Dampingi Wamenkumham Kunjungi Rutan Situbondo, Kemenkumham Jatim Bakal Fokus Kembalikan Fungsi Rutan

Memontum Situbondo – Overload atau over kapasitas membuat Rumah Tahanan (Rutan) sulit menjalankan fungsinya melayani tahanan. Salah satu contohnya, yang ada di Rutan Situbondo. Dari 290 penghuni, 70 persen diantaranya berstatus narapidana.

Realita itulah, yang dijumpai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Republik Indonesia (RI), Prof Edward Omar Sharif Hiariej, saat melakukan kunjungan ke Rutan Situbondo, Kamis (21/04/2022) tadi. “Padahal pola pelayanan dan pembinaan kepada tahanan dan narapidana itu berbeda,” ujar Wamenkumham, Kamis (21/04/2022).

Pejabat yang akrab disapa Prof Eddy ini menyatakan, kondisi di Rutan Situbondo masih belum ideal. Meski, tingkat over kapasitas di Rutan Situbondo relatif rendah. “Namanya Rutan, itu harusnya diisi para tahanan yang sedang menjalani proses pidana. Sedangkan Lapas adalah pembinaan setelah putusan,” ungkapnya.

Untuk itu, Prof Eddy yang didampingi Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim, Wisnu Nugroho Dewanto menyebut salah satu tujuannya melakukan kunjungan kerja ke Rutan Situbondo untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Karena risiko terjadinya masalah di Rutan cukup besar. Apalagi jika antara anggaran yang ada tidak bisa menjawab kebutuhan di lapangan. “Masalah ini selalu memiliki dampak yang harus diminimalisir sedini mungkin. Kami sedang bahas agar segera ada solusi,” tegas Wamenkumham.

Baca juga :

• Dampak Perbaikan Kerusakan Pipa, Dishub Kota Malang Lakukan Pengalihan Arus Lalu Lintas
• Tiga Ribu Rumah Warga di Kota Malang Terdampak Kerusakan Pipa Transmisi
• Dua Hal Ini Jadi Penyebab Sambungan Pipa Transmisi di Kelurahan Ranugrati Rusak
• Curi dan Gadai BPKB Motor Majikan, ART Asal Jabung Ditangkap Polisi
• Sambut Baik Pengoptimalan Terminal Madyopuro, DPRD Kota Malang Minta Kajian Matang Perencanaan

Sementara itu, Wisnu Nugroho Dewanto yang juga menjabat Kepala Biro Keuangan Kemenkumham, ini menjelaskan bahwa saat ini ada teknis dan prosedur yang tidak memungkinkan memasukkan anggaran pembinaan narapidana ke Rutan. Untuk itu, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan agar ada kebijakan untuk memberikan diskresi.

“Tentunya, kami berharap para warga binaan mendapatkan pelayanan dan pembinaan sesuai dengan status pidana yang diterimanya,” paparnya.

Sementara dalam kunjungan kerjanya kali ini, Wamenkumham juga mengapresiasi kegiatan pembasuhan kaki ibunda oleh WBP. Menurutnya, kegiatan semacam ini perlu dilakukan secara rutin. Tidak hanya digelar saat momen Hari Kartini saja. Tapi di momen-momen keagamaan juga digelar. “Jadi ini penting untuk mengingatkan WBP agar punya keinginan untuk kembali ke rumah dan bersimpuh di hadapan ibunya,” terang Prof Eddy. (her/gie)