Dijelaskan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, bahwa untuk pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan internal. “Untuk pencegahan korupsi. Pertama, kita harus perkuat APIP dengan memperkuat pengawasan internal. Terus, melakukan evaluasi di setiap jangka waktu yang ditentukan. Karena, itu tadi merupakan catatan dari Mendagri, Ketua KPK dan BPKP,” terang Aries, seusai Rakor Kementerian dan Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023 di Balaikota Among Tani, Kota Batu, Selasa (21/03/2023) tadi.

Baca juga:

• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Siswa Baru Boleh Pakai Seragam Lama hingga Bantuan Dibagikan
• Cegah Kebakaran di Kemarau, DLH Kota Malang Intensifkan Pengurukan dan Penyiraman di TPA Supit Urang
• Dishub Kota Malang Siapkan 80 Armada untuk Layani 15 Rute Angkutan Pelajar
• Peringatan HUT, Ketua Dekranasda Lumajang Tegaskan Pendampingan Berkelanjutan bagi UMKM
• Aplikasi Persada Kota Malang Makin Diminati, Terbaru Jalin Kerja Sama dengan Kota Cilegon

Kemudian, tambahnya, aplikasi MCP di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus diperhatikan. Agar, sesuai dengan capaian MCP yaitu 87 persen. “Jadi, tahun 2023 ini diharapkan MCP semua daerah sesuai dengan yang diinginkan KPK,” tuturnya.

Ditambahkannya, evaluasi yang dilakukan APIP harus sinergi dengan OPD terkait. Untuk itu, semua OPD harus ikut di aplikasi MCP, agar terlihat bobot yang dicapainya.

“Di Pemkot Batu, sudah otomatis ada aplikasi MCP yang sudah disiapkan. Ada sistem yang disiapkan tinggal bagaimana memasukkan data-data. OPD semua harus ikut didalamnya. Kalau tidak ikut, pasti akan kelihatan. Berapa sih, bobot yang harus dicapai. Capaiannya berapa dan hasilnya berapa, akan kelihatan,” paparnya. (put/sit)

“KKP aktif mengikuti survei mulai kegiatan ini pertama kali digelar tahun 2015. Bahkan KKP selalu menjadi piloting survei ini,” ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Muhammad Yusuf, Kamis (27/05) tadi.

Baca Juga:

• Bernuansa Osing, Wapres Gibran Puji Desain dan Konsep Pembangunan Pasar Induk Banyuwangi
• Kemendagri Minta Daerah Siapkan Tempat Relokasi Tatkala Lakukan Penertiban PKL
• Kemendagri Dorong Daerah Perkuat Gerakan Indonesia ASRI, Kota Malang Jadi Lokasi Pencanangan
• Pastikan Harga Komoditas Terkendali, Kemenko Pangan Lakukan Pemantauan di Pasar Rogojampi Banyuwangi

Peserta SPI, terdiri dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mulai tahun lalu, SPI digelar secara elektronik seiring terjadinya pandemi Covid-19. Metodologi survei melibatkan pegawai internal instansi pemerintah, pengguna layanan, serta narasumber ahli.

Yusuf menjelaskan, KKP menyambut baik kegiatan survei ini, karena membantu pihak inspektorat dalam melakukan pengawasan di internal kementerian. Kegiatan ini, juga membantu mendorong kementerian memberikan layanan prima ke stakeholder kelautan dan perikanan.

Bahkan tahun ini, KKP meningkatkan sampling survei dari yang tadinya hanya dua atau tiga eselon menjadi seluruhnya. Ini menunjukkan komitmen KKP dalam memerangi praktik korupsi di tubuh kementerian.

Lebih jauh Yusuf juga memaparkan, bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini telah dilaksanakan pembangunan zona integritas pada 117 unit kerja lingkup KKP. Sistem integritas yang dibangun mulai dari manajemen risiko, pengaduan dan whistle blower system, serta keterbukaan informasi publik.

Kemudian ada program pengendalian gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, manajemen SDM, pelaporan harta kekayaan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting partner.

Di samping itu, penggunaan teknologi informasi juga digencarkan oleh KKP untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan prosesnya menjadi lebih transparan. “Beberapa sistem informasi sudah kami bangun, salah satunya SILAT untuk pengurusan izin kapal tangkap diatas 30 GT,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mendorong penuh peningkatan pengawasan di internal kementerian, salah satunya dengan melibatkan tim Inspektorat Jenderal dalam setiap pelaksanaan program kerja di KKP.  Keterlibatan tim pengawas untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan ketentuan, baik anggaran, waktu, dan hasilnya.

Sementara itu, hasil Survei Penilaian Integritas akan disampaikan pada akhir tahun 2021, setelah penyelenggara melakukan pengambilan data primer, mengolah data, melakukan analisis, dan membuat laporan untuk masing-masing peserta. Tahun lalu, indeks SPI KKP di angka 86,66. Indeks SPI berada pada rentang antara 75,69 (angka terendah) hingga 88,51 (angka tertinggi). Memperhatikan indeks SPI KKP yang berada pada angka 86,66 menunjukkan bahwa posisi KKP berada di atas rata-rata, bahkan mendekati angka tertinggi. (hms/kkp/aye/ed2)