Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Joko Suwono, menyebutkan sudah ada tujuh simpang jalan yang diberi ATCS. “ATCS ini untuk mengurai lalu lintas di beberapa simpang yang ada traffic light,” kata Joko, Kamis (20/04/2023) tadi.

Tujuh simpang yang dimaksud itu, urainya, adalah simpang empat Branggahan, simpang empat Papar, simpang empat Bogo Plemahan, simpang tiga Kunjang, simpang tiga Tepus, simpang tiga Katang dan simpang empat Paron. Melalui pemasangan itu, diharapkan bisa mengurangi penumpukan kendaraan di Simpang Mengkreng dan pihaknya juga akan melakukan pengalihan arus di simpang empat Papar.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Skema yang disiapkan adalah dari arah Kediri menuju Jombang atau Surabaya di simpang empat Papar, dialihkan ke arah Timur lewat Kunjang-Pare. Sedangkan tujuan Madiun-Nganjuk, dialihkan ke arah Barat langsung ke Nganjuk. Jadi, kita alihkan arus di Simpang empat Papar,” ungkapnya.

Joko menambahkan, bila pihaknya telah menyiapkan 80 personil untuk bergabung bersama TNI-Polri dalam Operasi Ketupat. Selain itu, personil juga ditempatkan di pos-pos pengamanan mulai 18 April hingga 1 Mei 2023.

“Juga ada pos jaga di Kantor Dishub,” paparnya. (kom/pan/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan jika lamanya durasi TL di kawasan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari Area Traffic Control System (ATCS) yang mengatur sistem kendali TL hingga masalah keamanan.

“Itu kalau ATCS, maka bersifat otomatis menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kami melihat dari titik masing-masing. Jadi apabila lebih padat maka lampu merahnya akan lebih sedikit, hijaunya akan lebih panjang. Begitupun yang masih sifatnya manual, kami lakukan penyesuaian di lapangan. Kita lihat dengan memantau cctv dan lapangan,” jelas Widjaja, Selasa (14/03/2023) tadi.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam pantauan memontum.com saat di lapangan, durasi lampu merah di perempatan tersebut sekitar dua menit lamanya. Itu dilakukan, karena juga harus memperhatikan keamanan bagi para pengendara yang melintasi.

“Karena di situkan ada rel kereta api, sehingga kami harus mendahulukan mana yang ada persimpangan kereta api. Karena kalau hijaunya terlalu lama, merahnya ada pada Jalan WR Supratman. Sehingga, akan beresiko kecelakaan tinggi,” katanya.

Sehingga, menurut Widjaja, pengaturan TL yang berada di perempatan tersebut nantinya akan dilakukan evaluasi bersama dengan Polresta Malang Kota. “Evaluasi memang diperlukan, maka nanti kami akan lakukan dengan Polresta Malang Kota. Kalau dahulukan ada TL secara bergantian yang mengarahkan untuk belok kanan (dari arah Letjen Sutoyo ke arah WR Supratman), sekarang ditiadakan. Untuk normalnya TL itu disesuaikan dengan volume kendaraan, bukan berapa menitnya. Itu kan termasuk otomatis, karena ATCS. Tapi yang kami dahulukan adalah keamanan,” imbuhnya.

Lebih lanjut saat disinggung terkait dengan TL yang berada di sekitar Jembatan Soekarno Hatta, Kota Malang, pihaknya mengaku bahwa ATCS di kawasan tersebut merupakan otoritas  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Sehingga, hal tersebut bukan wewenang Pemkot Malang.

Sementara itu, salah satu pengendara Ibrahim (26), mengeluhkan jika durasi TL saat berhenti lebih lama dibanding TL lainnya. “Iya lama di sini TLnya. Apalagi kalau buru-buru mau ke kantor, saya sering lewat sini dari dahulu. Semoga ke depan segera ada evaluasi dari Pemkot dan ditambah alat timer TL supaya tahu berapa lama durasinya,” papar Baim. (rsy/sit)

Hadir dalam pengecekan itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, bersama Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto Seno dan Dandim 0821 Lumajang, Letkol Inf Andi Andriyanto Wibowo.

Baca juga:

• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, pun sempat menanyakan kualitas gambar yang di akses di kantor Dinas Perhubungan. Pertanyaan, seputar kualitas gambar yang dinilai kurang bagus.

Pada kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati, mencoba memberikan himbuan dari ruang ATCS kepada pengguna jalan yang berhenti di traffic light, untuk tertib berlalu lintas dan mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes).

