“Hari ini, DPRD Trenggalek melaksanakan rapat paripurna internal yang menyangkut pokok-pokok pikiran dalam rangka persiapan rangkaian pembahasan APBD Tahun 2024. Dimana ini juga merupakan rancangan awal pembangunan di Kabupaten Trenggalek,” ungkap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, saat dikonfirmasi Senin (06/03/2023) siang.

Adapun jumlah pokok-pokok pikiran yang sudah masuk di Sekretariat DPRD, sejumlah 1.583 usulan kegiatan dari enam fraksi. Dimana usulan tersebut, berasal dari reses anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Nantinya, pokir itu akan diperjuangkan anggota DPRD agar diakomodir dalam APBD tahun depan.

“Kita ingin semuanya clear dan bisa disetujui dalam rapat ini. Kita juga tau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2022 cukup tinggi, yakni Rp 284,5 miliar. Makanya ini yang akan menjadi pembahasan kedepannya. Sehingga kita bisa tau, Silpa ini bersumber dari mana saja. Apakah dari sisi perencanaannya atau pengawasan pemerintah daerah terhadap proses perencanaan APBD,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, beberapa Komisi juga menyatakan Silpa tahun lalu cukup siginifikan. Dijelaskan salah satu Ketua Komisi, tinggi angka Silpa tahun 2022 lalu, terjadi karena pemenang lelang tidak bertanggungjawab. Sedangkan yang menaungi pemenang lelang, ini adalah Pemerintah Daerah. Jadi Pemerintah Daerah harus tegas dalam proses lelang berlangsung dan harus ditegakkan sesuai regulasi yang ada.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Jika kemudian pemenang lelang tidak bertanggung jawab. Pemerintah Daerah harus bersikap tegas dan kejadian serupa juga pernah terjadi di tahun tahun sebelumnya. Pada dasarnya, semua bisa diprediksi. Ketika pemenang lelang ada indikasi dia tidak mampu merealisasikan, seharusnya Pemkab tidak memenangkannya,” jelas Agus.

Diterangkan Politisi PKS ini, jika Pemerintah Daerah tidak harus memenangkan proses lelang kepada penawar terendah. Jika pemenang lelang diputuskan hanya berdasarkan penawaran terendah, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat. Sehingga, ini yang menjadi perhatian dan kekhawatiran wakil rakyat. Mengingat, masih banyak infrastruktur di Kabupaten Trenggalek yang perlu diperbaiki, namun hal itu tidak menjadi perhatian sehingga menyumbangkan Silpa yang cukup besar.

“Makanya kita akan lebih memperhatikan semua proses perencanaan agar lebih matang. Sehingga tidak ada lagi celah agar terjadi hal semacam ini. Yang jelas kita akan detailkan permasalahan Silpa itu dimana,” imbuhnya.

Disinggung terkait adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana, Agus menyebut jika ada beberapa pandangan secara kasar dari anggota DPRD. Karena dalam proses penganggarannya akan muncul beberapa kegiatan beserta nominalnya.

“Salah satu sisi kelemahan kita ketika proses penganggaran di awal KUA PPAS atau di pembahasan awal APBD itu satu kegiatan sudah muncul nominal, tapi dalam proses perjalanan ada usulan usulan lain masuk,” kata Agus.

Ketika APBD diputuskan dan disahkan, lanjutnya, DPRD tidak lagi mengetahui sampai detail kegiatan dan nominalnya. Sehingga hal itu terkesan ada pemotongan dalam realisasi APBD. “Sebenarnya kita kurang detail sebelum pengesahan APBD. Dan hal ini akan menjadi catatan kita nanti di proses pembahasan APBD tahun 2024. Jadi sebelum pengesahan, kita akan detailkan kegiatan apa saja dan berapa anggaran yang ditentukan untuk kegiatan,” paparnya. (mil/sit)

Mereka adalah Abd Aziz, Khairul Umam, Syafiuddin, Moh Zainal Arifin dan HM Lutfi kelimanya merupakan politisi PKB. Abd Rasyid Fansori, Ainol Yakin, Zamahsyari dan Ali Masykur yang merupakan politisi PPP juga tidak kebagian jatah pokir.

