“Nah, inilah makanya saya ke Jakarta, agar peningkatan jalan itu segera dilakukan,” kata Wabup Rahmat Santoso.

Lebih lanjut Wabup Blitar menyampaikan, bahwa target pembangunan segera dilakukan di tahun 2023 ini. “Semoga saja 2003 ini anggarannya segera turun. Kemarin kita harus mengikuti kajiannya. Karena inikan peningkatan kelas jalan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono, mengatakan bahwa untuk ruas jalan tahun 2023 ini, akan dilaksanakan perbaikan. Namun, khusus untuk lereng, ini baru perencanaan.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Nanti kalau kita bangun, kemudian ikut ambrol, kan lucu. Makanya, harus penelitian dahulu. Baru kemudian perencanaan yang baik, kajian sampai sejauh mana titik yang terdalam yang bisa di pantek. Itu sejauh mana karena ini butuh pantek,” kata Dicky Cubandono.

Dicky menambahkan, kalau skenario perbaikan ini sudah berjalan  baru nanti di beton. “Insyaallah perencanaannya di tahun ini. Kemudian selanjutnya nanti kita lakukan perbaikan. Tapi kalau khusus ruas yang lain di tahun ini akan dikerjakan,” imbuhnya.

Untuk alternatif jalan, sementara ini sudah disepakati untuk ngepras jalan, karena ini termasuk jalur utama. “Jadi kita buat jalan aternatif sementara dengan ngepras jalan supaya truk-truk dan kendaraan lain bisa lewat. Hari ini kita datangkan alat berat, kita kerjakan sampai selesai,” jelasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Ivong Bettryanto, mengatakan bahwa jalan ambles di dusun Ilik-ilik, Desa Kebonsari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar tersebut, lebih separuh jalan longsor dan ambles, sehingga tidak bisa dilalui. “Jalan ini, menghubungkan antara Desa Suruhwadang dengan 4 desa lainnya yang ada di wilayah Blitar Selatan. Yaitu Desa Kebonsari, Maron, Pakisaji dan Desa Panggungduwet,” kata Ivong Bettryanto.

Ivong menambahkan, akibat amblesnya jalan tersebut, warga terpaksa memutar arah untuk mencari jalur alternatif sejauh 10 kilometer. Karena jauhnya jarak jalur alternatif, membuat sejumlah warga tetap saja nekat melintas bagian tepi jalan yang sudah retak.

“Jalan ini merupakan jalur paling cepat untuk menuju desa terdekat. Kondisi jalan ambles ini memang sudah lama, namun saat ini semakin parah. Tapi warga tetap melewati jalan itu karena jalur ini paling dekat,” imbuhnya.

Ivong menambahkan, BPBD Kabupaten Blitar sebetulnya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat wilayah Kebonsari dan sekitarnya. Sosialisasi ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari PVMBG jika jalan ini seharusnya tidak digunakan lagi, karena kondisi gerakan tanah yang dikhawatirkan semakin parah dan berbahaya untuk masyarakat yang melintas.

“Kami dari BPBD Kabupaten Blitar telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rekomendasi PVMBG agar jalan tersebut sudah tidak dilalui lagi. Karena pergerakan tanah yang memang terus terjadi,” jelasnya. (jar/sit)

Akibat jalan ambles tersebut, akses jalan pun ditutup, karena membahayakan pengguna jalan. Kedatangan perwakilan masyarakat dan sopir-sopir Blitar Selatan, untuk menuntut supaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, segera memperbaiki jalan yang sudah ambles itu.

Salah satu warga desa yang ikut berkumpul di lokasi jalan ambles, Sugeng, mengatakan bahwa jalan rusak ini sebenarnya sudah hampir dua tahun. Akibat tidak kunjung diperbaiki, maka kerusakan jalan kian parah.

