Dengan program ini, para pelaku UMKM diharapkan dapat terus berkembang. Bersamaan dengan itu pula, Bupati Hendy mengatakan bahwa pihak Pemkab Jember juga akan membantu dengan terus menyiapkan lahan-lahan bagi UMKM untuk berjualan.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Seperti salah satunya, adalah dengan Pasar Semarak Ramadan, yang akan dilangsungkan selama satu bulan penuh selama Ramadan, yang ditempatkan di Alun-alun Jember. Dalam kegiatan ini, akan disediakan stand bagi UMKM secara bergiliran dan juga terdapat kegiatan-kegiatan religi mulai dari pukul 12.00 hingga selesai waktu sahur.

“Kegiatan ini diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan kemudian membantu menggerakkan perekonomian masyarakat Jember, khususnya para pelaku UMKM. Mudah-mudahan, nanti kita juga bisa menyiapkan makan sahur ramai-ramai di situ,” kata Bupati Hendy, Senin (06/03/2023). (kom/rio/gie)

Dalam siaran pers secara tertulis, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek, Rio Irnanda, mengatakan terdakwa GR melanggar pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Jadi, terdakwa ini melanggar Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer JPU Kejaksaan Negeri Trenggalek,” ungkapnya.

Selain menjatuhkan pidana penjara selama 4,6 tahun, terdakwa GR juga didenda sebesar Rp 200 juta, subsider 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 366.034.850, subsider 1 tahun penjara. “Dalam persidangan itu ada dua agenda. Yang pertama, pembacaan putusan terdakwa GR oleh Majelis Hakim dan agenda kedua pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Trenggalek, Eka Hariyadi, perkara atas nama NS dengan pidana penjara 5 tahun,” terang Rio.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain dituntut lima tahun pidana penjara, sambungnya, NS juga didenda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 91 juta subsider 3 tahun penjara. “Terdakwa dalam dakwaan primer disebutkan melanggar pasal 2 ayat 1 jo 18 nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” paparnya.

Perlu diketahui, NS merupakan seorang tenaga pendidik pada salah satu sekolah dasar di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Dimana, NS diduga ikut membantu terdakwa GR, dalam mencari nasabah KUR dari Bank tervonis GR.

Sebelumnya, GR menawarkan kepada NS fee uang perantara minimal Rp 2 juta, setiap ada yang melakukan pencairan. (mil/sit)

Keterangan itu, disampaikan Kabid Pangan dan Holtikultura Disperta Bondowoso, Ir Wonarto. Menurutnya, dari total anggaran sekitar Rp 73 triliun, Bondowoso mendapat jatah Rp 500 miliar. Pinjaman itu, dengan bunga 6 persen per tahun, yang disalurkan melalui tiga Bank.

“Ada 3 Bank yang dipercaya Bu Gubernur untuk menyalurkan pinjaman KUR. Yaitu BNI, BSI dan Bank Jatim. Tapi ingat, Rp 500 miliar tersebut untuk KUR seluruh jenis pertanian,” kata Win, sapaannya, Kamis (18/11/2021).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Di tempat yang sama, Ketua Pengusaha Komunitas Petani Porang, Gus Sholeh, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya bersama tim akan diutus ke China dan Malaysia oleh Gubernur. Tujuan kunjungan itu, untuk melakukan penjajakan kerja sama dengan dua negara tersebut.

Kalau ini berhasil, tambahnya, maka harga porang akan stabil. Dan hidup petani akan lebih sejahtera. Bahkan, kalau di Jepang porang ini dijadikan beras. Harganya bisa mencapai Rp 285 per kg. Karena terbukti, kandungan nasi porang bisa meremajakan kulit dan meningkatkan kecerdasan.

Ketua Petani Porang Bondowoso, Prapto, mengatakan karena di Bondowoso sudah ada Pengusaha Porang, maka petani tidak usah membeli bibit dan menjual hasil pertaniannya ke daerah lain. “Mas Richard menyiapkan bibit porang jika dibutuhkan. Bahkan, juga bersedia membeli hasil pertaniannya. Kemudian terkait dengan pinjaman KUR untuk porang di Bank Jatim, setiap petani boleh mengajukan Rp 30 juta,” kata Prapto. (sam/sit)

“Dalam kesempatan tersebut, kami memaparkan fungsi BNI, Dinas Pertanian dan pihak terkait lainnya, dalam proses atau mekanisme pinjaman kredit KUR pada petani,” kata Lucki pada memontum.com.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Salah satu diantara yang dijelaskan pada Komisi II, kata Lucky, menggandeng off taker untuk membeli hasil produk petani paska panen. Rencananya, BNI, Disperta, Komisi II dan Kelompok Tani akan diajak ke off taker.

