“Kota Surabaya kan kemarin sudah boleh dibuka, diujicobakan, padahal saat itu masih Level 4. Nah itu saya coba tinjau, lihat sendiri di salah satu mall, bagaimana aturan mereka,” terang Sutiaji, Selasa (24/08) tadi.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP

Berdasar keterangan Sutiaji, mall di Surabaya memanfaatkan fasilitas dan fitur dari aplikasi PeduliLindungi. Mulai dari banyaknya pengunjung mall, kriteria telah tervaksin atau belum, hingga umur.

“Saya kemarin ngecek sendiri ke Surabaya, tanya langsung ke manajemennya dan saya coba praktekkan. Ternyata, pengunjung harus log in di aplikasi PeduliLindungi, ketika masuk dan keluar mall harus scan barcode. Di situ tertera berapa jumlah pengunjung, sudah vaksin atau belum, dan harus 12 tahun ke atas,” beber pemilik kursi N1 tersebut.

Setelah melihat penerapan peraturan di mall tersebut, Sutiaji berharap mall di Kota Malang juga mampu menyiapkan sarana dan prasarana. “Supaya kita juga bisa bergerak dan ekonomi kita bisa jalan,” sambungnya.

Dirinua berharap, sebelum usainya masa perpanjangan PPKM Level 4, mall bisa kembali beroperasi kembali. (mus/sit)

“Alasan diperpanjang dan tetap menjadi Level 4 karena kita masuk aglomerasi. Tapi saya tidak menuduh yang lain, karena aglomerasi pun Kota Malang memang berada di tengah-tengah,” ujarnya, Selasa (24/08) tadi.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok

Dirinya berujar bahwa mobilitas yang terjadi di wilayah aglomerasi masih tinggi. Pasalnya, banyak yang melewati Kota Malang jika bepergian ke daerah lain.

“Tapi sudah saya sampaikan bahwa pasien RS rujukan kita mayoritas luar kota. Selain itu tes swab dan PCR di Kota Malang banyak yang digunakan untuk perjalanan atau dinas,” tambahnya.

Selain itu, menurut laporan yang dirinya dapat, ketika kasus Covid-19 di Kota Malang bertambah sebanyak 170, banyak pasien yang tidak ditemukan pada alamat yang tertera. “Lebih dari 80 yang seperti itu, tidak ketemu saat dilacak ke alamat. Karena mereka pakai alamat domisili, jadi ketika masuk, sampling dan swabnya di Kota Malang,” sambung pemilik kursi N1 itu.

Meski begitu, pihaknya menegaskan akan segera melakukan rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Malang Raya berkaitan dengan penanganan Covid-19. Terlebih, Sutiaji menyorot perlu digalakkannya testing.

“Tidak masalah jumlah positif rate-nya tinggi tapi segera bisa ditangani. Kita clearkan semua tidak ada yang ditutup-tutupi. Terbaru, positif rate kita 4.7 yang mana itu diambil dari Labkesda dan Puskesmas yang memberikan fasilitas tes swab,” kata Sutiaji.

Dirinya menjelaskan, Kota Malang sudah melampaui target testing Covid-19 dari Pemerintah Pusat. Dimana pusat mengarahkan testing 1:1000 dikali jumlah penduduk.

“Untuk kota Malang targetnya adalah satu per 1000 kali 874.890. Berarti per minggu itu 1000 yang dites, kita melebihi malah. Kemarin yang di Labkesda seminggu sampai 500, belum lagi yang swab mandiri di Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) Kota Malang lainnya,” paparnya.

Terakhir dirinya berpesan, meski sangat menginginkan turun level, pihaknya terus mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan (Prokes) dalam beraktifitas. (mus/ed2)

“Secara nasional perpanjangan PPKM dan pemberian level itu berkaitan dengan data yang disampaikan. Kita real time dan punya web dashboard, bisa saya pantau, vaksin berapa per hari, Isoman tambahan berapa, sembuh berapa, dan sebagainya. Ini yang terus kita sinkronkan,” ujarnya, Rabu (18/08).

