Camat Wates, Agus Zaenal SSTP MSi, ketika ditemui di lokasi Bazar UMKM, mengatakan tekadnya dengan Pemerintah Kecamatan Wates untuk mewujudkan Kawasan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Langkah ini, diwujudkan khususnya terhadap peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, dengan tiga kata kunci utama. Yaitu, pelayanan prima, bebas pungutan dan bersih dalam melayani.

“Dengan tagline #bantu dan jaga kami untuk semakin baik melayani anda, kami bertekad mewujudkan Kawasan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi untuk semakin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Agus Zaenal, Minggu (04/09/2022) tadi.

Agus Zaenal menegaskan, pelayanan terbaik tersebut khususnya di Kecamatan Wates, yang mempunyai masalah klasik terkait pelayanan yaitu, infrastruktur dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan.

“Maka, inovasi solutif yang mampu memudahkan, mendekatkan dan menghadirkan layanan kepada masyarakat menjadi mutlak bagi seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Wates,” tegasnya.

Lebih lanjut Camat Agus Zaenal menyampaikan, Zona Integritas merupakan komitmen dari seluruh personil di Kecamatan Wates mulai dari camat hingga staf termasuk stakeholders terkait. Seperti Muspika dan Kepala Desa beserta seluruh jajaran, untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Salah satu wujud komitmen tersebut, diwujudkan dalam memberikan kemudahan akses serta mendekatkan layanan kepada masyarakat. Salah satunya pada kegiatan Bazar UMKM dalam rangka peringatan HUT Ke-77 RI dan HJB (Hari Jadi Blitar) ke-698 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Wates pada tanggal 2 hingga 4 September 2022. Dimana, Pemerintah Kecamatan Wates membuka stand pojok layanan adminduk yang dibuka mulai jam 16.00 hingga 22.00 setiap harinya,” papar Agus Zaenal.

Agus menambahkan, stand pojok layanan tersebut, selain sebagai sarana layanan juga melayanai konsultasi dan sosialisasi terkait adminduk dan segala jenis layanan (OSS, Pendaftaran Grup Kesenian, Pembayaran Listrik, PBB dll) melalui Anjungan Layanan Publik ‘Jalasutra’, yang merupakan icon inovasi layanan Kecamatan Wates.

“Sejak hari pertama, stand Pojok Layanan tersebut banyak menerima konsultasi dari masyarakat. Petugas juga terus mengumumkan jenis layanan yang bisa difasilitasi kepada pengunjung baik melalui brosur maupun pengeras suara,” terangnya.

Camat Wates juga menambahkan, puncaknya pada hari kedua dan ketiga permintaan layanan Adminduk, khususnya cetak KTP membludak hingga 58 pemohon. “Kerennya, layanan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh warga Kecamatan Wates. Namun, bahkan pengunjung dari kecamatan lain seperti Binangun dan Gandusari, juga memanfaatkan layanan tersebut,” paparnya.

Sementara Suhariyanto, warga Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, menyampaikan bahwa meskipun dirinya bukan warga Wates, namun bisa mencetak KTP di Wates. “Sebenarnya, saya ke sini nyari hiburan lihat jaranan. Namun ada pengumunan untuk cetak KTP. Saya iseng tanya ke petugas, karena KTP saya patah. Ternyata, meskipun saya bukan orang Wates tetap dilayani dengan baik dan gratis. Cuma 5 menit, KTP langsung jadi,” jelas Suhariyanto.

Berbeda dengan Solichin, penjual Cilot dan Mie Telor, asal warga Desa Tugurejo, yang KTPnya sudah lama rusak dan ganti baru, pun dilayani meski pelayanan sudah tutup. Hanya saja, untuk cetak KTPnya tidak bisa rampung di malam itu. Sehingga, dirinya bisa mengambilnya di kantor kecamatan atau bisa memanfaatkan jasa antar.