Ditambahkan, seluruh proses pencairan dan penggunaan pinjaman KUR dilakukan secara transparan dan bersama-sama. Oleh karena itu, Lucky minta agar saling menjaga diantara pihak terkait.

Agar kredit KUR betul-betul sampai pada petani dan petani memanfaatkan pinjaman sesuai peruntukannya, semua pihak untuk mengawasinya, termasuk media. Tujuan BNI, agar petani kesejahteraannya meningkat.

“Sudah ada lima Kelompok Tani Porang yang mengajukan KUR pada BNI. Dari 5 kelompok yang sudah tercover 117 petani. Pencairannya bertahap sesuai mekanisme yang berlaku,” terang Lucky.

Lucky pun meluruskan, mengenai informasi bahwa bibit, yang mengendalikan adalah BNI. Padahal yang benar, BNI merekomendasikan pada off taker yang mempunyai bibit bersertifikat. Untuk selanjutnya yang melakukan komunikasi petani dengan off taker.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi II Andi Hermanto, S.Sos mengatakan, setelah mendapat pemaparan dari BNI, pihaknya akan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan cek lokasi. (sam/sit)

“Sebagai wakil rakyat, kami harus menampung dan memfasilitasi yang menjadi keluhan warga Bondowoso. Kebetulan, petani porang ini mengeluh tentang manajemen BNI,” kata Mansur-sapaannya.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

Dosen Universitas Islam Negeri Jember ini menjelaskan, keluhan petani ini, salah satunya mengenai MoU yang tidak jelas antara petani porang dengan BNI.

Misalnya, apakah bantuan kredit berupa program pemerintah atau kredit komersial BNI.

Ditambahkan, ada juga yang menyampaikan, bahwa pinjaman ini menguntungkan BNI dan merugikan petani. Dari Rp 49,500 juta nilai pinjaman, petani menerima Rp 45 juta. Sementara sisanya Rp 4,5 juta, untuk membayar bunga di muka. Nantinya, juga sekaligus menanyakan bunga pinjaman KUR sebesar 6 persen per tahun.

“Kalau sudah mendapat penjelasan dari BNI, Komisi II akan minta keterangan pada pihak lain yang terkait dengan pinjaman. Kali ini yang diundang BNI dan Dinas Pertanian,” kata Mansur. Disinggung mengenai kemungkinan manajemen BNI akan mengutus stafnya, Mansur mengatakan, pertemuan akan ditunda. Sampai, manajernya siap memenuhi panggilan Komisi II. Mansur berharap, manager BNI menghormati undangan Komisi II dengan hadir dalam forum pertemuan. (sam/sit)

Karena masyarakat yang merasa dirugikan dengan pinjaman ini mengadu kepada wakilnya di Tenggarang. Mereka tidak merasa pinjam, tapi harus mengembalikannya. Nilainya Rp 49.500.000,00.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

Ketua Komisi II, Andi Hermanto S Sos, ketika dikonfirmasi memontum.com, Rabu (08/09), membenarkan dan akan meminta klarifikasi kepada BNI dan Dinas Pertanian (Disperta) atas aduan warganya.

“Sebagai wakil rakyat kami harus menjalankan permintaan warga Bondowoso. Mereka mengadu pada wakilnya telah dicatut namanya untuk mendapatkan pinjaman di BNI”, kata Andi sapaannya.

Oleh karena itu, lanjutnya, setelah kegiatan DPR selesai, yaitu reses, pihaknya akan mengundang kedua lembaga ini untuk memberikan keterangan. Reses akan berahir hari Jumat.

