Pemerintahan

Sidoarjo Sabet Penghargaan WTP Keenam Kalinya

Diterbitkan

-

RAIH - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah meraih penghargaan WTP dari Wakil Menteri Keuangan RI, Prof Dr Mardiasmo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (02/10/2019)
RAIH - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah meraih penghargaan WTP dari Wakil Menteri Keuangan RI, Prof Dr Mardiasmo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (02/10/2019)

Memontum Sidoarjo – Untuk keenam kalinya secara berturut-turut Pemkab Sidoarjo menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah pusat. Penghargaan itu diberikan atas keberhasilan Pemkab Sidoarjo dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan opini WTP. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menilai LKPD Pemkab Sidoarjo Tahun 2018 akuntabel.

Penghargaan ini diserahkan Wakil Menteri Keuangan RI, Prof Dr Mardiasmo kepada Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (2/10/2019). Penyerahan itu bersama 36 pemerintah daerah di Jatim yang mendapatkan penghargaan itu, termasuk Pemerintah Propinsi Jatim.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah bersyukur LKPD Pemkab Sidoarjo kembali memperoleh opini WTP. Sudah keenam kalinya penghargaan WTP diraih secara berturut-turut. Mulai LKPD Tahun 2013 sampai LKPD tahun 2018. Prestasi itu diraihnya sejak dirinya menjabat sebagai bupati.

“Kami berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan. Manajeman pengelolaan keuangan daerah diharapkan lebih baik lagi. Jangan sampai merosot di tahun-tahun mendatang. Oleh karenanya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo diminta terus meningkatkan kinerjanya. Apalagi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Sidoarjo dinyatakan tertinggi nasional,” katanya.

Advertisement

Sementara Wakil Menteri Keuangan RI, Prof Dr Mardiasmo menegaskan opini WTP menggambarkan kondisi LKPD yang transparan dan akuntabel. Namun pihaknya menilai hasil LKPD jarang dianalisis pemerintah daerah. Padahal hal itu dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan.

“Barangkali yang belum terlalu banyak (analisis LKPD) pemerintah daerah yang menggunakan laporan keuangan setelah diaudit BPK menjadi WTP,” pungkasnya. Wan/yan

 

Advertisement
Advertisement

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

Refresh Page
Lewat ke baris perkakas