Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan, Pemkab Lamongan Sepakati Pemanfaatan Data dan Informasi

Memontum Lamongan – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, di Guest House Bupati Lamongan. Langkah itu dilakukan, sebagai bentuk upaya perbaikan dan optimalisasi manajemen pemerintahan daerah, utamanya dalam pengelolaan keuangan.

Nota kesepakatan ini, terkait pemanfaatan bersama data dan informasi, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik, dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai wawasan baru dari paparan data dan informasi yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, membuat Bupati Yuhronur mengungkapkan bahwa kerja sama tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi manajemen pemerintahan daerah, yang sudah dan terus diupayakan untuk selalu ada perbaikan dan optimalisasi.

“Hal-hal semacam inilah yang membuka wawasan untuk kita. Saya juga selalu sampaikan kepada teman-teman terkait perlunya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penandatanganan nota kesepakatan pada hari ini. Saya yakin seyakin-yakinnya, ini pasti akan bermanfaat sekali bagi kita apabila kita mau memanfaatkan itu, kalau tidak mau ya hanya akan sekedar tahu saja,” kata Bupati Lamongan, Kamis (16/06/2022) tadi.

Baca juga:

• Dampak Perbaikan Kerusakan Pipa, Dishub Kota Malang Lakukan Pengalihan Arus Lalu Lintas
• Tiga Ribu Rumah Warga di Kota Malang Terdampak Kerusakan Pipa Transmisi
• Dua Hal Ini Jadi Penyebab Sambungan Pipa Transmisi di Kelurahan Ranugrati Rusak
• Curi dan Gadai BPKB Motor Majikan, ART Asal Jabung Ditangkap Polisi
• Sambut Baik Pengoptimalan Terminal Madyopuro, DPRD Kota Malang Minta Kajian Matang Perencanaan

Ditambahkan Bupati Yuhronur, saat ini permasalahan data dan informasi menjadi persoalan yang sangat vital bagi manajemen pemerintahan daerah. Dari penandatanganan nota kesepakatan tersebut, akan banyak data yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, termasuk terkait data-data yang dibutuhkan desa.

“Ini seiring dengan yang hari-hari ini kita harapkan, melalui kolaborasi ini pasti akan meningkatkan kualitas di dalam manajemen pemerintahan yang kita kelola,” tambahnya.

Diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid, bahwa makna dari penandatanganan kesepakatan yang dilakukan adalah sebagai bentuk declare ada pertanggungjawaban dari pihaknya terhadap pemerintah daerah serta hak-hak pemerintah daerah yang mungkin belum terlaksana. Dirinya juga berharap, dengan ini kedepannya akan ada koordinasi yang lebih kuat.

“Mudah-mudahan setelah MOU ini koordinasinya akan lebih kuat termasuk tentunya dalam pencairan dana TKDD (Transfer ke Desa dan Dana Desa), maupun DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan nonfisik, data-datanya bisa diakses,” harap Taukhid.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan untuk desa prospektif good governance pengelolaan keuangan desa tahun 2021 dari Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur kepada 3 desa di Lamongan, yakni Desa Made, Desa Datinawong dan Desa Banjarejo. (zen/sit)