“Dengan diresmikan masjid tersebut, diharapkan dapat mempermudah kegiatan ibadah. Baik itu untuk pasien, dokter maupun perawat serta warga sekitar,” jelasnya, Sabtu (15/01/2022).

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Keberadaan RSUD ini, lanjutnya, tidak hanya melayani pasien. Tetapi juga, membutuhkan tempat beribadah yang layak dan memenuhi persyaratan untuk digunakan salat.

“Mudah-mudahan keberadaan masjid ini bisa meningkatkan ibadah dan layanan, yang dilakukan oleh pegawai rumah sakit. Sehingga, tetap menjalankan ibadah disela tetap memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat,” ujarnya. (sam/zen/sit)

Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, mengatakan bahwa Omicron atau varian lain, sama-sama harus dicegah dengan meningkatkan kekebalan tubuh dengan vaksin. Karenanya, percepatan harus terus ditingkatkan.

“Virus Omicron sudah menyebar ke Jatim. Oleh karena itu, saya minta agar masyarakat Bondowoso memperketat Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19,” kata Bupati Bondowoso, Rabu (05/01/2022).

Meski pun Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso meminta agar warganya memperketat Prokes, namun pihaknya masih belum berencana untuk memperketat atau membatasi kegiatan masyarakat.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Satgas Covid-19 Bondowoso, dr Muhammad Imron, juga menyampaikan bahwa Prokes di tempat publik harus tetap diperketat. Namun, untuk antisipasi penyebaran Virus Omicron di Bondowoso, rencananya masih akan dibahas minggu depan.

“Mengutip data Kemenkes, ada 254 kasus Covid-19 akibat penularan virus Corona varian Omicron di Indonesia hingga Selasa kemarin. Mayoritas pasien Covid-19 yang terpapar varian Omicron, mengalami gejala ringan dan tanpa gejala,” jelasnya.

Ditambahkannya, sebagian besar dari pasien mengalami batuk dan pilek. Sebagian besar kondisinya ringan dan tanpa gejala. Gejala paling banyak adalah batuk (49 persen) dan pilek (27 persen).

Dalam keterangan tertulis melalui laman resmi Kemenkes RI disebutkan, dari 254 kasus baru varian Omicron, 239 kasus merupakan pelaku perjalanan internasional (imported case) dan 15 kasus merupakan transmisi lokal.

“Mayoritas (penularan) masih didominasi dari pelaku perjalanan dari luar negeri. Sebelumnya, hingga Senin (03/01/2022), ada 152 kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron di Indonesia,” tulisnya. (sam/zen/sit)

“Saat ini, Pj Sekda sudah berakhir. Maka, kami akan segera membentuk Timsel untuk menjaring CSD,” ujar Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, Senin (03/01/2022).

Pemkab Bondowoso, lanjut mantan Wakil Bupati Bondowoso 2 periode, saat ini sedang menyiapkan administrasi pembentukan panitia Timsel dan mekanisme penjaringan Sekda definitif. Dalam pengusulan Timsel, Pemkab Bondowoso mengusulkan beberapa orang dari berbagai kalangan.

Antara lain, seperti dari kalangan tokoh masyarakat, akademisi dan unsur dari pemerintah. Untuk tahapannya, sedang kami proses.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Bupati Bondowoso juga mengatakan, dalam waktu dekat, Timsel yang masih dalam proses perumusan, akan diusulkan kepada Gubernur Jawa Timur. Itu pun, kalau sudah rampung.

“Timsel masih berproses untuk diusulkan kepada Gubernur. Sekarang kita lagi mempersiapkan administrasinya. Termasuk, anggarannya kami sudah siapkan,” sebutnya.

Dikonfirmasi siapa yang bakal diusulkan menjadi calon Sekda, Kyai Salwa mengatakan, siapa saja yang telah mendaftar kepada Timsel dan memenuhi syarat administrasi. Soal nama yang akan diusulkan, lanjutnya, pihaknya memberikan kesempatan kepada semua ASN yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan dirinya. Tentunya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. (zen/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Salwa menjelaskan, bahwa perubahan nomenklatur ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta sinkronisasi kemudahan koordinasi. “Pemerintah dalam melakukan perubahan dan penataan kelembagaan perangkat daerah, berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,” jelasnya.