Ditambahkan, dalam penyaluran kredit KUR pada petani porang, disinyalir ada yang ‘bermain’. Kartu Keluarga (KK) dan KTP mereka diajukan kepada BNI untuk mendapatkan pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Nantinya, hasil penjelasan dari BNI, akan dikomparasikan dengan turun ke lapangan. Disamping Komisi II minta penjelasan pada sejumlah petani juga akan melakukan pengecekan lahannya.

“Sebab informasinya, dari berita yang ada di memontum.com, BNI sudah mengucurkan pinjaman sebesar Rp 4M. Apa betul dana miliaran itu sudah sampai pada petani,” kata Politisi PDIP ini.

Jangan sampai, lanjutnya, dana tersebut hanya dinikmati oleh Ketua Kelompoknya atau segelintir orang saja. Kalaupun lahannya sudah ada, apakah sudah mulai digarap apa belum.

Dikatakan, perlu diingat pinjaman ini merupakan program dari Pemerintah. Bukan pinjaman komersial. Jangan sampai pihak Perbankan merugikan petani dalam program pinjaman ini. (sam/ed2)

Pengucuran dana KUR di Pendapa Bupati Bondowoso tersebut mengawali launching pembangunan ekonomi nasional melalui KUR oleh Kementan bersama Pemkab.Bondowoso, perbank-kan dan koperasi.

Direktur Pembiayaan Pertanian Kementan RI, Ir. Indah Megawati MP, mengatakan, di Provinsi Jawa Timur pihaknya sudah mengucurkan hampir Rp 3 triliun. Kini meningkatkan lagi di Provinsi Jawa Timur sekitar Rp 5 triliun. Khusus untuk di Bondowoso pihaknya berharap bisa ada penyerapan hingga Rp 500 milliar.

“Untuk Bondowoso ini, saya menginginkan Rp 500 miliar untuk bisa cepat diserap,” katanya.

Bondowoso sendiri dipilih oleh Kementan karena dinilai merupakan penyangga katahanan pangan nasional ketiga setelah Sulawesi Selatan dan Kalimantan.

Dalam hal penyerapan KUR, kata Indah Megawati, Bondowoso serapan KURnya cukup tinggi. Begitu juga dengan Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan penyerapan KUR tertinggi di Indonesia.

“Kami hadir ke Bondowoso untuk mendorong agar penyerapan KUR maksimal. Sesuai dengan yang dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo,”tuturnya.

Adapun model pencariannya adalah klasterisasi. Ada offtaker, avalis (penjamin), dan ada asuransinya. “Untuk offtaker kita bekerja sama dengan Koperasi Indonesia Citra Berdikari,” imbuhnya.

Ia meminta, penggunaan KUR nanti juga bisa digunakan untuk modernisasi misalnya untuk pembelian alat mesin pertanian seperti traktor dan sebagainya.

“Saya menginginkan pertanian berbasis industri. Pertanian untuk ekspor. Selama pandemi ini, komoditas pertanian tertinggi PDB-nya yakni sekitar 12,9 persen,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat, menyambut baik pengucuran KUR untuk pertanian di Kabupaten Bondowoso.

“Kredit Usaha Rakyat (KUR) bidang peternakan untuk Kabupaten Bondowoso, sudah tersebar di 18 kecamatan. Diharapkan dapat membuka peluang bagi para peternak untuk mengakses permodalan,” harapnya. (dul/syn)

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH yang hadir pada kegiatan sosialisasi kemarin mengatakan, bunga KUR yang sebelumnya 7 persen, kini pada tahun 2020 turun menjadi 6 persen per tahun.

“ Program KUR ini merupakan program dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membantu mengangkat kesejahteraan rakyat,” katanya.

Bupati H Dadang berharap kepada BRI, tidak hanya memfasilitasi kredit. Akan tetapi juga ada pemberdayaan berkelanjutan kepada masyarakat. Seperti pembinaan-pembinaan terkait usaha yang sudah dijalankan.

Dia juga mengimbau kepada para camat dan kepala desa untuk mengumpulkan warganya yang sudah memiliki usaha berkelanjutan.

“ Supaya akses informasi terkait KUR 6 persen ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pembinaan itu bukan hanya tugas pihak BRI. Akan tetapi camat dan kades juga diharapkan benar-benar melakukan pendampingan kepada penerima KUR.

