Khusus dermaga penyebrangan, ini dapat digunakan oleh masyarakat yang menggunakan transportasi laut (kapal, red) untuk menuju Pulai Gili Ketapang dan Gili Mandangin. Selain itu, dermaga tersebut juga bisa digunakan untuk penyebrangan ke Bali.

“Kami lakukan Patroli KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan) dan pemeriksaan kepada setiap masyarakat yang memasuki pelabuhan, agar pelaksanaan acara nasional seperti WWF berjalan lancar,” kata Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, Jumat (24/05/2024) tadi.

Baca juga :

Selain itu, tambahnya, PLTU Paiton juga mendapatkan pengamanan ekstra dari Polres Probolinggo. Hal itu karena, PLTU Paiton merupakan penyumbang kelistrikan terbesar di wilayah Jawa-Bali. Pihaknya, pun melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan maupun penumpang yang akan memasuki area PLTU Paiton, untuk memastikan tidak ada yang hendak membuat ulah.

“Mengingat PLTU ini ada di Paiton, maka ini merupakan tanggung jawab Polres Probolinggo, untuk mengamankan obyek vital ini. Tujuannya, agar keamanan bisa terjamin sepenuhnya,” tambahnya. (nun/gie)

Usai melakukan pembahasan dengan Pemkab Lamongan, Kementrian Kelautan dan Perikanan serta stekholder terkait, Menhub melakukan peninjauan secara langsung di Kolam Tambat Labuh Blimbing, yang menjadi salah satu titik pengerukan. Dalam kunjungan kerjanya itu, Menhub mengungkapkan akan ada dua dermaga yang dilakukan pengerukan, yakni Kolam Tambat Labuh Blimbing dan Muara Kali Asinan, yang diharapkan dapat mempermudah akses melaut para nelayan.

“Kami hari ini bersama Pak Bupati meninjau daerah Brondong. Ada dua titik, satu daerah Kolam Tambat, satunya lagi Kali Asinan. Dimana tempat-tempat kapal bersandar, dua-duanya akan kita upayakan (pengerukan),” kata Menhub.

Baca juga:

Menhub menjelaskan, pengerukan aliran di sepanjang dermaga membutuhkan bantuan pihak-pihak terkait. Salah satunya, para stekholder yang ada di Lamongan.

“Kementrian Perhubungan akan mengerahkan segala berupaya, bekerjasama dengan Pelindo, PUPR dan para perusahana di sini. Tugas kita berusaha dan kami mohon doanya dari bapak ibu, para nelayan,” tambah Menhub.

Mendapat respon baik dari Menhub atas aspirasi masyarakat yang disampaikan beberapa waktu lalu melalui kunjungan kerja Menko PMK di Brondong, Bupati Yuhronur mengapresiasi dan berterima kasih untuk melihat secara langsung potensi sekaligus berbagai tantangan optimalisasi hasil perikanan tangkap.

“Kehadiran Pak Menteri bersama rombongan menunjukkan kepada kita semua bahwa, bahwa beliau merespon dengan cepat surat permohonan dari Pemkab Lamongan. Yakni, atas usulan atau aspirasi nelayan Lamongan yang kami sampaikan pada beberapa minggu yang lalu. Sekali lagi kami sampaikan terimakasih Pak Menteri,” kata Bupati Lamongan.

Sementara itu, Ketua RN Biru Laut Blimbing, Wahid, mengaku sangat senang akan dilaksanakan normalisasi di Kolam Tambat Labuh Blimbing dan Kali Asinan. Sebab, hal tersebut akan mempermudah akses saat melaut.

“Saya sangat senang, semangat dan senangnya luar biasa. Saya di sini sudah 12 tahun dan keadannya memang sudah dangkal. Dahulu ini darmaga kapal-kapal kecil (kolam), karena sudah dangkal nelayan jadi pindah di TPI semuanya. Kalau ini ada airnya, maka pasti orang-orang lebih suka bersandar di sini, karena dekat rumah dari pada di sana,” ungkapnya. (kom/gie)

“Dermaga movable bridge II yang baru diresmikan di Pelabuhan Jangkar ini, merupakan bagian dari percepatan koneksitas di antara pulau-pulau di Madura. Seperti Pulau Sepudi, Pulau Raas dan Kangean serta Kalianget,” kata Gubernur Khofifah, disela melakukan peremian di Situbondo.

