Politisi Gerindra Nilai Pembebasan Tol Suramadu Prematur

Memontum Surabaya—- Sepekan setelah penggratisan tarif tol Suramadu (Surabaya-Madura), Bambang Harjo Soekartono selaku anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra mengunjungi Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS), Senin (5/10/yan). Pada kunjungannya, Bambang Harjo membahas soal pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (Jatim), khususnya di wilayah Bangkalan, Madura. Menurutnya, sejak berdirinya jembatan ini belum terlihat kemajuan yang signifikan. Terutama dari sisi perekonomian yang ada di Madura.

“Saya melihat pertumbuhan ini belum merata. Terbukti masih banyak warga Madura lebih suka belanja ke Tunjungan Surabaya,” ujarnya.

Hal itu dipertegas dalam diskusi di Kantor BPWS. Bambang menilai dampak pembangunan dirasa masih sangat lambat. Terbukti sekitaran Suramadu pada wilayah Madura sendiri masih kurang adanya bangunan yang terlihat. Hanya pedagang kecil oleh-oleh saja yang berdiri di sekitaran.

Terlebih mengenai pembebasan tarif pada setiap kendaraan. Politikus ini juga mengomentari bahwasanya keputusan ini terlalu tergesa-gesa untuk disahkan. Pasalnya, selama ini biaya perawatan jembatan tidak tercantum pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur. Penerapan itu dinilai juga telah mematikan kapal ferry yang telah beroperasi.

“Saya sebenarnya setuju saja mengenai biaya gratis ini, tapi perlu dikaji kembali. Masih banyak dampak yang musti kita pikirkan bersama,” ujarnya.

Bambang juga berharap   pada penerapan pembebasan ini dapat berdampak pada perekonomian masalah logistik yang ada di Madura. Karena menurutnya akan sia-sia jika kemudahan transportasi ini tidak berdampak pada penurunan komoditas perdagangan.

Menanggapi pernyataan tersebut, pada kesempatan yang sama Agus Wahyudi selaku Deputi Perencanaan BPWS juga memberikan komentar. Bahwasanya di wilayah ini juga masih dalam kawasan Pemerintah Kota Surabaya.

Tentunya dalam hal pembangunan dan pertumbuhan harus selalu melalui persetujuan Walikota (Tri Rismaharini). Terlebih lagi pengembangan tersebut sudah tercatat pada Perpres No. 27 Tahun 2008, bahwasanya harus ada langkah-langkah strategis untuk mengembangkan Surabaya-Madura.

“Kita sebisa mungkin berusaha mensinkronkan saja segala kebijakannya,” tutup Agus Wahyudi. (tny/a/yan)