Untuk tahun depan, dikatakan Cak Thoriq, baru akan masuk pada tahapan studi kelayakan dan perhitungan pembiayaan. “Karena itu, tahun depan akan ada studi kelayakan sekaligus konsolidasi ulang tentang perhitungan pembiayaan. Dan dalam waktu dekat, akan dilakukan kordinasi lintas direktorat di Kementrian PU,” ungkapnya, di Jakarta Rabu (17/11/2021).

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Itu merupakan salah satu fungsi wilayah pengembangan Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Lumajang adalah untuk pengembangan sektor Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk itu, Cak Thoriq maupun Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), akan terus mengupayakan agar program yang telah diprioritaskan dapat terselesaikan dengan maksimal.

“Saya dan Bunda Indah Masdar terus berikhtiar menyelesaikan program prioritas yang telah ditetapkan, tentu dengan cara yang terencana dan terukur,” paparnya. (kom/adi/sit)

“Pariwisata akan tumbuh, pertanian akan menemukan akses pasar dengan kemudahan akses transportasi, UMKM akan memiliki daya beli dengan semakin banyaknya orang yang berkunjung ke Lumajang, sektor industri olahan juga memiliki harapan,” Inbuhnya.

Disinggung soal pembebasan lahan, Cak Thoriq mengatakan hal itu baru akan dibahas setelah perencanaan teknis dirampungkan. Rencananya mulai tahun depan perencanaan teknis itu bisa segera dilaksanakan. “Mulai 2020 perencanaan teknisnya. Mulai dari trasenya, penggunaan lahan, dan proses-proses yang lain. Itu menjadi perencanaan awal untuk pembangunan jalan tol,” ungkapnya pada sawak media.

Menurut Bupati yang merupakan Politisi PKB itu, pembangunan jalan tol tidak bergantung dengan anggaran APBN, dan bisa menjadi kesepakatan konsorsium bagi pihak swasta dalam pengelolaan permodalan Pembangunan Tol Probolinggo-Lumajang dan diperkirakan membutuhkan biaya hingga Rp 4,7 triliun. Nominal sebesar itu akan didapat melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Mekanismenya pakai KPBU. Itu artinya sebagian besar akan dibiayai oleh swasta. Boleh konsorsium, boleh join dengan yang lain, boleh berbagi modal. Agar anggaran secara keseluruhan bisa terpenuhi,” terangnya.

Masih kata Cak Thoriq, Selain jalan tol juga akan dibangun pelebaran jalan nasional Probolinggo – Lumajang dengan anggaran APBN 454 milyar.

“Ada percepatan dalam mengatasi problem kemacetan yang sering terjadi. Itu artinya, bila program ini on progres pelaksanaan pembangunannya di tahun 2020. Maka, di tahun 2021 jalan nasional Probolinggo – Lumajang akan lebih lebar dari yang ada sekarang, Target utamanya adalah pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan masyarakat Lumajang semakin sejahtera,” tuturnya.

Dijelaskannya, Semua ini perlu kebersamaan. Optimisme bersama, kerja keras bersama, semangat bersama, bergerak melakukan perubahan bersama, masih banyak yang harus di selesaikan.

“Diantaranya, jaminan pelayanan pemerintah terhadap kemudahan investasi, SDM masyarakat Lumajang yang harus siap dengan percepatan perubahan, standart pelayanan terhadap jasa publik, stabilitas politik yang harus tetap terjaga, keamanan dan kenyamanan hadir di Lumajang yang harus terjamin,” pungkasnya. (adi/yan)