PP No 72 Tahun 2019, lanjutnya, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kemendagri No 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Ditambahkannya, perubahan penataan tersebut, mengacu pada prinsip efektivitas dan efisien kinerja serta sinkronisasi dan kemudahan koordinasi. Dengan harapan, perangkat daerah mampu melaksanakan fungsi pemerintahan, utamanya terkait fungsi regulasi pembangunan pemberdayaan dan pelayanan publik.

Bupati Salwa juga menyebutkan, bahwa dinamika dan perkembangan tata kelola pemerintahan yang sangat cepat, turut andil dalam pelantikan kali ini. Hal tersebut, mengharuskan terjadinya perubahan terhadap peraturan daerah.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Oleh karena itu, Pemkab Bondowoso telah menerbitkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Dikonfirmasi memontum.com, Bupati menjelaskan, terdapat OPD baru pada pelantikan Tahun 2022, diantaranya di Dishub, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan digabung ke Dinas Pertanian dan DPPKB digabung ke Dinas Sosial.

“Begitu juga, dengan Kebudayaan, yang sebelumnya menyatu dengan Dinas Pendidikan kini bergabung dengan Dinas Pariwisata dan Olahraga. Ada 28 OPD di lingkungan Pemkab Bondowoso,” ujarnya. (sam/zen/sit)

Daftar nama pejabat dengan posisi baru di Pemkab Bondowoso

1.            Mahfud Junaidi, S.Sos, MM, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

2.            Drs. Abdurrahman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan,

3.            Wawan Setiawan, SH, MH, Asisten Administrasi Umum,

4.            Drs. Agung Tri Handono, SH, MM, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, hukum dan Politik,

5.            Taufan Restuanto, S.Pd, Msi, Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan

6.            Solikin, SPd, SH, Msi, Sekretaris DPRD

7.            Drs. Wiratmo Budianto, SPd, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

8.            Alim Taufana Sulistiadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

9.            Dra. Nunung Setianingsih, MM, Kepala Dinas Penanaman Modal, Palayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

10.          Anisatul Hamidah, MSi, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

11.          Muhammad Asnawi Sabil, SAg, MSi, Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM

12.          Dodi Siregar, SE, MM, Kepala Badan Pendapatan Daerah

13.          Mohammad Tamin, SH, MM, Kepala Dispendukcapil

14.          Mulyadi, SP, MM, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga

15.          Dr. Mohammad Imron, MMkes, Kepala Dinkes

16.          Munandar, SP, MM, Kepala Dinas Bina Marga, SDA, dan Bina Konstruksi

17.          Drs. Sigit Purnomo, MM, Kepala Diskoperindag

18.          Dra. Hj. Farida, Msi, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

19.          Dr. Hari Cahyono, ST, MM, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang

20.          Drs. Amir Hidayat, Msi, Kepala Bakesbang dan Politik

21.          Ghozal Rawan, AP, MM, Kadis Komunikasi dan Informatika

22.          Aries Agung Sungkowo, SH, Kadis LH

23.          Haeriyah Yuliati, S.Sos, MM, Kepala DPMD

24.          Hendri Widotono, SP, MP, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

25.          Drs. Mohammad Halil, MM, Kadis Peternakan dan Perikanan

26.          Dr. Sugiono Eksantoso, MM, Kadis Pendidikan

27.          Slamet Yantoko, S.Sos, MM, Kasat Pol PP

28.          Dr. Agus Suwarjito, Mkes, Kadis Perhubungan

“Saya minta pada pejabat yang dilantik, agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru dan bekerja secara profesional,” kata Bupati Bondowoso, atau yang akrab disapa Kyai Salwa.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Wujudkan Situasi Kondusif Lebaran, Bupati Malang Ikuti Apel Gelar Pasukan dan Pemusnahan Miras
• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026

Sebelum pelantikan hari ini digelar, beberapa hari sebelumnya, sempat terdengar informasi mengenai tarik-menarik pejabat yang akan dilantik melalui sistem lelang itu. Bahkan, ada pejabat yang akan dilantik menjadi Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tertentu, yang kemudian berubah posisi.

