Connect with us

Surabaya

Sempat Ditolak Warga Karena Tak Sesuai Rencana

Diterbitkan

||

Sempat Ditolak Warga Karena Tak Sesuai Rencana

Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

 

Proyek pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Desa Selokajang Kabupaten Blitar dengan Desa Rejotangan Kabupaten Tulungagung menemui babak baru. Itu setelah di akhir Januari 2019, tak ada satupun pekerja proyek tampak di lokasi. Mengapa proyek ditinggalkan padahal masih banyak yang harus dikerjakan. Untuk mencari jawabnya, ikuti laporan tim investigasi Memontum.com yang dipaparkan secara bersambung

Perburuan mendapatkan proyek penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung- Kabupaten Blitar berjalan begitu ketat. Buktinya ketika pada 2018lalu, LPSE Dinas Perhubungan Propinsi Jatim membuka lelang diikuti 61 peserta. Lelang dengan pagu Rp 4.516.800.000,00 akhirnya dimenangkan PT Duta Ekonomi, Jalan Melatino Sampang dengan harga penawaran Rp 4.449.000.000,00. Begitu mendapatkan SPK dari PPKom, kontraktor langsung bergerak ke lokasi proyek.

Namun, ketika akan memulai pekerjaan dermaga penyeberangan, ditolak oleh Kepala Desa setempat. Hasil inevestigasi dilapangan menebutkan, penolakan itu dipicu kekkecewaan warga karena titik dermaga penyeberangan tidak sesuai dengan yang diusulkan pada tahun 2016.

KONTRAS :   Tampak depan gambar proyek dermaga penyeberangan  sungai Tulungagung-Blitar yang didesain konsultan  PT Geanara Pratama Konsultan dan finishing dermaga penyeberangan  di akhir Januari 2019 yang sudah ditinggalkan kontraktor. (dok/ari)

KONTRAS : Tampak depan gambar proyek dermaga penyeberangan sungai Tulungagung-Blitar yang didesain konsultan PT Geanara Pratama Konsultan dan finishing dermaga penyeberangan di akhir Januari 2019 yang sudah ditinggalkan kontraktor. (dok/ari)

Karena penolakan itu, pekerjaan tersendat beberapa saat. Dan bisa dimuia setelah dilakukan perundingan yang membahas tentang penetapan lokasi dermaga penyeberangan. Kamis (9/11/2018). Saat itu, pertemuan dihadiri Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung. Muspika kedua belah pihak yakni Blitar dan Tulungagung serta dari Pemerintahan Desa Rejo Tangan dan Selokajang dua desa yang ditempati lokasi dermaga penyeberangan.

Dari pertemuan itu akhirnya disepakati jika pembangunan dermaga dilaksanakan di sebelah barat dan bukan di sebelah timur. Titik lokasi dermaga ini sesuai dengan proposal yang diajukan ke Dishub Jatim.

Atas kesepakatan itu, PT Duta Ekonomi selaku pemenang tender langsung melakukan action. Dan karena star pekerjaan molor sesuai dengan jadwal, akhirnya hingga akhir Desember 2018, pekerjaan tidak bisa diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan PT Geanara Pratama Konsultan, selaku konsultan perencana pekerjaan Pembangunan Dermaga Sungai Lintas Blitar-Tulungagung. (ari/yan)

 

Politik

Eri Cahyadi Janjikan Sinergitas Pengusaha dan Pemkot

Diterbitkan

||

Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi paparkan visi misinya di hadapan pengusaha.
Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi paparkan visi misinya di hadapan pengusaha.

Memontum Surabaya – Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjanjikan sinergitas serta kolaborasi antara pengusaha serta pemerintah kota. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama pengusaha, Selasa (27/10).

Menurut Eri, selama ini pemkot selalu berupaya untuk berjalan bersama pengusaha. Hal itu demi meningkatkan perekonomian warga. “Saya melihat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai roda penggerak utama perekonomian. Sehingga, sudah seharusnya UMKM berada di bawah dan dibantu pemkot,” kata dia.

