Menurut Kordinator Aksi, M Faizi, aksi ini merupakan bukti bahwa pemerintah setempat, selama ini tidak mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh MPR MR. Diketahui, MPR merupakan organisasi yang konsen terhadap isu kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal.

Massa aksi menduga, Bupati Sumenep takut dan tidak punya nyali terhadap penguasa tambang ilegal. Faizi beralasan, bahwa aksi bisu ini sebagai metamorfosa diamnya negara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tambang ilegal.

“Kami menduga bupati takut terhadap penguasa tambang ilegal,” katanya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Selain itu, lanjutnya, aksi diam seribu bahasa yang dilakukan MPR Madura Raya, sebagai bentuk rasa pesimis kepada Bupati Sumenep. Mereka menilai, bupati tidak akan mendengarkan saran, kritik dan masukan dari masyarakat berkaitan dengan persoalan galian C iligal.

“Jadi, dari pada kita teriak-teriak dan tak didengarkan oleh bupati, lebih baik kita melakukan aksi bisu. Massa aksi membentangkan poster keluh kesah dan jeritan masyarakat kecil,” ucapnya.

Dirinya berharap, Bupati Sumenep sebagai pimpinan tertinggi dalam pengambilan kebijakan daerah, dapat mendengar aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Sebab, masyarakat makin resah terhadap aktivitas tambang galian C ilegal itu. “Semoga bupati bisa mendengar,” harapnya.

Kendati demikian, mereka tetap membawa beberapa tuntutan untuk disampaikan kepada Pemkab Sumenep. Diantaranya, melakukan penutupan terhadap galian C iligal, sanksi pemiliknya sesuai UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Pasal 158 serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (dan/gie)

“Mana Bupati Sumenep yang katanya akan menuntaskan tambang galian C ilegal di Sumenep. Kok tidak menemui kami,” kata Kordinator AMS, Maksudi, Rabu (16/02/2022). Mahasiswa sempat kecewa karena tidak ditemui oleh Bupati Sumenep. Mereka hanya ditemui oleh beberapa perwakilan dari Pemkab Sumenep. Hal ini lantas membuat mahasiswa kecewa dengan menyampaikan aspirasinya lewat orasi di halaman Kantor Bupati Sumenep.

Maksudi juga menyampaikan, pada aksi demontrasi sebelumnya, Bupati Sumenep sudah membuat kesepakatan dengan mahasiswa untuk menyelesaikan problem tambang ilegal galian C. “Saat kita menggelar aksi pada Selasa (25/01/2022) dengan meminta Pemkab Sumenep menindak tegas penambang galian C ilegal Sumenep, sudah ditandatangani Bupati,” terangnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Namun, hingga kini Pemkab Sumenep melalui dinas terkait belum melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hasil investigasi mahasiswa, tambang galian C ilegal tersebut hingga kini masih terus melakukan aktivitas penggalian.

Dengan begitu, kerusakan terhadap lingkungan masih menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar lokasi. Untuk itu, ia meminta Pemkab setempat agar melakukan langkah-langkah cepat untuk menertibkan atau penutupan terhadap aktivitas tambangl galian C ilegal itu. “Kalo Bupati Sumenep tetap tidak menertibkan galian C ilegal, kami AMS akan gelar demo besar-besaran di Kabupaten Sumenep,” tegasnya. (dan/gie)

Mengingat, jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat setempat serta jalur menuju salah satu sekolah. Warga menuntut, agar pihak pertambangan segera memperbaiki jalan tersebut.

Salah satu warga, Kiranto, mengatakan jika jalan ini rusak akibat lalu lalang truk bermuatan galian C. Hingga berdampak rusaknya jalan menuju perkampungan warga.

“Kita sebagai warga sangat terganggu atas mobilitas truk yang mengangkut muatan padas ini. Kami hanya meminta agar jalan ini segera diperbaiki,” ucapnya, Sabtu (12/02/2022).

Sementara itu, Kepala Desa Prambon, Suwarji, mengatakan jika hari ini warga sengaja menutup akses jalan. Warga meminta agar pihak penambang segera memperbaiki jalan tersebut.

“Selama ini pihak penambang belum ada realisasinya padahal dulu pihak penambang pernah menjanjikan perbaikan jalan ini,” terang Suwarji.

Namun tak berselang lama, pihak penambang datang ke lokasi dan berembug dengan warga terkait jalan rusak tersebut. “Dalam pertemuan yang berlangsung beberapa jam, akhirnya pihak penambang bersedia untuk memperbaiki jalan itu,” katanya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Pelaksana tambang galian C, Kukuh menyampaikan jika hal itu sudah direncanakan. Akan tetapi, mengingat saat ini masih masuk musim hujan. Pihaknya memperhitungkan secara teknis bagaimana dan kapan akan dilaksanakan perbaikan jalan itu

“Tadi setelah berbicara dengan warga, kami tentu tidak menutup mata dengan keadaan yang sekarang ini, secara teknis yang telah disepakati warga, jalan akan kami rambat dengan ukuran lebar 3,5 meter dan ketebalan 25 cm dan panjang 350 meter. Ini akan kami lakukan dua minggu kedepan,” jelas Kukuh.