Santernya informasi itu, pun hingga muncul ke media sosial, dengan bernada sindiran-sindiran. Diantaranya, Virus Coroni lebih jahat dari Virus Corona.

Sementara itu, ada pun 14 nama pejabat yang dilantik itu, adalah M Asnawi, sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sebelumnya, Sabil-sapaan Asnawi, menjabat sebagai Sekretaris sekaligus Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bondowoso.

Kemudian, ada nama Taufan Restuanto, Kabag Perlengkapan yang kini dipercaya menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan. Camat Tamanan, Mahfud Junaidi, diangkat menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, ada nama Hari Cahyono, dilantik Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman. Lalu, dr YUS PRIATNA ditingkatkan statusnya menjadi Pj Direktur RSU H. Koesnadi atau sebelumnya berstatus Plt ditempat yang sama.

Nama lain ada Sugiono Eksantoso, yang kini menjadi Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setelah lama ditinggal Drs. H. Harimas, Msi karena memasuki pensiun. Kemudian, ada nama Slamet Yantoko, yang ditempatkan pada jabatan lamanya, Kepala satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP). (sam/sit)

Usai Pelepasan yang dilakukan secara simbolis, petugas dari TNI ,Polri, Satpol PP, Tagana Dinsos, serta BPBD mendistribusikan bantuan hingga ke pelosok-pelosok dengan kendaraan dinas roda empat dan dua, Senin (28/06).

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

Dalam sambutannya, Bupati Salwa Arifin menjelaskan bantuan tersebut berupa 30 ton beras dan 6.000 masker.

“Saya berterima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi. Tentu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Bupati.

Menurutnya, bantuan tersebut tentu juga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi Covid-19.

Salwa Arifin memastikan, bahwa penerima bantuan merupakan masyarakat kurang mampu yang datanya diambil dari data pemerintah daerah.

“Tujuannya, tak lain agar bantuan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan,” jelas Salwa Arifin.

Plt. Kepala Dinas Sosial, Saefuddin Suhri, memastikan penerima bantuan merupakan warga kurang mampu kategori desil satu.

Yakni masyarakat yang memang benar-benar miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. (DTKS). “Desil satu itu artinya masyarakat miskin yang paling melarat,” jelasnya.

 Menurutnya kategori masyarakat tidak mampu ada 12 desil. Selama ini yang menerima bantuan itu desil 1-5. Sementara desil enam itu artinya tak mampu tapi bisa mandiri.

Diperkirakan bantuan ini merata diberikan di 209 desa dan 10 kelurahan. Yakni, dengan estimasi per desa/kelurahan mencapai sekitar 15-20 penerima.

Sementara itu, Koordinator Distribusi Bantuan Yayasam Buddha Tzu Chi se Jawa Timur, Valentino menjelaskan, setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras dan 20 pieces masker.  “Jadi ada tiga ribuan penerima di Bondowoso,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan di seluruh pulau Jawa. Dengan estimasi penerima setiap kabupaten/kota sama.

“Total  satu juta paket yang diutamakan kepada warga warga terdampak Covid-19,” paparnya

Ia mengaku penerima sendiri bansos Covid -18 Buddha Tzu Chi dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Bondowoso, Kodim 0822, Polres setempat. Tujuannya agar bisa tepat sasaran penerima. “Kita upayakan semua kabupaten bisa mendapat tambahan bantuan,” imbuhnya pada Bupati Bondowoso. (dul/ed2)

Dalam sambutannya, Bupati Salwa, mengapresiasi seluruh anggota PWRI yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang masih bersemangat dan berkidmat kepada bangsa.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

Menurutnya, hal itu merupakan bukti semangat pengabdian yang kokoh meski telah purna tugas dan memiliki keterbatasan usia. “Saya salut meski telah pensiun masih mau mengabdi di PWRI. Artinya masih ada semangat untuk membangun negeri,” ujarnya.

Bupati Salwa mengakui, jika mereka dalam kondisi tak sekuat waktu muda dahulu. Namun, dengan berorganisasi, mereka tetap kuat sehingga masih bisa turut andil dalam memajukan bangsa.