“Saya kebetulan jualan Cilot dan Mie Telur. KTP saya sudah lama rusak dan ingin ganti baru. Sehingga, kesempatan ini saya manfaatkan, meskipun tidak bisa langsung jadi. Karena, tadi kebetulan saya berjualan dahulu dan baru bisa datang malam hari. Benar-benar memudahkan kami, model layanan seperti ini,” katanya dengan wajah ceria. (jar/sit)

Tekad tersebut dibuktikan oleh Plt Kalapas Lamongan, Mahrus, A.Md.I.P. S.Sos, dengan berkalaborasi serta menggandeng Polres, Kodim, LSM, Tokoh masyarakat seperti camat, lurah dan RT setempat serta awak media, untuk bergerak dan memberikan bukti nyata dengan melakukan penggeledahan kamar WBP dan bertemu secara langsung dengan warga Binaan.

Sebelum melakukan pemeriksaan, Plt Kalapas Lamongan, membagi tim sweeping menjadi dua kelompok, yang dipimpin oleh Kasi Adkamtib Suyanto dan Kasi Binadik dan Giatja Dwi Achmad Sarifudin.

“Kegiatan ini merupakan titik awal kami dalam membangun sinergitas dengan berbagai stakeholder serta elemen tokoh masyarakat di Lamongan. Saya berharap, giat ini dapat dilaksanakan secara rutin triwulan dengan bantuan kerja sama mitra yang lainnya,” tegas Mahrus yang juga Alumni AKIP angkatan 29 tersebut, Rabu (16/02/2022).

Selain itu, terang Mahrus, kegiatan yang melibatkan seluruh pihak terkait ini diharapkan dapat berlangsung secara berkala. Terutama, sinergitas antara para aparat penegak hukum baik TNI dan Polri.

“Tujuan kami tidak lain juga untuk menjalin silaturahmi dan kerja sama yang baik antar instansi. Termasuk, juga menjadikan langkah Lapas Lamongan untuk berbenah lebih baik lagi, dengan jargon yang selalu dikumandangkan yaitu ‘Berani Berubah, Luar Biasa’. Hal ini, pun sejalan dengan arahan Dirjenpas tentang tiga Kunci Pemasyarakatan Maju yaitu Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Berantas HALINAR, Sinergi APH serta back to basic,” ujarnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Lebih lanjut Mahrus menjelaskan, kegiatan yang terbagi dua tim itu juga dilakukan oleh Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) Lapas Lamongan dengan mengadakan tes urine insidentil kepada WBP. Ini dilakukan secara random yang didampingi oleh Tim Dokter dan Perawat Lapas Lamongan.

“Dari hasil razia gabungan tersebut, alhamdulillah tidak ditemukan adanya barang-barang terlarang seperti handphone, Narkoba dan senjata tajam. Haya saja, masih terdapat benda-benda tajam seperti alat cukur, pisau buatan, gunting dan alat elektronik sejenis radio atau speaker dan batrei,” jelasnya.

Tidak hanya itu, beber Mahrus, untuk hasil tes urine dari 34 Napi yang diambil secara random didapati hasil negatif.

“Hasil tes urine yang kita ambil secara acak pada malam hari tadi dari 34 Napi, tidak ditemukan hasil yang positif atau terindikasi mengandung zat adiktif,” ucapnya.

Secara terpisah, Camat Lamongan, Fahrurrozi, memberikan apresiasi terhadap jajaran Lapas atas kegiatan yang dilaksanakan, terutama adanya stakeholder serta tokoh masyarakat yang diikutsertakan. “Saya sangat mengapresiasi dengan kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada Warga Binaan, karena hal ini sejalan dengan Program Lamongan yang Megilan,” ujarnya.

Apresiasi serupa, pun disampaikan perwakilan dari LSM YAPSEM Lamongan, Nadhir. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan Lapas sebagai langkah komitmen dan konsisten dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan Kamtib serta demi mewujudkan pembangunan Zona Integritas.

