Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang memastikan program mudik gratis Lebaran 1447 Hijriah atau tahun 2026, tetap dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena tidak lagi menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara penuh.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa program tersebut di tahun ini dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak swasta. “Kota Malang di tahun ini tidak menggunakan 100 persen anggaran Pemerintah Daerah (Pemda). Kita kolaborasi dengan menggandeng, PO Bus Bagong dan Bank Jatim dan mudah-mudahan juga ada tambahan dari salah satu kampus,” ujar Jaya-sapaannya, saat ditemui Kamis (26/02/2026) tadi.

Untuk sementara, Jaya memastikan ketersediaan tiga unit bus tersebut dengan kapasitas sekitar 40 penumpang perarmada. Sehingga, total kuota mudik gratis diperkirakan sekitar 120 orang.

“Prediksi kami untuk peminatnya ya minimal sama dengan tahun lalu. Namun, itu tadi, ada keterbatasan jumlah unit yang kami miliki,” katanya.

Baca juga :

Penentuan rute, menurut Jaya juga masih mengacu pada tujuan favorit tahun sebelumnya. Berdasarkan data 2025, tujuan terbanyak ke wilayah Madura, Banyuwangi ke arah Selatan , serta Pacitan. “Tahun lalu kita sediakan 14 bus dan semuanya penuh. Terbanyak ke arah Madura, Banyuwangi, kemudian Pacitan,” ucapnya.

Pendaftaran direncanakan dibuka sekitar satu minggu sebelum keberangkatan (H-7). Sementara pelaksanaan mudik gratis dijadwalkan pada tanggal 17 Maret 2026 dan hanya dilakukan satu kali pemberangkatan.

“Pendaftaran bisa dilakukan secara online atau bisa datang ke kantor. Diutamakan ini untuk yang ber KTP Kota Malang,” tambahnya.

Jaya juga menegaskan dukungan dari pihak swasta bukan dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), melainkan bantuan kemitraan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memberikan bantuan armada karena keterbatasan anggaran.

“Provinsi sudah menyampaikan tidak ada anggaran untuk kota/kabupaten. Mereka hanya memvalidasi program yang dilaksanakan provinsi,” imbuh Jaya. (rsy/sit)