Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera (GIS) misalkan, pada pandangan umum akhir pembahasan dan persetujuan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, mengungkapkan rasa prihatin terhadap kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Yakni, dengan ditetapkannya status tersangka kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan tiga orang stafnya. Lalu, pelayanan PMK pada Dinas Peternakan dan Perikanan, yang diduga ada dugaan praktik-praktik Pungli. Juga, pelayanan pada Dinas Pertanian masih kurang maksimal, serta pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional agar segera dikembalikan.

“Untuk itu, kami Fraksi GIS meminta kepada Bupati Situbondo, untuk mengevaluasi kinerja bawahannya agar ke depan program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dapat terlaksana dengan baik, efektif, akuntabel, program terencana dengan baik, transparan dalam bekerja dan bermuara kepada kepentingan masyarakat,” jelas juru bicara Fraksi GIS, Samsi Ika Sari.

Selanjutnya, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Talok Atin, memberikan catatan tentang pendapatan asli daerah yang kurang optimal, silpa yang tinggi, devisit anggaran, belanja daerah yang banyak tidak terealisasi dan tenaga P3K Pendidikan serta kesehatan harus ditambah. Dalam catatan ini, Fraksi PKB minta kepada Bupati Situbondo agar hal tersebut di atas tidak terulang lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, ketika dikonfirmasi seusai rapat paripurna mengatakan, setelah beberapa kali tertunda akhirnya pembahasan dan persetujuan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, telah disetujui oleh enam fraksi di DPRD Situbondo.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

“Ada beberapa catatan yang disampaikan Fraksi PKB dan Fraksi GIS yang harus diperhatikan oleh lembaga eksekutif. Seperti halnya, catatan Fraksi GIS tentang pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional, tentang Program pembuatan UKL UPL, pelayanan PMK kurang maksimal dan disinyalir ada pungli dan catatan lainnya yang disampaikan Fraksi GIS tersebut,” kata Ketua DPRD Situbondo.

Sedangkan catatan yang disampaikan Fraksi PKB, sambung Edy Wahyudi, yakni tentang silpa yang besar, kurangnya tenaga pendidik dan kesehatan di Kabupaten Situbondo, divisit anggaran, belanja daerah banyak tidak terealisasi dan pendapatan asli daerah yang kurang optimal.

“Catatan-catatan ini yang harus diperhatikan oleh lembaga eksekutif. Eksekutif harus benar-benar merencanakan program yang tepat efisien serta efektif yang benar-benar bisa dilaksanakan,” ujar Ketua DPRD Situbondo.

Bupati Situbondo, H Karna Suswandi, saat dikonfirmasi mengatakan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Situbondo, yang telah menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.

“Catatan catatan yang disampaikan Fraksi GIS dan Fraksi PKB pada pandangan akhirnya, akan saya perhatikan. Saya akan memperbaiki kinerja lembaga eksekutif ke depannya lebih baik lagi. Saran dan kritikan yang disampaikan DPRD Situbondo itu, tentunya bagain dari motivasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk melaksanakan tugas dengan baik,” jelas Bupati Karna. (her/gie)

“Hari ini kita menyelesaikan pembahasan Raperda APBD anggaran 2021, yang kemarin belum tuntas. Adapun empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga hadir dalam Banggar kali ini, adalah Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam, saat dikonfirmasi, Selasa (19/07/2022) siang.

Politisi PKB ini menjelaskan, pembahasan Raperda APBD 2021 yang belum selesai, ini memang dikarenakan sesuatu hal. Oleh karena itu, kali ini Banggar DPRD mengundang OPD terkait untuk mengklarifikasi beberapa hal.

“Karena ada sesuatu hal, pembahasan Raperda APBD tahun 2021 belum terselesaikan semua. Dan ini menjadi PR kita. Makanya, hari ini kita hadirkan OPD terkait untuk diklarifikasi,” imbuhnya.