Dengan pengembangan dermaga gerak di Pelabuhan Jangkar Situbondo, lanjut Gubernur Khofifah, diharapkan akan berdampak besar pada perkembangan konektivitas antara Jawa dan kepulauan di Madura. “Semoga dengan hadirnya movable bridge II di Pelabuhan Jangkar, maka akan memberikan manfaat yang besar bagi semua,” terang Gubernur.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Khofifah, karena terus memberikan dukungan untuk perkembangan Kabupaten Situbondo. “Terima kasih Ibu Gubernur, ini sungguh luar biasa. Kami akan menghitung dan menyelesaikan hal-hal yang belum terpenuhi. Seperti, pelebaran akses jalan menuju ke Pelabuhan Jangkar. Harapan kami ke depan, pelabuhan penyeberangan ini mampu menjadi penyangga Provinsi Jatim,” kata Bupati Karna.

Pelabuhan Jangkar ini sendiri, tambahnya, merupakan pelabuhan yang strategis dan memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan sebagai pelabuhan regional. Bahkan, bisa nasional yang mampu menjangkau kepulauan Madura, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan bahkan Nusa Tenggara Timur.

Kedalaman perairan di pelabuhan ini, urainya, cukup dalam serta memiliki lokasi strategis dan aman terhadap gelombang. Termasuk, ada tiga Kapal Feri yang melayani dari Pelabuhan Jangkar menuju ke kepulauan di Madura. Yakni, KMP Munggiyango Hulalo melayani Rute dari Pelabuhan Jangkar ke Pulau Kangean – Kalianget dan KMP Satya Kencana dan KMP Dharma Kartika melayani rute dari Pelabuhan Jangkar ke Pulau Sapudi – Kalianget dan Pulau Raas – Kalianget. (her/sit)

Di makam ibunda Sunan Giri ini, setiap tahun juga menjadi jujugan nelayan kupang Desa Balongdowo, Kecamatan Candi menggelar ritual Nyadran. Ratusan bahkan ribuan peziarah datang pada waktu masuk bulan Maulud Nabi Muhammad SAW maupun saat memasuki 1 Muharram. “Potensi dan daya tarik wisatawan untuk datang ke makam Dewi Sekadadu ini cukup tinggi. Ini perlu sentuhan dan konsep pengembangan wisata religi, termasuk wisata air,” ujar Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono kepada Memo X, Selasa (20/10/2020).

Menurut pejabat Pemprov Jatim ini, jika banyak pengunjung yang datang ke Dewi Sekardadu, maka secara otomatis potensi usaha makanan (kuliner) juga bakal berkembang. Saat ini, yang harus dibangun adalah Dermaga. “Karena saya melihat waktu naik perahu sandar penumpang kesulitan untuk turun. Saya sudah minta Camat Buduran untuk segera berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait membuat konsep pengembangan wisata di Kepetingan ini,” tegasnya.

Selain itu, kata Hudiyono musala yang ada di komplek makam putri ayu Dewi Sekardadu jika musim hujan datang selalu kebanjiran. Warga mengusulkan kepada Pj Bupati untuk merenovasi dengan ditinggikan 1 meter lagi agar tidak banjir. “Untuk renovasi peninggian musala akan dikerjakan tahun ini. Saya sudah mendapat laporan dari warga kalau musim hujan musala yang terletak di makam Dewi Sekardadu selalu banjir sampai masuk ke dalam. Nanti akan ditinggikan sekitar 1 meter,” tandasnya. (wan/ono)

Memontum Blitar – Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim pejabat yang bertanggung jawab atas pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung , memang nekad ? Betapa tidak ! Bangunan Shelter salah satu item pembangunan dermaga dengan nilai Rp Rp 4.449 M ditiadakan.

Padahal dalam gambar perencanaan yang didesain PT Geanara Pratama Konsultan, jika proyek dermaga yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar itu terdiri pekerjaaan utama dan pekerjaan penunjang.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan. Namun nyatanya, hingga pekerjaan yang dilaksanakan hingga akhir Januari 2019 dan dicairkan secara penuh diserahkan ke Dishub Propinsi Jatim tanpa dilengkapi shelter.

Hasil investigasi menyebutkan , jika mengacu gambar perencanaan, sheltar sisi utara dan shelter sisi selatan yang berada di Desa Selokajang dan Desa Rejotangan tertera gambar desain shelter harus dibangun shelter ruang tunggu penumpang sebelum menyeberang.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Nyatanya hingga proyek diserahkan ke Dishub Jatim akhir Januari 2019 tak tampak bangunan Shelter. Yudi, PNS staf Dishub Propinsi Jatim menyebut jika proyek shelter akan dibangun tahun mendatang.

