Disampaikan Kepala BKPSDM Kota Batu, Nur Adhim, untuk saat ini jumlah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berjumlah 3.048 orang. Sedangkan, honorer berjumlah 3.000 orang.

“Saat ini jumlah PNS dan P3K di lingkungan Pemkot Batu, ada sebanyak 3.048 dan honorer sebanyak 3.000 orang. Ini, terbagi di 40 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Batu,” terang Adhim, saat ditemui usai Musrenbang 2023 di sebuah hotel Kota Batu, Rabu (08/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Kecanduan Judi Online, Residivis Kambuhan Curi 14 iPhone
• Sosialisasi Program Kejar dan Rabu, Bupati Malang Dorong Pelajar Miliki Rekening Tabungan Sejak Dini
• DPRD Kota Malang Desak Pemkot segera Realisasikan Angkutan Pelajar
• Satpol PP Kota Malang Dalami Dugaan Pelanggaran Izin Toko Miras di Simpang Wilis
• Kejar Realisasi PBB, Bapenda Kota Malang Gencarkan Sambang Kelurahan

Sedangkan kebutuhan pegawai, tambahnya, sudah sesuai dengan Anjab dan ABK. Kemudian, dari analisa tersebut dirasa kekurangan pegawai. Sehingga, diusulkan kebutuhan tambahan pegawai sebanyak 1.500 orang ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera.

Dari 40 SKPD yang ada di Kota Batu, ditegaskan Adhim, semua dinas sebanyak 40 SKPD membutuhkan pegawai lagi. Karena, dari jumlah yang diusulkan semua bertugas di semua dinas.

“Kita setiap tahun mengusulkan. Tentunya, semua dinas masih butuh tambahan pegawai. Dan, tahun ini diusulkan tambahan 1.500 orang pegawai yang terdiri PNS dan P3K,” paparnya. (put/sit)

Berdasarkan keterangan salah satu perwakilan tenaga honorer Puskesmas, Istafiani, menyampaikan bahwa kedatangannya di Kantor Dinas Kesehatan, untuk menyampaikan aspirasi ini. “Ya, kedatangan kami ke sini hanya untuk memastikan pendataan dari Kemenpan, terkait tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer. Pasalnya, saat ini tenaga honorer di Puskesmas-Puskesmas, tidak bisa masuk pendataan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (11/10/2022) sore.

Dirinya berharap, pemerintah bisa bersikap adil. Jika ada pendataan tenaga honorer, semua honorer termasuk Nakes dan non Nakes yang ada di Puskesmas juga ikut didata. “Harapannya pemerintah bisa adil. Kalau ada pendataan yang entah dibuat CPNS atau P3K, itu paling tidak kita juga di data. Tidak hanya, honorer dari instansi di luar Nakes saja yang bisa masuk pendataan,” tegas wanita berhijab ini.

Ista-sapaan akrabnya sangat menyayangkan adanya pembeda ketika ada pendataan uji publik untuk tenaga honorer. Menurutnya, tenaga honorer diketahui sama-sama bekerja dan mendapatkan gaji. Akan tetapi, untuk proses pendataan terlihat dibeda-bedakan.

Kepala Dinas Kesehatan Trenggalek, Saeroni, secara terpisah mengatakan, permasalahan yang menyebabkan pegawai Puskesmas tidak bisa masuk pendataan uji publik, ini adalah sumber gajinya saja. “Kita tahu, jika pegawai Puskesmas itu digaji dari hasil Badan layanan Umum Daerah (BLUD). Sementara itu, sesuai edaran Kemenpan, honorer yang bisa masuk pendataan adalah mereka yang digaji dari APBD,” terangnya

Dikatakan Saeroni, pada dasarnya tenaga honorer dari BLUD belum tercantum di dalam data yang uji publik dari Kemenpan. Dan hal ini yang menjadi pertanyaan para tenaga honorer yang ada di BLUD.