Baca Juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Awalnya pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sempat ‘tertuduh’ masih memiliki jumlah stok vaksin lebih dari 200 ribu, padahal kenyataannya 60 ribu vaksin sudah digelontorkan di Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes). Selain itu juga terdata Isoman sebanyak 2 ribu, padahal exsistingnya hanya 600.

“Jadi sebenarnya kuncinya adalah membangun big data akurat yang punya ketepatan, kecepatan dan kecerdasan. Ini yang harus dikuatkan bersama-sama serta tidak boleh saling menyalahkan,” tambahnya.

Sutiaji pun menegaskan bahwa sebenarnya ia tak setuju dengan pemberian level dalam penerapan PPKM. Apa jika level diturunkan, masyarakat abai protokol kesehatan (prokes).

“Jangan sampek levelnya turun terus masyarakat jadi santai dan teledor di prokes. Yang menentukan berhasil tidaknya ya masyarakat sendiri,” sambungnya.

Sementara itu, terdapat salah satu aturan di PPKM Level 4 yang sedikit longgar. Dimana batas makan di tempat yang semula diberi waktu 20 menit, kini berubah menjadi 30 menit. Hal itu pun juga tercantum dalam Surat Edaran (SE) No. 49 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 dan Penguatan Posko PPKM Mikro tingkat Rt-Rw. “Tapi tetap jumlah pengunjung dibatasi maksimal 3 orang di masing-masing tempat termasuk penyediaan kursi. Lalu jam operasional dibatasi mulai pukul 06.00 – 20.00 WIB. Namun, penerapan diperbolehkannya makan di tempat ini tidak berlaku bagi restoran, rumah makan, cafe, dengam lokasi yang berada di gedung tertutup, ataupun yang berada di area mall,” kata Sutiaji. (mus/ed2)

Ketua BI KPw Malang, Azka Subhan, mengatakan bahwa di masa PPKM Level 4 yang terus alami perpanjangan, banyaknya sektor usaha yang kembali menahan diri untuk melakukan ekspansi. Sehingga Survei Konsumen yang dilakukan BI KPw Malang menunjukkan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi masih tertahan.

Baca Juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Bank Indonesia selalu melakukan Survei Konsumen tiap bulannya untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang. Pengukurannya menggunakan nilai indeks,” ungkap Azka, Jumat (13/08).

Lanjutnya, nilai indeks yang lebih dari 100 mengindikasikan bahwa konsumen optimis terhadap kondisi maupun ekspektasi ekonomi. Namun, Survei Konsumen Bank Indonesia Malang periode Juli 2021 mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi masih tertahan.

“Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2021 sebesar 71,17 lebih rendah dibandingkan dengan bulan Juni 2021 sebesar 96,08. Penurunan IKK disebabkan oleh penurunan kedua indeks pembentuknya, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Kondisi EKonomi (IEK),” bebernya.

Bulan Juli 2021 persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. IKE Juli 2021 tercatat sebesar 55,67 lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan Juni 2021 yang tercatat sebesar 67,17. Penurunan IKE terjadi pada dua dari tiga komponen penyusunnya, yaitu persepsi mengenai penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan kerja.

“Hal ini terjadi sejalan dengan kembali diberlakukannya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sebagai upaya untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 yang kembali meningkat pasca hari raya Idul Fitri. Sehingga banyak sektor usaha yang kembali menahan diri untuk melakukan ekspansi,” tambahnya.

Selain itu, perbaikan optimisme konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi 6 bulan ke depan juga kembali tertahan. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) pada bulan Juli 2021 yang tercatat sebesar 86,67 yang berada pada level pesimis yaitu dibawah100. Bahkan jauh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 125,00. “Kami berharap akselerasi pelaksanaan vaksinasi dan peningkatan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) dapat menekan penyebaran kasus Covid-19. sehingga kondisi ekonomi dan keyakinan konsumen bisa pulih kembali,” harap Azka. (mus/ed2)

“Patroli gabungan antara Jajaran Koramil/14 Besuk dan Polsek serta unsur Tiga Pilar lainnya. Kegiatan yang bertujuan untuk memonitor situasi keamanan wilayah dimasa penerapan PPKM Level 4 “, terang Serda Didik.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

Tidak hanya sekedar patroli, kegiatan juga dibarengi dengan pembagian sembako kepada warga, terutama kepada pedagang beserta Ojek Onloine (Ojol) di wilayah Koramil /14 Besuk.

