“Saya perintahkan Kepala Dinas PUPR untuk mengganti kayu yang sudah ditebang. Satu pohon diganti sembilan pohon dengan tinggi 2 meter,” ujar Wabup Irwan, Senin (18/10/2021). Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso ini menambahkan, satu pohon jenis Sonokeling yang ditebang di Magenda, telah diamankan di gudang milik Dinas LHP dan Perhubungan. 

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP

Ditambahkan, jumlah pohon yang ditebang oleh Dinas PUPR yang mendapat izin dari OPD terkait sebanyak 165 kayu. Sementara yang penebangannya tanpa disertai surat izin ada sekitar 60-an pohon. Sehingga, Dinas PUPR harus mencari 2.249 pohon sebagai pengantinya. 

“Ini secepatnya harus diganti. Mumpung masih musim hujan. Kalau pada musim kemarau, ribuan pohon tersebut sulit tumbuh,” tegas Irwan.

Wabup Irwan mengatakan, bahwa atas laporan masyarakat, kasus penebangan ratusan kayu milik Pemkab ini telah dilakukan penyelidikan oleh Polres. Agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Pihaknya mengimbau, kepada semua ASN terutama yang mempunyai kewenangan menjaga aset pemerintah, agar jangan seperti pagar makan tanaman. Karena aset itu hakikatnya milik rakyat Bondowoso.

“Janganlah kepercayaan tersebut disalahgunakan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Kalau perilakunya seperti itu, lama-lama aset Pemkab habis diembat segelintir oknom ASN nantinya,” tegasnya. (sam/gie)

Meski harus menunda, namun legislatif memastikan bahwa pemanggilan untuk diminta keterangan itu, dipastikan akan dilaksanakan dengan serius.

Baca juga:

• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian

“Setelah kegiatan reses kami (DPRD, red) selesai pada Jumat (10/09), kami akan segera berkirim surat kepada Bupati,” kata Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajat.

Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso, H Irwan Bahtiar Rahmat, secara terpisah saat dikonfirmasi mengatakan siap memberikan keterangan yang diinginkan oleh DPRD Kabupaten Bondowoso. Tentunya, itu keterangan yang sebenar-benarnya.

“Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, dalam menghadapi masalah ini Pemkab harus membentuk tim. Yaitu Tim Tindak Lanjut Eksekutif (T2LE) yang diketuai oleh Wabup,” kata Wabup Bondowoso.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP ini, mengaku sudah mempersiapkan data yang dibutuhkan oleh DPRD. Sekali lagi, pihaknya akan memberikan keterangan apa adanya, sesuai fakta di lapangan.

“Ketika saya terpilih sebagai Wabup, lalu disumpah oleh Gubernur dengan Al Quran di atas kepala. Saya maknai, bahwa saya mempunyai tanggung jawab yang besar mengemban amanah ini sebagai Wabup,” kata Irwan, sapaannya.

Kalau dirinya tidak transparan, lanjutnya, maka dirinya berarti mengkhianati sumpahnya sebagai Ketua T2LE. “Dalam kasus ini, saya bagai makan buah Simalakama,” ujarnya.

Masih menurut Wabup, temuan BPK RI Perwakilan Jatim, ini atas dimenangkannya PT IWSH Surabaya, dalam proses perencanaan, pengadaan, serta pelaksanaan pekerjaan tender Pembangunan Kamar Operasi Terintegrasi RSU dr. H. Koesnadi. Temuan itu, kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD dengan meminta keterangan tambahan kepada BPK di Sidoarjo, beberapa waktu yang lalu. (sam/sit)

“Untuk mencapai zona WBK, ada enam indikator yang harus dicapai,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Aula Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, Jawa Timur, Jumat (23/04) tadi.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial
• Pj Bupati Bondowoso Tinjau Penyaluran Bantuan Pupuk NPK di Kelurahan Curahdami

Indikator tersebut, kata Wabup Irwan, diantaranya tentang manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Zona integritas, lanjut Irwan, merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau WBBM .

“Ya, dengan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Instansi yang sudah mendapatkan gelar zona integritas WBK, seperti RSUD Bondowoso. Status tersebut diharapkan juga berimbas kepada OPD-OPD yang lain, karena pencanangan zona integritas ini harus melalui beberapa persiapan yang matang.

“Seperti manajemen, pola kepemimpinan, sampai ke staf, maka itu harus betul-betul sudah melakukan perubahan, baik pola kerja dan cara kerja, cara berfikir dan sebagainya,” paparnya.

Direktur Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, AKBP Heri Budiono, mengatakan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara sudah mempersiapkan enam ariya perubahan seperti pada 6 indikator yang harus ada untuk menuju zona integritas WBK dan WBBM.

Meliputi menejemen perubahan, menejemen tata laksana, menejemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan penguatan pelayanan publik.

Untuk menuju pada WBK dan WBBM, kata Heri, Rumah Sakit Bhayangkara akan mendapat bimbingan langsung dari Polda Jawa Timur dan tahun ini sudah ditergetkan mencapai zona integritas. Selanjutnya, nanti akan ada pembinaan dari Polda dan ada supervisi dan evaluasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

“Kami berharap nanti mendapatkan predikat WBK dan WBBM dati Mentri Pan RB,” tuturnya. (dul/sit)