Baca juga :

• Kecanduan Judi Online, Residivis Kambuhan Curi 14 iPhone
• Sosialisasi Program Kejar dan Rabu, Bupati Malang Dorong Pelajar Miliki Rekening Tabungan Sejak Dini
• DPRD Kota Malang Desak Pemkot segera Realisasikan Angkutan Pelajar
• Satpol PP Kota Malang Dalami Dugaan Pelanggaran Izin Toko Miras di Simpang Wilis
• Kejar Realisasi PBB, Bapenda Kota Malang Gencarkan Sambang Kelurahan

“Sesuai surat edaran dari Kemenpan yang ditindaklanjuti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) itu terkait dengan sumber anggaran yang digunakan untuk untuk memberikan honor yang disebut dari anggaran daerah (APBD),” kata Kadinkes Trenggalek.

Sedangkan tenaga BLUD dari Puskesmas, sambungnya, sumber anggarannya dari pendapatan BLUD. Sehingga ketika itu diaplikasikan ke dalam sistem, tidak bisa masuk dalam sistem Kemenpan.

Pihaknya juga menambahkan, terkait permasalahan ini sebenarnya sudah ada kesepakatan, saat ini BKD sudah menyampaikan permasalahan ini ke Kementerian. BKD dan Dinkes juga sudah mengusulkan agar segera ada kebijakan baru. Sehingga tenaga honorer yang ada di Dinas Kesehatan semuanya bisa masuk pendataan dari Kemenpan.

“Dari hasil kesepakatan masih menunggu karena dari hasil temuan tersebut sudah disampaikan ke Kemenpan. Dan kemarin diusulkan bahwa BLUD itu bisa dimasukkan ke dalam sistem pendataan, saat ini masih dikaji di kemenpan. Pada prinsipnya kami dari Dinas Kesehatan sudah mendata keseluruhan, baik pada Dinas Kesehatan maupun RSUD,” ujarnya.

Perlu diketahui, untuk tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan di Kabupaten Trenggalek jumlahnya sekitar 620. Jumlah tersebut, sudah masuk ke dalam pendataan di Kemenkes, akan tetapi yang bisa masuk dalam sistem Kemenpan hanya 161 saja.

Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang tidak masuk dalam pendataan pihaknya, masih menunggu keputusan dari pusat. “Kita masih menunggu keputusan lebih lanjut, semoga dalam waktu dekat ini ada kebijakan yang baru sehingga tenaga BLUD dari Puskesmas bisa masuk ke datanya Kemenpan,” jelas Saeroni. (mil/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam apel itu mengatakan jika penghargaan tersebut diberikan atas raihan Predikat A yang dicapai. Lokus yang dilihat, menurutnya melalui pelayanan publik dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

“Jadi, itu penilaian Kemenpan RB mendorong bahwa OPD yang nilainya A, kita kuatkan. Alhamdulillah, di dua lokus itu mendapatkan nilai yang sangat bagus,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Menurutnya, Kemenpan RB menilai dari Standart Operasi Prosedur (SOP) di dua lokus tersebut. Bagaimana praktiknya ketika di lapangan, sesuai atau tidak dengan Surat Peringatan (SP), lalu bagaimana dengan di masyarakatnya.

“Yang dilihat itu SOP dari kita, dari masyarakat dan dikonfrontir. Benar tidak SPnya sekian, benar atau tidak praktik di lapangan seperti itu. Itu domainnya Kemenpan RB dan alhamdulillah di dua (dinas, red) itu lokusnya A,” terangnya.