“Akibat jalan ambles ini, kami tidak bisa beraktivitas bongkar angkut. Sebab, rata-rata mata pencaharian masyarakat Blitar Selatan, adalah petani tebu dan peternak,” kata Sugeng, Senin (13/02/2023) tadi.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Lebih lanjut Sugeng menyampaikan, warga berkumpul di lokasi jalan rusak tersebut, untuk menunggu kedatangan Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso. “Jika tidak segera ditemui, kami bakal menggelar aksi turun jalan ke Kantor Bupati Blitar di Kanigoro,” jelasnya.

Sugeng menambahkan, kedatangan warga ke Kantor Blitar, nantinya untuk mendesak Bupati Blitar, Rini Syarifah, supaya mendahulukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 untuk penanganan pembangunan jalan ambles tersebut. “Kami tegaskan, kalau jalan ini tidak segera dibangun, kami sudah sepakat dengan komunitas peternak dan sopir-sopir akan demo ke kabupaten,” ujarnya. (jar/gie)

SK pembatalan mutasi Riana, pun sudah ditandangani Bupati Blitar, Rini Syarifah. Yang bersangkutan, dikembalikan ke posisi semula dan sudah kembali bekerja sebagai ajudan istri Wabup Blitar. Hal ini, disampaikan Wabup Rahmat Santoso, melalui WhatsApp pribadinya.

“Alhamdulillah, kemarin saya diajak bicara bupati dan sudah minta maaf terkait pemindahan Riana. Alhamdulillah, itu sudah ditanda tangani semua pembatalan mutasi Riana dan dikembalikan pada posisi semula,” kata Wabup Rahmat Santoso, Rabu (04/01/2023) tadi.

Wabup Rahmat Santoso juga menambahkan, bahwa SK pembatalan mutasi Riana sudah ditandangani Bupati Blitar dan yang bersangkutan sudah kembali bekerja sebagai ajudan istri Wabup Blitar. Dengan dikembalikan Riana pada posisi semula (ajudan istri Wabup Blitar, red), maka dirinya pun menarik rencana pengunduran diri sebagai Wabup Blitar. Sementara istri, Venina Rahmat Santoso, juga tetap menjabat Ketua TP PKK Kabupaten Blitar.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Ya, saya tidak jadi mengundurkan diri. Dan istri saya, tetap menjabat sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Terkait Bupati Blitar yang selama ini terkesan jalan sendiri atau tidak pernah mengajak komunikasi dengan Wabup, orang nomor dua di Pemkab Blitar ini menegaskan, jika dirinya tidak mau ambil pusing. “Ya, biarkan saja, mas. Aku dapat duitnya di Surabaya dan Jakarta, kok. Kalau di Blitar ini, aku niatkan sodakoh,” paparnya.

Sementara itu, pihak BKPSDM, Sekda Kabupaten Blitar, Izul Marom dan Bupati Blitar, Rini Syarifah, saat akan dikonfimasi, belum bersedia memberikan keterangan apapun.

Sebagaimana diberitakan, diawal tahun 2023, Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah, melantik dan mengambil sumpah serta janji 605 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Kegiatan yang digelar di Pendopo Sasana Adi Praja, Senin (02/01/2023) tersebut, salah satunya merotasi ajudan istri Wakil Bupati Blitar bernama Riana. Mutasi itulah, yang kemudian mematik reaksi Wabup dan mengancam akan mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di lingkungan Pemkab Blitar. (jar/sit)

Wabup Rahmat Santoso dalam keterangannya mengatakan sangat terkejut dan kecewa, saat mengetahui ajudan istrinya ikut dimutasi. “Saya tidak pernah kecewa dengan yang lain-lain. Tetapi, ketika ajudan istri saya tahu-tahu dipindah, apalagi ini tidak pernah dibicarakan dengan saya dahulu, tentu hal berbeda. Padahal, Riana (ajudan, red) tidak mau digeser. Dan sebenarnya, ini masalah sepele,” kata Rahmat Santoso, Selasa (03/01/2023) tadi.

Wabup Rahmat Santoso menambahkan, sebenarnya dirinya tidak pernah ingin ikut campur. Namun, apa yang dilakukan BKD (Badan Kepegawwian Daerah), sudah di luar batas.