Dengan berorganisasi, lanjut Bupati Salwa, paradigma bahwa seorang pensiunan sudah lemah akan hilang. Karena organisasi sejatinya adalah memperkuat. “Jika sendirian tidak berdaya. Tapi dengan berorganisasi, bersama bisa jadi kuat,” ucapnya.

Bupati Salwa berpesan, kepada seluruh PWRI Bondowoso, untuk menjaga organisasi dari paham radikalisme. Sebab, jika paham radikalisme masuk kepada organisasi, maka organisasi tersebut justru akan menghancurkan bangsa.

“Sebab, jika paham radikalisme ada di dalam organisasi,maka akan ikut radikal organisasi tersebut. Tolong dijaga,” pesannya.

Ketua terpilih pengurus PWRI masa bakti 2021-2026 Kabupaten Bondowoso, Suprihanto, dalam sambutannya menyampaikan, setiap empat bulan sekali di Bondowoso ada 100 PNS/ASN yang pensiun. Jadi, tiap tahun ada 300 PNS yang pensiun. Namun, memang tidak semua pensiunan menjadi anggota PWRI.

“Tidak semua PNS yang pensiun menjadi anggota,” katanya.

Dirinya menerangkan, dalam perjalanan organisasi, PWRI secara umum terus melakukan kegiatan pembinaan. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota PWRI hingga para anggota yang lanjut usia (Lansia).

“Termasuk para Lansia,” tuturnya.

Adapun pengukuhan ini sendiri, katanya, merupakan tindak lanjut kegiatan Muscab PWRI pada Mei 2021 lalu. Tampak dalam acara tersebut juga hadir Wakil Sekretaris PWRI Provinsi Jatim, Suparman, Kepala Biro Organisasi PWRI Provinsi Jatim Toni Sunarto. (dul/sit)

“Ini merupakan bentuk sinergi dan komitmen antar eksekutif dan legislatif dalam rangka membangun Kabupaten Bondowoso,” kata Bupati Salwa.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

Orang nomor satu di pemerintah Kabupaten Bondowoso ini menambahkan, rekomendasi yang telah diterima oleh pihak eksekutif tersebut akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan. Serta, akan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah kedepannya.

“Akan kami jadikan acuan, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan,” papar Bupati Salwa.

Sementara itu, Juru Bicara DPRD Kabupaten Bondowoso, Tohari, menjelaskan bahwa rekomendasi yang diserahkan oleh pihak legislatif tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 18 tahun 2020. Bahkan, imbuh Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pihak legislatif berharap agar rekomendasi yang diterima oleh eksekutif menjadi bahan rujukan dalam menyusun perencanaan serta penganggaran program pembangunan di tahun 2021 dan ditahun berikutnya. “Untuk itu, mengingat dalam tahun anggaran berjalan di 2021 ini akan dilakukan penataan kembali (refocusing), maka tentu point-point penting dan hal-hal krusial dalam catatan rekomendasi DPRD dapat dilaksanakan secara maksimal,” papar Tohari. (dul/sit)

“SE itu sudah kami terima,” terang Sekretaris Covid-19, Adi Sunaryadi, yang membenarkan bahwa surat edaran larangan open house tersebut telah diterima oleh Pemkab Bondowoso atau Satgas Kabupaten Bondowoso, Senin (10/05).

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

Larangan Kemendagri tersebut, ditegaskan dalam Surat Edaran bernomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halalbihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 yang ditandatangani menteri Tito Karnavian pada Selasa (04/05) lalu.

“Menginstruksikan kepada seluruh pejabat/ASN di daerah, dilarang melakukan open house/Halalbihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021,” begitu bunyi surat edaran pada poin b.

Mendagri menerbitkan surat edaran tersebut, karena berkaca pada Idul tahun lalu. Serta, pasca libur Natal dan Tahun Baru, terjadi kenaikan kasus Covid-19. Slain itu, kata Adi, Kepala daerah juga diminta tetap mengantisipasi pelaksanaan kegiatan selama bulan puasa, dan menjelang perayaan, saat, maupun pasca-Hari Raya Idul Fitri. Adi pun membenarkan, bahwa SE itu juga berlaku bagi Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Pastinya, Forkopimda dan seluruh ASN juga diimbau tidak menggelar open house,” papar Adi. (dul/sit)