Baca juga :

• Kecanduan Judi Online, Residivis Kambuhan Curi 14 iPhone
• Sosialisasi Program Kejar dan Rabu, Bupati Malang Dorong Pelajar Miliki Rekening Tabungan Sejak Dini
• DPRD Kota Malang Desak Pemkot segera Realisasikan Angkutan Pelajar
• Satpol PP Kota Malang Dalami Dugaan Pelanggaran Izin Toko Miras di Simpang Wilis
• Kejar Realisasi PBB, Bapenda Kota Malang Gencarkan Sambang Kelurahan

Wali Kota Sutiaji menjelaskan, bahwa pihaknya akan berupaya untuk terus mendorong dan ada penilaian, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Supaya, nilai OPD di Kota Malang bisa lebih baik lagi dan bisa terus dikuatkan.

Dirinya mengibaratkan, jika sistem pemerintahan dan pengendalian di Kota Malang, seperti orang naik pesawat. Pasalnya, jika berada di dalam pesawat, kesannya terlihat tidak jalan. Namun, orang melihat pesawat dari luar, maka jalannya seperti laju. Sehingga, dirinya berpikir bahwa orang luar melihat Kota Malang adalah kota yang bagus dan maju.

“Orang naik pesawat itu, kan orang yang ada di dalam, seolah melihat pesawatnya tidak berjalan. Namun, berbeda dengan orang yang di luar. Dilihatnya kok banter (kencang, red) lajunya. Jadi, saya berfikir orang luar melihat Kota Malang, itu melihatnya adalah kota bagus dan maju. Makanya, kita akan terus tingkatkan. Tidak ada kata berhenti, agar masyarakat menjadi tuannya sendiri di Kota Malang,” terangnya.

Dirinya berharap, ke depan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Malang. (hms/cw2/sit)

“Hari ini kita menerima aspirasi dari perwakilan petugas UKS. Mereka menanyakan nasibnya sebagai tenaga honorer yang dikhawatirkan akan hilang karena kepastian induk dan aturan terbaru. Sedikitnya, ada 57 petugas UKS baik di jenjang SD, SMP maupun SMA. Akan tetapi yang datang kali ini, perwakilan dari tingkat SMP dan SMA,” tegas Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, Jumat (18/02/2022) pagi.

Dikatakan Samsul, status petugas UKS dari sejak awal berdirinya di tahun 2005 lalu sampai saat ini mengambang. Artinya selama kurang lebih 15 tahun, petugas UKS ini masih kebingungan diambang 2 OPD, apakah Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan.

Baca juga:

• Kecanduan Judi Online, Residivis Kambuhan Curi 14 iPhone
• Sosialisasi Program Kejar dan Rabu, Bupati Malang Dorong Pelajar Miliki Rekening Tabungan Sejak Dini
• DPRD Kota Malang Desak Pemkot segera Realisasikan Angkutan Pelajar
• Satpol PP Kota Malang Dalami Dugaan Pelanggaran Izin Toko Miras di Simpang Wilis
• Kejar Realisasi PBB, Bapenda Kota Malang Gencarkan Sambang Kelurahan

“Karena kita tahu dari awal, petugas UKS ini ditugaskan oleh Dinas Kesehatan. Tetapi, SK yang diterima dari Dinas Pendidikan,” imbuhnya.

Disampaikan petugas UKS, mereka mengeluhkan adanya surat edaran dari Kemenpan RB yang ditindaklanjuti oleh SK Bupati. Surat tersebut tentang keputusan tidak bisa menerima honorer dan akan memberhentikan honorer yang telah ada secara bertahap hingga tahun 2023.

“Dari status yang belum jelas ini, mereka menanyakan posisi induk pengabdian mereka dan bagaimana nasib mereka kedepannya,” kata Politisi PKB ini.

Untuk menindaklanjuti keluhan para petugas UKS ini, pihak DPRD akan mengundang kedua dinas tak lain adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk mengetahui dimana dinas pengampu para petugas UKS. Pada prinsipnya, petugas UKS ini ingin menanyakan keberadaan statusnya. Terlebih saat ini untuk tingkat SMK dan SMA telah diambil alih oleh provinsi, ditambah komunikasi yang mereka lakukan ke provinsi saat ini dirasa sangat sulit.

