Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (Replinjamsos) Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Titik Kristiani, menyampaikan jika kegiatan penyaluran tersebut lanjutan dari penyaluran sebelumnya, yang telah dilakukan pada Minggu (11/12/2022) lalu di Gor Ken Arok. “Ini lanjutan dari sebelumnya, karena di sini yang menerima ada di atas 300 buruh, maka kami berikan secara langsung di pabrik. Selain itu, karena mereka tetap bekerja pada hari Sabtu Minggu, dan untuk kenyamanan karyawan sendiri,” jelas Titik, saat ditemui di salah satu pabrik Kota Malang.

Dari data Dinsos P3AP2KB, tercatat ada 12.609 orang yang menerima BLT DBHCHT tersebut. Namun, 6.609 diantaranya diperuntukkan untuk pekerja pabrik rokok, kemudian sisanya untuk masyarakat lainnya, yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) non Bansos.

“Jadi 6 ribu sekian itu untuk masyarakat umum yang terdaftar di DTKS, tetapi belum pernah menerima Bansos apapun. Itu diusulkan BLT cukai ini. Kemudian, masyarakat yang terdampak kemiskinan esktrim,” ucapnya.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Kemudian, besaran uang yang diterima oleh masing-masing buruh, yakni sebesar Rp 600 ribu. Di mana besaran uang tersebut didapat dari dua bulan, yakni November dan Desember 2022. “Per bulannya Rp 300 ribu, dua bulan jadi total Rp 600 ribu. Itu untuk November dan Desember. Karena Perwalnya tertanggal November 2022,” lanjutnya.

Aturan penerima BLT tersebut, yakni untuk buruh produksi dan pekerja non produksi, serta buruh PHK di tahun 2022. Kemudian, syarat penerimanya sendiri yakni warga ber KTP Kota Malang.

Lebih lanjut, dirinya berharap bagi masyarakat yang telah menerima BLT DBHCHT ini, dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga, ke depan bisa mandiri dan tidak mengharapkan Bansos lainnya. “Tentunya dengan BLT DBHCHT ini, bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, dan masyarakat di Kota Malang bisa mandiri sehingga tidak mengharapkan Bansos,” imbuhnya.

Sementara itu, penerima BLT DBHCHT, Lilik Subandiyah, menyampaikan jika dengan uang tersebut, bisa dipergunakan untuk tambahan belanja sehari-harinya. Meskipun uang yang didapatkan tidak sebanyak pada tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah tetap disyukuri saja. Bisa dibuat tambah-tambahan uang belanja apa lagi sekarang kebutuhan semakin mahal. Ini sangat membantu bagi kita yang kerja di pabrik,” kata Lilik.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang belum mengambil BLT DBHCT tersebut, bisa mengambil ke Bank Jatim, loket terdekat. Batas waktu terakhir pengambilannya yakni pada 20 Desember 2022 mendatang, dengan membawa persyaratan KTP dan KK. (rsy/gie)

Dalam arahannya, Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang, menyampaikan bahwa bantuan BLT senilai Rp 1,5 juta perorang atau penerima manfaat, disalurkan melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI). “Jadi, bantuan ini dalam bentuk rekening bank dan ini terhitung selama lima bulan. Sehingga, perbulannya itu mendapat Rp 300 ribu,” paparnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Selain itu, tambahnya, bantuan tersebut juga sudah untuk kesekian kalinya disalurkan oleh pemerintah. Bantuan ini, setelah Kecamatan Tempeh, Sumbersuko serta beberapa kecamatan lain di Kabupaten Lumajang.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah berharap, agar bantuan tersebut nantinya dapat bermanfaat untuk mendukung keperluan masyarakat sehari-hari. “Mudah-mudahan, bantuan ini nanti bisa bermanfaat banyak bagi bapak ibu sekalian,” ujarnya.

Selain pembagian BLT, dalam kegiatan itu juga dilaksanakan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, yang diisi oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo, Andi Hermawan. (kom/adi/sit)

Acara yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batu, Ir Punjul Santoso, juga tampak didampingi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai ( KPPBC) Malang, Gunawan Tri Wibowo.