Baca Juga:

• 27 Pensiunan Perumdam Pamekasan Lakukan Gugatan Perdata ke Pengadilan
• 21 Pejabat Eselon II Dimutasi, Bupati Pamekasan Sampaikan Demi Penyegaran
• Pemkab Pamekasan Salurkan BLT DBHCHT untuk Ribuan Petani Tembakau
• Gunakan Bahasa Madura, Bupati Pamekasan Pimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-495 Tahun

Politisi Gerindra terdapat 2 orang yang tidak menerima jatah. Keduanya adalah Doni Febrorur Rasyid dan Ismail A Rahim. Sedangkan Partai Demokrat berjumlah 3 orang. Yakni, Deajeng Pangestu, Heriyanto dan Ahmad Fauzi.

Politisi Golkar, PKS dan PBB yang tidak mendapatkan kue anggaran berjumlah masing-masing dua orang. Yaitu, Alfian Rhomadani (Golkar) dan Zainal Afandi. Disusul Juma’ah, Husnul Hidayat. Dan,  Moh Komarul Wahyudi dan Hamdi.

Sementara Mohammad Hamidi dari partai NasDem dan Nurul Ahmad Dian Permana Putra dari partai Perindo juga harus berpuasa anggaran pada tahun 2020. Semestinya, anggota yang baru masuk parlemen itu sudah menikmati pokir yang berjumlah sekitar Rp 1 Miliar per anggota pada tahun 2020 lalu.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Khairul Umam, menjawab diplomatis. Umam mengaku hal tersebut tidak perlu dibahas. “Bukan dalam konteks dibicarakan,” katanya kepada media ini, Senin (03/05).

Politisi PKB itu mengatakan, selama itu urgent dan menjadi kebutuhan masyarakat pihaknya pasti memperjuangkan melalui kreasi-kreasi anggota DPRD.

“Saya fikir urgensinya kebutuhan dan kepentingan konstituen, kita perjuangkan melalui beberapa kreasi yang bisa kami lakukan. Kan tidak harus melalui dewan kan?,” jawabnya Diplomatis

Tidak hanya itu, kata Umam, komunikasi itu bisa ke Dinas terkait melalui reses. Sebab, kalau sangat dibutuhkan anggota dewan bisa melaporkan kepada Dinas terkait. “Bahwa masyarakat butuh gini,” terang Khairul Umam.

Selain itu, kebutuhan masyarakat itu didorong melalui beberapa tahapan. Misalnya, melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.

“Tingkat urgensi dan korelasinya masuk? Klo masuk pasti diperjuangkan,” paparnya.

Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan tidak membenarkan dan juga tidak mengiyakan. Namun, dia mengaku pada prinsipnya aspirasi konstituen bisa terpenuhi.

Wawancara media ini dengan Ali masykur, Politisi PPP yang tidak kebagian pokir anggaran 2020 mengaku sudah melupakan hal itu. Yang penting pokir tahun anggaran 2021 miliknya tidak direfocusing. Sebab, jika Pokir 2021 itu dipotong masyarakat yang akan rugi sendiri.

“Saya harap tidak direcofusing. Kalau itu direcofusing berat. Gigit jari. Masyarakat yang rugi bukan kami. Karena itu aspirasi masyarakat. Pokir adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang digelar tiga kali dalam setahun melalui reses,” dalihnya.

Legislator asal Dapil V (Galis, Larangan, Pademawu) itu mengatakan kalau pokir direcofusing bisa jadi aspirasi masyarakat tidak tersampaikan. Sebab, program yang kita usulkan ke Pemerintah berasal dari aspirasi masyarakat saat turun ke dapil melalui reses.

“Usulan kami catat. Dan, diusulkan ke Pemkab sehingga menjadi program. Kalau itu Pokir 2020, yang lalu biarlah berlalu, yang penting kita bahas masa depan,” ucapnya.

Ali mengaku, jatah Pokir yang 2020 tidak akan hilang. Sebab, meski masa jabatan berakhir 2024, programnya bisa berjalan ke 2025. Masih dapat jatah pokir melalui reses. “Melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang realisasinya 2025,” ucapnya. (adi/ed2)

Daftar Anggota DPRD Pamekasan yang tidak kebagian Jatah Pokir 2020.

Dapil 1 (Pamekasan-Tlanakan)

1. Abd Aziz (PKB)
2. Doni Febrorur Rasyid (Gerindra)
3. Alfian Rhomadani (Golkar)

Dapil 2 (Palengaan-Proppo)

1. Khairul Umam (PKB)
2. Ismail A Rahim (Gerindra)
3. Deajeng Pangestu (Demokrat)

Dapil 3 (Batumarmar, Pasean dan Waru)

1. Syafiuddin (PKB)
2. Juma’ah (PKS
3. Abd Rasyid Fansori (PPP)
4. Heriyanto (Demokrat)
5. Hamdi (PBB)