Baca juga:

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Adapun hal-hal yang belum terselesaikan di Dinas Peternakan, seperti berupa aset yang ada di dinas tersebut. Seperti jumlah sapi atau kambing, yang tercatat dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kemudian pada RSUD, di sana terdapat kelebihan bayar. Dan pada Dinas Kesehatan ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup banyak,” kata Samsul.

Ditegaskannya, hal itu sudah tuntas, mengingat Silpa yang ada di Dinas Kesehatan sebenarnya dilakukan dalam upaya penanganan Covid-19 di tahun 2022. Akan tetapi, Covid-19 di tahun 2022, sudah melandai sehingga anggaran itu tidak terserap.

“Kita bersyukur, anggaran ini tidak terserap. Artinya, selain situasi Covid-19 yang membaik, anggaran itu tentu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat,” tegasnya.

Masih terang Samsul, penyumbang Silpa terbesar tidak hanya terjadi di Dinas Kesehatan. Dinas lain yang juga menyumbang Silpa di tahun 2021 yang cukup siginifikan adalah Dinas Pendidikan.

“Pada prinsipnya, Silpa itu adalah karena anggaran yang tidak terpakai. Jadi, kita bersyukur karena anggaran yang disediakan tidak jadi dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19. Dan itu, akan berpengaruh dengan pemerintah,” papar Samsul. (mil/sit)

Pertama, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Kedua, permintaan persetujuan anggota mengenai hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abd Rasyid Fansori, menyampaikan sejumlah saran dan masukan terkait program prioritas pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang dianggap kurang maksimal dalam pelaksanakannya. Salah satunya, Program Wira Usaha Baru (WUB) Yang merupakan program prioritas pemerintah untuk menciptakan sepuluh ribu WUB.

Dalam pelaksanaan program tersebut, terangnya, dinilai masih kurang maksimal dan terkesan apatis tanpa adanya sentuhan anggaran. Sehingga, pelaku WUB kehilangan arah dalam menjalankan programnya.

“Kami dari Fraksi PPP berharap, pada pembahasan APBD 2023 dapat dibahas dan disupport anggarannya guna menuntaskan program prioritas bupati. Sehingga, hal ini bisa tercapai sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat,” ucap Abd Rasyid.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Tidak hanya itu, Abd Rasyid juga menyampaikan mengenai beberapa program prioritas pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang dianggap kurang maksimal. Misalnya, kawasan desa atau desa tematik serta pembangunan terminal kargo.

Wakil Bupati Pamekasan, Raden Bagus Fattah Jasin, seusai paripurna mengatakan bahwa catatan dari semua fraksi-fraksi akan menjadi pegangan Pemkab Pamekasan di Tahun 2023 mendatang. Seperti salah satunya, masuk dari Fraksi PPP.

“Seperti catatan PPP terkait WUB, kita akan urai dan kita akan lihat di RKP, dalam setiap tahunnya. Kita akan lihat di dokumen RKP, seperti target bupati 10 ribu WUB dan sampai tahun ini berapa. Dan sisanya, kita akan tuntaskan. Sehingga, ini bisa selesai di akhir periode Bapak Bupati,” kata Wabup Pamekasan.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili, pada kesempatan sama menyampaikan bahwa DPRD sudah menyetujui pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021. Meskipun, ada beberapa catatan dari beberapa fraksi dan akan ditindak lanjuti.

“Sudah disampaikan semua dan DPRD sudah menyetujui pelaksanaan APBD 2021. Dengan beberapa catatan dari fraksi-fraksi, baik yang dibacakan atau yang tidak dibacakan, maka tinggal nanti bagaimana tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait rekomendasi tersebut,” paparnya. (azm/srd/sit/adv)

“Komisi IV juga mengundang beberapa OPD mitra, seperti diantaranya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, BPBD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, untuk melakukan pembahasan,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Trenggalek, Bambang Sutopo, saat dikonfirmasi seusai rapat, Kamis (14/07/2022) sore.

