Sekolah yang berada di Jalan Raya Apel No.61, Semanding, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, ini memang menerapkan Bahasa Inggris, untuk komunikasi sehari-hari. Para siswa SMP Ar-Rohmah Putra, pun sangat antusias mengikuti gelaran yang diadakan selama dua hari, yaitu mulai Senin (31/07/2023) dan Selasa (01/08/2023).

Sekretaris BPBD Jatim, Andhika Nurrahmat Sudigda, dalam kesempatan itu memberikan materi tentang manajemen bencana sekaligus membuka kegiatan ini. “Bencana mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia. Hal ini, disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam. Manusia juga berperan penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda dan dampak psikologis,” jelas Andhika Nurrahmat Sudigda.

Baca juga :

Andhika juga menyampaikan, mengenai bermacam-macam bencana yang terdapat di Jawa Timur. Juga, mengenal karakter skala gempa yang ringan, namun sangat berperan terhadap siklus ke depannya.

Kegiatan SPAB kali ini, difasilitatori oleh Aslichatul Insiyah, Nurul Wachida dan Doddy Prakasa F. Sebanyak 100 orang hadir, sebagai peserta dalam SPAB kali ini. Mereka, berasal dari siswa dan stakeholder sekolah.

Kegiatan ini, juga dihadiri Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Jatim, Muhammad Chisjqiel, Kabid PK BPBD Kabupaten Malang, Zainuddin, ‌Kepala SMP Ar-Rohmah Putra, Syarif Hidayatullah dan Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Kamilin. (hms/gie)

Kali pertama yang menjadi sasaran, adalah Wisata Pengrajin Wayang Kulit. Layaknya wisatawan, rombongan bupati dimanjakan dengan tarian selamat datang dan dilanjutkan dengan menyaksikan prosesi pembuatan dan pewarnaan wayang kulit.

Dengan mengendarai mobil Jeep, Bupati Sanusi kemudian beranjak ke titik dua di Wisata Edukasi Produsen Krupuk Singkong. Di lokasi itu, rombongan menyaksikan pembuatan dan ikut mempraktikkan cara mencetak kerupuk singkong. Sekaligus, menikmati suguhan Krupuk singkong.

Rampung di titik dua, rombongan diarahkan untuk menuju ke titik tiga. Saat itu, Bupati Malang beserta rombongan menuju Peternakan Kambing Milenial.

Kemudian, rombongan pun berlanjut ke titik empat atau ke Wisata Petik Jeruk Limasan Mulyoagung. Di titik ini, para wisatawan diajak untuk memetik buah jeruk dan mencicipi kemanisan buah jeruk dari Desa Mulyoagung.

Baca juga :

“Untuk wisatawan yang datang ke Desa Mulyoagung, ada destinasi wisata yang indah dan menarik. Yaitu, wisata petik jeruk dan jeruknya di sini manis dan tempatnya indah. Udaranya pun, juga sangat segar karena memang jauh dari keramaian,” kata Bupati Malang.

Di lokasi terakhir atau lima, Bupati beserta rombongan berjalan kaki dengan diikuti oleh musik tradisional dari Putra Sinaga Ul-daul Malang. Dengan menelusuri puluhan kafe atau warung kopi yang terkenal dikawasan tersebut, titik terakhir yang dikunjungi yaitu Wisata Kuliner Panjava Mulyoagung. Tidak lupa, bupati juga turut meninjau UMKM atau Produk Unggulan se-Kecamatan Dau.

Dalam kesempatan itu, Bupati mengatakan bahwa UMKM menjadi salah satu roda penggerak ekonomi yang memiliki stabilitas tinggi. UMKM juga menjadi pondasi bagi kesejahteraan masyarakat dan keberadaan UMKM juga dapat disinergikan sebagai salah satu strategi pendukung dari promosi pariwisata.

“Melalui program Jelajah Desa Wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang akan terus menggali Potensi keindahan desa yang ada di Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang akan terus mendukung dan mendorong potensi wisata yang dimiliki oleh masing-masing wilayah desa. Sehingga, nanti akan meningkatkan perekonomian di masing-masing wilayah,” kata Bupati Sanusi. (pro/sit)

Bahkan, pada Selasa (27/09/2022) lalu, Panitera Pengadilan Negeri (PN) Malang, telah melakukan konstatering di sejumlah objek bangunan di kawasan Kayutangan Heritage. Konstatering, adalah kegiatan pengecekan tanah atau objek yang bakal dieksekusi. Hal ini dilakukan, untuk memastikan bahwa objek itu sesuai dengan yang tertuang dalam putusan.