“Riana itukan ikut saya. Kemudian, itu juga saat mutasi tanpa pemberitahuan dipindah. Saya ini Wakil Bupati lho, masak saya kalah sama Fikri sama Biyan,” imbuhnya kesal.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Wabup Rahmat Santoso menegaskan, jika ajudan istrinya tidak dikembalikan pada posisi semula, maka dirinya akan mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Blitar. “Kalau sampai hari ini tidak dikembalikan pada posisi semula, saya akan langsung mengundurkan dari Wakil Bupati Blitar. Buat saya tidak ada perlunya,” tegasnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, jika istrinya, Venina Puspitasari, juga akan mengundurkan diri sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Blitar. Karena, ini juga diduga kecewa karena ajudannya dimutasi. Namun, dalam surat pengunduran diri itu, disebutkan dikarenakan akan fokus mengurus anak dan bisnis keluarga.

Sekedar diketahui, diawal tahun 2023, Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah, melantik dan mengambil sumpah serta janji 605 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Kegiatan tersebut, digelar di Pendopo Sasana Adi Praja, Senin (02/01/2023) kemarin.

Mutasi ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, terdiri dari beberapa unsur jabatan pimpinan. Diantaranya, jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas. Salah satunya yang ikut dimutasi, adalah ajudan Istri Wakil Bupati Blitar bernama Riana. (jar/sit)

Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh wakil kepala daerah yang hadir untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi memecahkan berbagai persoalan. Tentunya, sekaligus bertukar fikiran dalam berbagai hal. Diantaranya, adalah pengelolaan pariwisata, pelaku UMKM, pengelolaan sumberdaya, pengendalian inflasi dan antisipasi terjadinya bencana.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Wabup Rahmat Santoso juga mengatakan, pertemuan tersebut bermaksud untuk saling mendukung satu sama lain, menjaga sinergitas dan kolaborasi demi mewujudkan kesejahteraan masing-masing daerah. “Untuk itu mari kita saling nyengkuyung (saling membantu) dan mendukung daerah satu dengan yang lain, agar maju bersama, sejahtera bersama,” kata Rahmat Santoso.

Disampaikannya, seiring perkembangan teknologi informasi, tantangan dan tuntutan jaman semakin kompleks. Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan. Misalnya menjalin kerja sama daerah dan meluncurkan inovasi oleh masing-masing daerah telah dilakukan. “Intinya kita terus berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan kepada publik agar efektif, efisien, tidak ribet dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Wakil Bupati Blitar. (jar/gie)

Wabup Rahmat Santoso mengatakan, bahwa kerja keras tanpa lelah, serta dedikasi yang tinggi para tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Blitar, layak disebut sebagai pahlawan kesehatan dan mendapat apresiasi. “Karena dengan kerja keras seluruh tenaga kesehatan inilah, mereka telah berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Blitar,” kata Rahmat Santoso.

Lebih lanjut Wabup Rahmat Santoso menyampaikan, pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, dengan diraihnya lima penghargaan dari Gubernur Jatim, ini diharapkan bisa menjadi pemacu semangat para Nakes, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Jangan hanya melihat ini sebagai suatu penghargaan. Tetapi, juga reward kalau kerja keras para Nakes juga layak mendapat apresiasi,” jelasnya.

Adapun lima penghargaan yang diborong Kabupaten Blitar, diantaranya Penghargaan Pencapaian Imunisasi Tambahan MR (BIAN) minimal 95 persen pada perpanjangan 1. Lolos Verifikasi Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Juara I Nakes Teladan Jawa Timur Tenaga Teknik Biomedik (ATLM) dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi atas nama Laila Indana Zulfa. Juara II Nakes Teladan Jawa Timur Tenaga Keteknisian Medik (Perekam Medis) dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi atas nama Moch Noer Hoedan Ma’roef. Dan Juara II Nakes Teladan Jawa Timur Tenaga Keterapian Fisik (Fisioterapi) dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi atas nama Ayu Hanif Bela Dina.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Penghargaan ini, diserahkan oleh Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, didampingi Kadinkes Provinsi Jawa Timur, dr Erwin Astha Triyono, kepada Wabup Rahmat pada puncak Peringatan HKN ke-58 tahun 2022 di Kabupaten Banyuwangi.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr Christine Indrawati, mengatakan bahwa penghargaan ini bisa semakin meningkatkan semangat para Nakes, serta reward untuk semua pihak terkait pencapaian Kabupaten Sehat mulai RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan dan semua OPD. Untuk imunisasi BIAN mulai dari Puskesmas dan Dinas Pendidikan serta lintas sektoral.