Selain pihaknya akan memperbaiki jalan, bentuk kompensasi terhadap warga yang berdampak juga sudah dilakukan. Sementara kegiatan tambang sudah berjalan 4 tahun.

“Soal kompensasi dalam bentuk uang tentu kami sudah lakukan kepada warga yang berdampak, selain dari pada itu kami bangun juga gapura depan dan pos tempat berkumpul. Bahkan, ada sebagian warga yang kami pekerjakan di tempat pertambangan, ya setidaknya untuk membantu ekomoni masyarakat dan kelangsungan hidup berjalan dengan lancar,” paparnya.

Dalam aksinya ini, warga juga membentangkan spanduk yang bertuliskan “perbaiki jalan kami untuk kepentingan bersama, penuhi hak kami tepati janjimu”. (mil/sit)

Korlap aksi, M Thohir menagih janji pemerintah agar memberikan sanksi terhadap pemilik tambang galian C di Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar dampak kerusakam dari tambang galian C itu segera diperbaiki.

“Aksi pertama itu kami membawa 4 tuntutan. Yakni, tutup tambang galian C ilegal di Desa Gadu Barat, revitalisasi lingkungan yang rusak, perbaikan jalan yang rusak, berikan sanksi pada pemilik tambang galian C tersebut,” ujarnya.

Masih menurut Thohir, tuntutan sebelumnya memang sudah dipenuhi oleh Pemkab. Namun kali ini ia meminta agar Pemkab segera memberikan sanksi terhadap pemilik Galian C itu. Karena itu, pihaknya mengajak Bupati Sumenep untuk melaporkan pemilik galian C ilegal tersebut.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Menurutnya, Bupati Sumenep harus berani memberantas tambang ilegal. “Kami akan kawal pelaporan ini ke Polres setempat. Dengan pelaporan ini, kita jadi percaya bahwa pemerintah serius memberantas tambang ilegal. Namun, Jika hari ini Pemkab tidak berani melaporkan, kami menduga Pemkab telah bersekongkol dengan pemilik galian C itu,” ujar Thohir.

Pemilik galian C itu, lanjut Thohir, sudah jelas melanggar hukum dalam Pasal 158 Undang-undang No 3 tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 35 dipidana dengan ancama hukuman penjara paling lama 5 tahun. Juga denda paling banyak Rp 100 miliar,” ujarnya. Untuk diketahui, aksi tersebut tidak ditemui oleh Pemkab Sumenep. (dan/edo/gie)

Aksi itu, dilakukan untuk mendesak Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, menindak tegas galian C ilegal di Kabupaten Sumenep. Pasalnya, aktivitas tambang galian C dianggap dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam khususnya pada lingkungan sekitar.

Menurut Korlap Aksi, Maksudi, mengatakan adanya galian C ilegal itu potensi longsor akan semakin besar. Sebab, bekas dari galian C itu membuat lingkungan sekitar menjadi rusak.

“Kedatangan kami ke sini, untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Terutama, terkait kerusakan lingkungan akibat tambang galian C ilegal yang bebas beroperasi tanpa adanya penindakan sama sekali oleh pemerintah,” teriaknya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Maksudi menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, membiarkan adanya galian C ilegal itu terus meluas. Padahal, dirinya beranggapan aktivitas itu sangat merugikan bagi masyarakat sekitar.

“Ini sangat jelas merugikan kepada masyarakat, kenapa pemerintah seperti membiarkan penambangan itu beroperasi,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Maksudi meminta Bupati Sumenep untuk menertibkan dan menutup tambang Galian C ilegal di Kota Keris. “Jika Bupati Sumenep benar-benar menjalankan tagline ‘Bismillah Melayani’. Maka tutup semua Galian C Ilegal di Kabupaten Sumenep. Serta melakukan perbaikan terhadap kerusakan alam bekas Galian C itu,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, memberikan apresiasi atas aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sumenep. Dirinya berjanji akan mengawal penertiban galian C itu.

“Saya berterima kasih atas aspirasi teman-teman mahasiswa. Kita pasti akan kawal penertiban Galian C ilegal ini,” kata Bupati Fauzi, di Ruang Rapat Graha Adhirasa Pemkab Sumenep. (dan/edo/sit)

Kepala Desa Gadu Barat, Sakdi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan penambangan Galian C itu tidak ada izin pada desa. “Maaf, mas. Saya tidak bisa menjelaskan hal itu. Karena, saya tidak tahu. Intinya, tidak ada izin ke desa,” ujarnya singkat melalui via telefon.

