Kantongi 12 Penyebab dan Alasan Anak Putus Sekolah, Pj Wali Kota Malang Tekankan Intervensi Penanganan

Memontum Kota Malang – Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengaku telah mengantongi 12 penyebab dan alasan anak di Kota Malang, putus sekolah. 12 penyebab dan alasan itu, telah diidentifikasi dan diverifikasi terhadap 1.464 dari data sebanyak 5.655 anak.

Disampaikan, bahwa beberapa poinnya karena cukup bervariatif. Diantaranya, memang tidak mau sekolah, tidak ada biaya, sekolah jauh dari rumah, sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, menikah atau mengurus rumah tangga, mengalami perundungan atau kekerasan. Kemudian, juga ada karena masalah bekerja, pengaruh lingkungan atau teman, beranggapan sekolah tidak penting, tidak memiliki seragam sekolah, tidak memiliki akta kelahiran hingga masalah penyandang disabilitas.

“Saya menekankan, agar data ini harus selalu update dan akurat. Karena ini dasar identifikasi kita untuk melangkah lebih lanjut. Kita akan breakdown dan tuntaskan data ini untuk dimaksimalkan. Selanjutnya, kita tentukan skala prioritas dari keterangan 1 hingga keterangan 12 sebagai parameter intervensi. Selanjutnya, kita buat timeline dan target yang jelas agar semua langkah ini dapat terukur,” kata Pj Wali Kota Iwan, Jumat (18/10/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa intervensi yang dilakukan yakni dengan membantu kendala-kendala yang dialami. Seperti memberikan seragam secara langsung, apabila itu yang menjadi kendala. Kemudian, jika tidak mempunyai akta kelahiran maka akan dibuatkan.

Baca juga :

“Untuk mendorong yang terkendala biaya agar mereka kembali sekolah, maka kita kuatkan mekanisme sekolahnya, ini bisa disalurkan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),” tambahnya

Di Kota Malang, menurutnya ada 22 PKBM yang siap menerima anak tidak sekolah dengan biaya gratis. Anak-anak itu nantinya akan ditempatkan pada PKBM terdekat dari rumahnya, sehingga meminimalisir kebutuhan biaya transportasi.

Selain itu, Pj Wali Kota Iwan juga menginstruksikan camat dan lurah untuk ikut terlibat dalam penanganan ATS ini. Sehingga, komunikasi dan advokasi yang dilakukan bisa lebih tepat intensitasnya kepada keluarga atau anak yang putus sekolah.

“Sehingga saya minta ada progress, targetnya saya ingin pada akhir 2024 tuntas, ini lebih bagus. Maka advokasi yang intensif, sosialisasi, maupun peran berbagai stakeholder saling berkaitan untuk menguatkan komitmen ini. Kita harus bergerak cepat dan tidak boleh lagi ada anak tidak sekolah di Kota Malang, ini yang perlu saya tekankan,” imbuh Iwan. (pro/rsy/sit)