Dalam kegiatan tersebut petugas menyusuri jalan di wilayah binaan di Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo.

Selain melakukan pengawasan di jalan, aparat gabungan juga meninjau beberapa lokasi tempat keramaian. Dalam kegiatannya patroli berjalan lancar tidak ada hal yang menonjol. (geo/ed2)

Kapolres Trenggalek, AKBP Dwiasi Wiyatputra, mengatakan bahwa sarana pendukung ini merupakan bantuan dari Pemprov Jatim. “Berbagai sarana pendukung ini adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi Jatim. Diharapkan dengan bantuan ini, peran KTS dalam penanganan awal Covid-19, bisa lebih masif lagi. Utamanya, pada wilayah mikro yang lockdown,” ungkap Kapolres Trenggalek, Kamis (12/08) siang.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok

Dirinya menambahkan, dengan sarana pendukung ini, apabila diketahui ada warga masyarakat yang terpapar, maka tiga pilar dan Nakes bisa segera melakukan upaya pencegahan awal. Sehingga, pasien bisa cepat tertangani.

“Ini upaya kita. Ikhtiar kita untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Trenggalek khususnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Polres Trenggalek ini. “Pada intinya, kita sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Polres Trenggalek. Yang mana, bantuan ini merupakan hibah dari Provinsi Jawa Timur,” terang Wabup Syah.

Suami Fatihatur Rohmah ini juga turut berterima kasih, atas bantuan yang diberikan Pemprov Jatim. Pihaknya berharap, bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat, utamanya dalam hal mengedepankan protokol kesehatan.

“Tentunya, kami juga sangat berterima kasih kepada Pemprov Jatim, yang telah membantu kami dengan menghibahkan peralatan keselamatan Covid-19 untuk tiga pilar, dalam menjaga keselamatan masyarakat di Trenggalek,” katanya.

Dijelaskan mantan anggota DPRD Trenggalek ini, setiap KTS sendiri akan mendapatkan kelengkapan dukungan mulai dari kelengkapan keamanan lingkungan. Lalu, mulai dari desinfektan, alat semprot punggung hingga hand sanitizer.

“Sedangkan untuk peralatan kesehatan diantaranya baju APD, masker, sarung tangan non steril, sepatu boat, face shield, tisu kering, sabun cair, thermogun maupun tempat cuci tangan,” tutur Wabup.

Begitu juga, lanjutnya, dukungan sarana lainnya seperti posko, kasur busa dan pos keamanan. Termasuk juga dengan peralatan sosialisasi mulai banner, pamflet dan yang lainnya. Dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat menjadi paham pentingnya menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan untuk terhindar dari wabah Covid-19.

Selain mendistribusikan sarana pendukung KTS, Forkopimda juga melepas petugas tracher secara simbolis dalam kegiatan ini. Dengan begitu, testing dan traching akan dilakukan lebih masif lagi dengan melibatkan 3 pilar desa dan Nakes.

“Diharapkan dengan semakin masifnya testing dan tracing ini, masyarakat yang terpapar bisa segera mendapatkan penanganan. Selain itu dengan diketahui lebih dini, mata rantai penularan dapat segera diputus,” paparnya.

Diketahui, dalam berbagai kesempatan Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut di testing dan tracing. Menurutnya, penyakit ini bukanlah momok yang menakutkan. Lebih baik diketahui lebih awal, sehingga dapat segera mendapatkan penanganan serta menghindari gejala klinis yang lebih parah yang bisa berakibat pada kematian. (mil/sit)

Berkaitan dengan hal itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa pihaknya turut menyarankan mall kembali dibuka. “Saya kemarin memberi saran, sesungguhnya mall tidak apa-apa dibuka. Hanya saja, dengan protokol kesehatan (Prokes) ketat dan menunjukkan kartu vaksinasi sudah dua dosis,” terangnya, Rabu (11/08) tadi.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok

Untuk Kota Malang sendiri, pemilik kursi N1 itu mengaku, bahwa dirinya telah mengintruksikan Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, untuk menghubungi pengelola mall. “Saya juga sudah meminta Pak Sekda, untuk minta komitmen dari masing-masing mall. Ketika nanti mulai dibuka sedikit demi sedikit, mall bisa atau tidak, untuk menjaga aturan Prokes ini. Jadi, kita kuatkan lagi,” tegasnya.