“Karena kita masih sekedar tahu persoalannya, maka akan memfasilitasi mereka dengan mengundang dinas terkait dalam waktu dekat,” tegasnya.

Samsul menyampaikan, kedepannya DPRD akan memfasilitasi hal ini. Mengingat para petugas UKS merupakan program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Khususnya pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, kemampuan hidup sehat bagi warga sekolah.

“Seperti yang kita tahu jika tugas mereka juga cukup berat terutama tentang kesehatan, karena sekolah juga menerapkan program sekolah Adiwiyata. Intinya kita akan menindaklanjuti keluhan mereka untuk dicarikan solusi yang terbaik untuk nasib mereka kedepannya,” papar Samsul. (mil/sit)

Setibanya di Mapolres Batu, rombongan dari Kemenpan RB RI yang diketuai Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB RI, disambut langsung Kapolres Batu AKBP Catur C Wibowo, S.I.K.MH bersama beberapa pejabat utama.

Baca juga: Program Tilang Elektronik Diberlakukan Polres Batu, Tiga Titik Jadi Konsentrasi Awal

Kegiatan sosialisasi pelayanan publik oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB RI di Rupatama Mapolres Batu, dirangkai dengan cuplikan video inovasi pelayanan publik Polres Batu. Mulai dari pelayanan SKCK, SPKT, SATPAS SIM, serta penghargaan-penghargaan yang telah diterima oleh Polres Batu .

Dalam paparanya, Kapolres Batu berterima kasih kepada Diah Natalisa, yang berkenan hadir ke Polres Batu, untuk meninjau pelayanan publik yang ada di sini.

“Saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang mau meluangkan waktu berkunjung meninjau Yanlik di Polres Batu. Kami akan terus berbenah memperbaiki apa saja yang masih dirasa ada kekurangan dalam pelayanan kami ke masyarakat, kami juga berterima kasih atas masukanya dari kementerian yang bisa dijadikan modal Polres Batu untuk memperoleh pelayanan Prim,” ujar Kapolres.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB RI, Prof. Dr. Diah Natalisa MBA, pada intinya menyampaikan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik pada lingkup Polres Batu. Banyak perubahan yang sudah dan akan dilakukan oleh Polres Batu, semenjak kedatanganya pada tahun 2018 silam.

“Saya yakin Polres Batu bisa mencapai pelayanan Prima, saya lihat Pak Kapolres yang bersemangat untuk membuat Polres Batu menuju pelayanan prima dengan didukung oleh seluruh anggota, perubahan yang mencolok adalah pembuatan Ruang terpadu SPKT, Call Centre 110, Comand Centre dan Penjagaan yang sat ini dalam tahap pembangunan. Sehingga, nantinya bisa dijadikan sentra pelayanan kepada Masyarakat,” ujarnya.

Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan berjalan searah, berdampak peningkatan bagi kinerja Satker yang lain. Penghargaan bukan menjadi tujuan. Tapi, tujuan utama adalah kepuasan masyarakat yang akan menilai masyarakat sendiri dan instansi lain.

“Kami yakin inovasi di Polres Batu sangat banyak, dan bisa meningkatkan lagi sehingga bisa masuk menjadi salah satu jajaran Top Inovator,” harapnya.

Sebelum neninggalkan Polres Batu, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA, menyempatkan melihat terobosan atau inovasi Mobil Pintar yang digagas oleh Kasat Binmas sebagai solusi untuk membantu mencerdaskan masyarakat di tengah pandemi Covid 19. Karena, keberadaan mobil tersebut dilengkapi dengan ratusan buku yang dapat dibaca oleh masyarakat laksana perpustakaan keliling. (bir/sit)

Itu karena, berdasarkan hasil evaluasi KemenPANRB pada tahun 2020, Disnaker-PMPTSP dan Disdukcapil Kota Malang, meraih predikat A bersama dengan unit penyelenggara pelayanan kabupaten atau kota lainnya yang terpilih.