“Karena selama ini, terkadang kita lupa bahwa ada saudara kita yang sedang menjalani proses kehidupan di Lapas ini. Kedepannya, semoga kita sesama warga Lamongan tidak bertemu di Lapas (menjadi Warga Binaan) dan kami akan terus berusaha yang terbaik untuk terlibat dalam pembinaan rohani, pemberdayaan sosial dan advokasi bagi WBP,” tutur Nadhir. (zen/sit)

Kepala Kantor BPN Kabupaten Situbondo, Agus Salim SH.,M, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencanangan zona integritas dijajaran BPN, merupakan bentuk komitmen Badan Pertanahan Nasional dalam perwujudan reformasi birokrasi.

Baca Juga:

• DPC PDI-Perjuangan Situbondo Gelar Aksi Berbagi Sembako
• Pemkab Situbondo Gelar Sataon Mas Rio dan Mbak Ulfi, serta Bagikan 10 Ribu Takjil Gratis di Situbondo
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

Menurutnya, pencanangan zona integritas WBK dan WBBM ini merupakan amanat dari pemerintah, di mana seluruh lembaga atau instansi pemerintahan berkewajiban untuk mewujudkan birokrasi bersih dan melayani yang bebas korupsi dan melayani publik dengan baik.

“Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah dalam upaya pengendalian dan pencegahan pungli terhadap pelaksanaan tugas yang mempunyai resiko adanya praktik korupsi serta wujud nyata dalam memberikan pelayanan publik secara optimal, bebas dari pungli,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi MM, menyampaikan apresiasi dan mendukung penuh kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo yang telah melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dalam pelayanan publik yang bersih akuntabel dan berkualitas tanpa ada korupsi.

Dirinya berharap, pencanangan zona integritas ini bukanlah hanya menjadi slogan semata, melainkan merupakan bukti nyata keseriusan dan komitmen bersama yang harus terus diterapkan dalam pelayanan pertanahan guna mewujudkan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sehingga, dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Situbondo. “Pencanangan bertujuan sebagai wujud komitmen dan keseriusan Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo beserta seluruh aspek didalamnya dalam membangun zona integritas,” ujarnya. Tidak hanya itu yang disampaikan Bung Karna, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), artinya kita diberi amanah oleh pemerintah untuk bisa melaksanakan tugas sesuai tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya, red) dengan sebaik-baiknya. (her/sit)

Pada Kamis (03/06), Pelaksana Tugas Kepala Balai Pemasyarakatan beserta jajaran Tim Zona Integritas (ZI) Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin melakukan Studi Tiru di Lapas Kelas I Malang. Rombongan Studi Tiru dari Banjarmasin disambut baik oleh Pelaksana Harian Kalapas, pejabat struktural, dan Tim Zona Integritas Lapas Kelas I Malang.

Dengan membawa semangat membara Tim ZI Bapas Kelas 1 Banjarmasin menggali berbagai informasi seputar inovasi, pembangunan reformasi birokrasi, termasuk tips-tips atau strategi dalam mensukseskan WBBM. Mereka pun berkeliling untuk melihat langsung berbagai inovasi yang ada di Lapas Kelas 1 Malang.

Acara diawali sambutan Plh. Kalapas Kelas I Malang, dilanjutkan sambutan Plt. Kabapas Kelas I Banjarmasin. Sesi tanya jawab seputar pembangunan reformasi birokrasi pun berjalan dengan sangat antusias dan penuh keakraban.

Plt. Kabapas Kelas I Banjarmasin, Muhammad Musanni, menyampaikan bahwa kunjungannya ini untuk Studi Tiru di L’SIMA.

“Tim ZI Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin beruntung bisa melakukan Studi Tiru di L’SIMA. Banyak ilmu yang bisa diperoleh dari kegiatan Studi Tiru ini. Semoga dengan bertambahnya ilmu ini dapat memacu semangat Tim ZI Bapas Kelas I Banjarmasin untuk menyabet predikat WBBM,” ujar M Musanni.