Diketahui, pelaksanaan konstatering oleh PN Malang itu dilakukan pada Selasa (27/9/2022). Dan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi No.25/Eks/2014/PN. Mlg tanggal 11 April 2017, Jo No. 62/Pdt.G/2008/PN.Mlg tanggal 14 Oktober 2008

Kuasa hukum Wibisono, Sumardhan, mengatakan bahwa kliennya itu membeli bangunan tersebut dari Hartati dan Widji Waluyo seharga Rp 400 juta pada tahun 2014. “Pada 3 April 2014, klien kami membeli tanah dan bangunan dengan luas tanah 86 meter persegi itu dari Hartati dan Widji Waluyo. Saat dibeli, tanah dan bangunan itu sudah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1324/Kelurahan Kauman yang kemudian dibalik nama menjadi nama klien kami,” ujar Sumardhan, Sabtu (15/10/2022) tadi.

Dirinya menjelaskan, jual beli yang dilakukan antara Hartati dan Widji Waluyo bersama kliennya tersebut sah secara hukum. “Jual beli itu dilakukan di hadapan notaris, dan ada bukti Akta Jual Beli No.124/2014 yang dibuat oleh notaris. Selain itu, selama beli sampai sekarang atau sudah selama sembilan tahun, tidak ada pihak yang keberatan. Bahkan saat pengurusan SHM di BPN Kota Malang, tidak ada yang diblokir dan tidak ada catatan sedang bersengketa,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Namun, konstatering yang dilakukan oleh PN Malang tersebut, telah membuat Wibisono merasa kaget. “Selama ini baik-baik saja. Lokasi yang dibeli juga dipakai untuk usaha, tiba-tiba ada konstatering untuk eksekusi,” ujar Sumardhan.

Padahal, tambahnya, dirinya sudah memiliki SHM atas nama dirinya. Oleh karena itulah, pihaknya mengajukan gugatan perlawanan dan dasar hukum yang dilawan adalah Penetapan Eksekusi No. 25/Eks/2014/PN.Mlg tanggal 11 April 2017, dan Putusan Pengadilan Negeri Malang No.62/Pdt.G/2008/PN.Mlg tanggal 14 Oktober 2008. Sebagai informasi, gugatan perlawanan itu telah didaftarkan di PN Malang pada 13 Oktober 2022 dan ada empat nama yang tergugat dalam gugatan perlawanan tersebut.

Empat nama itu adalah Ida Ayu Putu Tirta dalam hal ini diwakili Ida Bagus S, warga Gianyar Bali, Retno Nor Vita Mulia, warga Kecamatan Klojen Kota Malang, Candra Kirana Mulia, warga Semarang, dan Suzanna Mulia, warga Surabaya.

“Dalam gugatan perlawanan ini, kami meminta kepada Ketua PN Malang agar menunda pelaksanaan eksekusi sampai putusan inkracht. Menyatakan penetapan sita eksekusi No.25/Eks/2014/PN. Mlg tanggal 11 April 2017, Jo No. 62/Pdt.G/2008/PN.Mlg tanggal 14 Oktober 2008 tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Menyatakan SHM milik klien kami yang melekat pada penetapan sita eksekusi harus dicabut, serta menyatakan para tergugat adalah tergugat yang tidak beritikad baik,” ujar Sumardhan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Panitera PN Malang, Rudy Hartono, mengungkapkan bahwa konstatering ini berdasarkan Surat Permohonan Eksekusi Nomor 25/ Eks/ 2014/ PN.Mlg. Selain itu, mereka juga menerima permohonan eksekusi berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 62/ Pdt.G/ 2008/ PN.Mlg.

“Yakni Ida Ayu Putu Tirta, warga Jl Ganda Pura, Denpasar, Bali, selaku pemohon eksekusi melawan tiga orang. Penetapan eksekusi sudah ditandatangani oleh Ketua PN Malang pada 2017. Saat ini, ada permohonan tindak lanjut. Saat ini kami melakukan pengecekan objek, batas-batas bangunan dan tanah,” ujar Rudy. (gie)

Bupati Rini Syarifah menyampaikan, pembahasan Perubahan APBD TA 2022 ini, dilakukan untuk menyesuaikan atau mengakomodir perubahan kebijakan pemerintah. Yaitu, pertama mengenai kebijakan Pemerintah Pusat yaitu terdiri dari DAU, DAK, DBHCHT dan Dana Bagi Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Kedua, kebijakan Pemerintah Provinsi yaitu, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi, Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur dan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Ketiga, mengenai penyesuaian Pendapatan Asli Daerah. Lalu keempat, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya atau Silpal yang harus digunakan dalam tahun berjalan. Kelima, mengenai penyesuaian program kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengakomudir perubahan Peraturan Bupati nomor 88 tahun 2021 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang sampai saat ini sudah perubahan ke lima.

“Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam rangka singkronisasi kebijakan program kegiatan dan sub kegiatan, telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan DPRD Kabupaten Blitar. Pada rapat paripurna tanggal 7 September 2022, yang telah diformulasikan dalam kebijakan umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD sebagai landasan penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2022,” jelasnya.

Bupati Blitar berharap, Ranperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut, dapat dilakukan pembahasan bersama dan disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat, masih ada tahapan evaluasi Gubernur Jatim terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2022 maksimal 15 hari kerja dan tindaklanjut hasil evaluasi sampai dengan tahap penetapan Perda.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Besar harapan kami, agar pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2022 ini, segera disepakati bersama. Mengingat, waktu efektif pelaksanaan perubahan APBD tahun 2022, kurang lebih 3 bulan,” papar Bupati Rini Syariah.

Untuk diketahui, DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan 3 agenda. Yaitu, Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Penyampaian 6 Rancangan Peraturan Daerah Usulan Bupati, serta Penyapaian Laporan Pansus Ranperda Inisiatif DPRD.

Rapat paripurna tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito didampingi Wakil Ketua M. Rifai, Susi Narulita LK dan Mujib. Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Dari 50 jumlah anggota DPRD dari lima unsur fraksi telah hadir sejumlah 38 anggota dan telah menandatangani daftar hadir. Dari Fraksi PDI Perjuangan hadir 14 dari 19 anggota, Fraksi PKB 7 dari 9 anggota, Fraksi PAN hadir 6 dari 7 anggota, Fraksi GPN 6 dari 10 anggota, dan Fraksi Golkar Demokrat hadir 5 dari 5 anggota. (jar/sit)

“Kita mempercepat vaksinasi bagi Lansia usia di atas 60 tahun seperti arahan Bapak Presiden tentang percepatan vaksinasi bagi Lansia. Dan hari ini, kita menemukan warga Lansia di Puskesmas Dau, yang belum sama sekali di vaksin suami istri dan Lansia yang memiliki penyakit bawaan (Komorbid), namun sekarang sudah bisa di vaksin,” kata Muhadjir Effendy, saat melakukan tinjauan Vaksinasi Lansia di Puskesmas Dau, Kabupaten Malang, Minggu (13/02/2022).

Dirinya juga mengatakan, jika terdapat Lansia yang komorbid akan tetapi belum bisa divaksin, maka diharapkan untuk membatasi mobilitas dan komunikasi. “Kami mengimbau bagi Lansia, namun tidak dapat melakukan vaksinasi dengan alasan penyakit (komorbid), mohon membatasi betul dengan warga sekitar. Terutama, keluarganya atau cucu-cucunya agar supaya tidak tertular Covid-19,” imbuhnya.

Muhadjir juga mengingatkan, akan dampak dari Covid-19 varian Omicron, yang sangat membahayakan terutama bagi lansia yang belum di vaksin. Covid-19 varian Omicron ini, memang tidak menimbulkan dampak serius dan kritis pada pasien yang terpapar. Namun, bagi Lansia yang belum di vaksin sangat membahayakan.

“Kita harapkan, yang sudah vaksin kedua disarankan untuk mengikuti vaksin booster,” harapnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi, yang mendampingi peninjauan vaksinasi Menko PMK di Puskesmas Dau, mengatakan bahwa Menko PMK selalu melakukan monitoring perkembangan yang ada di Malang. “Karena Pak Muhadjir (Menko PMK) adalah orang Malang. Jadi, setiap pulang pasti mengecek kondisi di Malang bagaimana dan vaksinasinya bagaimana,” terang Sanusi.

Dirinya juga menjelaskan, Covid-19 varian Omicron mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Meskipun tidak sesignifikan kasus Covid-19 varian Delta beberapa bulan yang lalu.

“Jadi, kedatangan beliau ke Puskesmas Dau, dalam rangka melihat dari dekat percepatan Vaksinasi bagi Lansia. Apalagi, saat ini kasus Covid-19 varian Omicron lagi mengalami peningkatan. Oleh karenanya, diperlukan kewaspadaan semua untuk bisa mencegah penularan Covid-19 varian Omicron,” terang Sanusi.