Sehingga, diraihlah predikat unit penyelenggara pelayanan publik kategori ‘Sangat Baik’ Tahun 2020 DPMPTSP kabupaten atau kota, disematkan kepada pemerintah Kota Malang.

Baca juga: Respon Arahan Gubernur Khofifah, Wali Kota Sutiaji Kuatkan UMKM Melalui E-Commerce

Atas prestasi yang dicapai tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, pun memberikan apresiasi kepada jajaran Disnaker-PMPTSP Kota Malang.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja teman-teman Disnaker-PMPTSP. Terima kasih sudah semangat melayani masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, yang sudah mengapresiasi layanan yang diberikan, kritik dan saran dari masyarakat akan selalu ditunggu guna melecut kinerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ungkap Wali Kota Malang, Jumat (12/03) tadi.

Sebelumnya, Deputi bidang Pelayanan Publik KemenPANRB, Diah Natalisa, menerangkan ada 54 unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) di kementerian dan lembaga yang dievaluasi pada tahun 2020.
Sementara di tingkat provinsi, sebanyak 33 UPP dan di tingkat kabupaten atau kota sebanyak 221 UPP.

“Pelaksanaan evaluasi tahun 2020 berbeda dari tahun sebelumnya. Evaluasi ditingkat pemerintah daerah tidak dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” terangnya.

Baca juga: 5 Strategi Pemkot Malang Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi

Hal tersebut, dimaksudkan dengan pertimbangan agar RSUD dapat lebih fokus terhadap penanganan pandemi. Kemudian tingkat Pemerintah Provinsi, evaluasi hanya dilakukan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Sedangkan pada pemerintah kabupaten atau kota, evaluasi hanya dilakukan pada Disdukcapil dan DPMPTSP,” paparnya. (hms/mus/sit)

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh sebanyak 38 kepala daerah dan disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo.

Komitmen tersebut diharapkan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan berkualitas melalui MPP.

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, menekankan bahwa komitmen ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

“Pada hari ini kami membangun komitmen, Bapak dan Ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.

Menurut Tjahjo, tahun 2021 adalah momentum yang bagus untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.

“Pembangunan Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah, sudah kian gencar dilakukan. Ada 35 MPP telah berdiri di seluruh Indonesia dengan karakteristik sesuai dengan daerah masing-masing

Mulai dari segi pengintegrasian layanan, sistem, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki,” tambahnya.

Baca Juga : Diduga Ada Pengacara Palsu di Malang, STP3 Segera Investigasi

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sendiri sudah mematangkan kesiapan operasional MPP yang ditempatkan di salah satu pusat perbelanjaan, Alun-Alun Mall Kota Malang. Rencananya soft launching akan segera dilakukan di MPP ini pada bulan Agustus tahun 2021.

“Kami minta dipastikan bulan Agustus 2021 soft launching MPP. Tinggal penyempurnaan di akhir” ungkap Wali Kota Malang, Sutiaji.

Lebih lanjut dirinya berharap dengan adanya MPP nantinya dapat mempermudahkan masyarakat dalam mengurus beragam pelayanan dan perizinan.

“Terlebih, lokasinya saya rasa mudah diakses oleh masyarakat, karena ada di pusat kota. Yang terpenting goalnya adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik bisa memangkas birokrasi dan meniadakan calo,” jelasnya.

Tak berhenti sampai disitu, bahkan orang nomor satu di Kota Malang itu ingin dengan berkerja sama dengan Perguruan Tinggi negeri maupun swasta di Kota Malang.

“Saya tadi kepikiran, bagaimana kalau menginisiasi, buka kerjasama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ketika mahasiswa perlu dokumen ijazah maka bisa juga di MPP. Karena kan semua sudah serba terkoneksi dengan database yang ada di perguruan tinggi. Dan hal ini belum di miliki daerah lain,” paparnya.