“Kami sangat bangga dan bahagia, dengan adanya tiga penghargaan untuk tiga orang Nakes teladan dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, serta capaian imunisasi tambahan MR (BIAN) dan Kabupaten/Kota Sehat tahun 2022,” ungkap Christine Indrawati.

Christine menambahkan, pada HKN tahun 2022 ini, menggelar penilaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada desa/kelurahan. Dengan memberikan penghargaan atau juara STBM bagi Kades Berprestasi, Desa Berprestasi dan Babinsa Berprestasi di Bidang Kesehatan. Serta Lomba Kebersihan Puskesmas, dengan menentukan Juara I hingga Juara III untuk masing-masing lomba. (jar/gie)

Wabup Rahmat Santoso mengatakan, bahwa diraihan penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Sehingga, itu menunjukan bahwa hasil kinerja jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Blitar, layak mendapat apresiasi.

“Pemkab Blitar menerima Opini WTP ini enam kali berturut-turut. Ini menunjukkan, kinerja jajaran OPD Pemkab Blitar bagus dan harus bisa dipertahankan,” kata Wabup Rahmat Santoso.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Lebih lanjut Rahmat Santoso menyampaikan, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja jajaran OPD Pemkab Blitar, hingga berhasil diraihnya beberapa prestasi, maka pihaknya akan menggelar tasyakuran. “Selain ucapan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas seluruh jajaran OPD Pemkab Blitar, hingga berhasil diraihnya prestasi baik tingkat regional maupun nasional, maka saya pribadi juga akan menggelar tasyakuran bersama seluruh kepala OPD yang sudah bekerja keras untuk Pemkab Blitar,” jelasnya.

Orang nomor dua di lingkungan Pemkab Blitar ini menegaskan, bahwa selain berhasil meraih WTP untuk kali ke enam berturut-turut, Kabupaten Blitar juga berhasil meraih penghargaan untuk bidang pelayanan kesehatan. “Penghargaan ini akan diserahkan bertepatan dengan Puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-58 Tahun 2022, pada besok di Banyuwangi,” papar Wabup yang juga menjabat Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI).

Sekedar diketahui, Senin (14/11/2022) tadi, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, mewakili pemerintah pusat menyerahkan penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 37 kabupaten/kota se Jawa Timur, di Surabaya. (jar/sit)

Melalui pengenalan itu, Wabup Rahmat Santoso berharap potensi Kabupaten Blitar, dapat lebih go nasional melalui pola marketing atau pemasaran semacam ini. “Mereka (rombongan HDCI) akan bermalam di Blitar. Harapannya, apa yang menjadi potensi Blitar, dapat mereka ceritakan ke sanak famili dan rekan-rekan yang lain,” kata Wabup Rahmat Santoso.

Disampaikannya, bahwa rangkaian kegiatan rombongan HDCI di Blitar, diantaranya juga menyerahkan bantuan sosial secara simbolis berupa uang kepada masyarakat terdampak bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “Bantuan uang tunai ini ditujukan kepada masyarakat terdampak bencana yang beberapa waktu lalu menimpa sejumlah wilayah di Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Baca Juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Orang nomor dua di lingkungan Pemkab Blitar ini menyebut, kegiatan rombongan HDCI di Blitar, nantinya diakhiri dengan ziarah Makam Proklamator Bung Karno sekitar pukul 21.00.

Sementara itu, Plt Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Pusat, Husdi Karyono, seusai ziarah ke Makam Proklamator Bung Karno (MBK), mengatakan bahwa bhakti sosial sudah merupakan kewajiban di HDCI. Karena semangat yang selama ini selalu dilaksanakan, tidak akan berkegiatan kalau tidak berbhakti sosial.