Namun ketika didesak mengapa proyek shelter dibangun tahun depan, Yudi yang mengaku mendapat mandat dari PP Kom dan Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim buru-buru meralat pernyataaanya. “ Sebentar telpnya jangan dimatikan, saya tak bertanya kepada Bapak dulu,” katanya.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (3/bersambung)

Setelah ditunggu beberapa saat, Rudi kembali mengontak lewat telepon kantor Dishub Jatim dan menjelaskan kembali mengapa pekerjaan shelter tidak dibangun. Menurut Rudi, pekerjaan shelter itu memang tidak dibangun karena alokasi biaya pembangunan shelter dialihkan untuk pengerukan.

Namun, lagi-lagi Rudi tidak bisa menjelasakan secara detail, ketika ditanya pengerukan yang mana ? Posisi dermaga sisi utara atau selatan. “ Pokoknya pekerjaan pengerukan di dermaga sana. Atau kalau memang kurang jelas silahkan konfimasi ke kantor Dishub,” tutupnya. (ari/yan)

Hal itu tampak pada papan nama proyek yang dipasang di lokasi kegiatan.

Ternyata pelaksaan kegiatan molor dari jadwal yang telah direncanakan. Dalam papan nama tertulis tanggal kontrak 18 September 2018 dengan waktu pelaksaaan 105 hari kerja.

Melihat jadwal waktu pelaksanaan, harusnya pekerjaan itu selesai 25 Desember 2018, tetapi nyatanya pekerjaan itu diselesaikan hingga akhir Januari 2019 atau molor 35 hari kerja.

Ketua LSM JCW Sigit Imam Basuki ST menyatakan harusnya keterlambatan itu tidak perlu terjadi. Mengapa begitu ? Karena proyek dermaga penyeberangan Kabupaten Blitar – Tulungagung itu membawa nama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Hal itu bisa dilihat dari papan nama proyek yang dibiayai APBD Jatim tahun 2018 dengan anggaran Rp 4.449 M. Dalam papan proyek itu disebutkan jika Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D dengan sebelah kiri logo Kejaksaan dan sebelah kanan logo Propinsi Jatim.

” Dalam papan nama itu tertulis Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D. Kami penuh tanya siapa tim TAPI-4D. Kan biasanya yang melakukan tim pengawasan tim TP-4D Kejaksaaan,” tutur .

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Terlepas dari molornya penyelesaian pekerjaan hingga 35 hari itu, Sigit juga menyebut jika ada beberapa pekerjaan yang perlu diinvestigasi guna mencocokan antara perencanaan dengan realisasi di lapangan.

Sigit yang juga seorang kontraktor ini menyebut jika proyek dermaga penyeberangan yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar ini terdapat 2 item pekerjaan. Yakni pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (3/bersambung)

Betulkah item pekerjaan seperti yang disebut Ketua LSM JCW ? Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim ketika dikonfirmasi tidak berada dikantor. ” Bapak tidak ada di tempat. Sedang dinas luar ,”kata wanita petugas piket Dishub Jatim. Rabu (13/2/2019).(ari/yan)

Memontum Blitar – Finishing pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung dengan nilai Rp 4.449 M menjadi perhatian serius tim LSM JCW Indonesia.

Hal itu dilakukan karena sejak awal pembangunan dermaga yang menghubungkan Desa Selokajang dan Desa Rejotangan menuai masalah.

Namun setelah dilakukan perundingan akhirnya pekerjaan dapat dilanjutkan oleh kontraktor pemenang tender.

Ternyata ketika pelaksaan kegiatan, pekerjaan molor dari jadwal yang telah direncanakan, pekerjan dengan tanggal kontrak 18 September 2018 dengan waktu pelaksaaan 105 hari kerja, ternyata hingga Deseember, tutup tahun anggaran 2018. “ Pekerjaan dermaga dikerjakan hingga akhir Januari 2019,” terang Ketua LSM JCW Sigit Imam Basuki MT.

Dengan kondisi pekerjaan yang molor seperti itu, tim LSM JCW mencermati data item pekerjaan dermaga dengan nili Rp 4.449 M.” Kami mencocokan antara desain perencanaan dengan realisasi di lapangan,” ungkapnya.