Hasil dari rapat ini, tambahnya, untuk Disnakertrans diharapkan bisa lebih aktif dalam rangka menyebarkan informasi melalui media sosial terkait informasi maupun progres kegiatan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di masyarakat luas. “Disnakertrans kami mengharapkan agar lebih aktif dalam menginformasikan kepada masyarakat terkait ketenagakerjaan kepada masyarakat. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat. Sejak awal dibangun, sosial media diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual. Sosial media dalam hal ini meliputi blog, jejaring sosial, forum dan dunia visual. Saat ini, siapa pun bisa menjadi pembuat berita dan memberikan dampak kepada orang banyak. Begitupun dengan konsumsi informasi yang dapat dengan bebas dinikmati siapa saja melalui media digital,” jelasnya.

Komisi IV berharap, agar Disnakertrans lebih mengoptimalkan informasi kepada masyarakat. Karena selama ini, informasi itu kurang sesuai dengan standar, maka harapan itu informasi diketahui oleh masyarakat banyak sehingga masyarakat banyak sehingga masyarakat menerima manfaat.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

“Kemudian untuk Dinas Pariwisata, kita sampaikan jika di sana anggarannya banyak dipakai untuk kepentingan seni dan budaya. Dan justru kurang perhatian terhadap destinasi wisata baru, utamanya pembinaan terhadap desa wisata yang saat mana masuk dalam program kerja Seratus Desa Wisata (Sadewa) inisiatif Bupati Trenggalek,” terang Bambang.

Maka dari itu, pihaknya berharap seiring dengan selesainya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), Dinas Pariwisata lebih memperhatikan destinasi wisata yang baru. Sehingga, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek

“Kita contohkan untuk destinasi wisata yang ada di kabupaten tetangga yang dilalui JLS, itu sudah dikatakan menarik bagi penikmat wisata. Sedangkan di sini, yang sudah dilalui JLS hanya Pantai Pasir Putih di Kecamatan Watulimo dan Pantai Pelang di Kecamatan Panggul,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Politisi PDI-Perjuangan, wisata Guo Lowo diperkirakan juga akan tertinggal seiring dengan terbangunnya JLS. Dirinya menegaskan, jika di Trenggalek ada destinasi wisata baru yang belum dimanfaatkan dengan baik. Bahkan informasinya, wisata tersebut akan dikelola oleh swasta. Jika ini sampai terjadi, tentu Pemkab akan ketinggalan untuk mengelolanya.

“Sedangkan tahun ini, belum ada anggaran yang diarahkan untuk mengerjakan distinasi wisata baru. Padahal, jika Pemerintah Daerah fokus pada pengelolaan wisata, maka sudah tentu akan menambah PAD kita,” papar Bambang. (mil/sit)

Dari enam fraksi di DPRD Kota Malang, semua menyetujui dan menerima Ranperda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021. Namun, persetujuan tersebut masih dengan berbagai macam catatan dan rekomendasi penting yang diberikan.

Salah satunya, seperti pendapat Fraksi PDI-Perjuangan, yang menyampaikan persetujuannya dengan 22 catatan dan rekomendasi penting. Terutama, dalam hal penyerapan anggaran yang masih belum maksimal dan jauh dari kata memuaskan.

“Meskipun penyerapan anggaran berada di angka 84 persen, artinya masih ada sekitar 16 persen anggaran yang tidak terserap. Padahal pada masa pandemi yang serba sulit, besarnya penyerapan anggaran daerah yang akurat, efektif, responsif dan akuntabel merupakan solusi dan jawaban terbaik dalam mengatasi permasalahan pembangunan, sosial dan ekonomi masyarakat Kota Malang,” beber juru bicara dari FPDI-Perjuangan, Iwan Mahendra.

Selain itu, FPDI-Perjuangan juga meminta Pemkot Malang, agar lebih cermat dan komitmen dalam melakukan penyusunan program pembangunan prioritas dan strategis. Termasuk, dalam penganggaran pembangunan fisik yang membutuhkan waktu dalam pembiayaan dengan sistem tender, lelang dan sebagainya.

