Direktur – Tendis RSUD Waru Tidak Dapat Honor Covid-19, Anggaran Rp 7 Miliar Untuk Pengadaan APD

Memontum Pamekasan – Sebanyak 83 petugas dan tenaga medis (Tendis) RSUD Waru Pamekasan gigit jari. Pasalnya, mereka yang terlibat dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 tidak kebagian honor khusus. Tidak hanya tandis, Direktur RSUD pun juga tidak mendapat honor.

Padahal, RSUD yang terletak di wilayah pantura Pamekasan itu digerojok dana Rp 7.605.878.000. Anggaran yang belum semuanya terserap itu hanya digunakan untuk pengadaan alat-alat pendukung pencegahan penularan Covid-19. Seperti, alat pelindung diri (APD), hazmat, masker, penutup kepala dan pendukung lainnya.

Direktur RSUD Waru dr Hendarto mengatakan, 83 petugas medis yang terlibat tidak dapat honor khusus Covid-19. Hendarto mengklaim perlu kajian khusus untuk memenuhi tambahan honor bagi petugas medis yang menjadi garda terdepan dalam perang melawan Covid-19 tersebut.

“Untuk memberikan honor sebetulnya bisa. Tapi harus ada kajian khusus, kalau seperti disini (RSUD Smart, Red) dapat,” kata Hendarto usai diwawancarai wartawan Memontum, di Mandhapa Agung Ronggosukowati, Rabu (20/5/2020).

Hendarto mengaku, pihaknya tidak memberikan honor khusus bagi petugas medis karena belum ada regulasi yang mendasari diperbolehkannya honor khusus Covid-19 tersebut. Dia akan mencari dasranya terlebih dahulu. “Insyaallah kalau regulasinya (ada) insyaallah ada (Honor. Red),” tambahnya.

Hendarto mengaku tidak hanya 83 petugas covid-19 saja yang tidak mendapat kesejahteraan khusus tersebut. Dirinya juga tidk dapat. Tapi, yang penting, kata dia, utamakan berfikir perang melawan wabah bagaimana caranya cepat selesai. “Jangan sampai berfikir dengan fikiran lain, atasai Covid-19 dulu,” ujarnya mengalihkan.

Disinggung mengenai penggunaan anggaran, Hendarto menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), obat, dan bahan habis pakai. APD pun disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak didistribusikan. Pengunaannya hanya bagi yang bertugas saja. Lain itu, tidak.

“Skalanya juga berbeda. Ada Level 1, 2, 3 yang menentukan sesuai dengan regulasi kemenkes, dan Tim gugus. Dilapangan dipantau oleh dokter yang bertanggungjawab. di Waru ada dua dokter pengguna APD,” paparnya.

Hendarto menjelaskan anggaran yang dipersiapkan itu karena perhitungan Covid-19 sampai enam bulan kedepan. Anggaran tersebut tidak harus habis karena disesuaikan dengan kebutuhan. “Kalau selesai tidak harus habis,” ujarnya.

Lagipula, kewajiban pemerintah melindungai masyarakat dinilai sudah tepat, salah satunya dengan menyiapkan anggaran. Dengan demikian, berarti ada komitmen kuat melindungi masyarakat untuk menanggulangi pencegahan penularan Covid-19.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan dr. Akhmad Marzuki memilih hati-hati dalam menjawab. Dia melimpahkan persoalan ini kepada direktur RSUD Waru. “Langsung ke direkturnya saja” pinta mantan Kepala UPT Puskesmas Waru tersebut. (adi/yan)