Untuk itu, beberapa hari harus menginap di Blitar untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan masyarakat.” Untungnya mertua tinggal di Srengat. Jadi beberapa hari bisa leluasa melakukan investigasi di sekitar jembatan Selokajang,” katanya lagi.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Dalam melakukan investigasi itu, Sigit bersama tim terus mencocokan desain gambar perencanaan oleh PT Geanara Pratama Konsultan. “ Dalam proyek dermaga itu ada 2 item pekerjaan. Yakni pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang,” bebernya.

Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan. “ Kami masih melakukan kajian dengan membandingkan data sepecifikasi dan realisasi dilapangan. Kalau sudah final baru kita bisa menyimpulkan perlu tidaknya temuan ini untuk ditindak lanjuti,” terangnya.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Ini sekaligus sebagai pembuktian sejauh mana keterlibatan jaksa dalam mengawasi proyek dermaga yang jau dari pantauan aparat.” Dalam papan nama itu tertulis Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D. Kami penuh tanya siapa tim TAPI-4D. Kan biasanya yang melakukan tim pengawasan tim TP-4D Kejaksaaan,” tutupnya. (fjr/ari/yan)

Memontum Blitar – Tahun 2018 yang lalu Dinas Perhubungan Pemprop Jatim menggelontor dana mendekati Rp 10 M untuk pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung. Sayangnya dengan jumlah anggaran yang begitu fantastis, kecelakaan masih saja terjadi.

Seperti kecelakaan yang terjadi di penyeberangan sungai Brantas di dermaga Desa /Kecamatan Ngunut Tulungagung , Rabu (30/1/2019). Atas kecelakaan yang merenggut 2 nyawa itu, Kadishub Kabupaten Blitar, Toha Mashuri menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati ketika akan memanfaatkan fasilitas penyeberangan di sungai.

SHELTER : Tampak detail shelter proyek dermaga penyeberangan sungai Tulungagung-Blitar yang didesain PT Geanara Pratama Konsultan dan operasional dermaga Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar setelah dilakukan permbaikan hingga di akhir Januari 2019. ( fjr/ ari)

Berdasarkan data yang tercaat di Dishub Kabupaten Bliar , hingga kini ada sekitar 16 titik tambangan atau perahu penyeberangan sungai yang berada di kawasan Blitar Barat hingga perbatasan Kabupaten Tulungagung .

Meski bukan menjadi kewenangannya, namun Dishub Kabupaten Blitar dipastikan terus memantaunya. “Kewenangan memang menjadi milik Pemerintah Pusat. Tapi kita memiliki tanggungjawab moral, sehingga tetap melakukan pemantauan dan juga pembinaan terhadap pengelola Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Kabupaten Blitar,” kata Toha Maskhuri, Selasa (5/2/2019).

Atas pembagian kewenangan dan pengelolaan sungai Brantas yang seperti itu, Budi Sigit , warga Desa Kandangan Kecamatan Srengat, Blitar menyatakan jika pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan proyek sungai Brantas terkesan dipaksakan.

Seperti pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang di tahun ini, untuk 2 dermaga penyeberangan dianggarkan mendekati angka Rp 10 M. Dari nilai itu untuk proyek pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Desa Selokajang Kabupaten Blitar dengan Desa Rejotangan Kabupaten Tulungagung dipatok Rp 4,5 M.

Dengan anggaran sebesar itu Budi, seandainya Dinas Perhubungan Pusat/Propinsi mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masayarakat yang sesungguhnya maka, Kementerian Perhubungan akan melakukan studi kelayakan untuk selanjutanya membangun jembatan dari pada membangun dermaga.

“ Kami heran mengapa dengan nilai sebesar hampir Rp 10 M itu , Dinas Perhubungan Jatim membangung jembatan yang nilai manfaatnya jauh lebih besar dari pada membangun dermaga,” usulnya.

Baca : Sempat Ditolak Warga Karena Tak Sesuai Rencana

Padahal dengan pembangunan dermaga itu akhirnya menyisakan masalah. Terutama terkait teknis dan penyerapan anggaran. Mengapa begitu ? Bila dikaji proyek penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung- Kabupaten dengan item Dermaga, Portal, Selter dan Lampu penerangan jalan masih jauh dari harapan.

“ Faslititas pembangunan dermaga belum terpenuhi semua, shelternya belum dibangun. Atau sudah dibangun tapi hanyut diterjang bencana banjir,” kata Budi berkelakar. (fjr/ari/yan)