Kota Malang

Ikuti Proses Verifikasi Kota Sehat, Wali Kota Malang Harap Pertahankan Predikat Tertinggi

Diterbitkan

-

VERIFIKASI: Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, saat memaparkan proses verifikasi Kabupaten dan Kota Sehat (KKS) tingkat Nasional. (memontum.com/rsy)

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, memaparkan proses verifikasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tingkat Nasional tahun 2025, di Ngalam Comand Center (NCC), Senin (11/08/2025) tadi.

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa hasil penilaian dari Provinsi Jawa Timur mencapai 100 poin. Sementara, dari pusat terdapat beberapa catatan administratif.

“Kalau banyak catatan sih tidak. Nilai dari Provinsi Jawa Timur 100, dari pusat ada yang 0 tapi ini hanya untuk memastikan saja. Pimpinan ingin melihat betul, mengenai dokumen yang ada, misalnya tanda tangan kepala dinas, atau OPD terkait dan stempel basah,” jelas Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Advertisement

Menurutnya, kondisi di lapangan sudah sesuai standar, apalagi Kota Malang memiliki pengalaman mengikuti penilaian tersebut. Menurutnya, predikat Kota Layak Sehat tidak hanya terkait fisik kota, tetapi juga meliputi sembilan tatanan terintegrasi, seperti lingkungan, penanggulangan bencana, lalu lintas, ruang terbuka hijau, pasar, hingga kesehatan di lingkungan kerja.

“Selama ini Kota Malang sudah mendapat predikat tertinggi sebagai kota sehat yang ideal. Tahun ini, tantangannya adalah bagaimana mempertahankannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Muhammad Zamroni, menambahkan bahwa masih ada kelengkapan dokumen yang perlu dilengkapi, terutama laporan-laporan kesehatan. Salah satunya terkait data hipertensi yang menjadi penyakit tertinggi di Kota Malang.

“Laporan di Aplikasi Satu Sehat Indonesia (Asik) versi Kemenkes masih mengalami kendala. Masyarakat yang mengalami hipertensi sudah kita layani lebih dari 100 persen sesuai standar, tapi tim penilai meminta data dukung dari platform resmi Kemenkes,” imbuh Zamroni. (pro/rsy/sit)

Advertisement

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

Refresh Page
Lewat ke baris perkakas