potensi besar tidak dioptimalkan,” katanya. (hms/cw2/sit)

Salah satu diantaranya, seperti yang tengah dikembangkan oleh Kampung Zakat di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari. Melihat fenomena ini, seorang ekonom mendorong agar daging hasil produksi juga segera diberikan sertifikat halal.

Informasi memontum.com, Kampung Zakat di Desa Sulek merupakan hasil kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Universitas Negeri Jember (Unej) kampus Bondowoso. Kedua lembaga ini, berbagi tugas. BAZNAS menyediakan modal usaha bagi peternak, sedangkan Unej bertanggung jawab dalam bidang administrasi dan kesehatan ternak. Langkah itu, bertujuan untuk membantu perekenomian masyarakat dan penyediaan daging sehat.

Pengamat ekonomi Bondowoso, Dr Moehammad Fathorrazi, mengatakan bahwa kerja sama Baznas dengan Unej ini merupakan salah satu ihtiar untuk menjadikan Bondowoso sebagai Pusat Daging Halal (PDH). “Banyak program Unej yang disinergikan dengan Baznas. Antara lain, pembuatan pakan ternak di Desa Trebungan dan Program Kampung Kelinci di Desa Kerang,” kata Koordinator Unej Kampus Bondowoso, Senin (17/01/2022).

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Rosi-sapaannya menambahkan, pihaknya bermimpi di Bondowoso ada Pertanian Terpadu. Sehingga, produknya berkwalitas dan hasilnya maksimal. Goalnya adalah, menjadikan perekonomian petani Bondowoso meningkat.

Ditambahkannya, khusus peternakan, pihaknya akan berupaya di Bondowoso ada Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Sehingga, ketika warga Bondowoso memotong di tempat ini, dagingnya halal.

Hal ini, terangnya, sejalan dengan rencana Ketua LPPNU (Lembaga Pengembangan Pertanian NU), Rusdi Hasan. Yang mempunyai program RPH halal. “Kami berencana mendirikan RPH halal,” kata mantan anggota DPRD Kabupaten Bondowoso ini. (zen/sit)

“Kemudian saat ini ada 9 yang sedang dalam pendampingan oleh tim Malang Halal. Jadi kita mengundang Lembaga Pengkajian Pangan Majelis Ulama Indonesia (LPP MUI),” ungkap Kepala Disporapar, Ida Ayu Made Wahyuni, Jumat (11/06).

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Sedangkan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Malang sudah ada sebanyak 77 yang memegang sertifikasi halal.

Diakui wanita yang akrab disapa Ida itu, pihaknya sering menemui kendala di lapangan ketika ingin memenuhi target tiap tahunnya.

“Sebetulnya target kita dalam satu tahun ada 50 ya. Tetapi kembali lagi ketika sudah di audit oleh tim auditor LPP MUI itu pasti ada kendala di lapangan,” jelasnya.

Kendala sering dialami pada restoran yang terletak di hotel. “Kalau restoran hotel itu kan bumbu-bumbunya macam-macam dan komplek, banyak juga yang dari luar.
Kalau dicarikan padanan di dalam negeri itu tidak dapat. Sehingga sertifikasinya molor lagi, molor lagi,” beber Ida.

Ida menjelaskan bahwa Disporapar akan bekerjasama dengan pihak terkait guna mempercepat dan mendorong restoran, hotel, dan UMKM agar memenuhi syarat untuk mendapat sertifikasi halal.

“Saya dari Dinas Pariwisata, membantu, meskipun di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena tim Halal Center ada di bawah Disporapar,” tegasnya.

Tim yang ditunjuk pun dibiayai oleh APBD, sehingga pihak restoran maupun UMKM tidak dikenakan tarif. (mus/ed2)