“Seperti dalam rangkaian kegiatan Pahlawan Tour XIII di Surabaya tahun ini, sebelumnya telah digelar berbagai kegiatan sosial oleh Pengcab-Pengcab di beberapa daerah seperti khitanan massal di Makasar, Surabaya dan lainnya. Kemudian, Bansos berupa uang yang kita serahkan ke Pemkab Blitar, karena sebelumnya terkena bencana alam banjir,” ujarnya.

Lebih lanjut Husdi Karyono yang juga menjabat Sekjen HDCI Pusat ini menjelaskan, selain berkegiatan sosial, keberadaan HDCI. Baik di pusat maupun daerah, juga harus bisa memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Diantaranya mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan membangkitkan UMKM.

“Dalam Pahlawan Tour XIII ini, kami berinisiasi dengan melibatkan sekitar 300 UMKM agar bisa bangkit pasca pandemi dan ekonomi bisa segera pulih,” jelasnya. (jar/gie)

Hadir pada acara tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Kelauatan dan Perikanan RI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Forkopimda, Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD Pemkab Blitar.

Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, mengatakan bahwa Kabupaten Blitar merupakan daerah sentra Ikan Koi terbesar di Jawa Timur. “Ikan Koi secara kuantitas maupun kualitas akan tetap menjadi primadona. Agar Ikan Koi Kabupaten Blitar semakin terkenal di kancah nasional maupun internasional, tentunya harus melalui proses panjang,” kata Wabup Rahmat Santoso, saat menutup Koi Show di Pendopo Sasana Adi Praja, Minggu (30/10/2022) tadi.

Lebih lanjut Wabup Rahmat Santoso menyampaikan, Ikan Koi di Kabupaten Blitar, telah memberikan sumbangan dalam peningkatan ekonomi yang nyata kepada pelaku usaha ikan Koi di Kabupaten Blitar. “Bagi masyarakat Kabupaten Blitar, Ikan Koi menjadi kebanggaan tersendiri. Karena, ini telah mempunyai brand image atau mendapat kepercayaan tersendiri di Indonesia,” jelasnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Wabup Rahmat Santoso berharap, melalui kegiatan Koi Show ke-21 ini, dapat mendongkrak kembali harga Ikan Koi. Pasar ikan Koi dari Kabupaten Blitar, bukan lagi hanya level lokal, regional dan nasional. Namun, sudah ekspor ke beberapa negara yaitu, Singapura, Malaysia, Jerman, Belanda, Italia dan Amerika Serikat.

“Alhamdulillah pada tahun 2022 ini, Kabupaten Blitar sudah bisa melakukan ekspor ikan Koi secara mandiri yaitu melalui UD Sanggrila Fish Indonesia, eksportir dari Kabupaten Blitar ke wilayah Malaysia dan Italia,” jelasnya.

Orang nomor dua di lingkungan Pemerintahan Pemkab Blitar ini juga mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pemenang dalam Koi Show dan aneka perlombaan pada kegiatan tersebut. “Menang kalah bukanlah tujuan utama. Itu hanya bonus panjenengan. Terpenting adalah kegiatan ini sebagai wadah menjalin silaturahmi, memperluas pemasaran sekaligus sarana sharing knowledge. Sehingga ke depan, Koi-koi yang panjenengan miliki bisa lebih berkulitas lagi dan bisa mengoptimalkan sumberdaya perikanan di Kabupaten Blitar secara lestari dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pecinta Koi Indonesia (APKI), Santoso, menjelaskan bahwa Koi Show ini merebutkan Piala Presiden tahun 2022 dan bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Blitar. “Semoga dengan kegiatan ini dapat menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Blitar. Karena setiap kali kegiatan Koi Ehow sudah melibatkan 500 tenaga kerja. Itu artinya sudah mengcover dari beberapa kementrian. Di masa pandemi, sektor perikanan bisa memutarkan perekonomian, artinya daerah yang kita tempati untuk kegiatan show dapat meningkatkan ekonominya,” ujarnya. (jar/gie)