Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, menyambut baik DID untuk membantu masyarakat. “Kami sangat bersyukur bisa mendapatkan DID dari pemerintah pusat atas kinerja Pemerintah Kota Probolinggo. Apalagi tidak semua pemerintah daerah mendapatkan DID ini,” terangnya.

Wali Kota Habib Hadi menjelaskan, pemerintah pusat menilai pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten atau kota, terkait bagaimana kinerja Pemda menekan laju inflasi. Untuk penilaian tersebut, Pemkot Probolinggo melaporkan terkait dampak-dampak inflasi dan kenaikan bahan pokok, serta upaya pengendaliannya. Inilah yang menjadi penilaian kinerja oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun 2022 dan penggunaan sisa dana insentif daerah tahun anggaran 2020. Sisa dana insentif daerah tambahan tahun anggaran 2020 dan sisa dana insentif daerah tahun anggaran 2021.

Dijelaskan penilaian kinerja yang dihitung adalah penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) percepatan belanja daerah, percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting dan penurunan inflasi.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dana senilai Rp 10,4 miliar ini, lanjut Wali Kota Habib Hadi, sesuai amanat Permenkeu digunakan untuk pemulihan ekonomi antara lain berupa bantuan sosial. “Kami sedang siapkan sasaran penggunaannya. Rapat awal dengan perangkat daerah terkait seperti Dinas Sosial, DKUPP dan Dinas Pertanian KPP sudah tetapi masih ada pembahasan lanjutan. Bantuan ekonomi ini nanti akan diinventarisir, mana UMKM atau kelompok yang masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinsos. Akan dipadukan nanti datanya. Yang pertama untuk perlindungan atau bantuan sosial, bantuan bina usaha UMKM,” imbuh Wali Kota, Selasa (27/09/2022) malam.

Terkait kapan realisasi bantuan akan disalurkan kepada masyarakat, Wali Kota Habib Hadi menegaskan, masih menunggu kapan DID akan ditransfer oleh pemerintah pusat. Sambil menunggu DID dikirimkan, pihaknya akan merumuskan secara terinci bentuk bantuan sosial serta memvalidkan data penerima bantuan.

“Tentunya, kami menyambut baik DID ini untuk membantu masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPPKAD, Yusron Sumartono, menambahkan semua daerah mengharapkan adanya dana stimulus dari pemerintah pusat. Apabila bantuan sosial dibebankan seluruhnya pada APBD, menurutnya, kemampuan APBD jelas tidak akan mencukupi.

“Sehingga kami merespon dana transfer ini dengan baik. Dari pelaksanaan kinerja kami selama tahun 2022, kami melakukan berbagai upaya yang dinilai cukup berhasil oleh pemerintah pusat sehingga mendapat DID ini. Terkait nilai DID, itu berdasarkan skoring indikator penilaian yang mempengaruhi jumlah DID dari pusat ke daerah. Ada beberapa indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, yang mempunyai bobot penilaian tertinggi adalah penurunan inflasi daerah,” ungkap Yusron yang juga Inspektur ini.

Masih kata Yusron, pengendalian inflasi di Kota Probolinggo sangat bagus dengan adanya koordinasi dan upaya-upaya seperti pengendalian harga dan operasi pasar hingga keterlibatan Forkopimda serta stakeholder terkait. (kom/pix/gie)

Berkaitan dengan hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP), akan sesegera mungkin memperbaiki sejumlah jalan rusak.

“Dana Alokasi Khusus (DAK) udah diplot dan clear sebetulnya. Tapi karena Covid-19 yang tak kunjung reda, mau tidak mau ya harus direfocusing. Perbaikan jalan ini sudah kita rencanakan sesegera mungkin untuk diperbaiki,” terang Wali Kota Sutiaji, disela-sela acara Press Gathering, Jumat (24/12/2021).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Artinya, tambah wali kota, di tahun 2022 mendatang, dana bantuan dari Kementerian PUPR sebesar Rp 10 miliar, yang diberikan kepada Pemkot Malang beberapa waktu lalu, juga bisa digunakan untuk perbaikan jalan. Begitu pula dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), juga dapat untuk mendanai jalan provinsi. 