Sementara itu Plh. Kalapas Kelas I Malang, Sigit Sudarmono, dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kunjungan ini.

“Terima kasih atas kedatangan Tim ZI Bapas Kelas I Banjarmasin. Kami akan memberikan informasi apapun demi suksesnya WBBM di Bapas Banjarmasin. Tiru apa yang bisa diaplikasikan di Bapas. Semoga kunjungan ini sangat bermanfaat,” ujar Sigit. (gie/ed2)

“Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Baca Juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), UPT PPP Mayangan Probolinggo, berkomitmen memberikan pelayanan bersih bebas pungli kepada masyarakat mayangan utamanya para pemilik dan agen kapal perikanan. Komitmen tersebut sejurus dengan program nasional baik dari pusat, propinsi maupun daerah, Senin (12/04)

Kepala Syahbandar UPT PPP Mayangan Probolinggo, Arif Wahyudi mengatakan, untuk meraih predikat tersebut, pihaknya berupaya memberikan layanan cepat dan prima kepada para pemilik maupun agen kapal perikanan Mayangan. Seperti kepengurusan ijin berlayar dan lainnya.

“Kita harus lakukan layanan umum berstandar internasional. Di lingkungan pelabuhan perikanan Mayangan, seperti dalam memberikan layanan cepat juga biaya gratis lebih diutamakan,” terang Arif.

Untuk itu, alur pelayanan kepada masyarakat Mayangan utamanya para pemilik maupun agen kapal perikanan harus dilayani dengan baik. Proses pembuatan surat hingga dokumen surat ijin berlayar bagi Nahkoda maupun ABK saat melakukan aktifitas di laut. Prinsipnya, kita ingin para pemilik kapal maupun agen kapal harus dapat pelayanan yang lebih prima, cepat dan transparan,” terangnya.

Arif Wahyudi menambahkan, dilakukannya Pancangan zona integeritas wilayah bebas korupsi, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi buat masyarakat dengan cara berkomitmen dari interen PPP Mayangan yaitu dengan cara membatasi diri supaya untuk tidak korupsi itu tujuan utama.

“Pelayanan publik kita dorong untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, baik dari fungsi administrasi dalam pengurusan dokumen itu semuanya didorong untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian HNPP (Himpunan Nelayan dan Pengusaha Perikanan) Samodra Bestari, Wiwit Hariyadi mengatakan, kami sangat mendukung  adanya beberapa peraturan tersebut, mengingat sosialisasi ini sangat penting untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan peraturan yang ada.

“Berharap UPT PPP dapat memberikan otoritas kewenangan agar dapat melaksanakan BIMTEK SKPI sebagai salah satu syarat dalam penerbitan CPIB.” ujarnya. (geo/ed2)

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Dandim 0823/Situbondo, Letkol Inf Neggy Kuntagina SIP, Kasdim 0823/Situbondo, Mayor Inf Sampak S Ag, para Pa Staf dan Danramil satuan jajaran Kodim 0823 dan perwakilan anggota Kodim 0823/Situbondo yang diikuti oleh 30 orang anggota.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Acara dimulai dengan laporan perwira acara oleh Pasi pers Kodim 0823/Situbondo dan di lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dandim 0823/Situbondo, Letkol Inf Neggy Kuntagina SIP, dalam arahannya mengatakan, bahwa kegiatan ini intinya persiapan untuk penilaian Zona Integritas Satker Korem 083/Bdj, Kodim 0823/Situbondo mendukung pelaksanaannya dengan tujuan untuk mewujudkan wilayah Korem 083/Bdj beserta jajarannya bebas dari KKN sesuai kriteria.

“Dengan terpilihnya predikat Zona Integritas kepada Korem 083/Bdj kita siap melaksanakan sesuai dengan perintah dari Korem 083/Bdj selaku Satker sehingga mendapatkan penilaian yang bagus,” ujarnya.

Lebih lanjut ditegaskan Dandim Situbondo, kegiatan Zona Integritas akan dilaksanakan secara menyeluruh di Satuan Koramil Jajaran Kodim 0823/Situbondo.

