“Khususnya di Kabupaten Kediri, ini kami memberikan ruang yang sangat luas bagi teman-teman mahasiswa yang akan melakukan KKN,” kata Mas Dhito saat melakukan pertemuan dengan Mahasiswa KKN dari UGM di Kantor Pemkab Kediri, Jumat (12/08/2022) tadi.

Secara keseluruhan, ujarnya, ada sekitar 29 mahasiswa UGM telah menjalani KKN mulai 25 Juni hingga 13 Agustus di Desa Jugo dan Desa Blimbing, Kecamatan Mojo. Dihadapan para mahasiswa itu, Mas Dhito yang merupakan alumni UGM, menyebutkan bahwa KKN merupakan perjalanan yang tidak akan pernah dilupakan.

“Memang (KKN) itu suatu kenangan yang indah untuk dikenang. Bahkan, itu tidak bisa untuk diulang,” ungkapnya.

Mas Dhito pun meyakini, dari sekian banyak mahasiswa UGM yang menjalani KKN selama 50 hari, itu telah memiliki hubungan emosional dengan masyarakat setempat. Terlepas dari itu, Mas Dhito berharap program KKN dapat dilanjutkan dan pengabdian yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Mas Dhito pun menyinggung, mengenai perkampungan Onggoboyo yang berada di Desa Babadan, Kecamatan Ngancar. Pihaknya pun terbuka, bilamana akan ada kegiatan KKN di Onggoboyo, yang saat ini belum teraliri listrik dari PLN.

“Sebenarnya, ada salah satu desa di Kabupaten Kediri, ini (daerahnya) masih ada yang belum dialiri listrik. Sebenarnya, kalau mau ada yang KKN di (desa) situ, saya mau taruh di sana. Tujuannya, supaya nuansa KKN betul-betul terasa,” tutur Mas Dhito.

Disampaikan pula, pasca pertemuannya dengan pihak PLN awal Agustus lalu, diperkirakan pemasangan jaringan listrik akan segera masuk Onggoboyo. “Tahun depan, saya rasa desa tersebut sudah dialiri listrik. Jadi, kesempatan itu di tahun-tahun terakhir ini. Sebenarnya, saya ingin tahun (2022) ini, kalau ada KKN saya mau tempatkan di sana,” ujar Mas Dhito.

Sementara itu, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Mahasiswa UGM, Andi Sudiarso, menyampaikan apresiasinya atas semangat yang diberikan Mas Dhito kepada pihak UGM untuk terus berkarya. Bahkan, pihaknya pun juga menyerap keinginan Pemerintah Kecamatan Mojo, yang mengharap bilamana memungkinkan, program KKN bisa dibuat lebih panjang. Untuk itu, pihaknya berharap ke depan bisa dilakukan pertemuan lebih lanjut, guna membahas sinergi dan peran serta yang bisa dilakukan UGM untuk Kabupaten Kediri.

“Kami berharap, suatu saat bisa bersinergi lagi,” paparnya. (kom/pan/sit)

Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan serentak pada Lapas/Rutan di 30 Provinsi Republik Indonesia dan dapat disaksikan secara virtual melalui Zoom. “Bentuk kegiatan yang akan kita lakukan hari ini mulai dari pengobatan massal, vaksinasi, penyuluhan kesehatan dan pelayanan KB untuk para warga binaan khususnya di Lapas Kelas I Malangi,” ujar Kalapas Kelas 1 Malang, RB Danang Yudiawan.

Turut hadir beberapa Intansi yang terlibat dalam kegiatan kolaborasi ini. Diantaranya perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Jatim, BKKBN Malang dan Jatim, RS dr.Soepraoen, Dinas Sosial Kota Malang dan Dinas Kesehatan Kota Malang.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kegiatan ini dimulai sekitar pukul 07.30, dengan agenda pengobatan massal warga binaan Lapas Kelas I Malang yang difokuskan untuk Lansia di Hall Depan Museum Pendjara Lowokwaroe.

Disaat bersamaan juga dilaksanakan vaksinasi Sinovac untuk 150 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang belum divaksin. Serta kegiatan penyuluhan kesehatan tentang bahaya narkoba oleh dokter Karlina perwakilan dari Tim Kesehatan TNI. Penyuluhan diikuti kurang lebih 100 WBP yang tergabung dalam Admisi Orientasi Lapas Kelas I Malang dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dari BKKBN kepada 20 masyarakat sekitar Lapas.

“Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak terkait kegiatan ini berjalan tertib dan lancar. Ini menjadi bukti nyata sinergitas Lapas Kelas I Malang dengan pihak – pihak yang terkait dengan kegiatan nakti sosial ini,” ujar RB Danang Yudiawan. (gie)

Meski begitu, Wali Kota Malang, Sutiaji, tidak ingin terburu-buru merencanakan untuk membeli alat skrining dan diagnostik Covid-19 berbasis hembusan nafas itu. Dengan alasan, ingin lebih mengetahui kevalidan alat.

“Kita lihat kevalidannya dahulu. Kalau dari tim ahli sudah menyampaikan bahwa alat itu valid, ya enak. Semua orang jadinya bisa melakukan deteksi dini sendiri,” ujarnya.