“Ke depan, kita inventarisir semua. Istilahnya, tidak mengandalkan dari DAK maupun Pemprov. Namun, akan kita masukkan ke Musrenbang, karena ini infrastruktur kebutuhan masyarakat. Sehingga, insyaallah saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), kami konsul dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan Perwal mendahului APBD perubahan. Dimana, itu akan kita gunakan untuk jalan-jalan yang memang rusak,” beber Sutiaji.

Orang nomor satu di Pemerintahan Kota Malang itu pun, tidak lupa meminta maaf karena ketidaknyamanan yang didapat oleh masyarakat. “Mohon maaf saya sampaikan ke masyarakat. Yang rusak tidak hanya Kota Malang, tetapi di kota-kota lain juga banyak. Saat saya ziarah ke ibu orang tua saya, jalanan di Lamongan dan Gresik, juga rusak. Ya memang curah hujan tinggi, lalu beban yang diterima jalan setiap harinya tidak sesuai kelasnya, bahkan melebihi. Sehingga, nggak salah rusak,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)

Disela-sela acara, Sutiaji, mengatakan bahwa apresiasi dari Kementerian PUPR bagi Kota Malang kali ini akan menjadi semangat dan motivasi tersendiri bagi Kota Malang untuk terus bebenah serta meningkatkan kinerja dalam membangun jalan. “Rasa bangga pasti ada. Namun, kami menyadari bahwa tidak cukup rasa bangga yang tersemat melainkan ada tanggung jawab yang menjadi motivasi bagi Pemkot Malang untuk terus bebenah membangun jalan di wilayah Kota Malang,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya juga menekankan, bahwa kesuksesan Pemkot Malang dalam membangun jalan tidak saja karena kerja Perangkat Daerah terkait namun juga atas dukungan dari masyarakat Kota Malang. “Pengetahuan masyarakat Kota Malang atas capaian pembangunan jalan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jalan di wilayah Kota Malang sudah cukup tinggi. Sehingga Kota Malang dinilai pantas untuk mendapatkan apresiasi ini,” tegasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ke depan, pemilik kursi N1 itu berharap agar kinerja Pemkot Malang semakin meningkat di segala aspek kehidupan. Utamanya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Kota Malang. Peran serta jalinan hexahelix yang saat ini sudah berjalan dengan baik pun diharapkan dapat terjalin di semua sektor pembangunan Kota Malang.

“Karena sejatinya sudah menjadi tugas kami untuk memberikan pelayanan yang prima bagi seluruh warga Kota Malang,” terang Sutiaji.

Seperti yang telah diketahui, melalui Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 1511 Tahun 2021 tentang Hari Jalan, setiap tanggal 20 Desember dipilih menjadi Hari Jalan. Pemilihan itu mengacu pada peresmian Tol Trans Jawa oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam, dimana Presiden menilai bahwa momentum tersebut merupakan tonggak sejarah baru transportasi Indonesia.

Selain itu, berdasarkan tim peneliti Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, usulan Hari Jalan ini telah melalui berbagai kegiatan diskusi dan seminar ilmiah serta referensi antara lain Buku Sejarah Jalan di Indonesia, Buku Rekomendasi Hari Jalan, penetapan kriteria-kriteria penetapan Hari Jalan, dan lain-lain. (hms/mus/sit)

“Dalam bulan yang penuh berkah ini, kita terus menjaga jalinan silaturahim dengan para ulama, guru ngaji dan masyarakat,” kata pengasuh Ponpes (Pondok Pesantren) Mambaul Ulum tersebut.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial
• Pj Bupati Bondowoso Tinjau Penyaluran Bantuan Pupuk NPK di Kelurahan Curahdami

Guru ngaji di Kabupaten Bondowoso, kata Bupati Salwa, total sebanyak 5.865 orang yang tersebar di 23 kecamatan. Pada tahun 2021, akan mendapatkan bantuan atau insentif dari pemerintah sebesar Rp 1,5 juta untuk setiap guru ngaji.

“Insyaallah, akan meningkat di tahun depan. Semoga bisa mencapai Rp 1,750 juta,” tambahnya.

Bantuan dana insentif tersebut, kata Bupati Salwa, akan diberikan secara non tunai melalui ATM dan diberikan serentak tanggal 24 April 2021 di masing-masing kecamatan. Dengan adanya bantuan itu, dirinya berharap bisa membantu meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dalam meningkatkan pemyelenggaraan pendidikan terutama di bidang keagamaan. “Laksanakanlah dengan tertib, tepat sasaran serta bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya. (dul/sit)