“Karena itu, salah satu cara yang solutif sebagai win win solution (negosiasi dua pihak, red) adalah anggaran untuk pembangunan,” lanjutnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), menyebutkan ada 14 poin catatan yang diberikan. Salah satunya, yakni Pemkot Malang harus melakukan perencanaan program pemerintahan secara matang, terukur dan sistematis dengan berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan lengkap.

“Dengan kualitas perencanaan yang matang, diharapkan Anggaran Daerah dapat terserap secara optimal sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Rp 484 miliar yang terjadi seperti pada Tahun Anggaran 2021 dapat ditekan,” ujar juru bicara FPKS, Bayu Rekso Aji.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Menanggapi dari enam fraksi DPRD Kota Malang, Wawali Bung Edi, mengatakan bahwa keputusan pelaksanaan APBD 2021 sudah dapat persetujuan dari DPRD dengan catatan. Namun, itu tidak terpisahkan dari sisi pendapatan, sisi belanja, dan perhatian DPRD terkait persoalan strategis.

“Putusannya adalah catatan yang tidak terpisahkan dari persetujuan itu ada 65, baik dari sisi pendapatan, sisi belanja, dan perhatian DPRD terhadap hal-hal strategis seperti persoalan perkotaan, kemasyarakatan, termasuk pendapatan,” ujar Bung Edi.

Selain itu, dikatakannya bahwa pihaknya juga diminta untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, lalu juga mengoptimalkan retribusi. Tentu dengan berbagai macam upaya yang dilakukan tersebut, bisa menjadikan Kota Malang sebagai Kota yang mandiri fiskal.

“Jika upaya-upaya itu bisa dilakukan, maka semakin hari semakin bagus untuk bisa mengimbangi dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga kekuatan fiskal kita akan semakin baik,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa masih ada banyak Pekerjaan Rumah (PR) untuk Pemkot Malang. Karena masih ada 65 catatan strategis yang diberikan oleh DPRD Kota Malang, itu diluar catatan pendapatan akhir dari Badan Anggaran (Banggar) dan juga pandangan umum fraksi.

“Kita setiap pembahasan ranperda ada tiga kesempatan menyampaikan pendapat. Pertama pendapat umum fraksi, kemudian pendapat akhir pansus atau yang membahas. Dalam hal ini bisa Banggar Ranperda dan juga pendapat akhir fraksi. Itu sudah terlihat catatannya dan masih terulang kesalahan yang sama,” jelasnya.

Dikatakan Made, bahwa kesalahan klasik yang selalu diingatkan oleh DPRD, masih kurang direspon oleh Pemkot Malang. Sehingga, menurut Made masih kurang adanya ketegasan dalam melaksanakan regulasi yang ada.

“Di sini kita lihat sumber masalahnya. Ini karena regulasi atau karena kurang ketegasan dari Pemkot Malang. Tapi sebenarnya harus ada tindakan tegas atau penanganan yang lebih serius,” imbuh Made. (rsy/sit)

Juru bicara Banggar DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani, menyampaikan bahwa dari realisasi pendapatan dan belanja, serta realisasi pembiayaan daerah, muncul Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 20221 sebesar Rp 484 miliar. Karena itu, ada 17 poin pendapat dan rekomendasi dari Banggar DPRD Kota Malang untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

“Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, secara materi telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan pembahasannya oleh DPRD Kota Malang pada tahap berikutnya. Sebagai kesatuan, maka akan ada 17 poin rekomendasi dari DPRD Kota Malang,” jelas Amitya.

Dijelaskannya, dalam poin satu yakni untuk Silpa, ke depan harus lebih ditekankan agar bisa melaksanakan perencanaan yang konsisten dan terintegrasi. Sehingga, nantinya tidak terjadi Silpa yang relatif besar. Untuk poin kedua, yakni realisasi belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum maksimal. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu diakomodir agar proses perencanaan dan penganggaran baik tercapai.

