DPRD Kota Malang Dorong Kebijakan Pembangunan 2027 Berpihak pada Rakyat

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang mendorong kebijakan pembangunan di tahun 2027 harus benar-benar berpihak pada rakyat, khususnya kelompok masyarakat kecil dan rentan. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2027, Rabu (28/01/2026) tadi.

Perempuan yang akrab disapa Mia, itu menilai bahwa persoalan kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini cukup nyata, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup, hingga ketidakpastian ekonomi.

“Kita semua merasakan tekanan ekonomi itu. Bahkan yang paling ekstrem, muncul keresahan di kalangan generasi muda yang kemudian kita kenal dengan fenomena wisata bunuh diri. Ini tidak bisa dianggap sepele,” ujar Mia.

Dirinya juga menyebut, derasnya arus informasi, terutama narasi negatif di ruang digital, kerap menjadi pemicu bagi generasi muda yang tengah berada dalam kondisi mental tidak stabil. Karena itu, dirinya menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan lintas sektor dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Tidak cukup hanya berhenti di pagar. Kita harus jelas mengorkestrasi kebijakan apa yang dilakukan dan siapa saja stakeholder yang harus dilibatkan,” tegasnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa DPRD Kota Malang memiliki sejumlah fokus utama dalam mengawal kebijakan pembangunan 2027. Diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran, perlindungan kelompok rentan, seperti pada perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Kemudian, pengendalian inflasi daerah melalui kolaborasi yang konkret, bukan sekadar koordinasi formal.

“Kami dari DPRD juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan, mulai dari UMKM, pasar rakyat dan tenaga kerja lokal harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya penonton. Investasi pun didorong agar benar-benar membuka lapangan kerja dan menguatkan ekonomi lokal,” lanjutnya.

Di bidang sumber daya manusia dan pelayanan publik, Mia menegaskan bahwa rakyat harus merasakan langsung dampak pembangunan. Pihaknya menyoroti pentingnya memastikan tidak ada anak yang tertinggal atau putus sekolah, serta menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman dan inklusif.

“Kami juga mendorong reformasi tata kelola birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Birokrasi harus melayani rakyat, bukan dilayani. Sistem harus bekerja untuk masyarakat, bukan masyarakat yang dipersulit oleh sistem,” imbuh Mia. (rsy/sit)