Menurut Letkol Inf Neggy Kuntagina, ini sebagai bentuk dukungan kepada Satker Korem 083/Bdj dalam pencanangan Zona Integritas yaitu dengan sosialisasi Zona Integritas, deklarasi, pemasangan banner ZI dan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh anggota Kodim 0823/Situbondo.

“Penandatanganan Pakta Integritas oleh Kasdim, Pa Staf dan para Danramil serta anggota Staf Makodim 0823/Situbondo,” tegasnya.

Penandatanganan Komitmen Zona Integritas bersama Kodim 0823/Situbondo oleh Komandan beserta para Perwira dan anggota Kodim 0823/Situbondo. Dalam rangka Pembentukan Zona Integritas TNI AD Tahun 2021, yang intinya dengan ini menyatakan bahwa, tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN. Tidak akan memberi sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap atau gritifikasi. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktek KKN.

Pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Komitmen Bersama Kodim 0823/Situbondo Menuju WBK dan WBBM dilakukan sebagaimana tahapan yang ditetapkan dalam Permenpan Nomor 52 Tahun 2014, sehingga perlu langkah kongrit dari Kodim 0823/Situbondo melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas seluruh personel kodim 0823/Situbondo. (mam/ed2)

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Dr Supriyanto SH MH, menjelaskan bahwa pagi ini dilakukan apel bersama untuk zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

“Hari ini adalah kegiatan apel bersama pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani Kejaksaan Negeri Batu. Ini adalah langkah awal bahwa Kejari Batu ingin berubah menjadi lebih baik,” ujarnya.

Baca Juga : PPKM Skala Mikro Tahap I Rampung, Angka Konfirm Covid-19 Batu Mengalami Kenaikan

Perubahan itu, tambahnya, merupakan keinginan melayani masyarakat secara maksimal. Karenanya, Kejari berupaya memberikan pelayanan tanpa ada pungutan liar tanpa ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena hal-hal itu, merupakan esensi dari wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

“Keinginan kami untuk berubah kearah sana. Maka, tadi kami menandatangani komitmen bersama seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Batu dan juga menandatangani pakta integritas dan perjanjian kinerja, tiga variabel ini adalah faktor menuju WBK dan WBBM,” imbuhnya.

Kita menyadari, tambahnya, bahwa kita adalah pelayan dan abdi masyarakat. Tugas kita, melayani dan mengabdi kepada masyarakat. Dengan cara ini, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi terbaik pada masyarakat.

“Dengan kinerja yang baik ini, semoga bisa tercapai di tahun ini,” paparnya.(bir/sit)

Paparan Kejari Situbondo berlangsung secara virtual terhadap Kejaksaan RI yang diikuti oleh 6 Kejari plus Kejati di Jawa Timur. Diantaranya yaitu Kejari Jember, Kejari Mojokerto, Kejati Perak, Kejari Sampang, Kejari Bangkalan dan Kejari Situbondo sendiri.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Situbondo Nur Slamet SH MH pada kegiatan tersebut menjelaskan, bahwa pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dengan mengandalkan 20 inovasi pelayanan publik dan 18 inovasi baru pada Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sambung Kajari, capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM di Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo.

“Sebelumnya Kejari Situbondo telah meraih WBK pada bulan Desember 2018 lalu, selain juga meraih Sida Karya juara 1 tingkat Nasional, sehingga Kejari Situbondo ditunjuk sebagai Kejari percontohan yang kemudian dapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2018,” ujarnya.

Menurut Kajari Situbondo, pada Tahun 2019 Kejari Situbondo mengikuti lagi WBBM dan Tahun 2020 ini Kejari Situbondo mengikuti kembali WBBM dengan mengevaluasi inovasi pelayanan publik pada WBK yang telah dilaksanakan dengan memperbarui inovasi unggulan yaitu “Tilang Point”, ” paparnya.

