Memontum Jember – Pemerintahan Bupati Jember, Hendy Siswanto dan Wabup, MB Firjaun Barlaman, pada tahun anggaran tahun 2022 akan fokus pada tujuh prioritas pembangunan. Hal ini, disampaikan Bupati Hendy Siswanto dalam Rapat Paripurna APBD tahun 2022 yang digelar di Gedung Parlemen, Senin (08/11/2021).

Berbeda dengan program APBD dan P-APBD tahun 2021, Bupati Hendy memiliki program-program yang menurutnya lebih prioritas untuk masyarakat Jember. Selain tentunya masih meneruskan sejumlah program yang sebelumnya sudah ada.

Diantaranya, pertama mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pada UMKM dan pertanian, kedua mendorong konektivitas antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan, ketiga meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kemudian, lanjut Hendy, prioritas keempat yang juga telah dibahas secara intensif adalah mendorong pariwisata yang berbasis pada kearifan lokal dan kelestarian budaya. “Kita perbaiki wisata kita, nanti jalan-jalan bisa terkoneting dengan wisata kita. Kita juga ingin wisata nanti bisa satu tiket,” ujar Hendy saat dikonfirmasi usai rapat paripurna oleh sejumlah wartawan.

Kelima, memperkuat layanan Infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah. Keenam, menjaga keberlangsungan lingkungan dan meningkatkan ketahanan bencana daerah dan membangun. “Sedangkan prioritas ketujuh adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis teknologi,” ucap Hendy.

Namun demikian, Hendy juga masih meneruskan sejumlah program tahun 2021, guna memberikan jaminan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan termasuk masyarakat miskin.

Melalui program strategis, diantaranya penjaminan asuransi ketenagakerjaan masyarakat nelayan sebanyak 5.000 orang, petani sebanyak 10.000 orang, RT/RW se Kabupaten Jember sebanyak 18.631 orang. “Secara rinci 16.528 orang (lingkup desa) dan sebanyak 2.103 orang (lingkup kota/kelurahan),” lanjutnya.

Kemudian untuk program lanjutan 2021 lainnya, adalah pemberian fasilitasi program kolam keluarga sebanyak 1000 titik yang menyebar se Kabupaten Jember. Sebagai upaya percepatan penurunan stunting, pembangunan sanitasi MCK, pemberian bantuan sosial bagi kaum dhuafa dan miskin serta keluarga rentan lainnya yang terprogram.

“Juga termasuk pemberian penghargaan/bantuan kepada guru ngaji maupun program beasiswa, serta program prioritas peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan lainnya,” sebut Hendy.

Perlu diketahui, dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jember, Agus Sofian diikuti oleh 10 anggota dewan secara langsung dan 22 anggota dewan secara virtual. Hendy juga menjelaskan alasan 7 prioritas pembangunan dalam R-APBD tahun 2022 tersebut. Kemudian oleh Hendy, diarahkan untuk memenuhi belanja wajib, serta prioritas lainnya dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. “Untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau sarana prasarana ke PU an,” sebutnya.

Selanjutnya, kata Hendy, juga pada prioritas lainnya antara lain, bidang pertanian, perikanan, perhubungan, sosial, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, perijinan dan investasi. “Kemudian bidang ekonomi kreatif/kepariwisataan, SDM, peningkatan dan penumbuhan wira usaha baru baik IKM maupun UMKM serta Smart Government melalui implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) secara bertahap melalui OPD terkait,” ujarnya. (ark/rio/gie)

Usai Pelepasan yang dilakukan secara simbolis, petugas dari TNI ,Polri, Satpol PP, Tagana Dinsos, serta BPBD mendistribusikan bantuan hingga ke pelosok-pelosok dengan kendaraan dinas roda empat dan dua, Senin (28/06).

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

Dalam sambutannya, Bupati Salwa Arifin menjelaskan bantuan tersebut berupa 30 ton beras dan 6.000 masker.

“Saya berterima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi. Tentu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Bupati.

Menurutnya, bantuan tersebut tentu juga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi Covid-19.