Dalam peninjauan itu, Menko PMK juga membagikan bingkisan berupa masker dan payung kepada Lansia dan tenaga kesehatan yang berada di Puskesmas Dau. Turut hadir dalam peninjauan itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo. (cw1/sit)

Memontum Malang – Hidup di tengah pandemi Covid-19, sangat dirasa dampaknya oleh semua. Tidak terkecuali, penjual Cobek dan Alat dapur di Jalan Raya Jetis, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Penurunan omzet hingga terjun bebas, sangat di rasa oleh H. Rachmadi.

Ya, begitulah sedikit keluh kesah Rachmadi, pria yang merupakan penjual Cobek & Alat dapur sejak tahun 1995 yang berlokasi di Jalan Raya Jetis. Penurunan omzet yang dirasakannya, bisa sampai di angka 75 persen. 

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Rachmadi menjelaskan, selama pengalamannya berjualan, atau sejak 1981 dirinya sudah memulai berjualan minyak tanah dan masuk awal tahun 1995 beralih usaha menjadi penjual cobek dan berbagai macam alat dapur, tahun Covid-19 menjadi tahun buruk bagi usahanya. Dirinya menjelaskan, selama dua tahun terakhir ini atau Covid-19, cukup berat baginya karena situasi pandemi yang tak kunjung usai.

“Saya sudah sejak 81 berjualan di sini, mas. Awalnya, saya jualan minyak tanah, tapi mulai tahun 95, saya sudah beralih jadi jualan Cobek dan alat dapur seperti ini. Dan saya rasa, dua tahun terakhir ini yang paling banyak rintangannya selama saya berjualan,” ujarnya kepada memontum.com, Rabu (29/09/2021).

Dirinya juga menjelaskan, pendapatan kesehariannya sebelum pandemi biasanya mencapai Rp 300 ratus sampai Rp 500 ribu. Namun di masa pandemi seperti ini, pendapatan perhari hanya mencapai Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Bahkan, sering juga dalam seharian tidak ada pengunjung yang datang di toko miliknya.

“Kalau biasanya, sebelum pandemi saya bisa dapat hingga Rp 500 ribu. Tapi sejak pandemi ini, sering malah gak ada pembeli sama sekali” tuturnya dengan mata berkaca-kaca.

Rachmadi berharap, setelah pandemi akan ada kelipatan rezeki yang dirinya dapatkan. Dirinya juga menyampaikan, walaupun di masa sulit seperti ini, dirinya dan keluarga tetap yakin setelah kesulitan akan ada kemudahan yang diberikan Tuhan.

“Tetap yakin mas, saya memang dari awal sudah sabar saja. Karena memang ini cobaan kita bersama. Karena saya muslim, saya tetap yakin bahwa pasti setelah kesulitan ini akan ada kemudahan,” paparnya. (mg1/sit)

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo, Drs H Hariyadi Tejo Laksono MSi, diruang kerjanya, Senin (12/07).

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

Menurutnya, jumlah pengurangan DAU untuk Kabupaten Situbondo mencapai Rp 24,6 Miliar sesuai Perpres Nomor 113 Tahun 2020. “Awalnya total DAU sebesar Rp 769,567.632,00 dan berdasarkan PMK Nomor 17 Tahun 2021 sebesar Rp 744.920.418.00 Kemudian setelah terjadi pengurangan menjadi Rp 24.647.214.00,” jelasnya.

Tak hanya itu yang disampaikan Haryadi, Ia menambahkan bahwa ADD yang semula dianggarkan sebesar RP 85.817.689.500, disesuaikan menjadi Rp 83.352.968.100 atau berkurang Rp 2.454.721.400,- semata- mata dampak dari pengurangan DAU dari Pemerintah Pusat.

Akibat hal tersebut, kata Hariyadi, ADD di masing-masing desa juga mengalami pengurangan. “Karena itu, saya berharap pihak desa memaklumi dan memahami keadaan ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hariyadi mengatakan, penyebab utama terjadi pemotongan DAU oleh pusat karena pendapatan nasional turun.

“Karena itu sekali lagi saya sampaikan bahwa pemotongan ADD di desa-desa ini bukan keinginan pemerintah daerah. Melainkan dampak pemotongan DAU dari pusat,” papar Hariyadi. (her/ed2)