“Selain itu, Pemkot Malang telah mengalokasikan dana Universal Health Coverage (UHC) tahun 2021 sebesar Rp 133 miliar, namun pelayanan yang diberikan masih banyak kendala. Sehingga, warga Kota Malang tidak secara otomatis mendapat pelayanan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Selain itu juga, tambahnya, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi. Yakni mengenai tiga pasar di Kota Malang, yang masih menjadi permasalahan. Karena itu, DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang untuk lebih serius menyelesaikan hal tersebut.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Sementara itu, Wawali Kota Malang, Bung Edi, menyampaikan bahwa apa yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut faktanya memang harus ada perbaikan dan kejelasan untuk kedepannya. Dari 17 poin rekomendasi, menurutnya itu sebuah catatan yang bagus.

“Semuanya sedang berjalan dan proses. 17 rekomendasi tadi yang disampaikan itu bagus, dan memang harus ada perbaikan, serta harus ada kejelasan,” tutur Bung Edi.

Dijelaskannya, bahwa terkait dengan Silpa tersebut banyak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang kepastiannya juga tidak dapat diketahui. Disebutkan, jika dari sekian ratus miliar, kalau dibiayai oleh APBD menurutnya akan terserap semua.

“Ada sekian ratus miliar yang sekarang dijalankan di tahun 2022. Itu fakta yang ada, kalau semua itu dibiayai oleh APBD insyaallah itu terserap semua,” ungkapnya.

Sebagai informasi, setelah dilakukannya rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, maka Jumat (08/07/2022) akan dilanjutkan, rapat paripurna mengenai pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir Wali Kota, serta penandatangan keputusan.

“Semoga, besok ada pandangan fraksi yang kita dengar secara bersama. Sehingga, ada proses pengambilan keputusan,” imbuh Bung Edi. (rsy/sit)

Wawali Kota Malang, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Jawa Timur. Capaian tersebut merupakan ke-11 kalinya yang diraih oleh Pemkot Malang.

“Opini WTP sendiri, telah kita raih sebanyak 11 kali berturut-turut. Sejak tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2021,” ucap Bung Edi-sapaan Wawali, Kamis (09/06/2022).

Pihaknya juga menjelaskan, APBD anggaran 2021 didasari oleh hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk pendapatan daerah, awalnya ditargetkan sebesar Rp 2,3 triliun dan terealisasi Rp 2,1 triliun. Sehingga dalam hal ini Pemkot sendiri melampaui target dalam segi pendapatan, dengan surplus 7,42 persen dari target.

“Segi pendapatan melampaui dari target sebanyak 148 miliar. Itu didapat dari sumber pendapatan daerah seperti pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer,” lanjutnya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Untuk realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 557 miliar, itu merupakan hasil realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 567 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 10 miliar. Dijelaskan, untuk sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 484 miliar.

“Tentu harapan kedepannya, bapak ibu DPRD nanti akan membahas mekanisme yang ada seperti apa, kita menyesuaikan. Melalui eksekutif, melalui ketua tim anggaran, lalu direspon oleh pak wali dan selanjutnya didalami oleh tim anggaran lha disitulah terjadi rapat kerja,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa serapan APBD Pemkot Malang seharusnya bisa menyerap diatas 90 persen. Itu akan diperdalam lagi, melalui bimbingan teknis meminta narasumber untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan juga mengundang BPK.

“Kita cuma 83 persen untuk belanja, itu sebenarnya masih kurang tapi untuk Kota Malang angka itu rata-rata sudah bagus. Untuk BPK itu kaitannya dengan temuan BPK Jatim terhadap Kota Malang, sehingga Dewan lebih bisa memfungsikan di pengawasannya,” imbuh Made. (rsy/sit)

Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda ‘Penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan APBD tahun 2022’. Dalam menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, nampak optimis dengan APBD tahun 2022.

Karena, selain ada peningkatan belanja modal dibanding tahun sebelumnya, pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadikan proporsi belanja ini bisa lebih optimal. “Gambarannya, secara umum kita melihat APBD 2022 ini lebih optimis. Belanja modal kita dari tahun yang lalu lebih tinggi, karena disebabkan oleh pinjaman daerah,” ungkap Bupati saat dikonfirmasi usai rapat, Senin (08/11/2021) malam.

