Memontum Situbondo – Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Besuki Kecamatan Besuki, Situbondo, menuai tanya. Itu karena, pengadaan langsung (PL) yang bersumber dari APBD Tahun 2021, dengan Pagu Rp 189.684.000 dan HPS sebesar Rp. 186.389.312, diduga dikerjakan tanpa mengantongi surat perintah kerja (SPK) Dinas Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.

Akibat temuan nyeleh yang diduga melibatkan dinas itu, AMIR Syndicate, pun melakukan cross cek di lapangan. Menariknya, proses rehabilitasi pun akhirnya dihentikan

“Saat saya turun ke lokasi, telah menemukan fakta di lapangan, bahwa ada salah satu proyek yang menyalahi prosedur dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (fisik, red) di Situbondo. Salah satunya, proyek milik Dinas Perikanan, berupa kegiatan non tender atau Pengadaan Langsung (PL) berupa Rehabilitasi TPI di Besuki. Proyek ini belum mengantongi tanda tangan kontraknya. Namun, oleh salah satu rekanan sudah dikerjakan lebih awal. Ini jelas-jelas sudah melanggar aturan,” kata anggota AMIR Syndicate, Bronto Seno, Rabu (22/09/2021).

Proyek yang sudah dikerjakan itu, tambahnya, sudah mencapai kurang lebih 15 persen. “Temuan ini, jelas-jelas ada indikasi perbuatan melanggar hukum yang sudah dilakukan calon rekanan dan juga salah satu bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pengguna barang, yaitu Dinas Perikanan,” jelas Bronto Seno.

Untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi korupsi di kemudian hari, maka pihaknya bersama rekan aktivis serta warga sekitar, langsung turun ke lokasi untuk menghentikan pekerjaan proyek tersebut. Hal ini dilakukan, setelah melakukan koordinasi dengan Polsek Besuki, serta Kepala UPTD TPI Besuki.

“Kami minta kepada rekanan yang mengerjakan proyek tersebut, agar kegiatan tersebut dihentikan. Sehingga, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami minta juga hentikan semua bentuk kecurangan pengadaan barang dan jasa. Sebab, kecurangan itu menyebabkan kerugian,” paparnya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Sopan Efendi, saat dikonfirmasi di kantornya, mengakui bahwa kegiatan proyek rehabilitasi TPI Besuki, diberhentikan. Dirinya tidak tahu, jika selama ini proyek tersebut sudah mulai dikerjakan. Sebab, PPK (pejabat pembuat komitmen) dan UPT (unit pelaksana teknis) yang bertanggung jawab di Besuki, belum memberikan laporan apa-apa kepada dirinya.

“Saya baru tahu, ketika dihubungi salah satu warga kalau ada proyek yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan, itu sudah dikerjakan. Walaupun, tandatangan kontraknya masih belum dibuat,” ungkap Sopan Efendi.

Lebih lanjut Sopan mengatakan, saat ini proyek tersebut sudah diperintahkan untuk diberhentikan sementara. Sampai, kontraknya itu selesai dibuat. “Insya Allah, 24 September 2021 ini kontrak tersebut sudah selesai. Setelah itu, baru bisa dikerjakan kembali,” ujarnya.

Sopan juga tidak mengelak, bahwa masalah ini menjadi tanggung-jawabnya. Namun, biar tidak terulang kembali kejadian ini, dirinya sudah memberikan teguran secara lisan kepada rekanan, PPK dan UPT.

“Untuk paving yang sudah terlanjur dibongkar, yang merupakan aset pemerintah, tinggal menghitung jumlah petak paving dalam permeternya. Selanjutnya, biar bagian aset sendiri yang menafsirkan harganya,” lanjutnya. (mam/sit)

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Sesuai data yang ada, kita laporkan supaya itu dicatat dan diterima oleh polisi. Ada tiga kasus kekerasan di tempat itu, sejak tahun 2009 sampai 2020 ada kekerasan seksual. Korban yang dilaporan ke Komnas, ada 15 orang dan tiga dari 15 itu kita bawa untuk melaporkan,” jelas Arist.

Baca Juga:

• Tiga Kepala Daerah Malang Raya Komitmen Sinergi Pembangunan Transportasi Berbasis Kawasan
• Sukses Taklukan Gunung Bokong, Siswa SDN Ngaglik 1 Batu Bakal Taklukkan Gunung Buthak
• Kawal Gugatan Sengketa Tanah Lapangan Desa, Puluhan Warga Sumberejo Kota Batu Datangi PN
• Peras Pengasuh Ponpes Atas Dugaan Asusila, Oknum Wartawan dan Aktivis Perlindungan Anak Kota Batu Ditangkap

Ditambahkan pula, bahwa kasusnya ini bergulir sampai 2020. Mulai anak – anak sampai dewasa. Tiga korban saat ini ada dari Palu, Poso, Kudus, ada juga yang dari Madiun, Kutai dan Blitar, yang belum bisa dikumpulkan.

“Yang dilaporkan (terlapor, red) pengelola atau yang punya sekolah. Kan di situ bukan sekolah saja, ada hotel, out bound, kampung kids. Jadi, itu bukan sekolah tapi dibungkus sekolah. Tetapi anak itu dipekerjakan di situ, selain itu korban kejahatan seksual tidak hanya di lokasi itu. Tapi sampai luar negeri saat ada kunjungan,” terangnya.

Saat media menanyakan bentuk kekerasan yang dilakukan, kembali Arist menegaskan, prilaku kejahatan tersebut sampai penetrasi dan oral.

“Sedangkan apakah diarahkan ke Polres, tapi paling tidak sesuai prosedur kasus luar biasa kita laporkan ke Polda. Nanti apakah harus ke Polres Batu, nanti kita lihat dulu. Akan ada visum dan BAP, dan korban perempuan semua. Laporan sudah diterima oleh SPKT Polda. Tentu kalau ada arahan dari Polda kita akan ke Batu,” ujarnya. Menanggapi atas kasus ini, menurut Arist, harus diungkap. Bahkan, dipertanggungjawabkan pelaku karena ini perbuatan luar biasa tak boleh berhenti. Dan harus dikuatkan dengan bukti petunjuk dan awal yang sah. “Karena itu merupakan kejahatan kemanusian dan tidak bisa dibiarkan. Harus kita mintai pertanggungjawabkan, karena merupakan kejahatan luar biasa,” paparnya. (bir/sit)