Menurut keterangan warga setempat, yang tidak mau disebut namanya, mengatakan jika pihaknya dan warga mengeluhkan atas kegiatan penambangan Galian C itu. Pasalnya, debu yang dihasilkan kendaraan berat yang melintasi Jalan Desa Gadu Barat, menyebabkan debu dan jalanan menjadi kotor dan licin. Apalagi, karena saat ini masuk musim hujan.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

“Ini jelas sangat meresahkan masyarakat, juga sangat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat. Selain jalan yang rusak, jalanan menjadi licin,” kata seorang warga, Minggu (21/11/2021).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa lokasi penambangan itu, juga berdekatan dengan Makam Kramat, yang dianggap mistis oleh masyarakat setempat. “Di samping lokasi penambangan itu, ada makam kramat Gung Pandha’ (Bhuju’ gung pandha’). Kami selaku masyarakat Desa Gadu Barat, sangat resah dengan adanya kegiatan penambangan ini,” tambahnya.

Bahkan, terangnya, kegiatan tambang Galian C itu juga sempat diberhentikan oleh pihak polsek setempat. “Itu hanya berhenti dua hari saja. Sekarang, sudah melakukan kegiatan kembali,” terangnya. (dan/edo/sit)

Mereka, juga dihadang mobil yang dilakukan sekelompok warga di lokasi pertambangan galian C milik PT Imam Solichin di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo Kota, Kabupaten Situbondo, Rabu (30/06) tadi.

Baca juga:

• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian

Beberapa warga yang teridentifikasi, diketahui berinisial (BN) asal warga Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo Kota dan (YY) warga setempat. Ternyata, aksi itu dipicu karena diduga saling klaim memiliki lokasi pertambangan lokasi pengambilan yang dilakukan oleh dump truck.

Aksi penghadangan dump truk pengangkut material galian C yang dilakukan salah satu kelompok warga, adalah karena beralasan bahwa lokasi pertambangan tersebut masih bermasalah.

Dan pihaknya, mengklaim kepemilikan atas hak tanah masuk pada area miliknya serta untuk menyelamatkan lingkungan hidup, juga tempat tinggal mereka dari dampak negatif yang dimunculkan tambang galian C di area Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo Kota, Kabupaten Situbondo.

Dalam aksi itu, sekelompok warga menutup akses jalan dump truk pengangkut material galian C, dari hasil pertambangan. Kontan, aksi ini membuat ramai. Sehingga, aparat kepolisian dari Polres Situbondo, Kabag Ops, Kompol Yatno Mardi SH, bersama anggota dan Kapolsek Situbondo Kota, Iptu Budiarto SH, bersama anggotanya, pun turun ke lokasi kejadian.

Warga yang ada di lokasi, pun akhirnya dihalau aparat keamanan dari kepolisian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kepala Desa Kotakan, Suriwan, mengatakan awalnya tidak ada masalah dengan adanya aktivitas tambang. Namun, setelah ada saling klaim wilayah batas, akhirnya memunculkan masalah.

“Ini permasalahan sudah tingkat kabupaten. Oleh karena itu, kami meminta pihak kabupaten maupun DPRD, untuk turun ke bawah mengecek kondisi lapangan. Apalagi, antara pemilik lahan pertambangan tersebut sama-sama saling klaim kepemilikannya dan diharapkan secepatnya selesai, serta beroperasi kembali,” kata Kades Suriwan.

Kapolres Situbondo, AKBP Ach Imam Rifai SH SIK M PICT M ISS, melalui Kabag Ops Kompol Yatno Mardi SH, mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan yang timbul. Apa yang terjadi, adalah hanya kesalahpahaman.

“Mulanya, mereka belum memahami tentang tambang. Sehingga, ada kemelut antara dua orang dan kami fasilitasi di Mapolsek Situbondo Kota, agar dapat menemukan solusi,” sebut Kompol Yatno. (mam/ed2)

Seorang pengendara sepeda motor yang kebetulan melintas di Jalan Raya depan Mako Polsek Situbondo Kota Kalibagor arah Bondowoso, Riyan (38), mengatakan bahwa dirinya atau kendaraan lain, menjaga jarak ketika bertemu dengan truk pengangkut galian C. Masalahnya, selain matrial banyak yang jatuh dan beresiko terhadap pengendara seperti sepeda motor, debu juga mengganggu pandangan sepeda motor.

