Hadir dan memimpin langsung rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika. Sementara dari eksekutif, hadir Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko serta Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso.

Melalui Ketua Panitia Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kota Malang, Drs H Rahma Nurmala, menyampaikan bahwa Undang-undang cipta kerja harus didorong. Kini perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Artinya, masyarakat yang ingin membangun bangunan harus melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

“Dengan diberlakukannya Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Pansus berharap penerapan SIMBG dapat memberikan kepastian aturan, kemudahan dalam pengurusan persetujuan, pengendalian, dan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaran bangunan gedung, serta dapat menjadi sinyal positif bagi masyarakat dan dunia usaha,” jelas Rahma Nurmala, Kamis (09/06/2022) tadi.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Dijelaskannya, bahwa pemberlakuan perda mengenai IMB dan PBG ini memiliki perbedaan. Dimana mulai dari alur permohonan PBG berbasis aplikasi, dan lebih terintegrasi karena menggunakan SIMBG, lalu juga akan dikenakan sanksi jika melakukan perubahan fungsi bangunan. Sedangkan IMB sebelumnya, tidak ada sanksi dan hanya diperuntukan satu fungsi bangunan.

“Agar masyarakat dan dunia usaha bisa memahami dengan seksama, maka Pansus Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mendorong Pemerintah Kota untuk melakukan sosialisasi secara masif,” lanjutnya.

Dikatakannya, dalam upaya memberikan pelayanan informasi kepada pemohon atau pemilik bangunan gedung. Pihaknya, menunjuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang untuk menyediakan unit Front Office yang memberikan pelayanan informasi setiap saat.

“Untuk memenuhi persyaratan teknis pembuatan dokumen perencanaan oleh pemohon atau pemilik bangunan gedung yang belum mampu menyiapkan konsultan teknis, perlu ada fasilitasi pembuatan dokumen. Untuk itu DPUPRPKP Kota Malang bekerja sama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI),” tambahnya.

Pihaknya berharap, DPUPRPKP Kota Malang dapat menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai secara kuantitas dan kualitas yang meliputi tenaga Sekretariat, Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Tehnis (TPT), Pengawas dan Operator. (rsy/sit)

Wawali Kota Malang, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Jawa Timur. Capaian tersebut merupakan ke-11 kalinya yang diraih oleh Pemkot Malang.

“Opini WTP sendiri, telah kita raih sebanyak 11 kali berturut-turut. Sejak tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2021,” ucap Bung Edi-sapaan Wawali, Kamis (09/06/2022).

Pihaknya juga menjelaskan, APBD anggaran 2021 didasari oleh hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk pendapatan daerah, awalnya ditargetkan sebesar Rp 2,3 triliun dan terealisasi Rp 2,1 triliun. Sehingga dalam hal ini Pemkot sendiri melampaui target dalam segi pendapatan, dengan surplus 7,42 persen dari target.

“Segi pendapatan melampaui dari target sebanyak 148 miliar. Itu didapat dari sumber pendapatan daerah seperti pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer,” lanjutnya.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Untuk realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 557 miliar, itu merupakan hasil realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 567 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 10 miliar. Dijelaskan, untuk sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 484 miliar.

“Tentu harapan kedepannya, bapak ibu DPRD nanti akan membahas mekanisme yang ada seperti apa, kita menyesuaikan. Melalui eksekutif, melalui ketua tim anggaran, lalu direspon oleh pak wali dan selanjutnya didalami oleh tim anggaran lha disitulah terjadi rapat kerja,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa serapan APBD Pemkot Malang seharusnya bisa menyerap diatas 90 persen. Itu akan diperdalam lagi, melalui bimbingan teknis meminta narasumber untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan juga mengundang BPK.

“Kita cuma 83 persen untuk belanja, itu sebenarnya masih kurang tapi untuk Kota Malang angka itu rata-rata sudah bagus. Untuk BPK itu kaitannya dengan temuan BPK Jatim terhadap Kota Malang, sehingga Dewan lebih bisa memfungsikan di pengawasannya,” imbuh Made. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, menjelaskan bahwa kali ini seluruh fraksi menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga:

• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

“Kemarin kan pelemparan Wali Kota dan hari ini adalah pendapat umum fraksi. Tadi seluruh fraksi menyoroti kinerja OPD selama ini, karena APBD perubahan ini mengoptimalkan apa-apa saja yang belum terserab,” ungkapnya pada awak media usai paripurna.

Pihaknya sangat konsen terhadap getolnya OPD dengan pengajuan-pengajuan anggarannya.

“Terlihat sekali bahwa OPD masih agresif dengan pengajuan anggarannya. Padahal Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita menurun. Sehingga di perubahan ini, APBD kita defisit Rp 550 milyar,” tegas Made.

Oleh karena itu, anggota dewan sangat memerlukan penjelasan Wali Kota terkait hal tersebut. Setelah itu, baru dilanjut dengan hearing.

