Blitar
Proyek Pelabuhan Jangkar Situbondo Alami Hal yang Sama
*Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (5/bersambung)
Memontum Blitar—– Kendati pejabat Dishub Propinsi Jatim yang mempenyuai kewenangan menjawab persoalan pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung senilai Rp 4.449 M begitu tertutup, tetapi sumber lain begitu terbuka.
Untuk ini sumber Memontum.com dengan terus mengggelontor data proyek di lingkungan Dishub Propinsi yang diduga bermasalah. Diantaranya adalah proyek pelabuhan Jangkar Situbondo 2018.
Seperti diberitakan pada edisi sebelumnya, pejabat Dishub Jatim enggan memberikan penjelasan ketika dikonfirmasi terkait dengan proyek dermaga penyeberangan sungai yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.
Penjagaan begitu berlapis , orang-orang di barisan depan dengan ketat menghadang wartawan untuk tidak bisa masuk di ruang pejabat yang berwenang. Begitu lapis pertama lolos, baru ditemui staf Dishub Jatim.
Dia menyatakan jika Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim tidak berada dikantor. ” Bapak tidak ada di tempat. Sedang dinas luar ,”kata wanita petugas piket Dishub Jatim. Rabu (13/2/2019).
Namun begitu bukan berarti publikasi berhenti disini, seoarang sumber justru menggelontor data terkait proyek-proyek bermasalah di lingkungan Dishub Propinsi Jatim. Diantaranya adalah proyek pelabuhan Jangkar Situbondo yang hingga kini belum rampung.
Seorang yang mempunyai dokemen lelang ini menyebut jika mega proyek pembangunan pelabuhan Jangkar Situbondo tahun anggaran 2018 sebesar Rp 36. 751 M hingga kini belum rampung.
Kalaupun selesai pelabuhan ini nasibnya akan sama dengan pembangunan pelabuhan baru Panarukan, Kabupaten situbondo.
Pasalnya, pembangunan pelabuhan jangkar tersebut, menurut ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparansi Situbondo, Ahmad Junaidi Rofi,S.IP , pembangunan pelabuhan jangkar yang berjalan sekarang ini untuk dijadikan pelabuhan transit internasional bongkar muat peti kemas.
” Akses jalan yang ada sudah tidak memenuhi syarat, karena jalan yang akan dilalui peti kemas sangat sempit,” kata Aktivis dari Wilayah Timur itu. (dok/ari/yan)