Lebih lanjut, Nur Slamet juga menjelaskan, bahwa pada Inovasi Tilang Point ini yang sebelumnya masyarakat jika mau bayar tilang secara tunai harus melalui antrian panjang dan kadang berjubel sampai di area jalan.

Kata dia, hal tersebut yang berpotensi adanya percaloan dan pungli, kini kegiatan seperti itu sudah dipangkas untuk menghindari percaloan dan pungli, maka digelar inovasi.

“Tilang poin memanfaatkan IT dengan aplikasi. Pada WBBM ini ada 18 inovasi sehingga melalui inovasi-inovasi inilah sebagai wujud untuk memperoleh pelayanan prima bagi masyarakat Situbondo,” katanya.

Ditambahkan Nur Slamet, apabila masyarakat mau bayar tilang langsung bisa menuju ke Galeri masing-masing Unit Bank BRI sebagai mitra kerja Kejari Situbondo, jadi masyarakat tidak harus menuju ke kantor Kejaksaan semua.

“Yang biasanya terjadi antrean panjang, untuk saat ini bisa langsung ke masing-masing unit BRI setempat dimana pelanggaran berada,” terangnya.

Nur Slamet juga mengungkapkan, bahwa inilah keunggulan Tilang Point, sehingga bukan rekening tampung sementara. Akan tetapi Tilang point ini punya keunggulan yaitu suatu pelanggaran yang sudah berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang lebih dikenal dengan istilah ” Inkrah Panguwisdeh”.

“Maka berdasarkan putusan tersebut tidak ada uang kembali dan tidak ada istilah perbedaan antara putusan awal yang seperti pelanggaran pra tilang itu seperti saat ditilang oleh petugas belum ada putusan langsung dititipkan ke Bank BRI,” tukasnya.

Kajari juga menegaskan, hal seperti itu sudah di inovasi oleh Kejari Situbondo, agar tidak terjadi penumpukan uang kembali pada rekening tersebut.

“Dengan adanya Tilang point ini berdasarkan putusan sudah tidak ada lagi pengembalian uang ke rekening tersebut. Namun sudah masuk ke rekening BTN langsung ke rekening tilang Nasional dengan serba aplikasi elektronik,” pungkasnya. (her/yan)

Dari data yang berhasil dihimpun ,14 instansi yang dicanangkan jadi zona integritas yakni 4 dicanangkan sejak Tahun 2019. Sementara 10 dicanangkan tahun ini. Adapun OPD yang telah melakukan pencanangan ZI pada tahun 2019 yakni Dispendukcapil, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSP), RSUD Koesnadi dan Puskesmas Kota Kulon.

Sementara sepuluh OPD yang mencanangkan ZI tahun 2020. Yakni BKD, Kecamatan Cermee, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tegal Ampel, Kecamatan Ijen, Puskesmas Cermee, Puskemas Wonosari, Puskesmas Tamanan, Kelurahan Nangkaan dan Kelurahan Sekarputih.

Hadir dalam acara penandatanganan pencanangan zona integritas (ZI) di Kabupaten Bondowoso kali ini, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat, Sekda Syaifullah dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Bondowoso, Salwa Arifin mengatakan, bahwa efektivitas zona integritas ini ditentukan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalamnya.”Jadi bukan hanya pimpinan atau kepala dinas. Tapi semuanya berkomitmen. Membangun soliditas, karena ini merupakan syarat mutlak,” kata Bupati Salwa Arifin.

Sementara bagi perangkat daerah dan unit kerja, yang mengikuti zona integritas tahun 2019 dan tahun ini Bupati meminta, agar bersungguh-sungguh dan serius.

“Yakni dengan melakukan perbaikan dan inovasi layanan. Berkomunikasi dengan segenap pegawai, untuk memberikan pelayanan terbaik. Tanpa Pungli, tanpa gratifikasi. Sehingga bisa dicapai yang namanya WBK (wilayah bebas korupsi),” pungkasnya. (dul/yan)