Lihat Rumah Berdampingan dengan Kandang Sapi, Menteri PKP Percepat Penanganan RTLH di Kota Malang

Memontum Kota Malang – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menargetkan Kota Malang bebas dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2026. Hal itu disampaikannya, seusai meninjau salah satu penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jalan KH Malik Dalam, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jumat (03/07/2026) tadi.

Dalam kunjungan itu, pria yang akrab disapa Ara, itu mengaku terkejut melihat kondisi rumah warga yang dinilainya sangat memprihatinkan. Selain atap rumah yang bocor hingga berlubang, rumah tersebut juga digunakan menjadi satu dengan kandang ternak.

“Atapnya itu tembus ke langit. Saya juga baru pertama kali melihat di Kota Malang ada rumah yang di dalamnya menjadi satu dengan kandang ternak, ada sapi dan bebek,” kata Ara.

Melihat kondisi tersebut, Ara mengatakan bahwa penanganan RTLH di Kota Malang harus dipercepat. Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat 927 RTLH yang menjadi prioritas penanganan. Dari jumlah itu, 50 rumah akan ditangani melalui APBD Kota Malang, 50 rumah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sedangkan 674 akan mendapat bantuan pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga :

“Dengan data yang ada dan tim yang sudah siap bekerja keras, harusnya tahun ini Kota Malang bebas rumah tidak layak huni bagi warga yang tidak mampu,” tambahnya.

Ara menargetkan, bahwa proses rehabilitasi rumah-rumah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan sejak pekerjaan dimulai. “Mulai 10 Juli. Lebih cepat lebih baik. Saya minta tim dari kota bekerja cepat, bersih dan profesional,” tegasnya.

Kondisi rumah yang dikunjunginya juga mendorong Ara memberikan bantuan pribadi sebesar Rp 9 juta kepada pemilik rumah. Bantuan itu diberikan agar warga tersebut dapat membeli seekor sapi sendiri, sehingga tidak lagi hanya merawat ternak milik orang lain sebagai sumber penghasilan.

Selain meninjau program BSPS, Ara menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program itu akan menyediakan pembiayaan hingga Rp 100 juta tanpa agunan dengan bunga 6 persen guna mendukung pelaku usaha di sektor perumahan.

“KUR Perumahan ini akan menjadi yang pertama. Harapannya masyarakat memiliki akses pembiayaan yang mudah sehingga tidak lagi bergantung pada rentenir,” imbuh Ara. (rsy/sit)