Baca juga:

• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian

“Kalau saya, pasti debu dan matrial yang berserakan di jalan. Karena sepeda motor, butuh keseimbangan. Saya berharap, pihak terkait supaya menertibkan dan memberikan tindakan bagi sopir dump truk yang nakal tersebut. Soalnya, ini meresahkan masyarakat dan mengganggu pandangan pengendara lainnya,” ujar Riyan, Sabtu (12/06) tadi.

Keterangan tidak jauh berbeda, disampaikan warga sekitar Jalan Raya Kalibagor, Kecamatan Situbondo Kota, Hotim (53). Pihaknya mengeluhkan dengan adanya bercecernya tanah urug yang bercampur pasir batu di depan rumahnya. Sebab, akan membahayakan keselamatan bagi pengendara yang melewati maupun rumah warga yang ada di pinggir Jalan Raya Kotakan-Kalibagor arah Bondowoso.

“Harapannya, ada penindakan terhadap para sopir Dump Truk pengangkut tanah urug bercampur pasir hasil pertambangan galian C yang lalai menutupi bak truck dengan baik atau tidak rapi,” imbuhnya.

Pantauan wartawan memontum.com, kebanyakan puluhan dump truk tidak berupaya untuk menutup matrial muatan dengan terpal. Seperti halnya, aktivitas dump truck pengangkut tanah urug yang melewati jalan arah dari Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo Kota. Tanah urug galian C yang ditambang di wilayah perbukitan di wilayah Kecamatan Situbondo Kota itu, diangkut melewati ke Jalan Raya Situbondo-Bondowoso. Sepanjang jalan, tanah urug bercampur kerikil selalu berjatuhan di jalan.

Kepala Dishub Kabupaten Situbondo, Drs Tulus Prijatmadji, mengatakan bahwa pihaknya sudah seringkali memberikan surat edaran dan peringatan kepada para sopir maupun pengusaha angkutan matrial. Tujuannya, supaya menutup bak dump trucknya, apabila memuat pasir, tanah urug maupun kerikil.

“Sudah sering kami mengingatkan mereka agar menutup bak truck kalau muat material agar tidak tumpah dan berceceran di jalan. Karena sangat membahayakan pengendara lainnya,” ujar Kepala Dishub. (mam/ed2)

Komisi III DPRD Sumenep, H. Latif, mengatakan eksploitasi tambang galian C dalam jangka panjang berpotensi terjadinya kerusakan ekologis.

Apalagi faktanya, investor atau penambang galian C itu belum mengantongi ijin penambangan atau ilegal. Keberadaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep harusnya memfasilitasi para investor tambang Galian C.

“Padahal, tambang galian C jadi bahan material kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Bahkan jadi kebutuhan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur,” katanya.

Baca juga: Pulau Kangean Tak Merata Tersentuh Listrik, Formaka Luapkan Aspirasi ke DPRD Sumenep

Politisi PPP ini menegaskan pemerintah harus lebih serius terutama terkait pengurusan perijinan. Meski tambang galian C itu menjadi ranahnya provinsi, Pemkab Sumenep tidak harus lepas tangan. Cari solusi dalam pengurusan ijin agar para penambang itu menjadi legal.

Latif mengatakan, pemkab dalam menyikapi pengusaha tambang galian C harus ada pemetaan lokasi atau jenis usaha.

“Tambang galian C, pemerintah harus ada pemetaan, lokasi dan jenis usahanya,” ujarnya.

Wakil Rakyat Dapil I ini, menegaskan pemerintah diminta untuk mempercepat pengurusan ijinnya.
“Pemerintah jangan lepas tangan agar bisa memfasilitasi pengurusan ijinnya. Sehingga hasil eksploitasi tambang Galian C, pajaknya juga bisa masuk PAD,” ujarnya.

Selain itu, Kata H. Latif, walaupun dalam perijinan kewenangan Pemprov Jatim yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Namun di daerah sendiri harus diakomodir.

“Perdanya berdiri sendiri agar semua bisa terakomodir pemetaan tambang galian C,” harapnya.

Sementara, Praktisi hukum dan lingkungan hidup, Syafrawi mengatakan Pemkab Sumenep harus lebih proaktif memfasilitasi pengusaha tambang terkait pengurusan ijin penambangan ke Pemprov agar para penambang menjadi nyaman.

Padahal, kata dia, Pemkab bisa jadi tahu data tambang ilegal. Sebab area tambangnya ada di Sumenep. Bisa melakukan kerjasama dengan pihak Dinas ESDM Pemprov.

“Dalam aturannya sudah jelas, setiap penambang galian C harus punya ijin usaha pertambangan (IUP),” ujar Syafrawi.

Bahkan, bagi penambang ilegal itu ada ancaman pidananya dan sanksi denda yang cukup besar. “Saya tidak yakin kalau pemkab tidak tahu. Apakah penambang galian C di Sumenep legal atau ilegal,” tanyanya. (edo/ed2)