“Lalu kemudian nanti Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menyelaraskan. Karena tidak boleh ada anggaran kita yang sampai defisit, harus tertutup dan berimbang,” tekan politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Maka dari itu kedepan akan ada penyesuaian apakah PAD yang naik dan pendapatan tetap, atau PAD tetap kemudian belanja diturunkan. “Artinya bahwa kalau memang defisit yang disebabkan oleh tingginya belanja harus dipenuhi, mau tidak mau pendapatan yang harus dinaikan. Jadi yang kita harapkan nanti pada saat pertemuan antara Banggar dengan TAPD, ketemu penyesuaian ini. Kita tidak mau sampai ada yg defisit, kita takutkan gagal bayar ataupun gagal pemenuhan kewajiban,” tutur Made. (mus/ed2)

Berikutnya 26 anggota DPRD Kota Malang melaksanakan rapat paripurna anggota DPRD Kota Malang Rabu (9/5/2018) pagi. Agendanya menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap LKPJ Walikota Malang tahun 2017.

Hasil akhir pandangan delapan fraksi di DPRD Kota Malang menyetujui LPKJ Walikota Malang tahun 2017. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang tahun 2018.

Meskipun delapan fraksi DPRD Kota Malang menyetujui LPKJ Walikota Malang tahun 2017. F PDIP, F Gerindra, F PAN, F Hanura-PKS dan F PPP-Nasdem memberikan catatan khusus terhadap laporan akhir tahun dari Walikota Malang.

Bahkan F PPP-Nasdem memberikan 23 catatan atas LKPJ Walikota Malang tahun 2017. F Hanura-PKS juga kritis termasuk dengan F Gerindra dan F PDIP. Untuk diketahui bawasannya rapat paripurna anggota DPRD Kota Malang, Rabu (8/5/2018) pagi dipimpin oleh pimpinan sementara atau Plt Wakil Ketua DPRD Kota Malang.

Yaitu Choiroel Anwar (F Golkar), Abdurrohman dari (F PKB) dan Sony Yudiarto dari F Demokrat. Dari eksekutif hadir Pjs Walikota Malang DR Ir Wahid Wahyudi dan Sekda Kota Malang, Wasto serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan undangan dari TNI-Polri serta mitra kerja Pemkot Malang.

Catatan strategis dari F PPP-Nasdem antara lain, menyoroti soal silpa APBD Kota Malang tahun 2017 sebesar Rp 400 miliar. Lalu mengkritisi soal PAD Kota Malang dari sektor retribusi parkir dianggap kurang maksimal pengelolaannya.

Pembangunan Pasar Gadang, Blimbing masih terkatung-katung. “LKPJ yang disampaikan pemerintah masih sama dengan LKPJ Walikota Malang tahun 2016. Selama tahun 2017 tidak ada capaian kinerja yang fonumenal bisa dibanggakan Pemkot Malang dan masyarakat,” tegas juru bicara F PPP-Nasdem Asyia Iriani.

Lalu dari F Hanura-PKS merekomendasikan soal perbaikan jalan berlubang sekaligus pelebaran pertigaan jalan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Pemkot Malang diminta menertibkan bangunan yang menutup gorong gorong serta menertibkan juru parkir di Kota Malang.

Pemkot Malang harus memperketat pengawasan bangunan gedung khususnya menertibkan bangunan yang belum ber IMB. “Hal lain pembinaan UMKM sebatas pelatihan saja. Tidak disertai bantuan modal dan strategi pemasarannya,” tegas juru bicara F Hanura-PKS Suhiarto.

Sebaliknya F PKB sebagai pendukung Walikota Malang non aktif H Mochammad Anton menilai selama tahun 2017 Pemkot Malang bisa menghadirkan 37 penghargaan. “Artinya Pemkot Malang sukses melaksanakan program pembangunannya,” sebut juru bicara F PKB Aji Mulyono.

Menanggapi catatan strategis dari anggota DPRD Kota Malang, Pjs Walikota Malang DR Ir Wahid Wahyudi menyatakan siap melaksanakannya. “Terimakasih kepada anggota DPRD Kota Malang sudah memberikan perhatian kepada Pemkot Malang. Kita segera mengumpulkan Kepala OPD untuk membahas rekomendasi dewan,” tegasnya.

Misalkan saja soal pengelolaan parkir di tepi jalan. Usulan anggota dewan sangat bagus membatasi jam parkir di tepi jalan. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas termasuk dengan pelebaran jalan dan pemasangan trafic light.

“Khusus pembinaan UMKM kami akan berusaha membantu memberikan modal kerja, membantu menciptakan kemasan yang bagus sekaligus membantu pemasarannya. Salah satu potensi konsumen adalah mahasiswa di Kota Malang jumlahnya lebih 250 ribu jiwa,” tandas Wahyudi. (man/yan/adv)