Mengawali sambutannya, Bupati Situbondo menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan berbagai program dan kegiatan pembangunan di tahun 2022. Sehingga, setiap pelaksanaan bisa berjalan lancar.

“Tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, maka program pemerintah hanya akan berjalan di tempat. Untuk itu, di 2023 ini, saya bersama wakil, Nyai Khoirani kembali mohon dukungannya agar berbagai program dan kegiatan pembangunan bisa sukses dalam pengerjaan,” kata Bung Karna-sapaan Bupati Situbondo.

Tahun 2023 ini, tambah bupati, dukungan berbagai pihak hingga pemerintah desa, sangatlah diperlukan. Apalagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan, dari Rp 220 miliar, saat ini akan naik menjadi Rp 281 miliar.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Saat ini, Dana Alokasi Umum (DAU) penggunaannya sudah di atur pusat dan sudah tercantum peruntukannya. Seperti gaji pegawai, bidang kesehatan, bidang pendidikan, honor PPPK dan lain-lain. Setelah terpenuhi semua indikator yang ada, maka sisanya baru bisa dikelola kabupaten,” terangnya.

Dengan perubahan aturan tersebut, ujar Bung Karna, tentunya berdampak pada kegiatan pemerintah daerah. “Fleksibiltas anggaran dalam rangka membantu masyarakat, semakin lama makin kecil. Ini, tidak seimbang dengan ekspektasi masyarakat yang makin meningkat,” imbuhnya.

Karenanya untuk memenuhi harapan masyarakat, lanjutnya, pemerintah daerah mengambil upaya untuk menumbuhkan kemandirian fiskal. Agar kemandirian fiskal bisa ditingkatkan, maka PAD Situbondo, juga harus di tingkatkan. Selain itu, tentunya harus didukung juga oleh berbagai pihak. Seperti pendisiplinan pembayaran PBB, baik di desa hingga kelurahan.

Dalam paparannya, Bung Karna menjelaskan, anggaran yang akan digelontorkan untuk program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 berkisar Rp 1,9 triliun. Dari anggaran tersebut, termasuk juga program prioritas, seperti anggaran guru ngaji, guru PAUD dan juga anggaran untuk beberapa pondok pesantren sebesar Rp 8,6 miliar.

Di akhir paparannya, Bung Karna berharap, pada seluruh pihak agar turut mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 2023. (her/gie)

Camat Lowokwaru, Joao Maria Gomes de Carvalho, mengatakan bahwa terdapat 862 total usulan program pembangunan fisik dan non fisik di Kecamatan Lowokwaru. Namun, dari jumlah tersebut penanganan banjir menjadi salah satu prioritas yang diajukan agar bisa tuntas di tahun 2023 mendatang.

“Persoalan utamanya masih berkisar urusan banjir. Oleh karenanya, kami mendorong Pemerintah Kota untuk menyelesaikan titik banjir khususnya di Jalan Soekarno Hatta (Soehat). Karena ketika hujan, titik-titik itu yang menyebabkan naiknya air di Tulusrejo dan Lowokwaru,” kata Joao Maria Gomes de Carvalho, saat menyampaikan paparan dari Aula Kantor Kecamatan Lowokwaru.

Sedangkan hal lain yang menjadi prioritas usulan, yakni penyelesaian masalah kemacetan. “Perlunya melebarkan jalan di beberapa titik wilayah yang menyebabkan kemacetan. Selain itu, perlunya ditambah Tempat Pembuangan Sementara (TPS),” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, menuturkan bahwa dari banyak usulan yang disampaikan, pihaknya tetap akan membuatkan skala prioritas. “Prioritas menjadi sebuah keniscayaan. Utamakan yang berdampak luas, terintegrasi dan selaras dengan agenda daerah. Nantinya usulan-usulan yang tidak diakomodir, yang tidak bisa dibangun oleh APBD, itu tetap ada ruang. Yaitu lewat Musrenbang TSP. Ini sudah berjalan dengan bagus,” kata Wali Kota Sutiaji, kepada peserta Musrenbang di Aula Kantor Kecamatan Lowokwaru, yang juga turut diikuti Memontum.com.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Sementara itu, berdasarkan paparan dari Camat Lowokwaru, Joao Maria Gomes De Carvalho, menjelaskan bahwa beberapa permasalahan yang masih menghiasi Lowokwaru, antara lain banjir, perekonomian utamanya penguatan UMKM, serta kemacetan.

Menanggapi itu, Wali Kota Sutiaji menyebutkan, jika pihaknya tengah berkolaborasi dengan salah satu universitas di Kota Malang, terkait kajian penambahan underpass guna mengurai kemacetan kota. “Nantinya akan kita tambah infrastruktur berupa jembatan. Dan ini yang sudah dilaksanakan di 2021, termasuk di Lowokwaru, kami bangun Jembatan Tlogomas. Selain itu, saya sering sampaikan ke camat, lurah, jika ada kegiatan, maminnya bisa cari dari UMKM masyarakat. Karena uang yang kita belanjakan ini, berasal dari rakyat, maka kita kembalikan lagi ke rakyat,” terangnya.

Wali Kota Malang juga mengapresiasi masyarakat Lowokwaru, yang semakin memperkokoh terliterasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, literasi yang baik ini akan dapat memajukan masyarakat setempat.

“Hampir mayoritas perguruan tinggi ada di Lowokwaru. Untuk itu, kita kuatkan bersama-sama. Mudah-mudahan masyarakat Lowokwaru semakin terliterasi terkait pemberdayaan apapun itu. Ini modal membangun literasi dan mensyiarkan kebaikan di era digital,” terangnya. (cw1/sit)

Seperti yang diketahui, banyaknya anggaran pada ruang fiskal yang terdampak penanganan wabah Covid-19. Membuat Komisi II minta OPD tetap mengedepankan program dengan super skala prioritas, dan menunda kegiatan yang masih bersifat biasa saja.

Baca Juga:

• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Pansus III DPRD Trenggalek Matangkan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Ponpes dan Madrasah

“Ruang fiskal anggaran menjadi sorotan kami dalam pembahasan KUA PPAS kali ini,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Pranoto saat dikonfirmasi Kamis (29/07).

Dikatakan Pranoto, dalam pembahasan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek kali ini. Komisi II melihat bahwa program Dishub memang sesuai visi Bupati, akan tetapi ruang fiskal anggaran yang belum ada.

Diketahui, ruang fiskal pemerintah saat ini tengah terdampak penanganan Covid-19. Sehingga sebagian program kegiatan OPD yang belum masuk skala prioritas wajib ditunda dulu.

“Terlebih, untuk pembiayaan program tersebut juga masih belum ada. Jadi harus di sepakati bersama penilaiannya,” imbuhnya.

Dijelaskan Politisi Partai PDIP ini, beberapa hal yang masuk skala prioritas maupun yang digunakan untuk mencukupi RPJMD, wajib di dorong agar tetap dilaksanakan.

Ia mencontohkan, ruang untuk pesepeda harus ditampung atau diwadahi dulu. Mengingat, ada korelasi terkait kategori kota hijau. Selain itu, juga harus terbebas dari asap, sehingga untuk mengurangi itu perlu diwadahi juga.

“Adapun program ‘desa terang’ sesuai misi Bupati. Ini juga harus terang benderang dari sisi penerangannya,” jelas Pranoto.

Dengan adanya program desa terang ini, lanjutnya, akan menjadi program yang dapat didorong dari dana Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)  yang secara penuh akan menangani program tersebut. (mil/ed2)