Dalam sambutannya, Punjul Santoso, menjelaskan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi terkait Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).  Termasuk, menjelaskan tentang peningkatan optimalisasi DBHCHT, agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Acara ini, juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat kota batu untuk pemberantasan rokok ilegal.

Wawali Punjul menjelaskan, bahwa Kota Batu mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar 18,9 miliar dan SILPA sebesar 5,7 miliar. Rencananya, 50 persen untuk kesejahteraan Mlmasyarakat, 25 persen untuk kesehatan dan 25 persen untuk penegakan hukum.

Dalam acara ini, juga diserahkan juga bantuan kepada buruh pabrik rokok asal Kota Batu. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (BLT-DBHCHT), diberikan langsung kepada penerima.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Salah satu bentuk penyaluran untuk Kesejahteraan Masyarakat adalah melalui pemberian BLT-DBHCT. Meskipun nominalnya tidak besar, saya berharap bisa membantu keluarga panjenengan dan semoga bermanfaat,” jelas Wawali Kota Batu.

Meskipun di Kota Batu, tambahnya, hanya ada satu pabrik rokok, namun BLT-DBHCHT tetap disalurkan. Ada pun nilainya selama periode  Oktober hingga Desember 2021, sebesar Rp 300 ribu untuk setiap bulannya, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi buruh pabrik rokok warga Kota Batu.

Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Malang, Gunawan Tri Wibowo, berharap para buruh bisa melaporkan apabila melihat atau menemukan produk rokok tanpai cukai.

“Bapak-ibu bisa melaporkan dan akan segera kami tindak lanjuti, jika menemukan dugaan pelanggaran cukai. Karena hasil dari DBHCHT, adalah juga akan dirasakan oleh bapak-ibu sekalian,” paparnya.

Gunawan juga menjelaskan, DBHCHT dimanfaatkan daerah untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.(bir/sit)

Sejumlah bantuan itu, diberikan secara kontinue, ke beberapa penerima. Seperti di hari pertama lalu, Pemkab gelontorkan kepada petani tembakau dan buruh pabrik di wilayah Kecamatan Panarukan, dengan penerima sebanyak 176 petani tembakau dan buruh pabrik rokok.

Sementara pada Sabtu (18/12/2021) ini, Pemkab gelontorkan BLT DBHCHT di sepuluh titik. Diantaranya, di Kantor Kecamatan Mlandingan, di Balai Desa Selomukti, di Balai desa Mlandingan Kulon, di Kantor Kecamatan Bungatan, Kantor Kecamatan Kapongan, Kantor Kecamatan Arjasa Kantor Kecamatan Asembagus, Kantor Kecamatan Jangkar dan di Kantor Kecamatan Banyuputih.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, berpesan agar penerima bantuan menggunakan uangnya dengan bijak. Bukan justru, menghabiskan dengan hal-hal yang kurang penting.

“Gunakan uangnya sebaik mungkin. Bisa digunakan untuk modal usaha gorengan, atau mau dibelikan hewan ternak. Jangan dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak mendatangkan manfaat,” ujar Bupati disela membagikan bantuan tunai di Kantor Kecamatan Panarukan.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Bupati juga meminta kepada warga penerima BLT DBHCHT, agar ikut menyukseskan vaksinasi Covid-19, demi terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Sehingga, bisa menyelamatkan manusia dari kesakitan dan kematian akibat virus corona.

“Yang belum vaksin, segera vaksin ya. Agar, kita semua sehat dan diselamatkan dari virus corona,” bebernya.

Bupati yang akrab disapa Bung Karna itu mengaku, bantuan uang tunai kepada ribuan petani dan buruh pabrik rokok ini, bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) alokasi 2021. “Total DBHCHT yang diterima pemerintah sebesar Rp 38, 328 miliar. Dana itu, kemudian dibagi ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), yang salah satunya di bagian administrasi perekonomian sekretariat daerah, untuk diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai ini,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam penyaluran BLT DBHCHT di Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan, disalurkan kepada 779 buruh petani tembakau. Kepala Desa Selomukti, Dodit Heryanto, menyampaikan kepada penerima BLT DBHCHT semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat dan berharap bantuan tersebut dapat digunakan keperluan sehari-harinya.

(her/sit)