Salwa Arifin memastikan, bahwa penerima bantuan merupakan masyarakat kurang mampu yang datanya diambil dari data pemerintah daerah.

“Tujuannya, tak lain agar bantuan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan,” jelas Salwa Arifin.

Plt. Kepala Dinas Sosial, Saefuddin Suhri, memastikan penerima bantuan merupakan warga kurang mampu kategori desil satu.

Yakni masyarakat yang memang benar-benar miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. (DTKS). “Desil satu itu artinya masyarakat miskin yang paling melarat,” jelasnya.

 Menurutnya kategori masyarakat tidak mampu ada 12 desil. Selama ini yang menerima bantuan itu desil 1-5. Sementara desil enam itu artinya tak mampu tapi bisa mandiri.

Diperkirakan bantuan ini merata diberikan di 209 desa dan 10 kelurahan. Yakni, dengan estimasi per desa/kelurahan mencapai sekitar 15-20 penerima.

Sementara itu, Koordinator Distribusi Bantuan Yayasam Buddha Tzu Chi se Jawa Timur, Valentino menjelaskan, setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras dan 20 pieces masker.  “Jadi ada tiga ribuan penerima di Bondowoso,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan di seluruh pulau Jawa. Dengan estimasi penerima setiap kabupaten/kota sama.

“Total  satu juta paket yang diutamakan kepada warga warga terdampak Covid-19,” paparnya

Ia mengaku penerima sendiri bansos Covid -18 Buddha Tzu Chi dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Bondowoso, Kodim 0822, Polres setempat. Tujuannya agar bisa tepat sasaran penerima. “Kita upayakan semua kabupaten bisa mendapat tambahan bantuan,” imbuhnya pada Bupati Bondowoso. (dul/ed2)

Sebelumnya, dikatakan Wakil Wali Kota Malang sekaligus Ketua Komda Lansia Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko, beberapa program demi membangun Kota Ramah Lansia sudah berjalan sesuai harapan.

Baca Juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu

“Sudah ada Rantang Kasih, Posyandu Lansia, bahkan Sekolah Lansia. Di Sekolah Lansia, para warga dapat memanfaatkan fasilitas dan layanan untuk meningkatkan aktivitas lansia lebih positif. Salah satunya, bagaimana dalam mengetahui ketahanan tubuh dan tulang. Salah satu lokasi Sekolah Lansia, yaitu di RW 9, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun,” kata Sofyan Edi Jarwoko.

Baru-baru ini, pria yang akrab disapa Bung Edi itu, juga telah me-launching pendampingan Lansia berbasis digital Agecare. Program yang juga mendorong pembangunan Kota Ramah Lansia, itu dihadirkan di tengah pandemi. Di mana seperti yang diketahui, Lansia adalah kelompok umur rentan terpapar Covid-19.

“Program ini merupakan realisasi dari program pendampingan lansia melalui berbagai layanan untuk monitoring kesehatan Lansia dengan pemanfaatan media digital untuk mengelola data kesehatan lansia. Jadi, Lansia bisa datang ke puskesmas, ada Posyandu Lansia. Termasuk, kader lansia yang berkunjung ke rumah Lansia juga bisa. Jadi, sangat banyak cara layanan,” tuturnya.

Langkah inovatif ini ditegaskan orang nomor dua di pemerintah Kota Malang itu, mampu untuk mendorong progres pembangunan Kota Ramah Lansia. “Dengan program Agecare pemantauan terhadap lansia di bidang kesehatan akan semakin baik. Derajat kesehatannya juga akan semakin baik dan angka harapan hidup semakin naik. Sehingga, gol kita bersama, Kota Malang Ramah Lansia akan terwujud maksimal,” jelas Bung Edi.

Menurut Bung Edi, berbagai program yang menyasar lansia guna mendukung komitmen Kota Malang Ramah Lansia, harus memenuhi dan mendukung beberapa aspek. “Seperti penguatan regulasi daerah dan kelembagaan, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan lansia. Memperkuat kemitraan pelayanan dan pemberdayaan lansia, serta meningkatkan akurasi dan cakupan perlindungan sosial Lansia. Terakhir, dengan membangun infrastruktur dan ruang publik ramah lansia,” paparnya.