Sutiaji menambahkan, dirinya dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, tidak ingin tergesa-gesa merencanakan pengadaan alat GeNose, sebelum adanya rekomendasi. “Kalau belum ada rekomendasi, ya salah nanti kita. Bisa-bisa, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) keluar dan kita kena KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya.

Sutiaji menuturkan, bahwa pihaknya hanya merekomendasikan sesuatu jika sudah teruji. “Maka di kami itu relatif, BTT (Belanja Tidak Terduga) kami relatif. Saya tidak dengan gampangnya, memberi persetujuan pengajuan anggaran. Saya lihat, bagaimana dan buat apa,” tambahnya.

Sutiaji berharap, jangan sampai ada oknum pejabat yang menyalahgunakan.

“Belajar dari kasus Bansos itu lah, ya. Dan kalau tidak ada edaran, ya belum rencana membeli alat tersebut,” ujarnya. (cw1/sit)

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, sosialisasi ini fokus pada perbaikan layanan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Jember untuk satu perubahan yang efektif.

“Ada satu kajian akademik yang objektif. Belajar dari pengalaman, perubahan reformasi birokrasi harus berbasis satu kajian akademik sehingga perubahan menjadi efektif,” terang Bupati.

Bupati pun berharap Pemerintah Kabupaten Jember harus menjadi satu layanan publik seperti yang diinginkan masyarakat, yakni lebih cepat, simpel, murah, tidak berbelit-belit dan transparan.

Karena itu, lanjut Bupati, fokus pada tahap awal adalah perbaikan administrasi kepegawaian. Hal ini menjadi fokus agar aparatur sipil negara tidak sibuk dengan pengurusan administrasi kepegawaiannya sendiri.

Waktu mereka juga tidak habis untuk mengurusi administrasi ini, serta semestinya sudah bisa terlayani dengan mudah. “Juga supaya pegawai dapat konsentrasi pada layanan publik,” jlentreh Bupati.

Dipilihnya layanan kepegawaian untuk dibenahi, jelas Bupati, karena pegawai melayani publik. Apabila layanan kepegawaian untuk mereka sendiri berbelit-belit, maka yang lain tidak akan maksimal.

“Inilah yang sedang diupayakan Pemerintah Kabupaten Jember,” ungkap Bupati.

Pada akhir sambutannya, Bupati menyampaikan informasi agenda kerja KPK yang akan berkunjung ke Jember. Kunjungan ini, menurut Bupati, sebagai dukungan konkret dari KPK. “KPK bukan hanya bagian OTT saja, tetapi ada bagian pencegahan korupsi,” jelasnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasinya. Apalagi Jember berkesempatan menjadi mitra KPK. Kunjungan ini diharapkan memberikan sosialisasi program pencegahan antikorupsi di Kabupaten Jember.

Setelah Bupati memberikan sambutan, acara Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Bidang Kepegawaian dan Inovasi Layanan Kepegawaian dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Hasrul Halili,SH, MA, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. (bud/yud/oso)

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin bersyukur program KKN-PPM dari UGM kembali berlanjut. Bupati juga berharap kepada mahasiswa untuk bisa membantu Trenggalek Meroket (Maju Ekonomi Rakyatnya, Orang/Organisasinya Kreatif, dan Ekosistemnya Terjaga).

Kepada mahasiswa, Gus Ipin menuturkan bahwa masalah di Indonesia tidak akan terselesaikan bila tidak menyelesaikan permasalahan di desa. “Ada sesuatu yang perlu kita bangkitkan di desa, ” ucap Arifin, Selasa (02/07/2019).

Dijelaskan Gus Ipin sapaan akrabnya, di desa mungkin mahasiswa akan menemukan banyak masyarakat menggantungkan hidup dari buruh migran. Secara ekonomi dengan pekerjaan ini mungkin akan tercukupi, namun secara tidak langsung banyak permasalahan lain yang timbul seperti angka perceraian tinggi, banyak anak kurang kasih sayang dan lainnya.

Untuk itu, dengan adanya KKN-PPM diharapkan para mahasiswa dapat mengadopsi permasalahan tersebut dan mentransformasikan ilmu di bangku kuliah kepada masyarakat.

“Buat masyarakat merasa terkesan dengan kehadiran kalian, ” imbuhnya.

Target Trenggalek lainnya, masih terang Arifin, adalah untuk bisa menjaga keberlangsungan hidup ke depan dengan menjaga lingkungan. Kehadiran mahasiswa juga diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk lebih serius dalam mensukseskan Adipura Desa.

“Tolong adik-adik semangati, sehingga lahir regulasi peraturan di desa, sehingga sumber air bisa bersih dan tidak ada lagi sampah dibuang sembarangan, sehingga lingkungan eksis dan terjaga, ” kata Arifin.

Sebanyak 89 mahasiwa UGM akan melakukan KKN-PPM di Trenggalek hingga 18 Agustis mendatang, dan terbagi di tiga Kecamatan yaitu Panggul, Bendungan dan Watulimo.

“Akan menjadi percuma bila Trenggalek berkembang bilamana ekosistemnya tidak terjaga, anak cucu kita ke depan tidak bisa melihat terumbu karang, penyu di pantai dan beberapa hal lainnya, ” pungkasnya. (mil/yan)