Eri melihat besarnya kesempatan anak muda untuk memulai usaha. Namun, sayangnya mayoritas anak muda lebih condong untuk menjadi karyawan. Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) itu menjanjikan peminjaman permodalan bagi siapapun yang ingin memulai usaha.

”Jadi misalnya mau pinjam senilai 2 juta rupiah, nanti ketika uangnya kembali, uang tersebut akan diputar lagi dan diberikan kepada siapapun yang ingin memulai usaha,” jelasnya.

Tita, salah satu pengusaha karoseri bertanya mengenai perizinan. Dia menemukan beberapa kesulitan hingga sempat berpikir untuk memindahkan usaha ke wilayah Gresik.

”Saya 10 tahun wiraswasta karoseri. Kendala di legalitas dan perizinan. Tinggal di Benowo. Hampir 200 karyawan mau dinonaktifkan karena legalitas yang kurang. Saya sempat berpikir pindah dari Kota Surabaya karena izinnya susah. Saya berharap perizinan di Surabaya lebih murah dan cepat,” ucapnya.

Menjawab itu, Eri menyatakan, pemkot sudah berupaya untuk mempercepat dan mempermudah perizinan. “Ke depannya, perizinan akan dipermudah dan dipercepat. Akan ada perubahan kalau saya jadi wali kota. Harusnya tidak ada bedanya antara pemohon dan pemberi izin,” tutup eri. (ace/ono)

 

Lanjutkan Membaca

Berita

Gerakan Reformasi Jember Demo Hingga Gubernuran

Diterbitkan

||

DEMO: Aksi Gerakan Reformasi Jember (GRJ) di kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan Surabaya.

Memontum Jember – Gerakan Reformasi Jember (GRJ) seolah tidak kenal lelah untuk terus menkritisi pemerintahan Bupati Faida. Tak puas dengan hanya melakukan aksi di Jember, GRJ melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur Jl Pahlawan 110 Kota Surabaya.

Menurut Kordinator Lapangan (korlap) aksi Kustiono Musri, unjuk rasa digelar GRJ untuk mengetahui kelanjutan sanksi gubernur kepada bupati. ”Kita ingin tahu sikap propinsi, gubernur, Pemerintah Jawa Timur terkait sanksi gubernur terhadap bupati, yang melanggar tata kelola pemerintahan,” kata Kustiono, Kamis (27/8/2020) saat dikonfirmasi melalui video.

Usai melakukan unjuk rasa, para pengunjuk rasa kemudian melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemprov, dari Biro Pemerintahan Jempin Marbun dan Inspektorat Helmi Pradana, serta Lilik dari Biro Hukum.

Pada pertemuan tersebut terungkap, Pemprov melakukan upaya maksimal. Pemprov Jatim telah mengusulkan sanksi berat untuk bupati kepada Mendagri dan surat telah dikirimkan ke Kemendagri. ”Secara lisan (pejabat Pemprov menyatakan) bentuk- bentuk pelanggaran yang dilakukan bupati adalah pelanggaran berat. Maka sanksi yang ada ya pemberhentian,” kata Kustiono menirukan pernyataan pejabat Pemprov Jatim.

Namun Kemendagri justru mengembalikan ke Pemprov Jatim agar melakukan pembinaan kepada Bupati Jember Faida. ”Tadi sempat terucap Pemprov kebingungan karena telah berkali-kali melakukan pembinaan, yang belum dilakukan ‘pembinasaan’, itu sempat terucap,” kata Kustiono.

Kustiono juga mengatakan pernyataan pejabat propinsi membuktikan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh bupati saat ini.”Mekanisme di birokrat yang saling lempar membuat (bupati) belum (disanksi),”katanya.

Terungkap juga jika selama ini DPRD Jember telah melakukan upaya-upaya agar Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan permasalahan pelanggaran tata kelola pemerintahan dengan memberikan sanksi kepada Bupati Faida.

Diketahui DPRD Jember sendiri 22 Juli 2020 lalu telah memakzulkan Bupati Faida. Pemakzulan dilakukan karena bupati dinilai telah melakukan pelanggaran tata kelola pemerintahan dan melanggar peraturan perundang-undangan. (vin/syn)

Lanjutkan Membaca
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement

Terpopuler