Dirinya menyampaikan, sistem kesehatan pun pasti akan lebih kuat dengan adanya penambahan fasilitas kesehatan di RSUD dr. Soedomo. Karena yang diketahui, pinjaman daerah sebesar Rp 250 miliar itu, akan difokuskan untuk pengembangan RSUD senilai Rp 150 miliar.

Bupati juga menambahkan, jika saat ini tengah berproses pembangunan gedung isolasi Covid 19 berkapasitas 100 ruangan dan gedung Instalasi Gawat Darurat yang dilengkapi ruang operasi bertekanan negatif.

“Terus juga dengan fasilitas jaringan jalan dan jembatan yang belum terbiayai karena adanya refocusing, dengan pinjaman daerah ini juga terjadi percepatan pembangunan,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini optimis, jika di tahun 2022 akan ada pembangunan yang lebih baik. “Jadi saya rasa tahun 2022 ini kita melihat proporsi pembangunan yang lebih optimis. Kemudian dari belanja-belanja tadi, sudah saya sampaikan bahwasanya belanja makan minum dan sebagainya, kita melakukan penghematan yang cukup besar, di atas 20 persen. Ini bentuk empati kami yang ada di Kabupaten untuk melakukan belanja yang serapannya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambah Mas Ipin-sapaannya.

APBD Trenggalek tahun 2022, lanjutnya, diproyeksikan sebesar Rp 2,054 triliun yang akan dialokasikan kepada 4 kelompok belanja (operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer). Sedangkan belanja daerah terdapat peningkatan sebesar 1,05 persen dari perubahan Perubahan APBD tahun 2021.

“Artinya Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan banyak melakukan proyek infrastruktur di tahun 2022 nanti,” papar Bupati Arifin.

Perlu diketahui, di tahun 2022 nanti, nilai belanja modal sebesar Rp 433.531.623.793,00 atau naik sebesar Rp 138.322.825.167,00. Kenaikan ini ditunjang dari pendapatan yang bersumber dari DAK fisik yang naik Rp 40 miliar dari pada tahun lalu dan pengalokasian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (mil/sit)

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Trenggalek, Alwi Burhanudin, mengatakan salah satu maksud dari harmonisasi tersebut ialah mengevaluasi dasar hukum yang akan digunakan dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) APBD Perubahan tahun 2021. “Ini semua dilakukan agar dalam pemeriksaan dikemudian hari tidak ada temuan,” ungkap Alwi saat dikonfirmasi, Rabu (15/09) siang.

Baca Juga:

• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Dalam evaluasi ini,  pihaknya akan melihat serta mengevaluasi draf yang telah disusun oleh TAPD guna mengetahui dasar hukum serta catatan yang harus dilakukan. “Dari hasil evaluasi Bapemperda, semua dasar hukum pembentukannya sudah sesuai dan lengkap. Dan beberapa catatan sudah diperbaiki,” kata Alwi.

Politisi dari PKS ini mencontohkan, ada beberapa catatan diantaranya, adanya rumah dinas untuk anggota DPRD periode 2004. Akan tetapi, kenyataannya yang mendapat rumah dinas itu hanya Ketua DPRD, sedangkan anggotanya tidak.

“Aset masih mencatat ada rumah dinas untuk anggota DPRD.Padahal rumah dinas tersebut dipakai untuk perumahan Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasi) di lingkup OPD Pemkab Trenggalek. Sehingga ini harus segera ditertibkan,” jelasnya.

Masih menurut Alwi, soal catatan untuk defisit anggaran, dirinya menyampaikan jika itu akan ditutup melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besarnya Rp 170 milyar serta ada kemungkinan menggunakan hasil pinjaman daerah. Dalam hal ini, Bapemperda hanya membahas dasar hukum saja bukan masalah nominal APBD. “Pada intinya agar tidak muncul temuan di kemudian hari,” papar Politisi Partai PKS. (mil/sit)