“ Supaya pembiayaan KUR benar-benar dipergunakan untuk usaha produktif, bukan untuk hal yang konsumtif,” kata H Dadang.

Kepada seluruh peserta yang menbgikuti sosialisasi, Bupati H Dadang meminta agar kembali disampaikan kepada masyarakat. Para kades misalnya, menggelar kegiatan sosialisasi di kantor desanya masing-masing.

“ Sehingga informasi tentang KUR ini tersampaikan secara luas. Warga berpotensi mendapatkan KUR dari program pemerintah yang dilayani BRI kantor cabang atau unit terdekat, agar dikumpulkan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menyinggung tentang pertumbuhan ekonomi Situbondo yang kini sudah tumbuh rata-rata di atas nasional. Pertumbuhan ekonomi Situbondo ada di angka 5,4 persen. Sedangkan nasional 5,02 persen.

“ Ini menunjukkan dinamisasi ekonomi di masyarakat hidup. Terutama untuk usaha kecil yang mampu menjadi penopang tahan banting di era globalisasi,” pungkas H Dadang.

Plt Pemimpin BRI Kanca Situbondo, Djanto Adi Dwi Susetyo menambahkan, pihaknya siap melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalannya melalui KUR BRI dengan bunga 6 persen. Dia menegaskan, BRI akan memberikan pelayanan sederhana, murah dan mudah.

Lebih lanjut Djanto menerangkan, BRI akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sasaran Sosialisasi berikutnya ke kecamatan-kecamatan di wilayah barat dan timur Situbondo.

” Sehingga KUR dengan bunga 6 persen tersampaikan secara luas kepada masyarakat, “pungkasnya. (im/yan)

Menurut Faida, gerakan musim tanam kali ini dikatakan sangat istimewa dikarenakan adanya akses lembaga keuangan yang bersinergi dengan para petani, ada 40 petani di Jember yang mendapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BNI, Jika KUR selama ini lebih sering menyasar UMKM dan Toko Kelontong sambung Bupati, namun sekarang menyasar para Petani.

“Ini pertama kalinya di Jember petani mendapatkan KUR, semoga ini bisa memberikan contoh kepada petani-petani lainnya yang selama ini terkendala modal dalam bercocok tanam,” ujarnya.

Bupati berharap, dengan dana bantuan KUR dari BNI, bisa memberikan kesejahteraan kepada petani dengan hasil padi yang lebih meningkat, begitu juga dengan perbankan khususnya BNI yang telah mengucurkan KUR kepada petani di Jember, menunjukkan kalau perbankan juga mempunya kepedulian terhadap ekonomi kerakyatan.

“Dengan adanya KUR dari Bank BNI, diharapkan bisa memberikan kesejahteraan bagi petani, karena tidak lagi bingung dengan modal untuk tanam padi, dan kepada BNI kami mengucapkan terima kasih telah menunjukkan kepeduliannya terhadap warga Jember terutama kepada petani yang menerima KUR,” ujar Bupati.

Sementara Kepala Divisi KUR Bank BNI 46 Bambang Setyoatmojo, kepada wartawan mengatakan, bahwa program KUR untuk petani ini merupakan program pemerintah pusat bekerjasama dengan BUMN dalam hal ini perbankan, saat ini petani sudah mulai dikenalkan dengan kartu Tani dimana fungsi dari Kartu Tani adalah adanya bantuan stimulan dari pemerintah, dengan diberi kemudahan permodalan.

“KUR yang diberikan kepada petani diberikan tidak dengan cara tunai, tapi stimulan yang includ di dalam kartu Tani, jadi ketiak petani membutuhkan pupuk, petani tinggal menggesek kartu tani di kios-kios pupuk yang ada di skitarnya, nominal tiap kartu tani yang mendapat KUR adalah 14 juta, sehingga bisa juga untuk biaya pengolahan tanah, seperti upah membajak maupun upah tanam,” pungkas Bambang.

Diketahui Setelah acara Bupati Jember dr Hj Faida MMr Bersama Camat Jumari, Pasi Intel kodim 0824 Jember, Kapolsek Jenggawah AKP Supriyadi dan Kepala desa Jatisari, secara simbolis Menanam Padi di sawah yang sudah disiapkan oleh pelaksana. (yud/oso)