Sehingga, Sutiaji menekankan bahwa sesungguhnya telah mengusulkan mall bisa dibuka dengan Prokes dan aturan ketat. “Saya minta modifikasi kearifan lokal dengan Prokes. Contoh lagi perihal makan di tempat, hanya boleh 3 orang dengan waktu 20 menit. Berarti dalam 60 menit atau 1 jam, menerima 9 orang. Padahal, tempat makannya luas. Jadi, mestinya ada modifikasi kearifan lokal. Yang penting, take-away,” tuturnya. (mus/sit)

“Jalannya masih ditutup. Cuma ada pelonggaran,” tegas Kanit, Selasa (10/08) tadi.

Baca juga:

• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian

Sebelumnya, ujar pria dengan pangkat tiga garis di pundak itu, yang boleh melintas hanya kendaraan TNI/Polri, ambulance, Nakes, online driver khusus pemesanan makanan dan kendaraan pengangkut alat kesehatan. Termasuk, pengendara yang bisa menunjukkan surat keterangan bekerja di Surabaya, juga boleh lewat.

“Artinya, hanya kendaraan dengan kepentingan tertentu yang boleh lewat. Skrining masih tetap dilakukan,” ujarnya.

Dirinya pun mengakui, bahwa kemacetan sempat terjadi pada Selasa tadi. Namun, tidak separah pada Sabtu (07/08) lalu, yang sampai mengular.

“Memang ada kemacetan. Tapi hanya tadi pagi dan tidak lama langsung normal. Kita masih terus lakukan skrining,” tambahnya.

Dari pantauan Memontum.com, beberapa kendaraan sempat dihentikan di pos dan diminta putar balik. Diketahui, mereka tidak bisa menunjukkan keterangan masuk (kepentingan, red) Surabaya. (ade/sit)

Salah seorang pelaku UMKM di wilayah Krembangan-Surabaya, Tien Iswanti (53), mengaku jika usaha Wedang Songo dan Ayam Kriwil miliknya menurun drastis selama PPKM. “Ya, selama PPKM ini yang jelas perekonomian atau income menurun drastis,” ujar Tien, Minggu (08/08) tadi.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dirinya menyebutkan, sebelum PPKM diberlakukan pemerintah, usaha miliknya selalu ramai. Pesanan baik dari perusahaan, instansi pemerintah ataupun masyarakat umum, cukup banyak atau lumayan.

“Biasanya yang pesan dari perusahaan dan rumah tangga. Satu hari, wedang Songo dan Rice Bowl, perkiraan sehari 60 sampai 65 bowl. Tetapi sekarang, sama sekali tidak ada pesanan selama PPKM,” ungkapnya.

Kondisi tidak jauh berbeda, pun dirasakan pemilik UMKM Cokelat, Nur Aisah. Dirinya mengaku, kalau pendapatan selama PPKM sedikit dan mengganggu usahanya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno, saat dihubungi terpisah mengaku turut prihatin atas tersendatnya usaha para pelaku UMKM. Dirinya berharap, kondisi ini mendapat perhatian khusus pemerintah kota.

“PPKM Level 4 ini, Dinas Koperasi maupun Dinas Perdagangan untuk mensupporting lebih UMKM. Sehingga, perekonomian bisa berkembang, hidup dan tetap eksis,” kata Anas.

Menurutnya, perhatian khusus pemerintah terhadap pelaku UMKM, diharapkan mampu bisa mendongkrak perputaran ekonomi di tingkat bawah. Karena UMKM merupakan ekonomi kerakyatan, yang memiliki produk lokal.

“Dalam kondisi seperti ini, UMKM harus diberi support yang lebih, karena tingkat ekonomi dasar adalah UMKM,” tuturnya.

Selama PPKM ini, dirinya mengaku terus berkeliling menemui pelaku UMKM di tiap kecamatan, untuk memastikan perkembangan usaha mereka. (ade/sit)