“Sepertinya, suara kita ini tidak didengar dari sana. Buktinya, mereka sama sekali tidak merespon. Ini saya yakin, suara kita belum didengar di lokasi sana,” ujar Bupati.

Dirinya menyampaikan, jaringan yang sudah ada di Dishub, yang sudah dimiliki oleh Dishub sekarang ini sudah konek dengan Polres. “Jaringan yang sudah kita uji cobakan ini akan kita sambung antara kami yang ada di pemerintahan Kabupaten Lumajang juga yang ada di Kepolisian,” terangnya.

Dijelaskan, saat ini on progres sedang ada delapan desa sampai 10 CCTV, yang sudah diuji cobakan. Jadi, dilihat ada CCTV yang ke arah sawah, tentu bisa jadi itu adalah tempat yang rawan kriminal. Ada juga yang di pertigaan, ada juga yang di jalan raya.

“Semua pemasangan CCTV ini harus kita koordinasikan sekiranya CCTV ini kedepan begitu selesai semua, kita semua betul-betul bisa meminimalisir problem-problem kriminalitas yang ada di masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, saat ini ada sekitar delapan desa yang sudah terpasang CCTV. Yakni Desa Labruk Kidul, Kebonsari, Grati, Dorogowok, Sukosari-Kunir, Sukorejo-Kunir, Banyuputih Lor, Kalidilem, jadi total ada 40 kamera.

“Semua desa kita wajibkan sesuai dengan peraturan Bupati yang saya keluarkan untuk anggaran pemasangan CCTV, anggaran pengadaan CCTV tahun ini clear tuntas di masing-masing desa,” tegasnya.

Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti, berharap dengan pemasangan CCTV di tempat-tempat yang diketahui oleh seluruh masyarakat, diharapkan dapat meniminalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas.

“Untuk CCTV di desa-desa, semoga segera tuntas dengan kualitas gambar yang maksimal sehingga dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dan mendukung tugas Kepolisian dalam mengungkap kriminalitas yang selama ini meresahkan,” paparnya. (adi/sit)

“Bagi saya, yang paling mendesak adalah membuat ATCS untuk memantau tingkat kemacetan di Kabupaten Malang,” ujar Hafi, Kamis (19/11) tadi.

Keinginan ini, tambah Hafi, bertujuan agar dapat sama-sama memantau kepadatan arus. Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang, harus juga memilikinya.

“Kota Malang kan sudah, Batu juga sudah, kalau Kabupaten tidak punya, kan tidak nyambung. Semisal dari Batu, menyampaikan situasi lalu lintas dari Batu menuju Karangploso terpantau macet, terus kalau kita (Kabupaten Malang) tidak tahu, kan aneh nanti,” jelasnya.

Pihak Dishub Kabupaten Malang, tambah Hafi, sebenarnya sudah memiliki ruang untuk pemantauan jika ATCS sudah mulai terpasang. Sementara pihaknya, telah mengajukan ini sejak 2019 lalu.

“Kita ruangan sudah punya. Kita sudah ajukan di 2019, namun belum terealisasi. Di tahun 2021 nanti, akan kita prioritaskan,” tambahnya.

Dirinya menyebutkan, jika kabupaten sudah memiliki ATCS, maka akan berpengaruh besar bagi masyarakat dan wilayah Malang Raya.

“Kalau kita sama-sama mantau kan enak. Ini bisa diintegrasikan seluruh Malang Raya. Apalagi Kabupaten Malang sendiri menjadi pusat perlintasan luar Malang,” tambahnya.

Pihak Dishub sendiri, sudah menyiapkan rancangan beberapa titik yang akan dipasang untuk memantu pusat lalu lintas di Kabupaten Malang. “Kita rencanakan 5 titik, di Exit Tol Lawang, Exit Tol Pakis, Jalibar, Dampit dan Gondanglegi,” tambahnya.

Saat ditanya terkait anggaran, Hafi belum bisa memastikan, karena masih dihitung secara keseluruhan anggaran dan peralatan oleh pihaknya.

“Kalau pastinya belum tahu, karena kita masih menghitung. Mungkin sekitar Rp 6 milyar, itu sudah termasuk sistem IT dan monitor pengawasnya. Karena kita sudah punya ruangan. Jadi, semoga tahun depan ini bisa berjalan karena info tersebut memang sangat dibutuhkan sekali,” tutupnya. (riz/sit)