Sementara itu, dari data pelaksanaan kegiatan penanganan Lansia Karang Werda di Pemkot Malang tahun 2021, menyasar pada beberapa poin kegiatan. Di antaranya, seperti terwujudnya jalan kota menjadi baik, yang teralokasi pada sekitar 97 pelaksanaan kegiatan. Tersedianya drainase kota dalam kondisi baik, yang teralokasi ke sekitar 36 pelaksanaan. Tersedianya akses layak air limbah domestik sebanyak 40 pelaksanaan dan hingga tersedianya rumah susun sederhana sewa yang layak sebanyak tiga pelaksanaan. 

Bentuk perhatian Pemkot Malang pada Lansia, tidak hanya pada program maupun kebijakan dalam upaya mewujudkan Kota Malang Ramah Lansia. Namun, peraturan daerah (Perda) tentang Lansia yang mampu menjadi payung hukum bagi warga lanjut usia untuk diberikan pelayanan dengan baik dan layak.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Perda yang berisi 8 bab dan 43 pasal, mengatur keseluruhan perhatian kepada Lansia. (mus/sit/adv)

Asupan makanan itu diberikan tiga kali sehari, da petugas yang telah disiapkan untuk melayani golongan masyarakat yang tidak berdaya ini.

Tim petugas pengirim makanan ini diluncurkan Senin, (18/3/2019) siang di Pendapa Wahyawibawagraha.

“Bapak ibu mempunyai kesempatan secara langsung melayani masyarakat miskin, lansia, dan yang menjadi perhatian utama pemerintah,” ujar bupati kepada 15 petugas pengirim.

Dengan kerja nyata para petugas pengirim makanan ini, bupati sangat berharap tidak ada lansia yang kelaparan di Bumi Pandhalungan ini.

Sebanyak 100 penerima paket makanan ini semuanya tercantum dalam SK Bupati, terkait hal ini, bupati berpesan kepada para pejabat di lingkungan Pemkab Jember untuk turut ikut mengawal.

“Saya tidak ingin pejabat menjadi tumpul hatinya, hanya sibuk dengan administrasi rutin, rapat koordinasi. Keberadaan pejabat tujuannya untuk melayani masyarakat, ” tuturnya.

Memberi makan kaum miskin, lanjut bupati, bukan hanya sebuah tugas yang diberikan negara. Lebih dari itu. Di dalam Al Qur’an telah disebutkan untuk berpihak kepada kaum miskin.

“Orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardik anak yatim dan mereka yang lalai memberi makan orang miskin,” ungkap perempuan berlatar belakang dokter ini.

Kepada para petugas pengantar makanan, bupati menegaskan tugas itu adalah tugas mulia. “Tugas ini sejatinya tugas kemanusiaan,” tegasnya. Mengantar makanan ini bukan sekedar tugas administratif maupun sekedar tugas kurir.

Kondisi masyarakat diungkap bupati, dengan menyebutkan data hasil verifikasi oleh mahasiswa menunjukkan masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan beras.

“Sebagian dari mereka ternyata ada lansia yang sudah tidak mampu mandiri. Apalagi memasak, sehingga beras rastra digantikan dalam bentuk makanan katering siap saji,” jelasnya.

Penerima bantuan katering adalah mereka yang telah berusia di atas 60 tahun, hidup miskin, sebatang kara, tidak ada keluarga yang membantunya, atau mendapatkan bantuan makanan dari tetangga yang tidak pasti.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Isnaini Dwi Susanti, SH, menambahkan, bantuan katering makanan ini diberikan langsung kepada lansia di rumahnya.

Sedangkan petugas dari Dinas Sosial melakukan pemantauan dan pengawasan. “Masih akan diverifikasi lanjutan dari datanya lansia yang benar benar layak menerima bantuan katering makanan ini,” katanya.

Jika ada lansia yang punya keluarga tetapi keluarganya tidak peduli dan tidak merawat lansia tersebut, lanjutnya, akan diberikan bantuan katering makanan terus. Bantuan ini diharapkan dapat menggugah kesadaran keluarganya. (yud/oso)