Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lumajang, Ernowo, saat dikonfirmasi mengakui terkait masih adanya warga Lumajang yang menempati rumah tidak layak huni. “Iya, dari database yang ada, itu sebetulnya yang tidak layak huni sekitar 20 ribu unit. Harapannya, secara bertahap nanti akan kita ajukan proses perbaikannya bisa melalui APBD maupun dari APBN,” terang Ernowo, kepada Memontum.com, Jumat (26/08/2022) tadi.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ernowo menjelaskan, dari total tersebut, secara berlanjut pemerintah daerah terus memberikan bantuan untuk pembenahan. Bahkan di tahun ini, bedah rumah di Kabupaten Lumajang, ada sekitar ratusan unit. Pembenahan itu, dilakukan baik yang dananya bersumber dari APBD maupun dari APBN.

“Kalau untuk tahun 2022, pembenahan yang dari anggaran APBN itu, ada sebanyak 42 unit hingga 250 unit. Kalau yang dari APBD sebanyak 206 unit,” paparnya. (adi/sit)

“Baru saja, saya bertanda tangan untuk pencairan anggaran pembangunan hunian tetap bagi rumah yang rusak akibat gempa April lalu di Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari dan beberapa desa di Kecamatan Pronojiwo,” tegas Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Berdasarkan data BPBD Lumajang, pada 10 April 2021 lalu, wilayah Kecamatan Tempursari menjadi lokasi yang paling parah terdampak gempa bermagnitudo 6,1 SR yang berpusat di Kabupaten Malang. Dampak gempa tersebut, membuat ratusan rumah rusak berat dan tidak bisa ditempati

Pembangunan hunian tetap menjadi hal yang paling ditunggu oleh masyarakat terdampak. Karenanya, ntuk memastikan prosesnya berjalan lancar, bupati cukup intens berkomunikasi dengan BNPB. DSP untuk pembangunan penanganan rumah rusak dampak bencana gempa bumi tersebut bersumber dari DSP Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 29,37 miliar.

Baca juga

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Tahapan pencairannya melalui APBN, setelah proses panjang verifikasi dan survey lokasi oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana,” terangnya.

Dalam prosesnya, bupati menunjuk Kalaksa BPBD Lumajang, Indra Wibawa Leksana sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Eko Dian Wijaya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) DSP dari BNPB tersebut.

“Setelah proses administrasi selesai, selanjutnya adalah memulai pembangunan dengan bertahap. Sehingga, seluruh data rumah yang rusak yang telah selesai di verifikasi tuntas dibangunkan hunian tetap. Insyaallah, Januari awal tahun depan, proses pembangunan sudah di mulai,” terangnya. (kom/adi/sit)

APBN 2022, tetap menjadi instrumen fiskal yang bekerja keras dalam menangani pandemi serta mendorong ekonomi agar dapat bangkit kembali. Oleh karenanya, tema kebijakan fiskal 2022 yaitu, ‘Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural’.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Tema ini mengandung dua unsur penting. Pertama tetap APBN 2022 diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi sekaligus melakukan upaya pemulihan ekonomi secara bertahap. Kedua, APBN 2022 juga terus diarahkan untuk mendukung upaya reformasi struktural dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dan menciptakan ekonomi yang kuat dan terus berkelanjutan di masa depan,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam Bincang APBN 2022, Senin (18/10/2021).

Febrio melanjutkan, bahwa fokus utama dalam APBN 2022 yaitu pertama, melanjutkan akselerasi penanganan Covid-19. Penguatan sektor kesehatan sebagai kunci recovery ekonomi antara lain melalui program vaksinasi, protokol kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan obat-obatan.

“Kedua, menjaga resilience, survival dan akselerasi recovery. Melalui program perlindungan sosial, dukungan kepada dunia usaha, dan UMKM antara lain dengan program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai, dana desa, subsidi bunga KUR, dan insentif dunia usaha,” tambahnya.Fokus utama Ketiga, ujarnya, yaitu menjaga momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing melalui penguatan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berintegritas, sistem kesehatan yang handal, perlindungan sosial yang adaptif, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, serta reformasi institusional.

Keempat, tambahnya, memperkuat fiskal yang komprehensif melalui reformasi perpajakan, menerapkan spending better zero based budgeting, memperkuat desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, serta inovasi pembiayaan.”Kelima, menjaga pelaksanaan APBN 2022 berjalan optimal sebagai pondasi konsolidasi fiskal di tahun 2023 dengan optimalisasi reformasi struktural dan fiskal serta menjaga komitmen bersama seluruh Kementerian atau Lembaga,” ujarnya. (hms/keu/aye)