Kabupaten Pasuruan Masuk Nominator Lomba Wana Lestari Kategori Hutan Kemasyarakatan

Memontum Pasuruan – Wakil Bupati (Wabup) Pasuruan, HM Shobih Asrori, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Pasuruan masuk sebagai salah satu nominator dalam penilaian Lomba Wana Lestari tingkat nasional tahun 2026, untuk kategori Hutan Kemasyarakatan yang digelar oleh Kementerian Kehutanan. Untuk penilaian sendiri, dilakukan melalui verifikasi lapangan oleh tim penilai dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan RI di Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera (KPLGS), Kecamatan Purwodadi, Rabu (08/07/2026) kemarin.

Wabup Pasuruan menjelaskan, bahwa tahun ini penilaian Wana Lestari mencakup tiga kategori, yakni Hutan Desa, Hutan Adat dan Hutan Kemasyarakatan, dengan Kabupaten Pasuruan masuk nominasi pada kategori Hutan Kemasyarakatan. “Kabupaten Pasuruan ini luasnya 1.474,015 kilometer persegi. Kita punya laut, kita punya dataran, juga punya pegunungan. Karena punya pegunungan, tentunya di daerah ini juga banyak hutan-hutan,” kata Gus Shobih-sapaan Wabup Pasuruan, Kamis (09/07/2026) tadi.

Baca juga :

Diuraikannya, capaian sebagai nominator ini, menjadi bukti dukungan jajaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kecamatan, hingga Desa terhadap Asta Cita Presiden serta sejumlah regulasi mulai dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025, hingga Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 yang di dalamnya turut memuat program pengembangan dan pelestarian hutan di Kabupaten Pasuruan. Wabup berharap, penilaian yang berlangsung di KPLGS ini dapat menular kepada kelompok-kelompok tani lain di Kabupaten Pasuruan, agar bersama memiliki semangat melestarikan hutan di wilayah masing-masing. Pihaknya bahkan menyampaikan, harapan agar Kabupaten Pasuruan bisa keluar sebagai juara dalam ajang tersebut.

Status sebagai nominator tahun ini, lanjutnya, akan menjadi modal bagi Bupati, Wakil Bupati, serta Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk terus mendorong masyarakat dan kelompok tani di sekitar kawasan hutan agar lebih aktif menjaga kelestarian hutan. “Kalau kita sudah mempunyai hak untuk melestarikan hutan yang ada, insyaallah masyarakat walaupun bukan tanahnya sendiri, mereka mempunyai rasa untuk memiliki, seperti miliknya sendiri,” katanya.

Gus Shobih menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kehutanan, atas upaya mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, serta berharap pelayanan di sektor kehutanan dapat terus ditingkatkan. (kom/puj/gie)