Disisi lain, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengatakan bahwa setelah adanya refocusing anggaran Covid-19 kemarin, akan ada kurang lebih sebanyak 200 layanan publik yang ditempatkan di lantai tiga Alun-Alun Mall Kota Malang tersebut.

“Kami sudah membahas sejak tahun lalu, sudah banyak instansi yang bergabung. Kurang lebih ada 200 jenis layanan,” kata Erik. (hms/cw1/ed2)

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, usai melakukan penandatanganan komitmen pembangunan Mall Pelayanan Publik dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RBRI), Hall Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (03/02).

“Ini wujud kemudahan dari pemerintah, kemudahan ini harus dibangun oleh semua unsur, semua sektor baik Pemda ataupun instansi vertikal,” terangnya.

Sebagai langkah awal, Wabup yang akrab disapa, Bunda Indah, itu menyebutkan bahwa terlebih dahulu membangun kesamaan visi dengan seluruh jajaran Forkopimda.

Kemudian menyiapkan perencanaannya, termasuk menyiapkan SDM yang handal dan berdedikasi tinggi sehingga tidak ada lagi oknum yang sengaja memanfaatkan atau meminta upah baru pelayanan yang diberikan.

“Harapannya tidak ada suap, tidak ada korupsi atau gratifikasi,” bebernya.

Baca Juga : Krecek Rebung Khas Pasrujambe Lumajang, Rebung Berasa Seperti Daging

Saat ini, pemerintah masih mencari lahan dan lokasi yang nyaman. Dijelaskan Bunda Indah, sudah ada beberapa alternatif pilihan lokasi, diantaranya KWT, Sekitar Gor Wira Bhakti dan gedung Perpustakaan Kabupaten Lumajang.

Sebagai komitmen kepada masyarakat, Mall Pelayanan Publik merupakan salah satu dari 20 janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Lumajang sehingga akan mendapatkan prioritas pembangunan.

“Ini yang harus segera kita wujudkan sebagai komitmen kami melayani masyarakat,” tambahnya. (kom/adi/ed2)

Dari 12 Polres/Polresta/Polrestabes tersebut salah satunya adalah Polresta Malang Kota. Dalam hal ini, Kemenpan-RB melakukan evaluasi tiap tahunnya. Pada 2020, kementerian itu menilai setidaknya 209 unit layanan yang ada di Polres, Polresta, Polrestabes dan Polres Metro.

Adapun 12 Polres, Polresta,Polrestabes yang mendapat penghargaan predikat pelayanan prima yakni Polresta Malang Kota, Polresta Pekanbaru, Polrestabes Palembang, Polrestabes Bandung, Polresta Cirebonn Polres Malang, Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Banyuwangi, Polres Kulonprogodan Polres Sleman

Adapun aspek yang menjadi penilaian predikat pelayanan prima itu adalah, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan publik.

Terkait penghargaan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kemenpan-RB yang telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelayanan publik khususnya di internal Kepolisian.

“Saya ucapkan terima kasih ke-12 Polres upayakan inovasi dan dapatkan predikat prima semoga jadi pemicu rekan lain untuk lakukan hal yang sama,” tegas Jendral Listyo Sigit.

Selain pernghargaan predikat pelayanan prima, juga ada katagori Polres, Polresta dan Polrestabes yang mendapat kategori sangat baik. Sebanyak 40 Polres, Polresta, Polrestabes memdapatkan penghargaan ini.

Kasubag Humas Polresta Malang Kota Iptu Ni Made Seruni Marhaeni membenarkan tentang penghargaan predikat pelayanan prima Polresta Malang Kota. “Iya benar, bersama 12 Polres / Polresta di seluruh di Indonesia. Penghargaan dari Kemenpan RB,” ujar Iptu Marhaeni, Selasa (16/02). (gie)